Minggu, 6 Juli 2014
Liputan6.com, Jakarta - Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan angka ramalan (aram) produksi padi tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, namun Menteri Pertanian Suswono menyatakan bahwa penurunan tersebut bukan berarti Indonesia harus mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Menurut Suswono, dari produksi tahun 2014 yang tercatat 69,8 juta ton gabah kering giling (GKG), bila dikonversikan maka akan menjadi 40 juta ton beras. Jumlah tersebut sebenarnya sudah melebihi angka kebutuhan beras nasional.
Dalam hitungannya, jika menggunakan patokan konsumsi beras Indonesia adalah angka 139 kilogram (kg) per kapita per tahun, maka dengan jumlah penduduk yang tahun lalu tercatat 247 juta jiwa, didapatlah angka konsumsi beras sebesar 34,4 juta ton.
"Kebutuhan Indonesia sendiri hanya sebesar 34 juta ton-35 juta ton. Itu kan berarti masih surplus 5 juta ton," ujarnya di Jakarta seperti ditulis Minggu (6/7 /2014).
Namun, Suswono mengakui bahwa aram yang mengalami penurunan tersebut patut diwaspadai oleh pemerintah dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Oleh sebab itu, Bulog harus segera mengatur strategi sehingga jelang akhir tahun Indonesia tidak perlu melakukan impor.
"Hasil aram itu kan untuk warning. Angka itu memang karena adanya penurunan luas tanam. Tetapi kalau di akhir tahun Indonesia punya stok 1,5 juta ton, maka tidak perlu impor. Tinggal bagaimana kemampuan Bulog saja. Bulog bisa tidak serap suplus untuk stok. Kalau Bulog bisa menyerap dengan baik, maka pada akhir tahun ada 2 juta ton (stok beras)," jelas dia.
Ia melanjutkan, saat ini Bulog tengah melakukan perhitungan mendalam soal kebutuhan dan stok beras yang ada sehingga penurunan ini bisa diantisipasi semaksimal mungkin.
"Yang jelas keninginan untuk menjaga stok beras oleh Bulog dengan impor sudah diantisipasi, nanti dilihat. Bagaimana pun impor kalau terpaksa harus menjaga stabilitas agar masyarakat tidak direpotkan dengan fluktuasi harga beras yang tidak merugikan," tandas dia.
Seperti diketahui, berdasarkan data BPS, aram I 2014 diperkirakan sebesar 69,87 juta ton GKG atau mengalami penurunan sebesar 1,41 juta ton atau 1,98 persen jika dibandingkan pada 2013.
Penurunan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 265,31 ribu hektare atau 1,92 persen dan produktivitas sebesar 0,03 kuintal per hektare atau 0,06 persen.
Sementara untuk produksi padi 2013 sebesar 71,28 juta ton gabah kering giling atau mengalami kenaikan sebanyak 2,22 juta ton, atau 3,22 persen jika dibandingkan 2012 lalu. (Dny/Gdn)
(Arthur Gideon)
http://bisnis.liputan6.com/read/2073813/penurunan-produksi-gabah-kering-bukan-berarti-ri-harus-impor
Senin, 07 Juli 2014
Minggu, 06 Juli 2014
Prabowo: Sejak Awal Saya Konsisten Tolak Impor Beras
Sabtu, 5 Juli 2014
JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto secara telak mematahkan tantangan pertanyaan calon presiden Jokowi mengenai upaya yang dilakukan Prabowo selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Dalam kesempatan itu, Prabowo dengan tegas menolak impor beras dan mengaku seringkali mengingatkan kepada pemerintah terkait hal tersebut.
"Saya sejak awal konsisten menolak impor beras. Saya sering mengingatkan pemerintah. Bahkan pak Jusuf Kalla pernah panggil saya karena saya menolak impor beras. Waktu itu bapak ketua Golkar, saya anggota Golkar. Kenapa pak," kata Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).
Menerima semprotan pernyataan Prabowo, Jusuf Kalla hanya tertawa. Namun Jokowi hanya duduk terdiam memperhatikan Prabowo berbicara.
Seperti diketahui, saat ini kita sebagai pengimpor beras yang sangat besar. Tercatat pada 2012 kita mengimpor hingga 2,7 juta ton. Indonesia pernah swasembada di 2008 hingga 2009. (rzk)
http://economy.okezone.com/read/2014/07/05/320/1008785/prabowo-sejak-awal-saya-konsisten-tolak-impor-beras
JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto secara telak mematahkan tantangan pertanyaan calon presiden Jokowi mengenai upaya yang dilakukan Prabowo selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Dalam kesempatan itu, Prabowo dengan tegas menolak impor beras dan mengaku seringkali mengingatkan kepada pemerintah terkait hal tersebut.
"Saya sejak awal konsisten menolak impor beras. Saya sering mengingatkan pemerintah. Bahkan pak Jusuf Kalla pernah panggil saya karena saya menolak impor beras. Waktu itu bapak ketua Golkar, saya anggota Golkar. Kenapa pak," kata Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).
Menerima semprotan pernyataan Prabowo, Jusuf Kalla hanya tertawa. Namun Jokowi hanya duduk terdiam memperhatikan Prabowo berbicara.
Seperti diketahui, saat ini kita sebagai pengimpor beras yang sangat besar. Tercatat pada 2012 kita mengimpor hingga 2,7 juta ton. Indonesia pernah swasembada di 2008 hingga 2009. (rzk)
http://economy.okezone.com/read/2014/07/05/320/1008785/prabowo-sejak-awal-saya-konsisten-tolak-impor-beras
Jumat, 04 Juli 2014
Produksi Beras Harus Dijaga
Jumat, 4 Juli 2014
Impor Menjadi Pilihan Terakhir
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak perlu mengimpor beras untuk menambah cadangan dalam rangka mengantisipasi El Nino. Pemerintah sebaiknya menjaga produksi beras di daerah-daerah lumbung beras meski dalam skenario minimalis, apalagi di beberapa tempat masih turun hujan.
”Saya kira Kementerian Perdagangan meminta Perum Bulog untuk menambah pasokan beras merupakan kepanikan yang tidak rasional. Sebab, pada kenyataannya stok beras lebih dari cukup untuk satu siklus produksi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik di Jakarta, Kamis (3/7).
Pernyataan itu terkait dengan perintah Menteri Perdagangan M Lutfi kepada Perum Bulog untuk menambah stok beras nasional. Meski tidak menyebut secara eksplisit tentang impor beras, Kementerian Perdagangan memberikan sinyal membuka keran impor untuk menambah persediaan beras.
Menurut Riza, impor beras selalu menjadi solusi pemerintah ketika ketersediaan beras nasional terbatas. Pemerintah perlu terus mendorong swadaya pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
Karena itu, pemerintah harus memastikan diversifikasi pangan terus meluas ke seluruh wilayah Indonesia dan pasokan pangan olahan terus ditingkatkan. Selain itu, juga diperkuat riset untuk adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian.
”Jika skenario itu dijalankan, daya tahan pangan Indonesia akan terus menguat untuk menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang marak belakangan ini sekaligus semakin siap menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN,” kata dia.
Riza menilai, pemerintah masih mengandalkan impor beras karena kebijakan peningkatan produktivitas sektor pertanian masih lemah. Faktanya banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, petani kesulitan mengakses modal, infrastruktur pertanian yang minim, rantai perdagangan yang tidak memihak petani, menyempitnya lahan pertanian, dan perusakan lingkungan di sekitar kawasan pertanian.
Tambah stok beras
Menteri Perdagangan M Lutfi menyatakan, penambahan stok beras merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Selain itu, bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia juga berpotensi menyebabkan kehilangan beras.
Lutfi mengestimasi potensi kehilangan beras akibat bencana alam terhadap produksi beras nasional sekitar 100.000 ton.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti menambahkan, stok beras pada akhir tahun minimal harus 2 juta ton. Kalaupun memang tidak bisa, sekurang-kurangnya harus 1,5 juta ton. Hal itu untuk mengantisipasi ketersediaan beras pada tahun berikutnya.
Pengamat pertanian yang juga mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan impor beras.
”Saya khawatir isu El Nino ini sengaja diembuskan pihak-pihak yang berkepentingan untuk impor,” katanya.
Siswono mengatakan, sampai Juli ini di beberapa daerah masih turun hujan. Artinya, kalaupun ada El Nino, sifatnya basah.
Sebaiknya, kata Siswono, pemerintah menunggu kondisi iklim sampai bulan Oktober. Jika memang benar terjadi El Nino, impor beras bisa dilakukan.
”Impor jangan dilakukan sekarang. Biarkan petani menikmati hasil panen mereka. Kalau El Nino benar terjadi, tidak masalah. Kalau tidak benar sementara telanjur impor, bagaimana?” katanya.
Dalam sebuah diskusi, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan, kedua pasangan capres-cawapres telah selangkah lebih maju dengan menggunakan istilah kedaulatan pangan dalam visi misi mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekadar berorientasi pada ketahanan pangan.
”Jika hanya ketahanan pangan, hal yang penting adalah pangan tersedia, tanpa memikirkan asalnya dari mana,” kata Tejo.
Meski demikian, Tejo masih mempertanyakan strategi setiap pasangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, termasuk untuk menyediakan lahan pertanian. (A03/HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140704kompas/#/21/
Impor Menjadi Pilihan Terakhir
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak perlu mengimpor beras untuk menambah cadangan dalam rangka mengantisipasi El Nino. Pemerintah sebaiknya menjaga produksi beras di daerah-daerah lumbung beras meski dalam skenario minimalis, apalagi di beberapa tempat masih turun hujan.
”Saya kira Kementerian Perdagangan meminta Perum Bulog untuk menambah pasokan beras merupakan kepanikan yang tidak rasional. Sebab, pada kenyataannya stok beras lebih dari cukup untuk satu siklus produksi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik di Jakarta, Kamis (3/7).
Pernyataan itu terkait dengan perintah Menteri Perdagangan M Lutfi kepada Perum Bulog untuk menambah stok beras nasional. Meski tidak menyebut secara eksplisit tentang impor beras, Kementerian Perdagangan memberikan sinyal membuka keran impor untuk menambah persediaan beras.
Menurut Riza, impor beras selalu menjadi solusi pemerintah ketika ketersediaan beras nasional terbatas. Pemerintah perlu terus mendorong swadaya pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
Karena itu, pemerintah harus memastikan diversifikasi pangan terus meluas ke seluruh wilayah Indonesia dan pasokan pangan olahan terus ditingkatkan. Selain itu, juga diperkuat riset untuk adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian.
”Jika skenario itu dijalankan, daya tahan pangan Indonesia akan terus menguat untuk menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang marak belakangan ini sekaligus semakin siap menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN,” kata dia.
Riza menilai, pemerintah masih mengandalkan impor beras karena kebijakan peningkatan produktivitas sektor pertanian masih lemah. Faktanya banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, petani kesulitan mengakses modal, infrastruktur pertanian yang minim, rantai perdagangan yang tidak memihak petani, menyempitnya lahan pertanian, dan perusakan lingkungan di sekitar kawasan pertanian.
Tambah stok beras
Menteri Perdagangan M Lutfi menyatakan, penambahan stok beras merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Selain itu, bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia juga berpotensi menyebabkan kehilangan beras.
Lutfi mengestimasi potensi kehilangan beras akibat bencana alam terhadap produksi beras nasional sekitar 100.000 ton.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti menambahkan, stok beras pada akhir tahun minimal harus 2 juta ton. Kalaupun memang tidak bisa, sekurang-kurangnya harus 1,5 juta ton. Hal itu untuk mengantisipasi ketersediaan beras pada tahun berikutnya.
Pengamat pertanian yang juga mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan impor beras.
”Saya khawatir isu El Nino ini sengaja diembuskan pihak-pihak yang berkepentingan untuk impor,” katanya.
Siswono mengatakan, sampai Juli ini di beberapa daerah masih turun hujan. Artinya, kalaupun ada El Nino, sifatnya basah.
Sebaiknya, kata Siswono, pemerintah menunggu kondisi iklim sampai bulan Oktober. Jika memang benar terjadi El Nino, impor beras bisa dilakukan.
”Impor jangan dilakukan sekarang. Biarkan petani menikmati hasil panen mereka. Kalau El Nino benar terjadi, tidak masalah. Kalau tidak benar sementara telanjur impor, bagaimana?” katanya.
Dalam sebuah diskusi, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan, kedua pasangan capres-cawapres telah selangkah lebih maju dengan menggunakan istilah kedaulatan pangan dalam visi misi mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekadar berorientasi pada ketahanan pangan.
”Jika hanya ketahanan pangan, hal yang penting adalah pangan tersedia, tanpa memikirkan asalnya dari mana,” kata Tejo.
Meski demikian, Tejo masih mempertanyakan strategi setiap pasangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, termasuk untuk menyediakan lahan pertanian. (A03/HEN/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140704kompas/#/21/
Kamis, 03 Juli 2014
Harga Gula Petani Makin Tertekan
Kamis, 3 Juli 2014
Kebijakan Impor Sangat Disesalkan
JEMBER, KOMPAS — Pemerintah dinilai tak berpihak pada produk lokal sehingga gula impor (rafinasi) masih terus membanjiri pasar domestik. Akibatnya, harga gula dari petani hanya laku dijual pada pasar lelang maksimal Rp 8.500 per kilogram, padahal gula rafinasi di tingkat pengecer Rp 8.000 per kilogram.
”Kondisi ini sangat merugikan petani karena harga pokok produksi gula petani sekitar Rp 9.500 per kilogram. Ini awal kebangkrutan petani,” kata Yeyek Sugianto, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Pabrik Gula Semboro, Jember, Jawa Timur, Rabu (2/7).
Yeyek menambahkan, kebijakan membuka keran gula impor sebesar-besarnya berpengaruh pada gula petani. Pedagang tidak mau membeli gula petani dengan harga mahal, apalagi sisa musim giling 2013 juga masih menumpuk di gudang pabrik gula dan gudang pedagang. ”Gula rafinasi hanya untuk kebutuhan industri makanan dan minuman, tapi kenyataanya beredar di pasaran untuk konsumsi rumah tangga,” ujar dia.
Junaedi, petani tebu di Kecamatan Kalisat, mengatakan, paling menyakitkan petani adalah sikap pemerintah yang mengizinkan pedagang impor gula saat petani panen atau giling tebu. Idealnya impor disesuaikan waktunya, artinya tidak dilakukan ketika musim panen atau giling tebu.
Jika impor digerojok ke pasar saat musim giling, petani makin terpuruk karena perbankan dan direksi pabrik gula tidak lagi menyediakan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) sebagai modal awal petani tebu. ”Petani butuh biaya tanam tebu, tapi dana untuk modal kerja lewat KKPE tidak ada lagi. Akibatnya, petani tidak bisa tanam tebu,” ucap Yeyek.
Ketua APTRI Arum Sabil menegaskan, nasib petani tebu dalam tiga tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang
signifikan karena harga gula selalu di bawah ongkos produksi. Regulasi pemerintah yang membuka keran gula impor menjadi salah satu pemicu murahnya harga produk lokal.
Harga patokan petani (HPP) sebesar Rp 8.250 per kilogram, sementara biaya produksi sudah Rp 9.500 per kg. Jika produksi tebu rata-rata 90 ton per hektar dan rendemen 6,5 persen-7 persen, biaya produksi petani bisa di atas Rp 10.000 per kilogram, artinya kerugian sulit dihindari. Bagi hasil antara petani dan pabrik gula 66:34 dari hasil proses tebu menjadi gula perlu direvisi menjadi 70:30 agar kesejahteraan petani terjamin.
Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Adig Suwandi mengatakan, harapan petani mendapatkan harga gula lebih baik dibandingkan 2012 dan 2013 jauh dari harapan. Isyarat tersebut setidaknya terungkap dari tender, harga hanya Rp 8,377 per kg.
Untuk menjaga agar harga gula menguntungkan dan memadai bagi produsen adalah dengan mengendalikan stok dan mencegah masuknya gula rafinasi ke pasar eceran. Selain membatasi impor, pemerintah juga diminta segera membuat regulasi baru mengenai tata niaga gula.
Dana talangan
Sementara itu, petani tebu di Jawa Tengah juga minta pencairan dana talangan hasil lelang tebu lokal dapat segera dilakukan. Dana talangan, yang sesuai kesepakatan sebesar Rp 8.500 per kilogram dan semula dijanjikan akhir Juni 2014, ternyata belum cair.
”Dana talangan itu bagian tanggung jawab investor yang telah membeli gula lokal lewat lelang. Dengan belum cairnya dana talangan ini, petani tebu menjadi lesu,” kata Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ketua APTRI Jawa Tengah Sukadi Wibisono, Rabu, ketika dihubungi di Semarang, Jateng.
Sukadi menyampaikan, dana talangan tersebut menjaminkan stok gula milik petani di Jawa Tengah lebih kurang 500.000 ton. Saat ini petani juga mulai bersiap memasuki masa giling tebu yang sudah berlangsung sebulan ini.
Gula lokal merosot
Sementara itu, harga gula lokal akhir-akhir ini terus merosot setelah pasaran gula lesu. Gula lokal kini kalah bersaing dengan gula rafinasi yang beredar luas di tingkat konsumen.
Di Kota Semarang, gula rafinasi di pedagang eceran hanya dijual berkisar Rp 7.900 per kilogram hingga Rp 8.000 per kilogram, sedangkan harga gula lokal Rp 8.500 per kg. Maraknya penjualan gula rafinasi ini diduga akibat adanya kebocoran dari gula yang semestinya untuk industri makanan dan minuman.
Menurut Sukadi, kebocoran gula rafinasi di Jateng sangat merata. Gula ini diminati masyarakat karena harga gula lokal sesungguhnya cukup mahal, di atas Rp 8.000 per kilogram.
APTRI Jateng, juga di tingkat kabupaten dan kota, sudah berupaya protes ke dinas perdagangan setempat supaya menghentikan perdagangan gula rafinasi. Namun, nyatanya petugas di instansi perdagangan tidak mampu.
Ketua APTRI Kabupaten Pati Suhardi mengakui, harga lelang gula petani tahun ini buruk, hanya laku sebesar Rp 8.516 per kg. Ini lebih rendah dari estimasi petani yang semula berharap bisa mencapai Rp 9.000 per kilogram. Meski rendah, nilai itu masih lebih baik dibandingkan dengan gula milik petani di Jatim yang hanya laku Rp 8.200 per kilogram.
Menurut dia, harga gula petani rendah tak masalah asalkan pemerintah daerah mampu mengatasi maraknya peredaran gula rafinasi. ”Gula mentah itu sudah dijual-belikan begitu terbuka sehingga petugas instansi perdagangan kabupaten pun tidak berdaya untuk mencegahnya,” ujar Suhardi. (WHO/SIR/ETA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140703kompas/#/21/
Kebijakan Impor Sangat Disesalkan
JEMBER, KOMPAS — Pemerintah dinilai tak berpihak pada produk lokal sehingga gula impor (rafinasi) masih terus membanjiri pasar domestik. Akibatnya, harga gula dari petani hanya laku dijual pada pasar lelang maksimal Rp 8.500 per kilogram, padahal gula rafinasi di tingkat pengecer Rp 8.000 per kilogram.
”Kondisi ini sangat merugikan petani karena harga pokok produksi gula petani sekitar Rp 9.500 per kilogram. Ini awal kebangkrutan petani,” kata Yeyek Sugianto, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Pabrik Gula Semboro, Jember, Jawa Timur, Rabu (2/7).
Yeyek menambahkan, kebijakan membuka keran gula impor sebesar-besarnya berpengaruh pada gula petani. Pedagang tidak mau membeli gula petani dengan harga mahal, apalagi sisa musim giling 2013 juga masih menumpuk di gudang pabrik gula dan gudang pedagang. ”Gula rafinasi hanya untuk kebutuhan industri makanan dan minuman, tapi kenyataanya beredar di pasaran untuk konsumsi rumah tangga,” ujar dia.
Junaedi, petani tebu di Kecamatan Kalisat, mengatakan, paling menyakitkan petani adalah sikap pemerintah yang mengizinkan pedagang impor gula saat petani panen atau giling tebu. Idealnya impor disesuaikan waktunya, artinya tidak dilakukan ketika musim panen atau giling tebu.
Jika impor digerojok ke pasar saat musim giling, petani makin terpuruk karena perbankan dan direksi pabrik gula tidak lagi menyediakan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) sebagai modal awal petani tebu. ”Petani butuh biaya tanam tebu, tapi dana untuk modal kerja lewat KKPE tidak ada lagi. Akibatnya, petani tidak bisa tanam tebu,” ucap Yeyek.
Ketua APTRI Arum Sabil menegaskan, nasib petani tebu dalam tiga tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang
signifikan karena harga gula selalu di bawah ongkos produksi. Regulasi pemerintah yang membuka keran gula impor menjadi salah satu pemicu murahnya harga produk lokal.
Harga patokan petani (HPP) sebesar Rp 8.250 per kilogram, sementara biaya produksi sudah Rp 9.500 per kg. Jika produksi tebu rata-rata 90 ton per hektar dan rendemen 6,5 persen-7 persen, biaya produksi petani bisa di atas Rp 10.000 per kilogram, artinya kerugian sulit dihindari. Bagi hasil antara petani dan pabrik gula 66:34 dari hasil proses tebu menjadi gula perlu direvisi menjadi 70:30 agar kesejahteraan petani terjamin.
Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Adig Suwandi mengatakan, harapan petani mendapatkan harga gula lebih baik dibandingkan 2012 dan 2013 jauh dari harapan. Isyarat tersebut setidaknya terungkap dari tender, harga hanya Rp 8,377 per kg.
Untuk menjaga agar harga gula menguntungkan dan memadai bagi produsen adalah dengan mengendalikan stok dan mencegah masuknya gula rafinasi ke pasar eceran. Selain membatasi impor, pemerintah juga diminta segera membuat regulasi baru mengenai tata niaga gula.
Dana talangan
Sementara itu, petani tebu di Jawa Tengah juga minta pencairan dana talangan hasil lelang tebu lokal dapat segera dilakukan. Dana talangan, yang sesuai kesepakatan sebesar Rp 8.500 per kilogram dan semula dijanjikan akhir Juni 2014, ternyata belum cair.
”Dana talangan itu bagian tanggung jawab investor yang telah membeli gula lokal lewat lelang. Dengan belum cairnya dana talangan ini, petani tebu menjadi lesu,” kata Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ketua APTRI Jawa Tengah Sukadi Wibisono, Rabu, ketika dihubungi di Semarang, Jateng.
Sukadi menyampaikan, dana talangan tersebut menjaminkan stok gula milik petani di Jawa Tengah lebih kurang 500.000 ton. Saat ini petani juga mulai bersiap memasuki masa giling tebu yang sudah berlangsung sebulan ini.
Gula lokal merosot
Sementara itu, harga gula lokal akhir-akhir ini terus merosot setelah pasaran gula lesu. Gula lokal kini kalah bersaing dengan gula rafinasi yang beredar luas di tingkat konsumen.
Di Kota Semarang, gula rafinasi di pedagang eceran hanya dijual berkisar Rp 7.900 per kilogram hingga Rp 8.000 per kilogram, sedangkan harga gula lokal Rp 8.500 per kg. Maraknya penjualan gula rafinasi ini diduga akibat adanya kebocoran dari gula yang semestinya untuk industri makanan dan minuman.
Menurut Sukadi, kebocoran gula rafinasi di Jateng sangat merata. Gula ini diminati masyarakat karena harga gula lokal sesungguhnya cukup mahal, di atas Rp 8.000 per kilogram.
APTRI Jateng, juga di tingkat kabupaten dan kota, sudah berupaya protes ke dinas perdagangan setempat supaya menghentikan perdagangan gula rafinasi. Namun, nyatanya petugas di instansi perdagangan tidak mampu.
Ketua APTRI Kabupaten Pati Suhardi mengakui, harga lelang gula petani tahun ini buruk, hanya laku sebesar Rp 8.516 per kg. Ini lebih rendah dari estimasi petani yang semula berharap bisa mencapai Rp 9.000 per kilogram. Meski rendah, nilai itu masih lebih baik dibandingkan dengan gula milik petani di Jatim yang hanya laku Rp 8.200 per kilogram.
Menurut dia, harga gula petani rendah tak masalah asalkan pemerintah daerah mampu mengatasi maraknya peredaran gula rafinasi. ”Gula mentah itu sudah dijual-belikan begitu terbuka sehingga petugas instansi perdagangan kabupaten pun tidak berdaya untuk mencegahnya,” ujar Suhardi. (WHO/SIR/ETA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140703kompas/#/21/
Pemerintahan SBY pelihara kebiasaan impor beras
Kamis, 3 Juli 2014
Merdeka.com - Stok beras di gudang Bulog sekitar 1,8 juta sampai 1,9 juta ton diyakini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tujuh bulan ke depan. Kendati demikian, pemerintah masih membuka keran impor beras.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beralasan impor hanya untuk antisipasi agar tidak terjadi krisis beras. Sebab, kata dia, krisis pasokan beras lebih mengerikan dari pada krisis pasokan komoditas lainnya. Karena beras merupakan kebutuhan paling mendasar masyarakat Indonesia.
"Komoditi beras itu sifatnya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan komoditas lain seperti daging sapi dan cabai," ujar Luthfi di kantornya, kemarin.
Dalam pandangannya, perekonomian negara, lanjut dia, akan terancam apabila terjadi krisis beras yang disebabkan kurangnya pasokan dan harganya melambung tinggi di pasaran. Karena itu pendekatan yang dipakai pemerintah adalah mendatangkan beras dari negara lain.
Sejak kelas menengah di Indonesia tumbuh, konsumsi beras premium disebut-sebut meningkat. Di sisi lain, Bulog hanya mengelola beras medium.
"Ketika kurangnya beras premium, itu yang diperbaiki adalah beras mediumnya. Itu bisa menjadi pull factor, harganya bisa naik. Jadi ini sudah saya berikan arahan," ucapnya.
Dengan dibukanya keran impor beras, semakin terlihat pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mempertahankan kebiasaan impor beras. Importasi bahan pangan utama sepanjang pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami peningkatan sejak dia pertama kali menjabat pada 2004 hingga 2013, jelang setahun sebelum lengser.
Kebijakan impor ini, kata pemerintah, disebabkan cadangan bahan pangan utama nasional seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, cabai dan bawang merah tidak mencukupi kebutuhan sehingga memicu melonjaknya harga
Menurut data yang dikutip merdeka.com dari laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan Periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan KIB II terbitan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), catatan importasi bahan pangan utama sepanjang KIB II meningkat lebih besar dibanding dengan KIB I.
Importasi beras sejak 2004 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Pada 2004, impor beras sebanyak 236.000 ton, lantas saat 2006 jumlah impor beras naik menjadi 438.000 ton dan mencapai 1,4 juta ton pada 2007.
Sempat menurun dua tahun, tren impor beras kembali naik mulai tahun 2010, 2011, dan 2012 menjadi masing-masing sebesar 687.000 ton, 2,7 juta ton serta 1,7 juta ton.
Sementara itu, secara terpisah Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan kemungkinan besar pihaknya tak akan memberikan rekomendasi izin ekspor beras. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) memerkirakan penurunan produksi padi 2014 menjadi 69,87 juta ton gabah kering giling (GKG) dari sebelumnya 71,28 juta ton GKG pada tahun lalu.
Meskipun terjadi penurunan. Namun, produksi beras masih surplus sekitar 4 juta ton. "Seringkali momentum penurunan produksi padi digunakan beberapa pihak untuk membuat opini publik tentang impor beras," katanya.
Kepala BPS Suryamin menjelaskan, penurunan produksi padi disebabkan oleh penyempitan luas area panen sebesar 265,31 juta hektar. Dan, menurunnya produktivitas sebesar 0,03 kuintal per hektar.
[noe]
http://www.merdeka.com/uang/pemerintahan-sby-pelihara-kebiasaan-impor-beras.html
Merdeka.com - Stok beras di gudang Bulog sekitar 1,8 juta sampai 1,9 juta ton diyakini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tujuh bulan ke depan. Kendati demikian, pemerintah masih membuka keran impor beras.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beralasan impor hanya untuk antisipasi agar tidak terjadi krisis beras. Sebab, kata dia, krisis pasokan beras lebih mengerikan dari pada krisis pasokan komoditas lainnya. Karena beras merupakan kebutuhan paling mendasar masyarakat Indonesia.
"Komoditi beras itu sifatnya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan komoditas lain seperti daging sapi dan cabai," ujar Luthfi di kantornya, kemarin.
Dalam pandangannya, perekonomian negara, lanjut dia, akan terancam apabila terjadi krisis beras yang disebabkan kurangnya pasokan dan harganya melambung tinggi di pasaran. Karena itu pendekatan yang dipakai pemerintah adalah mendatangkan beras dari negara lain.
Sejak kelas menengah di Indonesia tumbuh, konsumsi beras premium disebut-sebut meningkat. Di sisi lain, Bulog hanya mengelola beras medium.
"Ketika kurangnya beras premium, itu yang diperbaiki adalah beras mediumnya. Itu bisa menjadi pull factor, harganya bisa naik. Jadi ini sudah saya berikan arahan," ucapnya.
Dengan dibukanya keran impor beras, semakin terlihat pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mempertahankan kebiasaan impor beras. Importasi bahan pangan utama sepanjang pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami peningkatan sejak dia pertama kali menjabat pada 2004 hingga 2013, jelang setahun sebelum lengser.
Kebijakan impor ini, kata pemerintah, disebabkan cadangan bahan pangan utama nasional seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, cabai dan bawang merah tidak mencukupi kebutuhan sehingga memicu melonjaknya harga
Menurut data yang dikutip merdeka.com dari laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan Periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan KIB II terbitan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), catatan importasi bahan pangan utama sepanjang KIB II meningkat lebih besar dibanding dengan KIB I.
Importasi beras sejak 2004 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Pada 2004, impor beras sebanyak 236.000 ton, lantas saat 2006 jumlah impor beras naik menjadi 438.000 ton dan mencapai 1,4 juta ton pada 2007.
Sempat menurun dua tahun, tren impor beras kembali naik mulai tahun 2010, 2011, dan 2012 menjadi masing-masing sebesar 687.000 ton, 2,7 juta ton serta 1,7 juta ton.
Sementara itu, secara terpisah Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan kemungkinan besar pihaknya tak akan memberikan rekomendasi izin ekspor beras. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) memerkirakan penurunan produksi padi 2014 menjadi 69,87 juta ton gabah kering giling (GKG) dari sebelumnya 71,28 juta ton GKG pada tahun lalu.
Meskipun terjadi penurunan. Namun, produksi beras masih surplus sekitar 4 juta ton. "Seringkali momentum penurunan produksi padi digunakan beberapa pihak untuk membuat opini publik tentang impor beras," katanya.
Kepala BPS Suryamin menjelaskan, penurunan produksi padi disebabkan oleh penyempitan luas area panen sebesar 265,31 juta hektar. Dan, menurunnya produktivitas sebesar 0,03 kuintal per hektar.
[noe]
http://www.merdeka.com/uang/pemerintahan-sby-pelihara-kebiasaan-impor-beras.html
Rabu, 02 Juli 2014
Petani Tanaman Pangan Turun
Rabu, 2 Juli 2014
Nilai Komoditas Kurang Ekonomis
JAKARTA, KOMPAS — Jumlah rumah tangga petani tanaman pangan berkurang dalam 10 tahun terakhir dan beralih menjadi petani perkebunan atau bekerja di sektor informal di perkotaan. Rumah tangga petani meninggalkan komoditas tanaman pangan karena kurang ekonomis.
Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menjelaskan, penurunan jumlah rumah tangga petani itu terjadi pada komoditas padi, jagung, dan kedelai. ”Penurunan jumlah rumah tangga petani tanaman pangan terjadi di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” ujar Suryamin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/7). Penurunan jumlah rumah tangga petani itu diketahui berdasarkan Survei Pertanian 2013 dan membandingkannya dengan Sensus Pertanian 2003.
Jumlah petani kedelai turun dari 1 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 700.000 rumah tangga pada 2013 atau turun 31,91 persen. Jumlah petani jagung turun dari 6,4 juta pada 2003 menjadi 5,1 juta rumah tangga pada 2013 (20,4 persen), sementara jumlah rumah tangga yang mengusahakan padi turun dari 14,2 juta menjadi 14,1 juta (0,41 persen).
Penurunan jumlah rumah tangga usaha tanaman kedelai terbesar terjadi di Pulau Jawa, yakni 225.230 rumah tangga atau turun sekitar 29,27 persen. Penurunan jumlah rumah tangga usaha tanaman jagung terbesar terjadi di Pulau Jawa sebanyak 785.150 rumah tangga (18,73 persen). Penurunan jumlah rumah tangga usaha tanaman padi terbesar terjadi di Pulau Sumatera sebanyak 309.830 rumah tangga (10,74 persen).
Selain usaha tanaman pangan, penurunan jumlah rumah tangga petani juga terjadi pada komoditas jeruk dan bawang merah. Jumlah rumah tangga petani usaha jeruk turun dari 973.220 rumah tangga menjadi 554.430 rumah tangga.
Pada saat yang sama, terjadi kenaikan jumlah rumah tangga petani perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao. Jumlah rumah tangga yang mengusahakan kelapa sawit meningkat dari 700.000 menjadi 1,5 juta, karet dari 1,7 juta menjadi 2,9 juta, dan kakao dari 1,9 juta menjadi 2,9 juta.
Tak ekonomis
Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menjelaskan, berkurangnya jumlah rumah tangga petani tanaman pangan itu harus menjadi peringatan. ”Pemerintah sebaiknya memberikan insentif supaya jumlah rumah tangga petani tak makin berkurang. Pemerintah juga harus berperan meningkatkan produktivitas komoditas tanaman pangan,” kata Enny.
Abas, Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menjelaskan, petani beralih dari tanaman pangan dan hortikultura karena kurang ekonomis. ”Harga komoditas pangan dan hortikultura tidak menentu. Pemerintah juga cenderung kurang memperhatikan petani-petani kecil. Wajar jika petani tanaman pangan dan hortikultura beralih profesi menjadi petani tanaman perkebunan. Fenomena itu terus berlanjut karena tanaman perkebunan lebih menjanjikan,” ujarnya. (AHA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140702kompas/index.html#/19/
Nilai Komoditas Kurang Ekonomis
JAKARTA, KOMPAS — Jumlah rumah tangga petani tanaman pangan berkurang dalam 10 tahun terakhir dan beralih menjadi petani perkebunan atau bekerja di sektor informal di perkotaan. Rumah tangga petani meninggalkan komoditas tanaman pangan karena kurang ekonomis.
Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menjelaskan, penurunan jumlah rumah tangga petani itu terjadi pada komoditas padi, jagung, dan kedelai. ”Penurunan jumlah rumah tangga petani tanaman pangan terjadi di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” ujar Suryamin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/7). Penurunan jumlah rumah tangga petani itu diketahui berdasarkan Survei Pertanian 2013 dan membandingkannya dengan Sensus Pertanian 2003.
Jumlah petani kedelai turun dari 1 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 700.000 rumah tangga pada 2013 atau turun 31,91 persen. Jumlah petani jagung turun dari 6,4 juta pada 2003 menjadi 5,1 juta rumah tangga pada 2013 (20,4 persen), sementara jumlah rumah tangga yang mengusahakan padi turun dari 14,2 juta menjadi 14,1 juta (0,41 persen).
Penurunan jumlah rumah tangga usaha tanaman kedelai terbesar terjadi di Pulau Jawa, yakni 225.230 rumah tangga atau turun sekitar 29,27 persen. Penurunan jumlah rumah tangga usaha tanaman jagung terbesar terjadi di Pulau Jawa sebanyak 785.150 rumah tangga (18,73 persen). Penurunan jumlah rumah tangga usaha tanaman padi terbesar terjadi di Pulau Sumatera sebanyak 309.830 rumah tangga (10,74 persen).
Selain usaha tanaman pangan, penurunan jumlah rumah tangga petani juga terjadi pada komoditas jeruk dan bawang merah. Jumlah rumah tangga petani usaha jeruk turun dari 973.220 rumah tangga menjadi 554.430 rumah tangga.
Pada saat yang sama, terjadi kenaikan jumlah rumah tangga petani perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao. Jumlah rumah tangga yang mengusahakan kelapa sawit meningkat dari 700.000 menjadi 1,5 juta, karet dari 1,7 juta menjadi 2,9 juta, dan kakao dari 1,9 juta menjadi 2,9 juta.
Tak ekonomis
Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menjelaskan, berkurangnya jumlah rumah tangga petani tanaman pangan itu harus menjadi peringatan. ”Pemerintah sebaiknya memberikan insentif supaya jumlah rumah tangga petani tak makin berkurang. Pemerintah juga harus berperan meningkatkan produktivitas komoditas tanaman pangan,” kata Enny.
Abas, Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menjelaskan, petani beralih dari tanaman pangan dan hortikultura karena kurang ekonomis. ”Harga komoditas pangan dan hortikultura tidak menentu. Pemerintah juga cenderung kurang memperhatikan petani-petani kecil. Wajar jika petani tanaman pangan dan hortikultura beralih profesi menjadi petani tanaman perkebunan. Fenomena itu terus berlanjut karena tanaman perkebunan lebih menjanjikan,” ujarnya. (AHA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140702kompas/index.html#/19/
Pembenahan Pertanian Jokowi Realistis
Rabu, 2 Juli 2014
Dalam sejumlah kesempatan, pasangan calon presiden (capres) dan cawapres, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), telah memaparkan visi dan misi mereka untuk membangun sektor pertanian. Jokowi-JK, pasangan nomor urut 2, ingin membenahi terlebih dulu irigasi dan waduk. Seperti yang dikatakan Jokowi, tanpa pembenahan di hulu, yaitu irigasi dan waduk, sulit dan tidak ada gunanya mencetak sawah baru karena pengairannya tidak ada.
Kalau melihat kondisi di lapangan, konsep yang ditawarkan Jokowi sangat realistis. Langkah pembenahan waduk dan irigasi inilah yang lebih bisa dilakukan dalam lima tahun ke depan. Langkah membuka lahan rasanya sulit diwujudkan karena membutuhkan dana yang tidak kecil. Jika harus membuka hutan dan menyediakan infrastruktur membuka lahan pertanian baru, akan membuang waktu terlalu lama. Apalagi, problem utama yang dihadapi sekarang adalah sistem irigasi Indonesia sebagian besar rusak berat.
Jadi, perbaikan irigasi sangat tepat dilakukan daripada pembukaan lahan baru, yang membutuhkan dana besar dan proses lebih lama. Jauh lebih efektif dan efisien memaksimalkan lahan yang ada dengan cara perbaikan saluran irigasi dan waduk.
Selain itu, banyak lahan marjinal yang bisa diefektifkan untuk pertanian, terutama lahan di luar Jawa. Lahan rawa bisa diperbaiki dengan teknologi pertanian, pembenahan irigasi, dan cara tanam sehingga bisa menjadi lahan produktif.
Saat ini, Indonesia memiliki sistem irigasi yang mampu mengairi 7,2 juta hektare lahan pertanian. Namun, 52 persen di antaranya terbilang rusak. Program yang dikemukakan Jokowi juga tidak terlalu membebani pemerintah pusat karena bisa dikerjakan juga oleh daerah. Dalam pembangunan waduk, ada kewajiban-kewajiban. Tidak semuanya harus pemerintah pusat.
Lebih Selektif
Contohnya, waduk yang mengairi 100 hektare lahan bisa dikerjakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk pengairan 1.000–3.000 hektare bisa dilakukan pemerintah provinsi. Kalau lebih besar dari itu, baru pemerintah pusat yang turun tangan. Dengan demikian, setiap daerah bisa punya waduk yang memadai. Pemerintah pusat juga bisa lebih selektif, tidak harus menanggung semuanya.
Masalah irigasi ini menjadi hal sentral pada produksi beras nasional. Lahan pertanian yang mendapat aliran irigasi menyumbang sekitar 85 persen dari total produksi beras per tahun. Karena itulah, rusaknya saluran irigasi jelas akan mengurangi pasokan beras di Tanah Air.
Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa komoditas beras masih menjadi kontributor utama penyumbang inflasi. Masalah ini harus dipahami presiden mendatang. Hal tersebut menuntut ketersediaan beras yang terkendali. Kurangnya pasokan karena banyaknya kerusakan saluran irigasi dan kekurangan waduk akan mengganggu pasokan beras, dan ini berpotensi menyumbang tingginya inflasi.
Ke depan, yang juga harus diperhatikan presiden mendatang adalah penerapan Iptek di sektor pertanian untuk mendongkrak produksi beras. Ada beberapa alasan pembangunan SDM dan teknologi pertanian harus mendapat prioritas. Pertama, lebih dari 45 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Kedua, sektor pertanian menghasilkan pendapatan nasional yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lain. Ketiga, sektor pertanian adalah basic market, pasar dasar untuk industri nasional.
Keempat, sektor pertanian menyumbangkan pendapatan negara yang besar dalam bentuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, sektor pertanian menyumbangkan devisa yang signifikan melalui ekspor. Oleh karena itu, sangat penting bagi presiden selanjutnya untuk memprioritaskan pengembangan SDM dan Iptek di sektor pertanian.
Pendekatan Teknologi
Teknologi pertanian di Indonesia memang tertinggal dibanding negara-negara di kawasan. Hal itu tecermin dari produktivitas hasil pangan yang rendah. Untuk padi, produktivitas di Indonesia adalah sekitar 5 ton per hektare. Di negara lain sudah 10 ton per hektare. Ini harus ditingkatkan lagi, salah satunya dengan pendekatan teknologi.
Contoh lain adalah buah-buahan Indonesia yang tidak layak ekspor. Padahal, di bumi Indonesia ini, banyak jenis buah seperti mangga dan pisang, tapi sulit diekspor karena kualitasnya kurang memadai. Sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakatnya.
Indonesia belum bisa keluar dari jeratan importasi bahan pangan sepanjang hampir 2013. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun Januari hingga November 2013, Pemerintah Indonesia tercatat mengimpor lebih dari 17 miliar kilogram bahan pokok senilai 8,6 miliar dollar AS atau sekitar 104,9 triliun rupiah.
Ironisnya, sebagian bahan pangan yang diimpor Indonesia justru bisa dihasilkan di negeri sendiri, seperti kentang, teh, cengkeh, jagung, dan beras. Namun, permintaan domestik yang melampaui jumlah produksi pangan mendorong pemerintah untuk menerima ekspor dari negara lain.
Langkah tersebut diambil pemerintah guna menghindari adanya kelangkaan pangan di Tanah Air. Lantas, apa saja bahan pangan yang masih diimpor pemerintah? Komoditas bahan pangan yang diimpor Indonesia dalam kurun Januari–November 2013 antara lain beras (226,4 juta dollar AS dengan volume 432,8 juta kg), jagung (822,35 juta dollar AS dengan volume 2,8 miliar kg), kedelai (1 miliar dollar AS dengan volume 1,62 miliar kg), tepung terigu (74,9 juta dollar AS dengan volume 185,8 juta kg), gula pasir (44,4 juta dollar AS dengan volume 75,8 juta kg), gula tebu (1,5 miliar dollar AS dengan volume 3,01 miliar kg), dan daging ayam (30.259 dollar AS dengan volume 10.825 kg).
Pangan lainnya yang diimpor adalah garam (85,6 juta dollar AS dengan volume 1,85 miliar kg), minyak goreng (77,4 juta dollar AS dengan volume 84,7 juta kg), susu (772,4 juta dollar AS dengan volume 194,5 juta kg), bawang merah (38,9 juta dollar AS dengan volume 81,3 juta kg), bawang putih (333,3 juta dollar AS dengan volume 404,2 juta kg), kelapa (868.209 dollar AS dengan volume 835.941 kg), ubi kayu (38.380 dollar AS dengan volume 100.798 kg), dan kelapa sawit (2,4 juta dollar AS dengan volume 3,25 juta kg).
Sungguh ini membuat miris. Penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa adalah pasar potensial untuk industri pangan. Bangsa ini seharusnya bisa menyediakan kebutuhan tersebut. Hal ini menjadi PR yang mendesak untuk dikerjakan pemerintah. Jika tidak dapat dipenuhi, identitas Indonesia sebagai negara agraris akan hilang.
Dengan konsep Jokowi memperbaiki irigasi dan waduk, dipastikan secara bertahap akan mampu mengurangi volume impor sejumlah komoditas. Lebih jauh, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi akan membuat program nyata untuk swasembada pangan dan meningkatkan keinginan anak muda tertarik menjadi petani.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, tidak ada cara lain bahwa pemerintah mendatang perlu membangun fasilitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) sektor pertanian di tiap-tiap kabupaten/kota. Fasilitas ini sifatnya harus public service, bisa diakses secara gratis.
Yang harus diingat, fasilitas R&D tersebut tidak boleh seragam. Harus local specific, sesuai potensi daerah masing-masing. Misalnya, daerah penghasil tebu, R&D harus terkait dengan teknologi pengembangan tebu. Untuk program ini, dibutuhkan perencanaan nasional yang khusus, tenaga peneliti yang disiapkan secara nasional, dan tentunya anggaran. Namun, untuk soal anggaran, tidak semua dibebankan pada pemerintah pusat karena daerahlah yang menjadi ujung tombak.
Secara bersamaan bisa juga memberdayakan pusat-pusat penyuluhan pertanian yang sudah ada. Sekarang pusat penyuluhan pertanian itu tidak berjalan, mangkrak. Ini bisa direvitalisasi untuk dijadikan R&D pertanian.
Jika hal tersebut dapat dijalankan secara simultan, tentu jika Jokowi terpilih menjadi presiden, importasi bahan pangan dapat ditekan. Ini juga akan menghemat devisa negara. Yang lebih membanggakan produksi pangan akan bertambah signifikan jumlahnya, dan ini akan membuka lapangan kerja. Semua itu pada ujungnya akan makin menyejahterakan para petani.
Oleh Dr Sutrisno Iwantono
Penulis adalah Presiden Kerja Sama Petani Asia (Asian Farmers Group for Cooperation)
http://www.koran-jakarta.com/?15358-pembenahan%20pertanian%20jokowi%20realistis
Dalam sejumlah kesempatan, pasangan calon presiden (capres) dan cawapres, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), telah memaparkan visi dan misi mereka untuk membangun sektor pertanian. Jokowi-JK, pasangan nomor urut 2, ingin membenahi terlebih dulu irigasi dan waduk. Seperti yang dikatakan Jokowi, tanpa pembenahan di hulu, yaitu irigasi dan waduk, sulit dan tidak ada gunanya mencetak sawah baru karena pengairannya tidak ada.
Kalau melihat kondisi di lapangan, konsep yang ditawarkan Jokowi sangat realistis. Langkah pembenahan waduk dan irigasi inilah yang lebih bisa dilakukan dalam lima tahun ke depan. Langkah membuka lahan rasanya sulit diwujudkan karena membutuhkan dana yang tidak kecil. Jika harus membuka hutan dan menyediakan infrastruktur membuka lahan pertanian baru, akan membuang waktu terlalu lama. Apalagi, problem utama yang dihadapi sekarang adalah sistem irigasi Indonesia sebagian besar rusak berat.
Jadi, perbaikan irigasi sangat tepat dilakukan daripada pembukaan lahan baru, yang membutuhkan dana besar dan proses lebih lama. Jauh lebih efektif dan efisien memaksimalkan lahan yang ada dengan cara perbaikan saluran irigasi dan waduk.
Selain itu, banyak lahan marjinal yang bisa diefektifkan untuk pertanian, terutama lahan di luar Jawa. Lahan rawa bisa diperbaiki dengan teknologi pertanian, pembenahan irigasi, dan cara tanam sehingga bisa menjadi lahan produktif.
Saat ini, Indonesia memiliki sistem irigasi yang mampu mengairi 7,2 juta hektare lahan pertanian. Namun, 52 persen di antaranya terbilang rusak. Program yang dikemukakan Jokowi juga tidak terlalu membebani pemerintah pusat karena bisa dikerjakan juga oleh daerah. Dalam pembangunan waduk, ada kewajiban-kewajiban. Tidak semuanya harus pemerintah pusat.
Lebih Selektif
Contohnya, waduk yang mengairi 100 hektare lahan bisa dikerjakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk pengairan 1.000–3.000 hektare bisa dilakukan pemerintah provinsi. Kalau lebih besar dari itu, baru pemerintah pusat yang turun tangan. Dengan demikian, setiap daerah bisa punya waduk yang memadai. Pemerintah pusat juga bisa lebih selektif, tidak harus menanggung semuanya.
Masalah irigasi ini menjadi hal sentral pada produksi beras nasional. Lahan pertanian yang mendapat aliran irigasi menyumbang sekitar 85 persen dari total produksi beras per tahun. Karena itulah, rusaknya saluran irigasi jelas akan mengurangi pasokan beras di Tanah Air.
Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa komoditas beras masih menjadi kontributor utama penyumbang inflasi. Masalah ini harus dipahami presiden mendatang. Hal tersebut menuntut ketersediaan beras yang terkendali. Kurangnya pasokan karena banyaknya kerusakan saluran irigasi dan kekurangan waduk akan mengganggu pasokan beras, dan ini berpotensi menyumbang tingginya inflasi.
Ke depan, yang juga harus diperhatikan presiden mendatang adalah penerapan Iptek di sektor pertanian untuk mendongkrak produksi beras. Ada beberapa alasan pembangunan SDM dan teknologi pertanian harus mendapat prioritas. Pertama, lebih dari 45 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Kedua, sektor pertanian menghasilkan pendapatan nasional yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lain. Ketiga, sektor pertanian adalah basic market, pasar dasar untuk industri nasional.
Keempat, sektor pertanian menyumbangkan pendapatan negara yang besar dalam bentuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, sektor pertanian menyumbangkan devisa yang signifikan melalui ekspor. Oleh karena itu, sangat penting bagi presiden selanjutnya untuk memprioritaskan pengembangan SDM dan Iptek di sektor pertanian.
Pendekatan Teknologi
Teknologi pertanian di Indonesia memang tertinggal dibanding negara-negara di kawasan. Hal itu tecermin dari produktivitas hasil pangan yang rendah. Untuk padi, produktivitas di Indonesia adalah sekitar 5 ton per hektare. Di negara lain sudah 10 ton per hektare. Ini harus ditingkatkan lagi, salah satunya dengan pendekatan teknologi.
Contoh lain adalah buah-buahan Indonesia yang tidak layak ekspor. Padahal, di bumi Indonesia ini, banyak jenis buah seperti mangga dan pisang, tapi sulit diekspor karena kualitasnya kurang memadai. Sebagai negara agraris, lahan pertanian Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakatnya.
Indonesia belum bisa keluar dari jeratan importasi bahan pangan sepanjang hampir 2013. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun Januari hingga November 2013, Pemerintah Indonesia tercatat mengimpor lebih dari 17 miliar kilogram bahan pokok senilai 8,6 miliar dollar AS atau sekitar 104,9 triliun rupiah.
Ironisnya, sebagian bahan pangan yang diimpor Indonesia justru bisa dihasilkan di negeri sendiri, seperti kentang, teh, cengkeh, jagung, dan beras. Namun, permintaan domestik yang melampaui jumlah produksi pangan mendorong pemerintah untuk menerima ekspor dari negara lain.
Langkah tersebut diambil pemerintah guna menghindari adanya kelangkaan pangan di Tanah Air. Lantas, apa saja bahan pangan yang masih diimpor pemerintah? Komoditas bahan pangan yang diimpor Indonesia dalam kurun Januari–November 2013 antara lain beras (226,4 juta dollar AS dengan volume 432,8 juta kg), jagung (822,35 juta dollar AS dengan volume 2,8 miliar kg), kedelai (1 miliar dollar AS dengan volume 1,62 miliar kg), tepung terigu (74,9 juta dollar AS dengan volume 185,8 juta kg), gula pasir (44,4 juta dollar AS dengan volume 75,8 juta kg), gula tebu (1,5 miliar dollar AS dengan volume 3,01 miliar kg), dan daging ayam (30.259 dollar AS dengan volume 10.825 kg).
Pangan lainnya yang diimpor adalah garam (85,6 juta dollar AS dengan volume 1,85 miliar kg), minyak goreng (77,4 juta dollar AS dengan volume 84,7 juta kg), susu (772,4 juta dollar AS dengan volume 194,5 juta kg), bawang merah (38,9 juta dollar AS dengan volume 81,3 juta kg), bawang putih (333,3 juta dollar AS dengan volume 404,2 juta kg), kelapa (868.209 dollar AS dengan volume 835.941 kg), ubi kayu (38.380 dollar AS dengan volume 100.798 kg), dan kelapa sawit (2,4 juta dollar AS dengan volume 3,25 juta kg).
Sungguh ini membuat miris. Penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa adalah pasar potensial untuk industri pangan. Bangsa ini seharusnya bisa menyediakan kebutuhan tersebut. Hal ini menjadi PR yang mendesak untuk dikerjakan pemerintah. Jika tidak dapat dipenuhi, identitas Indonesia sebagai negara agraris akan hilang.
Dengan konsep Jokowi memperbaiki irigasi dan waduk, dipastikan secara bertahap akan mampu mengurangi volume impor sejumlah komoditas. Lebih jauh, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi akan membuat program nyata untuk swasembada pangan dan meningkatkan keinginan anak muda tertarik menjadi petani.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, tidak ada cara lain bahwa pemerintah mendatang perlu membangun fasilitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) sektor pertanian di tiap-tiap kabupaten/kota. Fasilitas ini sifatnya harus public service, bisa diakses secara gratis.
Yang harus diingat, fasilitas R&D tersebut tidak boleh seragam. Harus local specific, sesuai potensi daerah masing-masing. Misalnya, daerah penghasil tebu, R&D harus terkait dengan teknologi pengembangan tebu. Untuk program ini, dibutuhkan perencanaan nasional yang khusus, tenaga peneliti yang disiapkan secara nasional, dan tentunya anggaran. Namun, untuk soal anggaran, tidak semua dibebankan pada pemerintah pusat karena daerahlah yang menjadi ujung tombak.
Secara bersamaan bisa juga memberdayakan pusat-pusat penyuluhan pertanian yang sudah ada. Sekarang pusat penyuluhan pertanian itu tidak berjalan, mangkrak. Ini bisa direvitalisasi untuk dijadikan R&D pertanian.
Jika hal tersebut dapat dijalankan secara simultan, tentu jika Jokowi terpilih menjadi presiden, importasi bahan pangan dapat ditekan. Ini juga akan menghemat devisa negara. Yang lebih membanggakan produksi pangan akan bertambah signifikan jumlahnya, dan ini akan membuka lapangan kerja. Semua itu pada ujungnya akan makin menyejahterakan para petani.
Oleh Dr Sutrisno Iwantono
Penulis adalah Presiden Kerja Sama Petani Asia (Asian Farmers Group for Cooperation)
http://www.koran-jakarta.com/?15358-pembenahan%20pertanian%20jokowi%20realistis
Langganan:
Postingan (Atom)