KAMMI: Revitalisasi atau Bubarkan Bulog...

Senin, 09 Maret 2015

RMOL. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendukung Kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak melakukan impor beras.

Ketua Kajian Publik Pengurus Pusat KAMMI, Barri Pratama yang mengatakan itu. Dia sendiri mencatat bahwa presiden pernah menduga kenaikan harga beras saat ini hanya karena adanya permainan mafia beras.

"Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menduga bahwa mafia beras menginginkan pemerintah melakukan impor beras. Beliau sendiri pun kemudian menegaskan tidak akan impor beras," terang Barri dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (9/3).

"KAMMI mendukung pemerintah untuk tidak melakukan impor beras serta memberantas mafia beras secara permanen," sambung dia.

Barri juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras merupakan kesalahan Bulog. Kata dia, Bulog terkesan lambat mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah.

"Kesalahan yang dilakukan oleh Bulog sebagai regulator utama pengatur bahan pokok beras meniscayakan perlunya dilakukan revitalisasi atau bahkan pembubaran jika Bulog tetap tak berubah," terangnya.

Redaksi sampai saat ini masih berupaya untuk menghubungi pihak Bulog guna mengkonfirmasi tudingan dari KAMMI. Kemungkinan, berita konfirmasi akan dilayangkan dalam pemberitaan selanjutnya. [sam]

http://www.rmol.co/read/2015/03/09/194775/KAMMI:-Revitalisasi-atau-Bubarkan-Bulog...-

Ada Mafia Beras di Bulog?

Senin, 09 Maret 2015
 
RMOL. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berharap pemerintah dapat menghentikan permainan oknum atau mafia beras di Indonesia. Permainan mafia beras dinilai menjadi penyebab lonjakan harga beras yang masih mencapai Rp11.000 di sejumlah daerah.

Ketua Umum PP KAMMI Andriyana yang mengatakan itu. Parahnya, kata dia, kejadian serupa itu hampir selalu berulang tiap tahun. Anehnya lagi, Bulog sebagai badan khusus yang menangani bahan pokok beras terkesan tidak gesit.

"Respons Bulog yang mestinya berfungsi mengendalikan harga beras, menyediakan cadangan, serta mengurus impor beras di Indonesia kerap terlambat,” kata Andriyana dalam keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi, Senin (9/3).

Dia tekankan, Operasi Pasar (OP) yang dilakukan pemerintah melalui Bulog tidak memberikan dampak signifikan. Sebab, kualitas beras yang diberikan masih dirasa sangat buruk dan sulit diterima warga miskin.

"Beras yang disediakan Bulog tidak sesuai dengan INPRES No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah," terangnya.

Dia menduga, mafia beras yang bermain berasal dari dalam tubuh Bulog.

Redaksi sampai saat ini masih berupaya untuk menghubungi pihak Bulog guna mengkonfirmasi tudingan dari KAMMI. Kemungkinan, berita konfirmasi akan dilayangkan dalam pemberitaan selanjutnya. [sam]

http://www.rmol.co/read/2015/03/09/194769/Ada-Mafia-Beras-di-Bulog-

Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Pangan

Senin, 9 Maret 2015

SEMARANG (TERBITTOP.COM)– Koordinator LSM Protanikita, Bonang, menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak serius dalam memperhatikan dan mengatasi problema ketahanan pangan.

Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya sudah diterbitkan, hingga saat ini malah belum diambah, meski waktu tinggal beberapa bulan lagi.

“Itu semua yang menjadikan sistem ketahanan pangan di Indonesia tidak kuat. Akibatnya, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ketahanan pangan cenderung berjalan sendiri-sendiri, kurang koordinatif dan bahkan tidak komunikatif,” kata Bonang kepada wartawan melalui telepon genggamnya, Senin (9/3/2015).

Padahal, jelas disebutkan dalam Bab XV pasal 126 UU No 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan, lanjut Bonang, harus segera dibentuk lembaga-lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

“Tapi kenyataannya sekarang ini lembaga-lembaga tersebut banyak yang berada di bawah koordinasi kementerian dan koordinasinya tidak jelas karena cenderung berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Bonang menambahkan bisa jadi, itu semua disebabkan tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme lembaga ketahanan pangan.

“Seharusnya paling lambat 3 tahun setelah diterbitkannya undang-undang, segera diterbitkan PP. Nah ini molor padahal batas 3 tahun dari penerbitan UU Ketahan Pangan No 18 Tahun 2012, sudah hampir habis. Ini bukti tidak seriusnya pemerintah dalam mengurus persoalan pangan,” tandas Bonang.

Maka tak heran kalau dampak yang ditimbulkan berimbas pada kualitas beras, terbatasnya stok beras, kelangkaan pupuk, fluktuasi harga beras yang tidak stabil, sampai terjadinya impor beras yang jelas merugikan petani. (chamim).

http://terbittop.com/?p=5208

Genjot Produktivitas

Sabtu, 7 Maret 2015

Presiden Joko Widodo Panen Raya Padi di Ponorogo

PONOROGO, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta petani menggenjot produktivitas padi untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Pemerintah berjanji menghentikan impor dan mengambil kebijakan mendukung petani dengan menjamin harga pembelian, menyediakan benih, air, pupuk, dan membantu mekanisasi alat pertanian.

"Saya minta kepada seluruh petani untuk semangat berproduksi sehingga saat panen hasilnya meningkat. Jangan sampai ada lagi impor beras. Janji saya tidak ada impor, dengan catatan produksi harus naik," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai melakukan panen raya di Desa Karanggebang, Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (6/3).

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia sebenarnya malu jika harus impor beras dari Thailand dan Vietnam. Lahan pertanian di Indonesia jauh lebih luas daripada dua negara itu. Selain itu, jumlah petani lebih banyak dengan tanah yang lebih subur.

Pemerintah akan mendukung penuh petani untuk meningkatkan produktivitasnya dengan berbagai kebijakan. "Antara lain dengan memberikan bantuan alat pertanian, seperti traktor tangan 41.000 unit, pompa 10.028 unit, serta benih dan pupuknya untuk 1,7 juta hektar lahan di tahun ini," kata Jokowi.

Selain itu, pemerintah memperbaiki saluran irigasi untuk 1,5 juta hektar melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 1,1 juta hektar melalui dana APBN Perubahan. Realisasi perbaikan irigasi saat ini sudah mencapai 30 persen dari 1,5 juta hektar.

Harga pembelian

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi berjanji akan menaikkan harga pokok pembelian (HPP) gabah dan beras yang sudah dua tahun tidak berubah. Besaran kenaikan saat ini masih digodok dengan menggali informasi dari berbagai sumber, seperti petani, bupati, dan gubernur. "Yang jelas, pasti naik. Berapa? Rahasia. Masih dihitung. Saya bertanya kepada petani, gubernur, dan bupati, berapa angkanya sehingga kenaikannya bisa pas," kata Presiden.

Selain menaikkan HPP gabah dan beras, pemerintah juga akan mengkaji perlu tidaknya menyusun HPP untuk jagung, supaya tidak merugikan petani saat panen raya. Berdasarkan informasi dari petani, saat ini harga jagung pipilan kering jatuh Rp 2.600 per kilogram dari sebelumnya Rp 3.300 karena saat ini merupakan puncak musim panen.

Pemerintah pun berencana mengatur waktu panen supaya tidak berlangsung bersamaan untuk mencegah harga produk terjun bebas. Menurut rencana, masa panen di Pulau Jawa akan diatur supaya tidak bersamaan dengan masa panen di Sulawesi dan Kalimantan.

Jokowi menambahkan, upaya meningkatkan kesejahteraan petani harus dicapai dengan menaikkan produktivitas, misalnya dari panen 6 ton per hektar menjadi 9 ton per hektar, bukan menaikkan harga produk. Alasannya, kenaikan harga produk melemahkan daya saing petani di dalam negeri dengan petani di negara lain.

Contohnya, harga beras impor dari Thailand hanya Rp 4.000 per kilogram, sedangkan harga beras di dalam negeri Rp 10.000 per kilogram. Dengan tingginya disparitas harga itu, produk petani sulit bersaing, dan impor akan membanjiri pasar Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada kesempatan itu mengatakan, saat ini musim panen raya dengan hasil produksi yang melimpah. Sebagai gambaran, selama Januari-Maret 2015 hasil panen mencapai 16 juta ton gabah. Terbesar berasal dari Jatim sebagai lumbung pangan yang menguasai 17 persen produksi beras nasional.

Jatim telah menjadi tumpuan pangan nasional dengan hasil panen yang terus meningkat. Sebagai gambaran, produksi tahun 2014 mencapai 12,4 juta ton GKG atau naik dibandingkan tahun sebelumnya 12 juta ton GKG.

Produksi itu mengalahkan Jawa Barat yang menghasilkan 11,5 juta ton per tahun (16 persen) produksi nasional. Jawa Tengah berada di urutan lumbung pangan ketiga dengan produksi 9,8 juta ton (13 persen).

Mulai panen

Dari sejumlah daerah dilaporkan, musim panen padi musim tanam pertama (rendeng) mulai berlangsung meski belum merata. Di Jatim, panen raya terlambat sekitar dua pekan. Namun, menurut Achmad Nurfalakhi dari Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jatim, Maret ini puncak panen raya.

Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, panen juga belum merata. Namun, di Kabupaten Sragen, Klaten, dan Sukoharjo, dimulainya panen padi membuat harga gabah merosot.

Puncak musim panen padi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Buru, Maluku, pun mulai tiba. Dimulainya panen dibarengi dengan turunnya harga gabah. Di Banten, panen padi akan berlangsung dalam waktu dekat. Sementara di Palembang, Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung masih melakukan operasi pasar meskipun harga beras mulai turun.

(NIK/ETA/WIE/RWN/JUM/ENG/FRN/BAY/WER/EGI/ODY)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150307kompas/#/21/

Perbaikan Irigasi Dikerjakan

Jumat, 6 Maret 2015

Mentan Diiming-imingi jika Buka Keran Impor

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengerjakan pengerukan waduk dan perbaikan irigasi. Pengerjaan itu diperlukan guna menghadapi musim kemarau sehingga tidak terjadi sedimentasi dan sawah tetap bisa mendapat air yang cukup.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Djoko Mursito di Jakarta, Kamis (5/3). ”Pekerjaan rutin ini terus dilakukan agar tidak ada sedimentasi dan sawah tetap bisa mendapatkan air yang cukup,” kata Djoko.

Mengenai Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menurut Djoko, secara fisik, waduk sudah selesai dibangun. Namun, belum bisa dialiri karena wilayah yang akan dilalui air belum dibebaskan.

”Proses pembebasan sebenarnya sudah dilakukan sejak 1980. Namun, hingga kini masih sulit dilakukan,” katanya. Lahan yang harus dibebaskan masih cukup luas karena anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan cukup besar sekitar Rp 900 miliar.

Dari Ponorogo, Jawa Timur, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah menolak tegas impor beras meski mendapat iming-iming bagi hasil dari oknum pengusaha. Pemerintah optimistis produksi petani mencukupi kebutuhan dalam negeri karena panen pada Maret diperkirakan 8 juta ton gabah. ”Pokoknya, kami tidak boleh impor. Selama petani kita mampu, tak boleh impor,” ujar Amran yang mengaku ditawari bagi hasil tinggi jika membuka keran impor 1,5 juta ton beras dari Thailand dan Vietnam.

Menurut rencana, panen padi di Ponorogo, Jumat ini, akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras 2015 sebanyak 73 juta ton atau naik 3 juta ton dibandingkan 2014.

Pengelolaan air

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan, pengelolaan air, pemilihan varietas, dan panen padi lebih awal dengan sistem culik perlu dilakukan agar produksi beras sesuai target. Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi awal musim kemarau yang lebih cepat adalah panen dengan sistem culik, yaitu panen lebih dini untuk luasan 5 persen lahan. Lahan kemudian dimanfaatkan untuk pembenihan lebih awal agar saat panen lahan dapat langsung diolah dan ditanami. (HEN/MAS/ARN/NAD/NIK/ODY/ETA/FRN)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150306kompas/#/22/

BERAS SELUNDUPAN DIDUGA BEREDAR DI JAMBI

Kamis, 05 Maret 2015

JAMBI - Meski tidak ada gejolak akibat kenaikan beras di pasaran, Polda Jambi terus melakukan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan masalah. Di samping itu, pengawasan di wilayah perbatasan juga dilakukan agar tidak ada penyelundupan beras ilegal dari luar negeri masuk ke Jambi.
Kapolda Jambi, Brigejen Pol. Bambang Sudarisman melalui Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah mengatakan, Polda Jambi dan jajaran terus melakukan pengawasan di beberapa titik yang dapat dilewati beras ilegal masuk ke Wilayah Jambi. Di antaranya, di Perairan Tanjung Jabung barat dan juga Pelabuhan Talang Duku.

Menurut Almansyah, tim yang bertugas terus melakukan patroli dan langsung menghentikan kapal jika ada yang mencurigakan. “Kita kan ada dua pos, Pos Tanjab Barat dan Pelabuhan Talang Duku, kita terus pantau,” katanya Selasa (3/3).

Tidak hanya jalur laut dan sungai, polisi juga memperketat pengawasan di jalur darat. Karena barang selundupan tidak hanya masuk melalui jalur air saja, tapi jalur darat juga memungkinkan. Makanya, pengawasan juga dilakukan. “Intinya berdasarkan arahan kapolda, semua wilayah perbatasan harus diperketat,” tegas Almansyah.

Sebenarnya lanjut Almansyah, pengawasan seperti penyelundupan barang ke Jambi, bukan hanya berpatok dengan beras saja. Tapi semua barang yang masuk ke wilayah Jambi diawasi, agar tidak ada barang-barang ilegal.

Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan, beras ilegal dari negara tetangga diduga banyak beredar di Provinsi Jambi. Hanya saja kemasannya sudah diubah. Kabarnya, wilayah timur Provinsi Jambi memang menjadi peluang bagi mafia penyelundup barang-barang sembako yang berasal dari negara tetangga. Beras, adalah salah satu jenis sembako yang saat ini banyak diselundupkan ke wilayah Jambi.

Beras selundupan masuk ke wilayah Jambi disalurkan melalui laut dan pinggiran Pantai Kuala Tungkal. Di situ banyak dermaga-dermaga tikus yang dimanfaatkan untuk transaksi barang selundupan. "Beras selundupan itu berasal dari Malaysia, Vietnam dan Thailand yang dibawa melalui jalur laut oleh kapal sewaan milik nelayan," kata sumber di internal aparat keamanan.‎

Menurut sumber ini, beras selundupan masuk ke wilayah Jambi melalui dermaga tikus Kuala Tungkal dan dibawa ke daerah pesisir dan masuk Jambi.‎ "Beras selundupan ini memang lebih murah harganya jika dibandingkan dengan beras lokal," ujarnya.

Sumber ini mengungkapkan, paling banyak beras-beras selundupan itu dikirim lagi ke Jakarta melalui pelabuhan Tanjung Priok. Di Jambi, beras selundupan itu hanya mampir sebentar. "Yang dibawa masuk ke Jambi cuma sedikit. Paling banyak langsung dibawa ke Jakarta," katanya.‎‎

Kepala Bulog Divre Jambi, Alwi Umri, beberapa waktu lalu menegaskan tak mengetahui soal adanya beras selundupan. Namun, ia mengatakan Bulog memang memperdagangkan secara bebas beras premium yang kebanyakan berasal dari Vietnam dan Thaliand. Menurutnya itu ilegal dan sah.

"Kalau beras premium itu memang resmi milik Bulog yang paling banyak dari Vietnam dan Thaliand," katanya. Menurut Alwi, beras premium sengaja didatangkan untuk operasi pasar dan komersial.

Kabid Humas Polda, AKBP. Almansyah, mengatakan, kemungkinan-kemungkinan penyelewengan beras di Jambi cukup kecil. Meski demikian, Polda Jambi dan jajaran terus melakukan monitoring dan melakukan pengawasan di lapangan.

Menurut Almansyah, selama ini Polda Jambi belum pernah menangani kasus penyelewangan ataupun penyelundupan beras. “Karena memang tidak ada temuan atau kasus seperti itu (penyelundupan),” lanjutnya.

Sebelumnya, Januari lalu, Polresta Jambi sempat menutup dua gudang beras PD Sejahtera yang berada di Jalan Gunug Sameru, Rt 24, Keluhan Payo Selincah, Jambi Timur. Masalahnya, PT ini diduga melakukan pengoplosan beras Bulog untuk dijual di pasaran.

Tapi seiring berjalannya pemeriksaan saksi dan dukumen, penyegelan dibuka kembali. Karena kepolisian tidak menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan PD Sejahtera.

Ketika itu, kepolisian sempat melakukan koordinasi dengan Perum Bulog Regional Jambi, terkait adanya pengoplosan beras bulog oleh PD Sejahtera. Namun, berdasarkan keterangan dari Bulog, pengoplosan tidak ada masalah, selagi beras yang dioplos adalah beras bulog jenis premium yang boleh dikomersialkan.

Tidak berhenti di situ, kepolisian juga mengirim sampel beras ke BPM Jambi untuk diperiksa. Hasilnya, beras yang dioplos tidak ada unsur yang berbahaya. “Saat kita cek di metrologi, timbangannya juga tidak ada masalah. Makanya, tidak ada unsur yang kita temukan. Makanya, pemeriksaan kita hentikan,” ungkap Kasubag Humas Polresta Jambi, AKP Sri Kurniati belum lama ini.

Bulog: Stok Beras Cukup untuk Tiga Bulan ke Depan

Terpisah, Komandan Korem (Danrem) 042/Gapu Jambi, Kol Inf Harianto mengimbau kepada pemilik gudang beras untuk tidak menimbun beras. “Kita imbau sesuai dengan arahan dari presiden, jangan sampai ada penahanan beras di gudang, itulah yang membuat harga relatif naik,” katanya usai meninjau gudang beras milik Bulog Divre Jambi, kemarin (4/3).

Kedatangan Danrem ke gudang bulog tersebut untuk melihat ketersediaan stok beras bagi masyarakat Jambi, pasca melonjaknya harga beras di beberapa daerah lain di Indonesia. Berdasarkan pantauan dan laporan yang diterimanya, Danrem mengatakan saat ini harga beras di wilayah Provinsi Jambi masih dalam keadaan normal. “Setelah kita pantau harga relatif normal, aktivitas penimbunan kemungkinan juga tidak ada,” jelasnya.

Danrem tiba di gudang Bulog sekitar pukul 08.00 WIB, didampingi Dandim 0415 Batanghari Letkol Inf. Fredy Sianturi, Kapenrem Mayor Imam Syafi’i dan Kepala Bulog Jambi, Alwi Amri. Pada kesempatan itu, Alwi Amri mengatakan ketersedian beras untuk masyarakat Jambi masih cukup, setidaknya hingga tiga bulan mendatang.

“Untuk posisi saat ini stok raskin cukup untuk tiga bulan ke depan,” ujarnya. “Untuk stok Provinsi Jambi kurang lebih sebanyak 6.000 ton, itu tersebar di empat titik di Provinsi Jambi, yakni di Gudang Pasir Putih, Kuala Tungkal, Bungo Tebo, Sarolangun Bangko dan Kerinci,” jelasnya.

Kemudian, setelah tiga bulan ke depan, menurut Alwi, pihaknya sudah mengantisipasi ketersediaan beras bagi masyarakat. “Kita sedang dalam proses pengiriman dari Lampung sebanyak 1.000 ton, dari Padang kita mendapatkan 3.000 ton. Di mana 1.500 ton dalam proses berjalan dan 1.500 ton dalam proses administrasi,” katanya. (ami/mui/iam)

http://www.jambi-independent.co.id/index.php/kota-jambi/item/1166-beras-selundupan-diduga-beredar-di-jambi

BC Kepri gagalkan 12 penyelundupan beras impor

Rabu, 4 Maret 2015

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau sejak Januari 2015 menggagalkan 12 tindak pidana penyelundupan beras impor.

"Total penyelundupan yang kita tindak sebanyak 19 kasus, 12 di antaranya penyelundupan beras impor," kata Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kanwil Ditjen Bea Cukai Khusus Kepri R Evy Suhartantyo di Tanjung Balai Karimun, Karimun, Rabu.

Evy Suhartantyo mengatakan dominasi penindakan penyelundupan beras impor merupakan salah satu bentuk dukungan BC Kepri terhadap kebijakan pemerintah tentang tata niaga impor beras, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

"Penindakan penyelundupan sudah menjadi tugas kami, sebelum adanya peraturan itu kami sudah melakukannya. Tapi, kami mendukung kebijakan itu dengan meningkatkan patroli," kata dia.

Ia mengatakan, kebijakan pengetatan impor beras harus didukung karena terkait dengan pengamanan produksi beras dalam negeri, serta terkait dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertekad mewujudkan swasembada beras.

Dari 12 kasus penyelundupan beras yang ditindak, menurut dia, kasus terbaru adalah melibatkan empat kapal, tiga kapal ditangkap dalam waktu dan tempat yang sama oleh kapal patroli BC-10022, di perairan Tanjung Kelingking, Kamis (26/2), dan satu kapal ditindak BC-9004 di perairan Pulau Abang, Senin (2/3).

Beras yang diangkut empat kapal itu berasal dari Batam yang mendapat fasilitas bebas bea impor karena berstatus kawasan perdagangan bebas.

"Sama dengan kasus-kasus lain, modusnya adalah membawa beras impor tanpa dokumen eks impor Batam. Kita tindak karena barang impor dari Batam tidak boleh dibawa keluar," ucapnya.

Evy menepis adanya mafia beras sehingga pihaknya meningkatkan patroli dan penindakan terhadap penyelundupan beras impor.

"Tidak mafia beras. Ini penindakan biasa. Perairan Kepri di perbatasan sehingga menjadi daerah rawan penyelundupan.

Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Ditjen Bea Cukai Khusus Kepri, Budi Santoso menambahkan, sebagian besar kasus penyelundupan beras impor berasal dari Batam, lalu di bawah ke daerah lain.

"Batam kawasan bebas, barang impor dari sana memang rawan dibawa keluar. Termasuk beras, di Kepri tidak ada importirnya," katanya.

Beras, tambah Budi Santoso, merupakan komoditas yang diatur tata niaganya. Peraturan Menteri Perdagangan soal impor beras patut didukung agar tidak merugikan petani dalam negeri.

"Impor beras hanya bisa dilakukan oleh Bulog, importir terdaftar, dan importir produsen," katanya.

http://www.antaranews.com/berita/483375/bc-kepri-gagalkan-12-penyelundupan-beras-impor