Selasa, 04 Agustus 2015

El Nino vs Impor Beras

Selasa,  4 Agustus 2015

Dampak El Nino mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. El Nino sebagaimana diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bakal berlangsung hingga akhir Oktober dengan kecenderungan menguat.

Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami masa kering mulai Agustus hingga November, meliputi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Beberapa waduk sudah mengalami penurunan debit air yang selama ini menjadi andalan pengairan. Pemerintah menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp880 miliar untuk menanggulangi kekeringan di sektor pertanian hingga akhir tahun ini.

Dalam dua bulan ini, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sejumlah infrastruktur sumber daya air, dalam hal ini waduk, tercatat lima waduk mengalami defisit pasokan air, yakni Keuliling di Aceh Besar, Batu Tegi di Lampung, Saguling di Jawa Barat, Gajah Mungkur Wonogiri di Jawa Tengah, dan Bening di Jawa Timur.

Sementara dua waduk dalam kondisi kering, yakni Sempor di Jawa Tengah dan Wadas Lintang Wonosobo di Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk melakukan antisipasi secara maksimal terhadap bidang pertanian. Lahan pertanian memang paling berisiko terdampak kekeringan akibat El Nino.

Fenomena El Nino yang pertama kali teridentifikasi oleh para ilmuwan pada 1951 melanda sejumlah negara, tidak terkecuali Indonesia. El Nino artinya “anak laki-laki” dari bahasa Spanyol. Sebutan El Nino kemudian populer untuk menggambarkan suhu permukaan laut yang abnormal di wilayah barat Ekuador dan Peru serta berembus ke arah barat Indonesia.

El Nino sekarang yang “menyapa” Indonesia berdasarkan analisis BMKG berada pada level menengah atau moderat. Meski demikian, pihak BMKG meminta semua pihak untuk mewaspadai fenomena El Nino itu. Pasalnya, walaupun saat ini masih dalam level moderat namun terdapat kecenderungan ke level kuat.

Diprediksi kondisi El Nino tahun ini bakal mendekati kondisi kemarau parah pada 1997 yang melanda negeri ini. Wilayah yang paling merasakan dampak El Nino terutama yang berada di sebelah selatan khatulistiwa, di antaranya Lampung bagian timur, Pulau Jawa, dan Bali hingga bagian timur Indonesia.

Bagi Indonesia, fenomena El Nino bukan lagi hal baru karena sudah sering terjadi dan terburuk pada 1997 dan 1982. Mengantisipasi dampak El Nino tahun ini, pemerintah memang tidak tinggal diam dan melipat tangan. Sejumlah kebijakan telah ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) mulai pembagian pompa air kepada petani hingga pengontrolan intensif sejumlah waduk yang mulai kekurangan debit air oleh KPUPR.

Bahkan, antisipasi lebih jauh ada kecenderungan pemerintah untuk membuka keran impor beras yang selama ini ditutup rapat-rapat. Seandainya El Nino berdampak serius terhadap sektor pertanian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan pemerintah bisa saja menyalakan lampu hijau untuk impor beras.

Namun, itu kemungkinan terburuk sebab berdasarkan data, stok beras masih aman hingga November. Selain itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan optimistis produksi beras bisa surplus di atas lima juta ton yang melebihi ramalan Badan Pusat Statistik hingga akhir tahun ini.

Apalagi dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan kepada para pembantunya agar fokus menyelamatkan petani dan nelayan akan dampak El Nino. Karena itu, pemerintah sebaiknya konsentrasi penuh saja menanggulangi dampak El Nino.

Sebab bila pemerintah memunculkan wacana impor beras, entah dengan alasan jaga-jaga agar beras gudang Bulog tetap aman, sudah pasti akan mengundang kekisruhan lagi. Hal itu sejalan dengan permintaan wakil rakyat yang bermarkas di Senayan yang meminta pemerintah tidak mewacanakan impor beras atas nama mengatasi dampak El Nino.

“Isu El Nino jangan sampai dipakai kelompok tertentu untuk halalkan impor beras,” tegas Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo seusai menghadiri rapat koordinasi soal kekeringan di kantor Kementan kemarin. Pemerintah cukup fokus atasi dampak kekeringan dengan dana tersedia yang cukup besar.

Impor Beras Akal-akalan Oknum Mengeruk Keuntungan: Pemerintah Jilat Ludah Sendiri

Selasa, 4 Agustus 2015

Jakarta, HanTer - Opsi pemerintah yang mendadak ingin melakukan impor beras sebagai antisipasi dampak El Nino langsung mendapat kecaman. DPR menilai kebijakan ini hanya akal-akal dipakai oknum yang ingin mengeruk keuntungan dengan cara melegalkan impor beras.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan, masalah kekeringan selalu terjadi setiap tahun ini jangan dijadikan peluang oleh pihak pemerintah untuk langsung mengambil kebijakan mengimpor beras. Apalagi, katanya, DPR telah menyepakati revisi anggaran antisipasi El Nino sebanyak Rp880 miliar.

Hasilnya, pemerintah Jumat (31/7/20150) menyatakan produksi pangan terkendali. Bahkan, Kementan mengaku telah mempersiapkan skenario terburuk mengantisipasi dampak kekeringan 2015 dan optimistis produksi pangan aman hingga Desember 2015.

"Nah, jangan sampai gara-gara El Nino ini dipakai oknum-oknum untuk melegalkan impor beras, jangan sampai menteri termakan impor ini. DPR kan telah menyepakati revisi anggaran antisipasi El Nino sebanyak Rp880 miliar. Hasilnya, saya mendapatkan laporan soal situasi produksi pangan yang terkendali," kata Edhy di Jakarta, Senin (3/8/2015).

Tak hanya Edhy, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Maulady pun menyatakan kecaman yang sama. Dia mengingatkan pemerintah agar tidak serta-merta langsung mengambil kebijakan impor beras, meski sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekeringan akibat El Nino atau anomali iklim di Samudra Pasifik.

"Pemerintah jangan gegabah membuat kebijakan impor beras karena derajat El Nino itu masih rendah. Pokoknya kita tolaklah impor itu. Jangan karena alasan El Nino. El Nino derajatnya lebih kecil. Data Kementerian Pertanian, lahan-lahan sawah yang terkena puso kan relatif lebih kecil," ujar Viva.

Dia menjelaskan, bencana gagal panen memang bisa menurunkan produktivitas dan volume pertanian. Tetapi stok pangan kini cukup untuk empat bulan mendatang. Maka tidak perlu ada kebijakan impor.

"Saya cek ke Bulog, masih ada cadangan beras pemerintah sekitar dua juta ton. Jadi itu cukup untuk empat bulan," ungkapnya.

Di tengah El Nino sekarang, dia meminta pemerintah agar berusaha menyerap gabah dan beras petani terlebih dahulu. Selain itu juga memaksimalkan daerah yang masih bisa menanam padi atau tidak terdampak El Nino. Selain itu, Viva Yoga juga menyatakan bahwa hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah mengenai data.

"Soalnya pernah terjadi pemerintah salah data, sehingga membuat kebijakan impor beras. Kadang-kadang pemerintah malas mensinkronkan data. Motifnya impor tapi datanya berbeda-beda. Contoh kasus 2011, BPS (Badan Pusat Statistik) melansir terjadi surplus beras 7,1 juta ton. Pemerintah impor 9,1 juta ton," sesal dia.

Oleh karena itu, pemerintah diingatkan agar tak terkecoh data. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus berkoordinasi sehingga tidak terjadi kesalahan seperti pada 2011.

"Sebaiknya jangan impor. Dibenahi dulu soal penyerapan gabah dan beras petani. Katanya volume beras naik. Buktikan kalau itu naik," pungkasnya.

Sebelumnya, Jumat (31/7/2015) pemerintah sesumbar tidak akan membuka opsi impor pangan meski dampak El Nino membuat produktivitas komoditas pangan, seperti beras, menurun hingga 250 ribu ton.

“Laporan BPS beras masih surplus jadi masih bisa mencukupi kebutuhan nasional. Makanya opsi impor enggak dikeluarkan,” kata Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian, Jumat (31/7/2015).

Ia menambahkan, hingga saat ini, kemampuan produksi beras di Indonesia dinilai masih mampu mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.

"Belum lihat ke sana (impor), lihat kemampuan produksi kita cukup atau tidak. sejauh ini cukup, tinggal distribusi saja," kata Andrinof.

Kementerian Pertanian menyatakan telah memiliki skenario dampak El Nino terhadap penurunan produksi beras sebesar 500.000 ton gabah kering giling (GKG). Jika skenario ini benar, artinya produksi beras tahun ini sebesar 75 juta ton, lebih rendah dibandingkan Angka Ramalan (ARAM) I yang mencapai 75,55 juta ton.

Kalaupun meleset dari ARAM I, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Hari Priyono mengatakan, penurunannya tidak akan melebihi dampak El Nino pada 1997 silam. Ditambah lagi, Kementan sudah mengalokasikan sekitar Rp2,8 triliun untuk pembuatan embung dan pompanisasi.


(Risman)

Siswono, Megawati, dan Impor Beras

Selasa, 4 Agustus 2015


JAKARTA, KOMPAS - Ini peristiwa 12 tahun lalu di kediaman Presiden kelima RI (waktu itu), Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu sore itu, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo menemui Megawati. Seusai pertemuan, Siswono bicara kepada pers yang menunggunya di depan kediaman Megawati.

Siswono, Menteri Negara Perumahan Rakyat (1988-1993) dan Menteri Transmigrasi (1993-1998), saat itu berani terus terang mengecam keras salah seorang anggota Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Megawati.

Siswono yang kritis sejak masa pemerintahan presiden kedua RI, Soeharto, di rumah Megawati mengecam kebijakan soal bea masuk impor beras yang terlalu rendah. Dengan tarif yang rendah, Siswono gelisah karena bidang pangan di Indonesia semakin didominasi oleh impor pangan.

Di hadapan wartawan yang mengerubunginya di trotoar Jalan Teuku Umar, atau persis di depan rumah Megawati, Siswono menyatakan, seperti tidak ada ideologi untuk membangun kemandirian di bidang pangan. Saat ditanya apakah pernyataan tersebut disampaikan langsung seperti itu kepada Presiden, Siswono mengatakan, dengan gaya khasnya, "Oh, ya, pasti saya kemukakan."

Menurut Siswono, akibat orientasi pada bisnis, paha ayam dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia dengan tarif bea masuk nol. Akibatnya, peternak ayam terancam. "Ini mematikan ribuan peternak ayam di Indonesia. Selain itu, pakaian bekas dari Jepang dan Amerika juga masuk dan dijual di jalan-jalan di Indonesia dengan harga Rp 4.000 per lembar sehingga pabrik konveksi dan garmen tutup semua, mati. Ini karena menterinya hanya berorientasi bisnis," ujar Siswono waktu itu (Kompas, Kamis 6 Februari 2003).

Di depan Megawati, Siswono juga terus terang memberi peringatan, jika sampai panen padi pada April mendatang (2003) bea masuk impor beras tidak juga dinaikkan dan harga beras (di Indonesia) belum juga naik, ia (Siswono, selaku Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) akan memberi kesempatan kepada petani untuk datang ke Jakarta serta berdemonstrasi di depan kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag).

Menurut Siswono, setelah keluhan itu disampaikan, Megawati mengatakan, harga pangan memang harus naik. Tujuannya, agar ada rangsangan petani Indonesia membangun kemandirian.

"Ibu Presiden menggariskan, kita perlu merancang langkah-langkah agar pada waktunya kita mandiri di bidang pangan. Ibu Presiden menguasai bidang pertanian dan sangat mengerti bahwa harga beras itu memang harus naik," ujarnya. Menurut Siswono, saat itu, Megawati berharap Indonesia jangan bergantung pada impor beras.

Kamis, 10 April 2003, sekitar 3.000 petani dari sejumlah daerah datang dan berunjuk rasa di Jakarta, termasuk ke depan Deperindag. Petani menilai pemerintah tak melindungi produk pertanian dalam negeri. Para pengunjuk rasa ini diterima antara lain oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Sudar SA, yang mengatakan bahwa Deperindag berupaya melindungi petani.

Pada Jumat pagi, 24 Juli 2015, ketika diingatkan tentang pernyataan sikapnya di tempat tinggal Megawati, Siswono hanya mengatakan, "Saya lupa itu, sudah 12 tahun lalu, kini tentu konteksnya berbeda."

"Oke, silakan, tidak mengapa," kata Siswono ketika diberi tahu hal itu akan ditulis kembali. Konteks memang beda. Namun, ingat ucapan filsuf, ahli pidato, dan politikus pada masa Republik Roma Cicero (106-43 sebelum Masehi), historia magistra vitae, nuntia vetustatis, sejarah adalah guru kehidupan, pesan dari masa lalu. (J Osdar)

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/04/15011301/Siswono.Megawati.dan.Impor.Beras

Tujuh Kabupaten di Jawa Tengah Darurat Kekeringan

Selasa, 04 Agustus 2015

Semarang, CNN Indonesia -- Sebanyak tujuh kabupaten di provinsi Jawa Tengah telah menyatakan status darurat kekeringan. Status darurat ini disampaikan oleh Bupati masing-masing wilayah setelah adanya dua kecamatan di kabupaten tersebut yang terdampak kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan pihaknya berencana membangun program pipanisasi untuk mengatasi kekeringan ekstrim yang ada di tujuh kabupaten tersebut. Pipanisasi akan menghubungkan sumber mata air dengan rumah-rumah warga melalui pipa.

Saat ini, Sarwa mengatakan pihak BPBD Jateng telah mengajukan proposal anggaran sebesar Rp8,6 miliar ke BNPB. (Lihat Juga: FOKUS Bencana Hadang Nusantara)

"Proposal sudah diajukan. Tinggal menunggu cairnya dana siap pakai BNPB, "kata Sarwa kepada CNN Indonesia, Selasa siang (4/8). (Lihat Juga: Jokowi Minta Fokuskan Penyelamatan Petani dan Nelayan)

Kabupaten yang sudah dinyatakan darurat kekeringan diantaranya Kabupaten Kendal, Temanggung, Cilacap, Wonogiri dan Boyolali. Sementara itu, sebanyak 10 kabupaten lainnya di Jawa Tengah masih menunggu rekomendasi dari BMKG terkait status kekeringannya.

Sejauh ini, kata Sarwa, pemerintah daerah telah menyediakan suplai air bersih melalui tangki-tangki yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada warga Jawa Tengah yang mengalami kekeringan.

Berdasarkan data BPBD telah terdapat 3.073 tangki yang disalurkan ke 135 kecamatan dan 529 desa. Kapasitas setiap tangki mencapai 5.000 liter. Namun, suplai air bersih dinilai hanya sebagai solusi sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan.

"Area yang terdampak banyak. Butuh solusi lebih jauh untuk atasi kekeringan ekstrim di 7 kabupaten tersebut, yakni dengan membangun pipa," katanya. (Baca Juga: Kekeringan Tahun Ini Berpotensi Lebih Parah Dibanding 1997)

Untuk itu, pihaknya akan membuat sumur pantek atau tandon-tandon air di titik-titik tertentu dan kemudian menyalurkan airnya ke rumah-rumah warga setempat. Jika dana sudah cair, pipanisasi akan dibangun langsung pada pertengahan tahun ini.

"Ada beberapa daerah yang lokasi sumurnya tetap tidak perlu lagi mencari lokasi baru," kata Sarwa menjelaskan.

Selain program pipanisasi, Pemprov Jateng juga berencana untuk membangun seribu embung pada tahun mendatang. Program seribu embung itu akan menggunakan dana sebesar Rp 1 triliun yang dipakai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (utd)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150804131500-20-69970/tujuh-kabupaten-di-jawa-tengah-darurat-kekeringan/

Jangan Buka Keran Impor

Selasa, 04 Agustus 2015

Pemerintah diharapkan meningkatkan tingkat kesejahteraan petani dengan menutup keran impor.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tidak menjadikan fenomena ekstrem El Nino sebagai alasan untuk membukan keran impor beras. Pasalnya, langkah impor hanya menimbulkan masalah baru di dalam negeri khususnya di tingkat petani.

Mereka mendesak pemerintah konsisten dengan tidak melakukan impor beras pada tahun ini seperti yang telah disampaikan pemerintah sebelumnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam diskusi tentang El Nino di Jakarta pada Senin (3/8) mengatakan pemerintah harus fokus pada bagaimana menangani masalah kekeringan yang ada sekarang. Semua wilayah yang kekurangan air harus diupayakan untuk segera disuplair airnya agar tidak terlalu berdampak buruk.

Pernyataan Edhy tersebut untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan, jika terjadi gagal panen atau kekeringan sebagai dampak dari bencana El Nino maka bisa saja keran impor beras dibuka.

“Kami minta pemerintah untuk konsentrasi pada bagaimana mengantisipasi serta mengatasi masalah kekeringan di wilayah-wilayah bermasalah. Pemerintah jangan sampai gegabah dengan membuka keran impor beras hanya karena masalah El Nino,”ungkapnya.

Edhy berpendapat, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran mencapai 880 miliar rupiah untuk menangani masalah kekeringan. Karena itu tugas pemerintah ialah bagaimana menggunakan anggaran itu agar benar-benar efektif di masyarakat. Bukannya sibuk membuka keran impor.

Sebelumnya, anggota DPR lainnya, Viva Yoga Mauladi menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, dalam jangka waktu empat bulan ke depan stok beras Badan Urusan Logistik Nasional (Bulog) masih cukup dengan penyediaan sebesar 2,5 juta ton, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengimpor beras ketika El Nino.

Di samping itu Viva juga mendesak agar pemerintah terus meminta Bulog untuk lebih banyak menyerap beras dari para petani. “Agar stok Bulog terus cukup pemerintah harus dorong Bulog untuk perbanyak serap beras dari petani,”jelasnya.

Langkah Antispatif

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan hingga hari ini Kemetan mencatat 17 ribu hektar lahan puso atau gagal panen. Kondisi tersebut terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantisipasi masalah kekeringan ini sejak Desember tahun lalu dan akan terus dilakukan ke depannya. Adapun bantuan itu seperti penyaluran ribuan pompa, pembangunan embung dan irigasi.

Terkait dengan upaya untuk mencegah gagal panen Kementan juga terang Amran telah menambah areal tanaman padi sebesar 400 ribu ha lahan.

“Itu akan menambah produksi padi nasional,”jelasnya. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno mengatakan saat ini tetap menerima ribuan jagung impor yang terlanjur masuk meskipun sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman merekomendasikan untuk meghentikan impor jagung untuk melindungi petani jagung dalam negeri.

Muladno menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan jagung-jagung tersebut telah terlanjur diimpor dan dalam perjalanan saat rekomendasi penundaan impor itu dikeluarkan oleh Kementan.

“Jagung yang terlanjur diimpor dan sedang dalam perjalanan akan dibolehkan masuk. Adapun langkah seterusnya terkait dengan jagung-jagung itu tunggu kebijakan selanjutnya,” katanya. ers/E-9

http://www.koran-jakarta.com/?33944-jangan%20buka%20keran%20impor-11

Antisipasi Dampak Kemarau Panjang, Pemerintah Buka Opsi Impor Beras

Selasa, 04 Agustus 2015

JAKARTA – Pemerintah mulai berancang-ancang mengantisipasi dampak kemarau panjang di sektor pertanian. Menko Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan, kekeringan yang menimpa lahan pertanian memantik kekhawatiran terganggunya produksi padi. Karena itu, pemerintah pun mulai mengkaji opsi membuka keran impor beras. ”Minggu ini akan kita bawa ke rapat kabinet (bersama presiden, Red),” ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden kemarin (3/8).

Menurut Sofyan, pemerintah memang harus berhitung sejak sekarang. Apalagi, ada prediksi yang menyebutkan bahwa musim kemarau kali ini bisa berlangsung hingga akhir tahun. Berdasar kalkulasi pemerintah, jika kemarau bertahan hingga Oktober, persediaan pangan masih akan cukup. Namun, jika kemarau berlanjut hingga November atau bahkan Desember, jadwal panen awal tahun depan dikhawatirkan terganggu. ”Kita harus memikirkan implikasi tahun depan,” tuturnya.

Sofyan mengatakan, saat ini Bulog masih memiliki stok atau persediaan beras 1,4–1,5 juta ton. Cadangan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Namun, jika jadwal panen akhir tahun dan awal tahun depan terganggu, cadangan beras dikhawatirkan menipis. ”Makanya, kita harus punya persediaan yang cukup di akhir tahun,” ucapnya.

Impor, terang Sofyan, akan diambil sebagai opsi terakhir jika pasokan beras dari dalam negeri benar-benar tidak bisa diamankan. Karena itu, kalkulasi pun akan dilakukan bersama kementerian-kementerian terkait, misalnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. ”Jangan bicara skenario terburuk dulu. Kita hitung dulu secara mendalam,” tuturnya lagi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan masih optimistis mampu menggenjot produksi padi. Dia mengatakan, kemarau panjang tahun ini sudah diantisipasi dengan menyebar puluhan ribu pompa air untuk mengairi lahan-lahan pertanian. ”Bahkan, produksi tahun ini akan lebih tinggi,” ucapnya.

Amran menyebutkan, tahun ini produksi padi diproyeksikan menembus angka 75,5 juta ton, naik dibanding realisasi tahun lalu 70 juta ton. Angka 75 juta ton berdasar angka ramalan Badan Pusat Statistik (BPS) itu merupakan rekor tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. ”Ini fantastis,” tegas dia.

Karena itu, Amran optimistis pemerintah bisa mencapai swasembada beras dan tidak perlu melakukan impor. Apalagi, lanjut dia, presiden sudah setuju memberikan tambahan anggaran Rp 3 triliun kepada Bulog melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk memperkuat cadangan pangan. ”Jadi, saya kira stok akan aman,” ujarnya. (owi/c9/sof)

http://www.jawapos.com/baca/artikel/21177/Antisipasi-Dampak-Kemarau-Panjang-Pemerintah-Buka-Opsi-Impor-Beras

Petani Harapkan Bendungan

Selasa, 4 Agustus 2015

Warga Merusak Bendung untuk Dapatkan Air

Warga berupaya memperlancar jalannya aliran air dengan membersihkan sampah dan batang-batang kayu di bagian bawah pintu air di Bendung Mertoyudan I, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (3/8). Di musim kemarau seperti sekarang, petani melakukan segala upaya untuk mendapatkan air, seperti berjaga di pintu air untuk memastikan jalannya aliran air hingga sampai ke areal lahannya masing-masing.

Warga berupaya memperlancar jalannya aliran air dengan membersihkan sampah dan batang-batang kayu di bagian bawah pintu air di Bendung Mertoyudan I, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (3/8). Di musim kemarau seperti sekarang, petani melakukan segala upaya untuk mendapatkan air, seperti berjaga di pintu air untuk memastikan jalannya aliran air hingga sampai ke areal lahannya masing-masing.
KOMPAS/REGINA RUKMORINI

TASIKMALAYA, KOMPAS — Petani di wilayah selatan Jawa Barat mengharapkan pembangunan bendungan yang representatif guna mengairi sawah sepanjang tahun. Saat ini, sebagian besar sawah di kawasan itu masih mengandalkan air hujan.

Nandang, petani Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (3/8), menyatakan sudah lama menunggu rencana perbaikan Bendungan Padawaras di Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya. Bendungan itu hanya bisa menampung sedikit air sehingga belum dapat mengairi sawah miliknya di Pancatengah.

Bendungan Padawaras adalah salah satu kawasan penampung air di Tasikmalaya. Bendungan ini baru mengairi 2.300 hektar lahan sawah di Kecamatan Bantarkalong, Cipatujah, Cikalong, dan Kecamatan Cibalong. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berencana mengusulkan penambahan daya tampung bendungan itu kepada pemerintah sehingga mampu memasok 6.000 hektar lahan sawah lain.

Dudi, petani Pancatengah lainnya, mencontohkan kesulitan petani saat kemarau. Ia dan banyak petani tadah sawah hujan lainnya kerap terpaksa menunda masa tanam. Tahun ini, penundaan masa tanam akan kembali dilakukan setelah prediksi panjangnya musim kemarau. Menurut Dudi, apabila sebelumnya masa jeda tanam hanya sebulan setelah panen, tahun ini mungkin lebih dari lama, berkisar 3-6 bulan.

"Air dari beberapa sungai, seperti Sungai Ciwulan, sebenarnya masih terus mengalir meskipun kemarau. Namun, letaknya berada di lembah sehingga sulit kami manfaatkan," kata Dudi.

Warga di perbatasan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya juga berharap Bendungan Leuwikeris segera dibangun. Pemerintah pusat memperkirakan bendungan itu mulai dibangun tahun 2016 dan selesai dalam tiga tahun. Terdapat sekitar 18.000 hektar lahan pertanian di Tasikmalaya dan Ciamis yang bisa diairi Leuwikeris.

Dirusak

Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan, pintu air di Bendung Mertoyudan I, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, dirusak warga. Perusakan pintu air adalah hal yang kerap terjadi pada musim kemarau dan dilakukan petani yang membutuhkan air.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang Subardono mengatakan, perusakan yang terjadi akhir Juli itu merupakan peristiwa pertama yang terjadi pada musim kemarau ini.

Upaya nekat itu, menurut Subardono, kerap dilakukan karena debit air mulai mengecil, sementara petani membutuhkan banyak air karena masih memaksakan diri menanam padi.

Dari 993 bendung di Kabupaten Magelang, debit air di lebih dari 600 bendung di antaranya telah turun 30-80 persen.

Di Kabupaten Kebumen dan Banyumas, petani di lahan irigasi teknis yang mulai mengering memilih memanen lebih awal tanaman padi mereka. Selain karena pasokan air terus menyusut memasuki puncak kemarau, mereka memanfaatkan tingginya harga gabah di pasaran saat ini.

Pantauan Kompas, Senin, sebagian besar petani di sepanjang aliran irigasi teknis Waduk Sempor, Kecamatan Gombong, Kebumen, memanen padi yang belum cukup usia panen. Di sekitar lahan-lahan itu saluran irigasi sudah mengering.

M Hidayat (56), petani Desa Sempor, mempercepat panen padi karena air irigasi sudah mengering. "Sebenarnya kurang sekitar 1-2 pekan lagi, baru matang untuk dipanen, tetapi saya majukan karena air sudah habis. Paling-paling produksi agak menurun sedikit," ujarnya.

Kepala Balai Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) Serayu-Citanduy Arief Sugiarto mengatakan, debit sejumlah sungai yang selama ini diandalkan mengairi lahan-lahan pertanian di Banyumas terus berkurang.

Di Jakarta, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mudjiadi, Senin, mengatakan, bantuan untuk mengatasi kekeringan dilihat sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Kementerian PUPR menyiapkan 761 pompa air yang disebar ke 11 balai wilayah sungai (BWS) atau balai besar wilayah sungai (BBWS) di sembilan provinsi. Adapun suplai air bersih disalurkan menggunakan mobil tangki dan hidran umum di daerah yang krisis air bersih.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kekeringan telah melanda 526 kecamatan di 77 kabupaten di 12 provinsi, dengan sekitar 111.000 hektar sawah mengalami kekeringan. Selain itu, 222.847 hektar sawah irigasi berpotensi mengalami kekeringan.

Langkah lain adalah membuat sumur dalam yang dilengkapi dengan pompa.

Untuk kondisi darurat terkait dengan air, lanjut Mudjiadi, Kementerian PUPR menyiapkan dana Rp 600 miliar pada 2015.

(CHE/EGI/GRE/NAD)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150804kompas/#/21/