Minggu, 8 Juni 2014
Malang -Usulan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono terkait kenaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di 2014 dipastikan tak akan dipenuhi. Opsi kenaikan harga pupuk subsidi tak akan diambil pemerintah karena alasan tahun ini merupakan tahun politik.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengatakan tahun ini banyak faktor yang menyebabkan Harga Pokok Pembelian (HPP) di tingkat produsen naik luar biasa, yaitu karena kurs rupiah yang melemah dan harga gas industri yang juga naik. Sehingga ada usulan dari kementeriannya harga pupuk subsidi naik, agar kebutuhan petani terhadap pupuk subsidi bisa dipenuhi.
"Tapi karena harga eceran tertinggi nggak boleh naik karena tahun politik, akhirnya yang jadi korban itu volume pupuknya, kalau kebutuhan riil itu 9,5 juta ton tapi yang sudah kita salurkan dengan Rp 18 triliun itu cuma 7,8 juta ton jadi kekurangannya itu sekitar 1,7 juta ton," kata Rusman dalam acara Pekan Nasional XIV Kelompok Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) yang berlangsung sejak tanggal 7-12 Juni 2014 Pendopo Diknas Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (8/6/2014)
Rusman mengatakan, dampaknya pupuk di lapangan menjadi langka. Padahal pasokan pupuk di pabrik pupuk BUMN masih berlimpah, namun karena tak ada kenaikan HPP maupun HET maka pabrikan pupuk tak mau menjualnya.
"Barangnya ada tapi para penyalur pupuk tidak bisa berbuat banyak. Akibatnya pupuk kurang di mana-mana. Kalau pupuk komersialnya ada tapikan kita tidak bicara ada atau tidak," katanya.
Ia mengatakan harga pupuk subsidi jauh lebih murah dibandingkan harga pupuk non subsidi. Pupuk subsidi hanya dijual Rp 1.700/Kg, sedangkan harga non subsidi bisa mencapai Rp 4.000/Kg.
"Oleh karena itu dalam rapat pangan dengan menko kita mencari solusi bagaimana volume yang 9,5 juta ton itu dikembalikan," katanya.
Seorang anggota KTNA Kalimantan Selatan Hadi mengeluhkan soal pasokan pupuk bersubsidi yang langka di wilayahnya.
"Kendala kami yang pertama, permasalahan pupuk. Mungkin pupuk ini juga dirasakan di tempat lain. Itu susah cari pupuk bersubsidi. Kalau memang tidak ada bersubsidi, kita beli ya nggak usah disubsidi," katanya
Berdasarkan proyeksi kebutuhan pupuk tahun ini mencapai 9,55 juta ton dengan dibutuhkan dana mencapai Rp 22,18 triliun, sementara APBN 2014 menganggarkan subsidi pupuk tahun ini mencapai 7,78 juta ton dengan anggaran mencapai Rp 21,04 triliun.
http://finance.detik.com/read/2014/06/08/155722/2602369/4/wamentan-harga-pupuk-subsidi-tak-boleh-naik-karena-tahun-politik?f9911023
Minggu, 08 Juni 2014
Tekan Impor Pangan, RI Kaji Pengembangan Teknologi Transgenik
Minggu, 8 Juni2014
Malang -Pemerintah mengkaji menerapkan teknologi transgenik untuk meningkatkan produksi dan kualitas beberapa komoditi pangan seperti kedelai, jagung, dan tebu. Meskipun sistem pertanian dengan teknologi transgenik masih kontroversial, terutama terkait dampaknya bagi manusia yang mengkonsumsinya.
"Kini pemerintah akan mengkaji untuk penerapan transgenik tahap awal itu ada 3 komoditas yaitu kedelai, jagung, dan tebu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di sela-sela acara Pekan Nasional XIV Kelompok Tani dan Nelayan Andalan yang berlangsung sejak tanggal 7-12 Juni 2014 Pendopo Diknas Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (8/6/2014)
Ia mengatakan permasalahan impor pangan di Indonesia dipicu oleh dua hal, yaitu soal kurangnya produksi dan persoalan kualitas pangan yang dihasilkan masih rendah meski produksinya cukup tinggi.
Menteri yang dipanggil akrab CT ini menuturkan dalam kasus impor kedelai dari AS, ada anggapan kedelai impor lebih bagus dan produktivitasnya tinggi, padahal kedelai AS berasal dari pertanian yang memakai teknologi transgenik
"Nah kenapa kalau mereka bisa kita nggak bisa untuk bikin itu di Indonesia," katanya.
CT menuturkan saat ini telah ada penelitian pengembangan transgenik di dalam negeri, namun belum sampai pada produksi massal karena pengembangannya belum final.
"Kendala pengembangan produk transgenik ini terdapat direkayasa teknologi karena yang sangat krusial pada kehidupan masyarakat luas," katanya.
Peneliti tanaman kedelai dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Profesor Adi Sarwono pernah mengatakan transgenik adalah teknologi rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman yang tahan terhadap jamur dan penyakit.
Sejumlah peneliti berpendapat produk pertanian hasil transgenik bila dikonsumsi dalam jangka panjang berbahaya bagi manusia, bisa menimbulkan penyakit kanker dan alergi. Negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Jepang menolak seluruh produk pertanian hasil transgenik.
Selain pengembangan teknologi pertanian, pemerintah akan berupaya membenahi sistem distribusi bibit dan pupuk kepada petani. Selama ini banyak laporan pasokan bibit datang terlambat, varietas yang tak cocok atau berbeda dari yang diminta petani, dan persoalan distribusi pupuk.
"Pemerintah akan mengusahakan perbaikan sistem distribusi di lapangan dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian dan Perikanan," katanya.
Malang -Pemerintah mengkaji menerapkan teknologi transgenik untuk meningkatkan produksi dan kualitas beberapa komoditi pangan seperti kedelai, jagung, dan tebu. Meskipun sistem pertanian dengan teknologi transgenik masih kontroversial, terutama terkait dampaknya bagi manusia yang mengkonsumsinya.
"Kini pemerintah akan mengkaji untuk penerapan transgenik tahap awal itu ada 3 komoditas yaitu kedelai, jagung, dan tebu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di sela-sela acara Pekan Nasional XIV Kelompok Tani dan Nelayan Andalan yang berlangsung sejak tanggal 7-12 Juni 2014 Pendopo Diknas Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (8/6/2014)
Ia mengatakan permasalahan impor pangan di Indonesia dipicu oleh dua hal, yaitu soal kurangnya produksi dan persoalan kualitas pangan yang dihasilkan masih rendah meski produksinya cukup tinggi.
Menteri yang dipanggil akrab CT ini menuturkan dalam kasus impor kedelai dari AS, ada anggapan kedelai impor lebih bagus dan produktivitasnya tinggi, padahal kedelai AS berasal dari pertanian yang memakai teknologi transgenik
"Nah kenapa kalau mereka bisa kita nggak bisa untuk bikin itu di Indonesia," katanya.
CT menuturkan saat ini telah ada penelitian pengembangan transgenik di dalam negeri, namun belum sampai pada produksi massal karena pengembangannya belum final.
"Kendala pengembangan produk transgenik ini terdapat direkayasa teknologi karena yang sangat krusial pada kehidupan masyarakat luas," katanya.
Peneliti tanaman kedelai dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Profesor Adi Sarwono pernah mengatakan transgenik adalah teknologi rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman yang tahan terhadap jamur dan penyakit.
Sejumlah peneliti berpendapat produk pertanian hasil transgenik bila dikonsumsi dalam jangka panjang berbahaya bagi manusia, bisa menimbulkan penyakit kanker dan alergi. Negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Jepang menolak seluruh produk pertanian hasil transgenik.
Selain pengembangan teknologi pertanian, pemerintah akan berupaya membenahi sistem distribusi bibit dan pupuk kepada petani. Selama ini banyak laporan pasokan bibit datang terlambat, varietas yang tak cocok atau berbeda dari yang diminta petani, dan persoalan distribusi pupuk.
"Pemerintah akan mengusahakan perbaikan sistem distribusi di lapangan dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian dan Perikanan," katanya.
Harga tender rendah, produsen gula berpotensi rugi
Sabtu, 7 Juni 2014
SURABAYA, kabarbisnis.com: Realisasi tender gula di kalangan produsen gula dinilai masih cukup rendah. Saat ini, tender gula di kalangan produsen gula rata-rata hanya berkisar Rp 8.500 per kilogram (kg). Dengan nilai tersebut, dipastikan petani masih belum bisa menikmati keuntungan secara wajar. Karena biaya pokok produksi (unit cost) pada level petani berdasarkan survai Dewan Gula Indonesia (DGI) rata-rata sebesar Rp 8.791 per kg.
Rendahnya harga gula tersebut tercermin dalam dalam tender 5.000 ton gula produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIdua hari yang lalu, dimana penawaran tertinggi hanya mencapai Rp 8.500 per kg. Itu pun untuk produk Pabrik Gula (PG) Kanigoro di Madiun, sementara penjualan dilakukan dalam bentuk paket untuk produk beberapa PG. "Akibatnya, tender yang diikuti 13 dari 29 perusahaan yang diundang, dinyatakan batal. Rendahnya harga tender juga terjadi pada saat tender gula petani PG Madukismo di Yogyakarta 2 hari sebelumnya, hanya terbentuk harga Rp 8.521," ujar Sekretaris Perusahaan PTPN XI, Adig Suwandi di Surabaya. Jumat (6/6/2014) petang.
Lebih lanjut ia mengetengahkan, penyebab rendahnya harga gula dalam kurun waktu yang cukup lama ini antara lain masih banyaknya stok di gudang-gudang pabrik menyusul rendahnya serapan pasar. Saat ini, setidaknya sekitar 800.000 ton gula hasil giling 2013 lalu yang belum terjual ke konsumen akhir. Hal ini sebagai dampak dari derasnya rembesan gula rafinasi ke pasar konsumen.
"Untuk mengurangi dampak harga gula dunia yang hanya berkisar US$ 467-US$ 475 per ton FOB (harga di negara asal, belum termasuk biaya pengapalan dan premium), impor gula termasuk raw sugar untuk bahan baku industri gula rafinasi harus dilakukan secara taat asas," katanya.
Impor, ujarnya harus dengan membayar bea masuk Rp 550 per kg sesuai ketentuan dan volume impor pun harus berdasarkan kebutuhan industri makanan/minuman penggunanya, bukan kapasitas terpasang pabrik sebagai acuan. "Ini dilakukan untuk menghindari efek rembesan yang mengacukan pasar gula lokal," katanya.
Selain itu, katanya, Perum Bulog jangan dipaksa mengimpor gula hingga mencapai 328.000 sesuai ijin impor. Lebih baik Bulog membeli gula lokal dengan aktif mengikuti tender langsung. Meskipun mandat pemerintahan sekarang praktis tinggal 4 bulan, kalangan produsen gula berharap perlindungan terhadap petani dan industri gula berbasis tebu tetap dilakukan.
"Justru keseriusan di ujung pemerintahan ini dapat menjadi bonus bagi produsen. Sedangkan untuk pemerintahan hasil pilpres 9 Juli 2014 tentu harus lebih peduli lagi pada perlindungan tadi terkait komitmen perwujudan kedaulatan pangan. Harus ada keberpihakan nyata, bukan dengan menyerahkan industri gula pada perangkap liberalisasi perdagangan tidak fair dan sarat distorsi," harapnya.
Namun demikian, pada saat bersamaan upaya peningkatan daya saing dilakukan secara terstruktur agar unit cost dapat direduksi secara bertahap melalui rendemen tinggi dan efisiensi pabrik. Karena harga yang tidak kondusif potensial berdampak menurunnya animo petani dalam menanam tebu.
"Bentuk konkretnya, petani hanya akan mempertahankan tanaman keprasan dengan budidaya seadanya, jauh dari praktek terbaik (best agricultural practices) sehingga bisa menyeret produktivitas lebih buruk di tahun depan," kata Adig.
Petani, lanjutnya, juga tidak dapat diharapkan melakukan ekspansi areal. Harga yang tidak bersahabat tersebut tampaknya merupakan kelanjutan 2013 lalu dan dipastikan bakal mengancam capaian target swasembada gula dan kemandirian pangan bangsa.kbc6
http://www.kabarbisnis.com/read/2847918
SURABAYA, kabarbisnis.com: Realisasi tender gula di kalangan produsen gula dinilai masih cukup rendah. Saat ini, tender gula di kalangan produsen gula rata-rata hanya berkisar Rp 8.500 per kilogram (kg). Dengan nilai tersebut, dipastikan petani masih belum bisa menikmati keuntungan secara wajar. Karena biaya pokok produksi (unit cost) pada level petani berdasarkan survai Dewan Gula Indonesia (DGI) rata-rata sebesar Rp 8.791 per kg.
Rendahnya harga gula tersebut tercermin dalam dalam tender 5.000 ton gula produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIdua hari yang lalu, dimana penawaran tertinggi hanya mencapai Rp 8.500 per kg. Itu pun untuk produk Pabrik Gula (PG) Kanigoro di Madiun, sementara penjualan dilakukan dalam bentuk paket untuk produk beberapa PG. "Akibatnya, tender yang diikuti 13 dari 29 perusahaan yang diundang, dinyatakan batal. Rendahnya harga tender juga terjadi pada saat tender gula petani PG Madukismo di Yogyakarta 2 hari sebelumnya, hanya terbentuk harga Rp 8.521," ujar Sekretaris Perusahaan PTPN XI, Adig Suwandi di Surabaya. Jumat (6/6/2014) petang.
Lebih lanjut ia mengetengahkan, penyebab rendahnya harga gula dalam kurun waktu yang cukup lama ini antara lain masih banyaknya stok di gudang-gudang pabrik menyusul rendahnya serapan pasar. Saat ini, setidaknya sekitar 800.000 ton gula hasil giling 2013 lalu yang belum terjual ke konsumen akhir. Hal ini sebagai dampak dari derasnya rembesan gula rafinasi ke pasar konsumen.
"Untuk mengurangi dampak harga gula dunia yang hanya berkisar US$ 467-US$ 475 per ton FOB (harga di negara asal, belum termasuk biaya pengapalan dan premium), impor gula termasuk raw sugar untuk bahan baku industri gula rafinasi harus dilakukan secara taat asas," katanya.
Impor, ujarnya harus dengan membayar bea masuk Rp 550 per kg sesuai ketentuan dan volume impor pun harus berdasarkan kebutuhan industri makanan/minuman penggunanya, bukan kapasitas terpasang pabrik sebagai acuan. "Ini dilakukan untuk menghindari efek rembesan yang mengacukan pasar gula lokal," katanya.
Selain itu, katanya, Perum Bulog jangan dipaksa mengimpor gula hingga mencapai 328.000 sesuai ijin impor. Lebih baik Bulog membeli gula lokal dengan aktif mengikuti tender langsung. Meskipun mandat pemerintahan sekarang praktis tinggal 4 bulan, kalangan produsen gula berharap perlindungan terhadap petani dan industri gula berbasis tebu tetap dilakukan.
"Justru keseriusan di ujung pemerintahan ini dapat menjadi bonus bagi produsen. Sedangkan untuk pemerintahan hasil pilpres 9 Juli 2014 tentu harus lebih peduli lagi pada perlindungan tadi terkait komitmen perwujudan kedaulatan pangan. Harus ada keberpihakan nyata, bukan dengan menyerahkan industri gula pada perangkap liberalisasi perdagangan tidak fair dan sarat distorsi," harapnya.
Namun demikian, pada saat bersamaan upaya peningkatan daya saing dilakukan secara terstruktur agar unit cost dapat direduksi secara bertahap melalui rendemen tinggi dan efisiensi pabrik. Karena harga yang tidak kondusif potensial berdampak menurunnya animo petani dalam menanam tebu.
"Bentuk konkretnya, petani hanya akan mempertahankan tanaman keprasan dengan budidaya seadanya, jauh dari praktek terbaik (best agricultural practices) sehingga bisa menyeret produktivitas lebih buruk di tahun depan," kata Adig.
Petani, lanjutnya, juga tidak dapat diharapkan melakukan ekspansi areal. Harga yang tidak bersahabat tersebut tampaknya merupakan kelanjutan 2013 lalu dan dipastikan bakal mengancam capaian target swasembada gula dan kemandirian pangan bangsa.kbc6
http://www.kabarbisnis.com/read/2847918
Sabtu, 07 Juni 2014
SPI: Pekan Nasional Petani Nelayan 2014 Penuh Muatan Politis
Jumat, 6 Juni 2014
Jakarta - Pada 7-12 Juni 2014 ini Kementerian Pertanian menggelar Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XIV di Malang, Jawa Timur. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 4748/Kpts/OT.160/10/2013, PENAS merupakan wahana petani dan nelayan Indonesia untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab dan melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.
PENAS seharusnya menjadi proses demokratis seperti melakukan rembug nasional petani untuk mengidentifikasi, melakukan analisis dan sekaligus menyusun program aksi untuk mengatasi segala ancaman dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat petani. PENAS seharusnya menjadi forum yang inklusif bagi seluruh petani Indonesia, tidak hanya untuk golongan dan kelompok tani-nelayan tertentu. Saat ini, PENAS akan berlangsung dengan hanya Kontak Tani Nelayan dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia saja. Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan, hal tersebut jelas mengecewakan.
"Banyak serikat petani, kelompok tani, serikat nelayan tingkat nasional dan regional tidak dilibatkan. SPI sebagai gerakan petani kecil, masyarakat adat, buruh tani, perempuan dan kaum muda pedesaan merasakan ada diskriminasi," tuturnya.
Padahal dengan pelibatan kelembagaan yang lebih luas, PENAS bisa benar-benar menjadi wadah demokratisasi kelembagaan petani yang inklusif dan demokratis, baik dari sisi fokus perhatian, perjuangan maupun bentuk kelembagaan petani. SPI memang masuk dalam susunan kepanitiaan PENAS bersama dengan beberapa organisasi tani lain, sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Pertanian No.4748/Kpts/OT.160/10/2013. Namun pada sisi lain, pelibatan tersebut kurang melalui proses demokrasi, komunikasi dan koordinasi, sehingga SPI dan organisasi tani lain tidak dilibatkan pada proses selanjutnya dan hanya diposisikan sebagai peserta. Bahkan, petani SPI juga tidak diundang ikut serta ke Malang.
"Dengan ini, legitimasi dan proses demokrasi di dalam PENAS menjadi pertanyaan besar," kata Henry lagi.
Sementara masalah petani mulai dari sektor hulu hingga hilir sangat kompleks, sehingga sebagian besar petani masih terperangkap dalam kemiskinan dan tidak memiliki penghidupan yang layak. Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, terdapat 14,25 juta rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Jika tiap rumah tangga petani mempunyai dua anak, maka jumlah petani miskin-karena keguremannya--mencapai 57 juta jiwa. Rumah tangga petani gurem di pedesaan tersebut ini pada posisi kurang bahagia dibandingkan dengan rumah tangga perkotaan bila mengacu pada Indeks Kebahagiaan 2013 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
"Tahun 2014 ini adalah perayaan Tahun Internasional Pertanian Keluarga yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maka melibatkan seluruh petani--termasuk mereka yang paling miskin--adalah solusi kemiskinan di pedesaan," tegas Henry.
Penyelanggaraan PENAS pada masa kampanye Pilpres seharusnya menjadi momentum dan refleksi diri masyarakat tani untuk menguatkan posisi politik pertanian dan petani sendiri. Namun setelah ada pertanyaan demokrasi dan inklusivitas, muncul pula masalah politisasi. PENAS 2014 ternyata mengundang calon presiden Prabowo Subianto untuk berbicara pada Jumat pagi (06/06). Fakta ini sangat melukai proses demokratisasi di Indonesia terutama untuk petani dan masyarakat pedesaan, terlebih karena PENAS 2014 menggunakan APBN dan APBD yang merupakan dana publik.
"Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, SPI meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian terkait serta panitia PENAS untuk mempertanggungjawabkan kejanggalan proses demokratisasi dan politisasi pada PENAS 2014 Malang," tambah Henry.
http://www.beritasatu.com/nasional/188462-spi-pekan-nasional-petani-nelayan-2014-penuh-muatan-politis.html
Jakarta - Pada 7-12 Juni 2014 ini Kementerian Pertanian menggelar Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XIV di Malang, Jawa Timur. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 4748/Kpts/OT.160/10/2013, PENAS merupakan wahana petani dan nelayan Indonesia untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab dan melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.
PENAS seharusnya menjadi proses demokratis seperti melakukan rembug nasional petani untuk mengidentifikasi, melakukan analisis dan sekaligus menyusun program aksi untuk mengatasi segala ancaman dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat petani. PENAS seharusnya menjadi forum yang inklusif bagi seluruh petani Indonesia, tidak hanya untuk golongan dan kelompok tani-nelayan tertentu. Saat ini, PENAS akan berlangsung dengan hanya Kontak Tani Nelayan dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia saja. Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan, hal tersebut jelas mengecewakan.
"Banyak serikat petani, kelompok tani, serikat nelayan tingkat nasional dan regional tidak dilibatkan. SPI sebagai gerakan petani kecil, masyarakat adat, buruh tani, perempuan dan kaum muda pedesaan merasakan ada diskriminasi," tuturnya.
Padahal dengan pelibatan kelembagaan yang lebih luas, PENAS bisa benar-benar menjadi wadah demokratisasi kelembagaan petani yang inklusif dan demokratis, baik dari sisi fokus perhatian, perjuangan maupun bentuk kelembagaan petani. SPI memang masuk dalam susunan kepanitiaan PENAS bersama dengan beberapa organisasi tani lain, sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Pertanian No.4748/Kpts/OT.160/10/2013. Namun pada sisi lain, pelibatan tersebut kurang melalui proses demokrasi, komunikasi dan koordinasi, sehingga SPI dan organisasi tani lain tidak dilibatkan pada proses selanjutnya dan hanya diposisikan sebagai peserta. Bahkan, petani SPI juga tidak diundang ikut serta ke Malang.
"Dengan ini, legitimasi dan proses demokrasi di dalam PENAS menjadi pertanyaan besar," kata Henry lagi.
Sementara masalah petani mulai dari sektor hulu hingga hilir sangat kompleks, sehingga sebagian besar petani masih terperangkap dalam kemiskinan dan tidak memiliki penghidupan yang layak. Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, terdapat 14,25 juta rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Jika tiap rumah tangga petani mempunyai dua anak, maka jumlah petani miskin-karena keguremannya--mencapai 57 juta jiwa. Rumah tangga petani gurem di pedesaan tersebut ini pada posisi kurang bahagia dibandingkan dengan rumah tangga perkotaan bila mengacu pada Indeks Kebahagiaan 2013 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
"Tahun 2014 ini adalah perayaan Tahun Internasional Pertanian Keluarga yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maka melibatkan seluruh petani--termasuk mereka yang paling miskin--adalah solusi kemiskinan di pedesaan," tegas Henry.
Penyelanggaraan PENAS pada masa kampanye Pilpres seharusnya menjadi momentum dan refleksi diri masyarakat tani untuk menguatkan posisi politik pertanian dan petani sendiri. Namun setelah ada pertanyaan demokrasi dan inklusivitas, muncul pula masalah politisasi. PENAS 2014 ternyata mengundang calon presiden Prabowo Subianto untuk berbicara pada Jumat pagi (06/06). Fakta ini sangat melukai proses demokratisasi di Indonesia terutama untuk petani dan masyarakat pedesaan, terlebih karena PENAS 2014 menggunakan APBN dan APBD yang merupakan dana publik.
"Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, SPI meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian terkait serta panitia PENAS untuk mempertanggungjawabkan kejanggalan proses demokratisasi dan politisasi pada PENAS 2014 Malang," tambah Henry.
http://www.beritasatu.com/nasional/188462-spi-pekan-nasional-petani-nelayan-2014-penuh-muatan-politis.html
Rabu, 04 Juni 2014
Polisi Tangkap Penjual Pupuk Bersubsidi Lebihi HET
Selasa, 3 Juni 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER-- Aparat Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, menangkap penjual pupuk urea bersubsidi berinisial MS (56), warga Kecamatan Kencong karena menjual pupuk melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
"Kami menangkap pelaku penyelewengan pupuk saat polisi melakukan razia terhadap kendaraan yang melintas dan mobil pikap milik MS terlihat mencurigakan, sehingga polisi memeriksa isi pikap yang ditutup dengan rapi itu," kata Kepala Bagian Humas Polres Jember AKP Edy Sudarto, Selasa.
Saat dibuka, lanjut dia, terlihat tumpukan pupuk urea bersubsidi yang akan dijual kepada petani di Kabupaten Jember dengan harga diatas HET karena sebagian petani di kabupaten setempat kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi.
"Polisi langsung mengamankan tersangka dengan barang bukti sebanyak 20 ton pupuk urea yang siap dijual tersangka kepada petani yang membutuhkan pupuk," tuturnya.
Menurut dia, pelaku mendapatkan pupuk urea bersubsidi tersebut dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang seperti Kecamatan Pasirian dan Senduro dengan harga Rp110 ribu per sak, kemudian dijual kepada petani di Jember dengan harga Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per sak yang berisi masing-masing 50 kilogram.
"Kami masih terus mendalami kasus itu karena tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang juga terlibat dan bekerjasama dengan MS terkait dengan penyelewengan penjualan pupuk bersubsidi tersebut," paparnya.
MS dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dan Tata Niaga Pupuk yang menyebutkan bahwa dengan sengaja dan tanpa hak memperdagangkan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
"Ancaman hukuman terhadap tersangka penjual pupuk di atas HET yakni pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp100 ribu," katanya.
Sementara MS mengaku membeli pupuk urea bersubsidi di beberapa kios resmi di Kabupaten Lumajang dengan harga Rp110 ribu per sak dan pupuk tersebut dijual kepada para petani yang membutuhkan sebesar Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per sak.
"Niat saya hanya menolong petani yang saat ini kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi, sehingga mereka mau membeli pupuk dengan harga di atas HET dan mereka juga tidak keberatan," katanya.
Sebelumnya para petani di Kabupaten Jember mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk urea bersubsidi karena pemerintah mengurangi kuota pupuk di kabupaten setempat. Kabupaten Jember pada 2014 mendapat alokasi pupuk urea sebanyak 72.151 ton, padahal penyerapan pupuk urea 2013 di kabupaten setempat mencapai 84.367 ton.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/06/03/n6lps0-polisi-tangkap-penjual-pupuk-bersubsidi-lebihi-het
REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER-- Aparat Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, menangkap penjual pupuk urea bersubsidi berinisial MS (56), warga Kecamatan Kencong karena menjual pupuk melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
"Kami menangkap pelaku penyelewengan pupuk saat polisi melakukan razia terhadap kendaraan yang melintas dan mobil pikap milik MS terlihat mencurigakan, sehingga polisi memeriksa isi pikap yang ditutup dengan rapi itu," kata Kepala Bagian Humas Polres Jember AKP Edy Sudarto, Selasa.
Saat dibuka, lanjut dia, terlihat tumpukan pupuk urea bersubsidi yang akan dijual kepada petani di Kabupaten Jember dengan harga diatas HET karena sebagian petani di kabupaten setempat kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi.
"Polisi langsung mengamankan tersangka dengan barang bukti sebanyak 20 ton pupuk urea yang siap dijual tersangka kepada petani yang membutuhkan pupuk," tuturnya.
Menurut dia, pelaku mendapatkan pupuk urea bersubsidi tersebut dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang seperti Kecamatan Pasirian dan Senduro dengan harga Rp110 ribu per sak, kemudian dijual kepada petani di Jember dengan harga Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per sak yang berisi masing-masing 50 kilogram.
"Kami masih terus mendalami kasus itu karena tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang juga terlibat dan bekerjasama dengan MS terkait dengan penyelewengan penjualan pupuk bersubsidi tersebut," paparnya.
MS dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dan Tata Niaga Pupuk yang menyebutkan bahwa dengan sengaja dan tanpa hak memperdagangkan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
"Ancaman hukuman terhadap tersangka penjual pupuk di atas HET yakni pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp100 ribu," katanya.
Sementara MS mengaku membeli pupuk urea bersubsidi di beberapa kios resmi di Kabupaten Lumajang dengan harga Rp110 ribu per sak dan pupuk tersebut dijual kepada para petani yang membutuhkan sebesar Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per sak.
"Niat saya hanya menolong petani yang saat ini kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi, sehingga mereka mau membeli pupuk dengan harga di atas HET dan mereka juga tidak keberatan," katanya.
Sebelumnya para petani di Kabupaten Jember mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk urea bersubsidi karena pemerintah mengurangi kuota pupuk di kabupaten setempat. Kabupaten Jember pada 2014 mendapat alokasi pupuk urea sebanyak 72.151 ton, padahal penyerapan pupuk urea 2013 di kabupaten setempat mencapai 84.367 ton.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/06/03/n6lps0-polisi-tangkap-penjual-pupuk-bersubsidi-lebihi-het
Selasa, 03 Juni 2014
Mahapenting, Daulat Pangan dan Energi
Selasa, 3 Juni 2014
PEMILU presiden akan berlangsung 9 Juli 2014. Bagaimana harapan masyarakat daerah terkait lahirnya pemerintahan baru nanti? Berikut petikan wawancara Kompas dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seputar tugas-tugas pemerintahan baru Indonesia.
Pemilu presiden sebentar lagi berlangsung, dan tak lama lagi terbentuk pemerintahan baru. Apa harapan Anda?
Ada beberapa agenda besar yang harus diselesaikan pemerintah baru. Pertama, persaingan antarnegara dalam memperebutkan pangan dan energi. Maka, daulat pangan dan daulat energi itu penting. Saya harap pemerintah sudah harus berkonsentrasi pada daulat pangan dan energi karena rentetannya tak akan berhenti. Saling terkait, salah satunya dengan isu ketahanan bangsa.
Kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang siap dan profesional. Dengan produktivitas dan kompetensi tinggi, manusia Indonesia diharapkan bisa bersaing. Presiden tidak cukup bicara 34 provinsi, 230 sekian juta penduduk Indonesia. Tetapi, sudah harus berbicara untuk menyiapkan bangsa ini menghadapi persaingan dengan bangsa lain.
Untuk menjadikan Indonesia berdaulat, salah satu kuncinya di susunan kabinet. Kabinet seperti apa yang seharusnya terbentuk?
Melihat pengalaman sejauh ini, saatnya yang dibentuk kabinet ahli, yang menterinya orang-orang profesional. Kabinet ahli ini kita harapkan mampu mengantisipasi kondisi sulit seperti saat ini.
Kabinet ahli akan menempatkan orang-orang yang ahli, tidak lagi disusun berdasarkan koalisi transaksi. Kali ini ada momentum, suka atau tidak suka kabinet ahli harus dibentuk. Kementerian yang dibutuhkan untuk menggerakkan pertumbuhan lebih cepat, harus diisi orang berkeahlian tinggi, tidak bisa lagi diisi yang tidak ahli. Menteri dari orang politik seharusnya tak lebih dari 20 persen di kabinet.
Menyusun kabinet ahli artinya ada kementerian yang penting menjadi perhatian pemerintah mendatang?
Kementerian penting yang harus didorong itu, misalnya, kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan. Kemudian kementerian pertanian dan kementerian energi agar eksploitasi yang besar dapat mengarah pada penciptaan energi yang terbarukan.
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah
(SIWI NURBIAJANTI/WINARTO HERUSANSONO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140603kompas/#/5/
 |
Pemilu presiden sebentar lagi berlangsung, dan tak lama lagi terbentuk pemerintahan baru. Apa harapan Anda?
Ada beberapa agenda besar yang harus diselesaikan pemerintah baru. Pertama, persaingan antarnegara dalam memperebutkan pangan dan energi. Maka, daulat pangan dan daulat energi itu penting. Saya harap pemerintah sudah harus berkonsentrasi pada daulat pangan dan energi karena rentetannya tak akan berhenti. Saling terkait, salah satunya dengan isu ketahanan bangsa.
Kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang siap dan profesional. Dengan produktivitas dan kompetensi tinggi, manusia Indonesia diharapkan bisa bersaing. Presiden tidak cukup bicara 34 provinsi, 230 sekian juta penduduk Indonesia. Tetapi, sudah harus berbicara untuk menyiapkan bangsa ini menghadapi persaingan dengan bangsa lain.
Untuk menjadikan Indonesia berdaulat, salah satu kuncinya di susunan kabinet. Kabinet seperti apa yang seharusnya terbentuk?
Melihat pengalaman sejauh ini, saatnya yang dibentuk kabinet ahli, yang menterinya orang-orang profesional. Kabinet ahli ini kita harapkan mampu mengantisipasi kondisi sulit seperti saat ini.
Kabinet ahli akan menempatkan orang-orang yang ahli, tidak lagi disusun berdasarkan koalisi transaksi. Kali ini ada momentum, suka atau tidak suka kabinet ahli harus dibentuk. Kementerian yang dibutuhkan untuk menggerakkan pertumbuhan lebih cepat, harus diisi orang berkeahlian tinggi, tidak bisa lagi diisi yang tidak ahli. Menteri dari orang politik seharusnya tak lebih dari 20 persen di kabinet.
Menyusun kabinet ahli artinya ada kementerian yang penting menjadi perhatian pemerintah mendatang?
Kementerian penting yang harus didorong itu, misalnya, kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan. Kemudian kementerian pertanian dan kementerian energi agar eksploitasi yang besar dapat mengarah pada penciptaan energi yang terbarukan.
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah
(SIWI NURBIAJANTI/WINARTO HERUSANSONO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140603kompas/#/5/
Langganan:
Postingan (Atom)