Duh, Indonesia Masih Bergantung pada Singkong Impor dari Thailand

Rabu, 14 Mei 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri di dalam negeri membutuhkan singkong untuk bahan baku. Anggota Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Thamrin Chaniago mengatakan selama ini kebutuhan industri banyak diimpor dari Thailand.

"Karena produksi singkong kita belum stabil, industri butuh pasokan yang berkelanjutan," katanya dalam diskusi Pengembangan Industri Singkong di Menara Kadin, Rabu (14/5).

Ia mencontohkan ada tiga pabrik tapioka di Banten yang kerap impor bahan baku. Satu pabrik membutuhkan singkong sebanyak 300 ton per hari.

Agar pasokan bahan baku singkong stabil, MSI mengusulkan pola penanaman singkong dalam bentuk cluster. Nanti upaya pengembangan singkong akan fokus pada cluster-cluster tersebut sehingga mudah dipantau.

Petani juga bisa mengembangan tanaman sela sambil menunggu masa tanam singkong. Salah satu tanaman yang cocok di lahan singkong yaitu jagung.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/14/05/14/n5k4md-duh-indonesia-masih-bergantung-pada-singkong-impor-dari-thailand

Solusi Kelangkaan Pupuk

Rabu, 14 Mei 2014

KELANGKAAN pupuk bersubsidi kembali terjadi setelah selama beberapa musim tanam sepi dari pemberitaan, yang berarti penyalurannya cukup aman. Namun berita kelangkaan pupuk tenggelam oleh kegaduhan partai politik menggalang koalisi capres/cawapres, serta berita tentang kasus pedofilia di beberapa daerah. Beberapa hari terakhir petani sulit memperoleh sarana produksi terpenting. Andai ada pun harganya tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 menyebutkan, HET pupuk bersubsidi jenis urea Rp 1.800/kg, SP36 Rp 2.000, ZA Rp 1.400, NPK Rp 2.300, dan pupuk organik Rp 500/kg.

Faktor utama pemicu gonjang-ganjing pupuk bersubsidi ini antara lain karena ada ketentuan baru penyaluran. Kebijakan itu untuk menekan kebocoran anggaran pupuk bersubsidi. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 menegaskan bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan.

Saat ini pemerintah menerapkan distribusi pupuk bersubsidi dengan sistem tertutup. Petani yang boleh mengakses pupuk bersubsidi hanyalahanggota kelompok tani dan tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Di samping itu, mulai TA 2014 pemerintah memverifikasi dan memvalidasi ketat pendistribusiannya.

Pemerintah hanya membayar subsidi pupuk yang penyalurannya bisa dipertanggungjawabkan. Pupuk yang disalurkan produsen lewat pengecer harus mendapatkan verifikasi dan validasi ketat oleh petugas, ke mana disalurkan (by name by address). Ketentuan baru ini menjadikan produsen/pengecer ekstrahati-hati menyalurkannya kepada petani karena takut subsidi sarana produksi yang mereka salurkan tidak terbayar.

Faktor lain adalah kemenurunan volume pupuk yang dialokasikan pemerintah pusat. Berdasar perencanaan dari bawah, kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian 2014 mencapai 9,55 juta ton. Meski anggaran subsidi pupuk naik dari Rp 15,8 triliun tahun 2013 menjadi Rp 18,048 triliun tahun 2014, dana tersebut hanya mampu untuk menyediakan 7,778 juta ton pukupk sehingga kurang 1,8 juta ton. Khusus Jawa Tengah, pada TA 2014 ini mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian 1.450.700 ton, terinci untuk urea 664.400 kg, SP36 137.500, ZA 149.400, NPK 325.900, dan pupuk organik 173.500 ton.

Solusi jangka pendek dan bersifat darurat untuk mengatasi persoalan pupuk kali ini adalah segera mempercepat distribusi pada daerah-daerah yang secara riil membutuhkan. Jika alokasi bulanan yang tertuang dalam perbup/perwalkot tak mencukupi maka dapat dipecahkan dengan menggeser alokasi bulan mendatang, asalkan tidak melebihi plafon yang ditetapkan.

Cara ini pun harus diikuti dengan kecepatan verifikasi dan validasi supaya tidak menghambat  proses penyaluran berikutnya. Mekanisme penggeseran (pengalihan) tersebut harus didukung data riil tambah tanam (TT) yang ada di wilayah kelompok, yang dirinci by name by address dari petani penerima.

Mengurangi Dosis

Solusi jangka menengah adalah memperkenalkan input teknologi untuk efisiensi penggunaan pupuk anorganik oleh petani. Teknologi produksi padi seperti system of rice intensification (SRI), dan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dengan salah satu komponennya penggunaan bagan warna daun (BWD) terbukti dapat mengurangi pemakaian urea hingga 25% tanpa mengurangi  produktivitas.

Penggunaan teknologi tepat guna seperti perangkat uji tanah sawah (soil test kit) yang sangat mudah dioperasikan petani di sawah juga sangat membantu mengurangi penggunaan pupuk. Dengan perangkat uji tanah sawah yang dibantu pemerintah, petani dapat membaca  tingkat kesuburan tanah sawahnya hanya dalam hitungan menit. Melalui cara ini dapat ditentukan kapan dan sejumlah berapa pupuk diaplikasikan sehingga penggunaan pupuk lebih efisien dan efektif.

Solusi jangka panjang adalah memasyarakatkan penggunaan pupuk organik yang dapat dibuat sendiri oleh petani. Jujur kita akui, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia merupakan dampak negatif dari revolusi hijau. Keajaiban pupuk kimia yang mampu meningkatkan produksi pangan berlipat dalam waktu singkat telah menyihir negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pemerintah kemudian mengalokasikan stimulus bagi petani dalam bentuk kredit berbunga murah, serta subsidi pupuk besar-besaran. Akibatnya, pupuk kimia mudah diakses petani dengan harga murah.  Lebih jauh, petani cenderung boros dalam aplikasi.  Menurut rekomendasi Badan Litbang Pertanian, pupuk urea untuk tanaman padi 250 kg/ha tapi petani menggunakan lebih dari 300 kg/ha. Selain itu, pupuk organik mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi fisik, kimia, dan biologis. Ketiga fungsi itu dapat memperbaiki fungsi tanah yang rusak karena keintensifan penggunaan pupuk anorganik selama puluhan tahun. Jika upaya ini sudah menampakkan hasil, secara bertahap harga pupuk anorganik dinaikkan, dan subsidi pupuk dihapus. Harga pupuk yang mahal membuat petani berpikir dua tiga kali untuk boros mengaplikasikannya. (10)

— Toto Subandriyo, alumnus IPB dan Magister Manajemen Unsoed, Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal

http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/14/261652

Mentan: Bulog Dilarang Impor Gula

Rabu, 14 Mei 2014

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pertanian, Suswono melarang kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan impor gula.

Menurut Suswono, pertengahan tahun akan ada musim giling. Sehingga kalau ada impor akan menganggu harga pada petani. "Sekarang akan ada musim giling tebu, impor nggak usahlah," ujar Suswono di Kementan, Selasa (13/5/2014).

Mantan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ini, mengatakan pernah Bulog mendapatkan izin impor gula. Dengan syarat bukan pada musim giling tebu.

Impor gula oleh Bulog hanya berfungsi sebagai stok. "Bulog diputuskan rapat Menko perlu stok untuk suatu saat terjadi gejolak harga," kata Suswono.

Dewan Gula Indonesia (DGI) memperkirakan produksi gula nasional tahun ini mencapai 2,93 juta ton. Ini mengacu pada prognosa (taksasi) produksi gula tebu terbaru berdasarkan hasil rapat DGI dengan seluruh pabrik gula (PG) pada 28 Maret 2014.

Produksi gula pada 2013 mencapai 2,54 juta ton, turun 50 ribu ton, tahun 2012 sebanyak 2,59 juta ton. [hid]

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2100391/mentan-bulog-dilarang-impor-gula#.U3KmG-OSzME

Mudah Impor Beras ?

Selasa, 13 Mei 2014

Belum lama petani selesai membasuh keringat setelah selesai menanam padi pada musim gadu, para petinggi yang mengurusi masalah pangan sudah berdebat ramai tentang kemungkinan impor beras untuk memenuhi persediaan beras dalam negeri. Banyak alasan dan pertimbangan dikemukakan, yang pasti banyak di antara mereka sepakat membuka kran impor beras dalam waktu dekat ini. Meskipun banyak juga yang menentang rencana impor ini tapi tampaknya pemerintah lebih memilih opsi melakukan impor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

Dalam berbagai kesempatan Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso menyatakan bahwa pengadaan beras Bulog beberapa waktu terakhir ini relatif rendah. Hal ini disebabkan terjadinya ‘masalah’ produksi di sejumlah sentra produksi beras, yang kemudian berdampak pada naiknya harga beras. Harga gabah saat ini cenderung naik melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sehingga Bulog mengurangi pembelian beras. Kondisi ini yang membuat Bulog terpaksa melakukan impor beras. Artinya, impor terpaksa dilakukan karena memang terjadi ‘masalah’ pada hulu produksi beras.

Apapun alasannya, yang jelas opsi impor selalu menjadi jalan pintas untuk mengatasi permasalahan  pasokan beras. Seolah tidak ada alternatif lain yang lebih baik untuk mengatasi gejolak yang terjadi pada pasokan dan fluktuasi harga beras. Berbagai program yang sejak awal digembar-gemborkan sebagai solusi meningkatkan produksi beras seketika lenyap ditelan bumi. Coba cermati, ke mana larinya optimisme surplus produksi beras 10 juta ton? Di mana disembunyikan klaim bahwa kita akan segera memiliki kelebihan produksi beras melalui berbagai langkah terobosan, seperti GP3K dan berbagai program lainnya?

Kita tentu memaklumi menyediakan pangan untuk rakyat sangat penting. Artinya, memenuhi gudang Bulog untuk menyediakan stok pangan untuk rakyat harus mendapat prioritas perhatian. Mencegah harga beras membumbung tinggi, yang kemudian mendorong inflasi juga penting agar perekonomian nasional tidak ‘goyang’. Yang kita gugat, mengapa impor beras selalu diambil dengan sangat mudah, cepat dan tanpa mempertimbangkan kepentingan petani. Mengapa tidak dipertimbangkan matang kemungkinan jatuhnya harga beras akibat impor beras berlebihan? Pertanyaan klasik yang juga selalu muncul, mengapa pemerintah selalu berusaha mati-matian menahan lonjakan harga beras, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, tetapi cenderung ‘cuek’ ketika harga beras di tingkat petani jatuh?

http://tabloidsinartani.com/read-detail/read/mudah-impor-beras/

Petani Sawah Tadah Hujan Kekurangan Air

Senin, 12 Mei 2014

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Sejumlah petani sawah tadah hujan di Sukoharjo mulai kekurangan air. Karena takut tanaman padi kering dan gagal panen, maka mereka rela mengeluarkan biaya ekstra untuk mengaliri sawah menggunakan mesin diesel. Air didapat dari sumur pantek atau bor yang mereka buat.

Sawah tadah hujan yang kekurangan air berada di wilayah Kecamatan Baki, Gatak dan Kartasura. Mereka sudah dua pekan terakhir mengandalkan sumur pantek untuk mendapatkan air. “Cuaca sangat panas dan jarang bahkan sudah tidak lagi hujan membuat sawah saya kering jadi harus cari air dari sumur pantek,” ujar Wiyono salah satu petani asal Desa Gumpang Kecamatan Kartasura, Senin (12/05/2014).

Tanaman padi dengan usia satu bulan dilahan seluas satu hektar ini dikatakan Wiyono sangat membutuhkan air. Karena itu dalam satu pekan sekali harus dialiri menggunakan sumur pantek. Untuk mendapatkan air, dirinya harus rela mengeluarkan biaya hingga seratusan ribu rupiah, dana itu diperlukan untuk sewa mesin diesel dan bahan bakar.

Untuk sewa mesin diesel, Wiyoso mengaku harus mencari sendiri ke beberapa kenalanya sesama petani. Dengan cara ini bisa lebih murah dibanding menyewa kepada pemilik usaha persewaan mesin diesel.

Tarsono salah satu petani asal Desa Purbayan Kecamatan Baki mengatakan, kondisi seperti sekarang membuatanya harus dua kali melakukan sedot air melalui sumur pantek, sebab tanaman padi yang baru saja ditanam rawan kering apabila terlambat tidak mendapatkan air. Tarsono mengaku, sedikit beruntung karena sudah memiliki mesin diesel sendiri, karena itu biaya yang dikeluarkan lebih ringan dibanding harus sewa ke orang lain.

Biaya yang dikeluarkan yakni sebesar Rp 15 ribu untuk membeli bahan bakar solar dengan durasi satu jam penggunaan mesin diesel. Padahal dalam satu kali penyedotan air membutuhkan waktu minimal lima jam.

Surip petani asal Desa Gentan Kecamatan Baki mengatakan, meski sudah ada mesin diesel sendiri, namun tetap saja susah untuk mendapatkan air dari sumur pantek. Sebab lahan sawah miliknya dikepung perumahan yang banyak bermunculan.

Mayoritas perumahan tersebut juga mengandalkan sumur bor untuk mendapatkan air. Karena itu, petani harus berebutan dengan warga yang tinggal di perumahan. “Lima tahun dulu sumur pantek dangkal saja sudah bisa mudah dapat air untuk mengaliri sawah, tapi sekarang harus diperdalam karena harus berebutan dengan warga perumahan,” keluhnya. (Mam)

http://krjogja.com/read/215649/petani-sawah-tadah-hujan-kekurangan-air.kr

Produksi Beras Perlu Diwaspadai

Sabtu, 10 Mei 2014

JAKARTA, KOMPAS — Tekanan kenaikan harga beras pada Juni dan Juli 2014 akan semakin besar. Namun, justifikasi impor yang akan dilakukan pemerintah dipertanyakan.
Hal itu diungkapkan Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas Lampung, sekaligus Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin saat dihubungi Jumat (9/5), di Australia.

Menurut Bustanul, proses produksi padi pada panen rendeng tahun ini sudah selesai. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, musim tanam gadu atau musim kemarau I akan banyak masalah dan puso. ”Indonesia dipastikan akan impor beras tahun ini,” katanya.

Program peningkatan produksi beras selama ini kurang berhasil. Selain itu juga terlalu monoton, tak ada langkah luar biasa, dan melalui pendekatan proyek.

Hal ini terjadi karena proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan monitoring bukan satu rangkaian utuh.

Produksi padi tahun 2014 turun 0,1 persen. Perum Bulog kesulitan pengadaan. Target produksi padi 2014 diturunkan dari 76 juta ton gabah kering giling menjadi 73 juta ton.

Namun, Bustanul dalam surat elektroniknya mengatakan, jika impor tidak jelas justifikasi pemberian izinnya, itu berarti perencanaan ketersediaan pangan tidak baik.

”Tidak ada sinkronisasi data dasar di Kementerian Pertanian, BPS, Perum Bulog, dan laporan daerah,” katanya.

Ia menambahkan, jika impor pangan cukup besar tahun ini, hal itu dipastikan ada keanehan. Dalam dua pemilu berturut, yaitu 2004 dan 2009, kinerja produksi pangan selalu baik dan impor tidak besar.

Gangguan produksi beras juga terjadi pada 2010. Dampaknya inflasi kelompok bahan makanan pada November dan Desember 2010 berturut-turut 1,49 persen dan 2,81 persen. Sementara pada Januari 2011 sebesar 2,21 persen.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, stok beras yang cukup sangat penting untuk modal stabilisasi harga beras di pasar saat para spekulan bermain. (MAS/MAR)

http://epaper.kompas.com/kompas/books/140510kompas/#/18/

Peluang Spekulasi Harus Ditekan

Jumat, 9 Mei 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak boleh main-main dalam menjaga stok beras nasional di Perum Bulog. Tahun 2014 ada hajatan politik besar pemilihan presiden. Stok beras Perum Bulog harus mencukupi untuk memperkecil peluang masuknya spekulan yang mencoba mempermainkan harga beras.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia DKI Jakarta Nellys Soekidi, Rabu (8/5), mengatakan hal itu saat dihubungi di Jawa Timur.

Nellys mengatakan, para pedagang akan mengambil setiap kesempatan untuk berspekulasi mempermainkan harga beras demi mengejar keuntungan yang besar. Tidak peduli dampak sosial, ekonomi, dan politik yang bakal timbul.

Untuk mempersempit ruang gerak pedagang atau pengusaha beras berspekulasi, stok beras Bulog harus cukup. Apalagi ini ada hajatan politik besar pemilihan presiden. Kalau sampai stok kurang, Bulog tidak punya kemampuan mengintervensi pasar.

”Bukan berarti saya menganjurkan impor. Terserah dari mana asal berasnya, yang penting stok beras di gudang Perum Bulog harus cukup,” katanya.

Beberapa pengusaha penggilingan padi, seperti di Bandung dan Cirebon (Jawa Barat) serta di Purwokerto, Banyumas, Pekalongan, dan Tegal (Jawa Tengah), mengaku kesulitan memasok beras ke Bulog dengan harga jual sesuai harga pokok penjualan.

Menurut pengusaha penggilingan padi di Banyumas, Dwiko, dalam kondisi panen padi musim hujan bersamaan dengan serangan hama wereng batang cokelat yang berlangsung meluas, kadar rendemen gabah ke beras turun bisa lebih dari 5 persen.

Jahiri, pengusaha penggilingan lain yang sudah terikat kontrak dengan Perum Bulog, mengatakan, strategi lain yang bisa dilakukan agar bisa memasok beras ke Perum Bulog adalah dengan mencari margin dengan mengolah gabah kering giling menjadi beras khusus. (MAS)

http://epaper.kompas.com/kompas/books/140509kompas/#/22/