Kamis, 17 September 2015
Jakarta -Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku semakin kesulitan menyerap gabah hasil panen petani. Bulog mengusulkan akan mengubah proses bisnisnya tidak hanya menyerap gabah, namun bisa menghasilkan gabah hasil budidaya sendiri. Bulog akan merambah ranah bisnis on farm, artinya berbisnis mulai dari penanaman padi di sawah.
Kondisi proses bisnis Bulog sampai saat ini hanya mengandalkan serapan gabah dari Unit Pengadaan Gabah Pemerintah (UPGB), mitra Bulog, kelompok tani, dan koperasi.
Namun saat ini, Bulog sulit menyerap gabah petani karena harga pembelian pemerintah (HPP) berada di bawah harga pasar. Hal tersebut membuat petani tidak tertarik menjual gabahnya ke Bulog.
"Selisih antara HPP dengan harga di pasar atau pihak ketiga relatif semakin besar. Jarak itu semakin membesar selama 2010-2015. Sejak 2014 harga gabah petani selalu di atas HPP. Perum Bulog kesulitan lakukan penyerapan gabah petani," ungkap Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Perum Bulog, ditemui dalam rapat dengan Komisi IV DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Djarot menjelaskan, dari data BPS rata-rata harga gabah kering panen (GKP) Rp 4.558/kg. Lalu GKP di tingkat penggilingan 4.642/kg.
Djarot menjelaskan, lebih lanjut mengenai usulan bisnis on farm. Akan ada 3 pola di antaranya pola mandiri, kemitraan, dan sinergi. Usulan tersebut akan memungkinkan Bulog budidaya padi di lahan sawah milik sendiri atau menggandeng petani dengan memberi bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan).
"Kami usulkan akan masuk kegiatan bisnis on farm (budidaya). Pola mandiri, yaitu kegiatan usaha tani didanai dan dikelola oleh Perum Bulog di lahan milik sendiri atau lahan yang disewa," terang Djarot.
Selanjutnya, kata Djarot, pola mitra kerja yaitu mekanismenya akan menggandeng mitra kelompok tani. Kelompok tani akan mendapat pinjaman alsintan dan saprodi. Petani wajib menjual hasil panennya ke Bulog dan petani wajib mengembalikan pinjaman saprodi.
"Kemudian ketiga pola sinergi. Petani yang menyediakan saprodi dan alsintan, namun penjualan hasil panen ke Bulog. Bulog membantu pembiayaan usaha taninya," terang Djarot.
Bulog pun akan meniru langkah Kementan menggandeng unsur TNI Angkatan Darat. "Kalau diizinkan kami minta bantuan TNI AD dari tanam hingga panen. Di kesempatan yang baik ini, kami minta dukungan perubahan proses bisnis beras dengan melibatkan kelompok tani, Kementerian Pertanian, dan BUMD untuk meningkatkan penyerapan gabah Bulog dan menjamin kualitas beras," papar Djarot.
Beberapa anggota DPR menanggapi positif usulan Bulog tersebut.
"Saya setuju dengan usulan Bulog untuk bisnis on farm. Selama ini Bulog semakin bersaing dengan pihak ketiga. Kita dorong agar bisa dialokasikan PMN (penyertaan modal negara) supaya bisa segera siapkan infrastruktur on farm," kata Ichsan Firdaus, Anggota Komisi IV.
Ichsan menyoroti langkah ini sebagai terobosan baru namun perlu dilakukan sinergi agar tidak berbenturan dengan program Kementerian Pertanian.
"Permasalahannya adalah sinergitas. Sebab di Kementan ada program terkait peningkatan produksi beras yang juga menyediakan saprodi dan alsintan," tambahnya.
(dnl/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/09/17/123511/3021418/4/bulog-ingin-punya-sawah-sendiri
Kamis, 17 September 2015
Bidang Pertanian harus Terderegulasi
RABU, 16 SEPTEMBER 2015
Starberita - Padang - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman menegaskan Toko Tani Indonesia (TTI) yang mestabilkan harga pangan bebas kendala aturan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP), seperti yang Badan Urusan Logistik (Bulog) alami dalam pemenuhan stok beras miskin (Raskin). Intinya, aturan potensi menghalangi percepatan pembangunan, termasuk bidang pertanian harus terderegulasi.
Mentan di Padang, Selasa (15/09/2015) mengatakan TTI berfungsi menstabilkan harga pangan, bukan bertujuan memenuhi stok raskin, karena itu harga pembelian kepada masyarakat bisa sesuai dengan harga pasar, bukan HPP.
"Sebenarnya, sekarang Bulog sudah punya mekanisme komersil yang dipisahkan dari tugasnya untuk menjaga stok raskin. Melalui mekanisme komersil ini, Bulog diperbolehkan untuk membeli beras dengan harga pasar untuk dijual kembali agar mendapatkan untung. Pola ini yang dipakai dalam TTI," jelas dia.
Ia mengatakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan akan mendirikan 1000 unit TTI di seluruh daerah dindonesia mulai 2016. "Sebenarnya rencana dan desainnya sudah dimulai sekarang, hanya saja difungsikan pada tahun depan," papar dia.
"Konsep TTI ialah menstabilkan harga pangan dengan palaksana Bulog, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Polanya, TTI membeli pangan di tingkat petani dengan harga pasar, kemudian dijual kembali pada konsumen dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Ini akan mendorong kestabilan harga dan kesejahteraan petani juga bisa meningkat," imbuh dia.
Sejah ini, pihaknya telah melaksanakan rencana TTI tersebut dengan menganggarkan dalam APBN sebesar Rp200 miliar. (inc/YEZ)
http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177864:starberita-padang-menteri-pertanian-mentan-andi-amran-sulaeman-menegaskan-toko-tani-indonesia-tti-yang-mestabilkan-harga-pangan-bebas-kendala-aturan-terkait-harga-pembelian-pemerintah-hpp-seperti-yang-badan-urusan-logistik-bulog-alami-dalam-p&catid=170:umum&Itemid=774
Starberita - Padang - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman menegaskan Toko Tani Indonesia (TTI) yang mestabilkan harga pangan bebas kendala aturan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP), seperti yang Badan Urusan Logistik (Bulog) alami dalam pemenuhan stok beras miskin (Raskin). Intinya, aturan potensi menghalangi percepatan pembangunan, termasuk bidang pertanian harus terderegulasi.
Mentan di Padang, Selasa (15/09/2015) mengatakan TTI berfungsi menstabilkan harga pangan, bukan bertujuan memenuhi stok raskin, karena itu harga pembelian kepada masyarakat bisa sesuai dengan harga pasar, bukan HPP.
"Sebenarnya, sekarang Bulog sudah punya mekanisme komersil yang dipisahkan dari tugasnya untuk menjaga stok raskin. Melalui mekanisme komersil ini, Bulog diperbolehkan untuk membeli beras dengan harga pasar untuk dijual kembali agar mendapatkan untung. Pola ini yang dipakai dalam TTI," jelas dia.
Ia mengatakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan akan mendirikan 1000 unit TTI di seluruh daerah dindonesia mulai 2016. "Sebenarnya rencana dan desainnya sudah dimulai sekarang, hanya saja difungsikan pada tahun depan," papar dia.
"Konsep TTI ialah menstabilkan harga pangan dengan palaksana Bulog, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Polanya, TTI membeli pangan di tingkat petani dengan harga pasar, kemudian dijual kembali pada konsumen dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Ini akan mendorong kestabilan harga dan kesejahteraan petani juga bisa meningkat," imbuh dia.
Sejah ini, pihaknya telah melaksanakan rencana TTI tersebut dengan menganggarkan dalam APBN sebesar Rp200 miliar. (inc/YEZ)
http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177864:starberita-padang-menteri-pertanian-mentan-andi-amran-sulaeman-menegaskan-toko-tani-indonesia-tti-yang-mestabilkan-harga-pangan-bebas-kendala-aturan-terkait-harga-pembelian-pemerintah-hpp-seperti-yang-badan-urusan-logistik-bulog-alami-dalam-p&catid=170:umum&Itemid=774
Rabu, 16 September 2015
Stok Beras Bulog dan El Nino
Rabu,16 September 2015
Pada Juni lalu, pemerintah mengangkat Direktur Utama dan Direktur Pengadaan Bulog yang baru, dengan harapan terwujudnya pengadaan beras 4 juta ton. Targetnya tinggi dengan ”asumsi kuat” keberhasilan peningkatan produksi beras.
Pertumbuhan produksi padi (ARAM I) pada tahun 2015 mencapai 6,65 persen atau tertinggi kedua dalam 20 tahun terakhir. Namun, risiko pertumbuhan produksi padi tetap tinggi karena ancaman El Nino hingga akhir tahun akan berdampak tidak saja pada produksi padi pada musim gadu tahun ini, tetapi juga produksi musim panen raya tahun depan.
Pemerintah sekarang menginginkan peran Bulog ”serba besar”: stok awal harus tinggi, pengadaan gabah/beras harus besar tanpa impor, harus mampubersaing dengan pedagang swasta, pengadaan gabah harus dominan dan langsung dari petani, kualitas pelayanan publik juga harus prima dengan beras berkualitas.
Pada minggu ketiga Agustus ini,Bulog baru mampu memperoleh pengadaan beras/gabah 1,78 juta ton setara beras, komersial hanya 233.000 ton. Kalau Bulog tetap mempertahankan kualitas gabah/beras standar harga pembelian pemerintah (HPP) dan tidak ada ”paksaan” terhadap petani/penggilingan padi dengan mengerahkan TNI/Polri (Kompas, 27/8), hampir tidak mungkin Bulog mampu menambah pengadaan beras PSO (public service obligation) lebih dari 300.000 ton hingga akhir tahun ini.
Harga gabah/beras di pasar telah jauh di atas HPP, cenderung naik dengan laju yang lebih cepat dalam periode puncak paceklik November-Januari.
Kuatkah Bulog/pemerintah untuk mengelola instabilitas harga beras? Stok beras Bulog kurang, hanya 1,5 juta ton dengan ketahanan stok enam bulan mendatang.Kalau tambahan pengadaan tercapai 300.000 ton, stok akhir tahun menjadi sekitar 800.000 ton (padahal seharusnya minimal 1,5 juta ton), atau terendah dalam 10 tahun terakhir.
Pada saat sekarang, posisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) negatif, telah menguras stok operasional Bulog.Kalaupun pemerintah segera memperkuat volume CBP, posisi stok akhir tidak berubah, hanya memindahkan stok operasional Bulog ke CBP, tanpa perubahan volume dan kualitas beras CBP.
Intervensi Bulog
Awalnya, Bulog dibangun sebagai lembaga parastatal untuk mengoreksi kegagalan pasar (market failure), terutama pada musim panen raya. Dalam posisi petani yang jumlahnya banyak, daya tawar lemah. Petani cenderung segera menjual gabah hasil panen raya dengan berbagai alasan: membiayai tanaman berikutnya, bayar utang, dan biaya sekolah anak.
Di pihak lain, posisi pembeli gabah yaitu penggilingan padi (PP) ”relatif kuat”. Bulog berperan mengoreksi keadaan itu. Bulog membeli gabah/beras melalui Koperasi Unit Desa, bukan langsung dari individu petani. Koperasi dibangun untuk tujuan pemerataan dan menggerakkan ekonomi pedesaan.
Apabila pasar gabah telah berfungsi normal, harga gabah/beras telah terangkat di atas HPP, maka selesailah tugas Bulog. Bulog tidak dirancang untuk bersaing dengan PP/pedagang swasta dalam merebut gabah/beras di pasar. Kalau itu dilakukanBulog sebagai perusahaan besar dan pada musim panen gadu yang umumnya pasar gabah telah normal, harga gabah/beras pasti naik dengan laju yang lebih cepat. Maka, kegagalan pasar berpindah ke kegagalan pemerintah (government failure).
Kekeliruan respons pemerintah
Bulog kembali berperan mengoreksi pasar konsumen, khususnya pada musim puncak paceklik (November-Januari) melalui instrumen operasi pasar.Kalau Bulog menguasai jumlah CBP yang cukup dengan beras berkualitas, pasti pelaku usaha enggan berspekulasi. Hal itulah yangbelum ditata pemerintah.
Pemerintah meyakini,instabilitas harga beras sebagai ulah para spekulan. Pada saat yang sama, presiden mendeklarasikan ”tanpa impor” beras, membuang sebuah instrumen penting pengendali harga.
Oleh pelaku pasar, hal tersebut dijadikannya sebagai peluang mencari tambahan keuntungan karena ekspektasi kenaikan harga tinggi pada bulan-bulan mendatang melebihi cost of holding stock termasuk risiko lain seperti pendistribusian stok, ”mengamankannya” apabila diperiksa aparat hukum.Pada saat yang sama, mereka paham tentang situasi produksi, kekuatan stok beras Bulog/pemerintah rendah.
Oleh karena itu, masalah jangka pendek ini perlu diatasi segera oleh pemerintah. Pertama, sebelum ada perubahan kebijakan beras, pemerintah jangan ”memaksa” Bulog melakukan pengadaan besar atau menaikkan HPP pada musim gadu, seperti pernah dilakukan pemerintah pada puncak paceklik akhir 2006 atau awal 2007, diulangi pada periode April-Oktober 2011 tidak berpengaruh signifikan pada jumlah pengadaan.
Menaikkan HPP atau pengadaan di luar jumlah yang wajar pada musim gadu,atau menargetkan pengadaan beras 1,4 juta ton dalam sebulan mendatang (Kompas, 27/8) akan membuat eskalasi kenaikan harga lebih tinggi, memunculkan destabilisasi harga beras.Opsi pengerahan TNI/Polri untuk pengadaan beras perlu ditinjau ulang baik buruknya.
Kedua, segera putuskan plan B, buka pengadaan beras luar negeri untuk memperkuat jumlah dan kualitas stok Bulog dan CBP sehingga ”lebih ampuh” dalam meredam spekulasi harga. Instrumen ini paling ditakuti oleh para spekulan. Mereka hanya takut rugi.
Ketiga, intensifkan program aksi untuk menyelamatkan tanaman padi gadu ini dan program adaptasi untuk musim tanam mendatang.
M HUSEIN SAWIT, SENIOR ADVISOR PERUM BULOG 2003-2010; TIM AHLI KEPALA BULOG 1996-2002
http://print.kompas.com/baca/2015/09/16/Stok-Beras-Bulogdan-El-Nino
Pada Juni lalu, pemerintah mengangkat Direktur Utama dan Direktur Pengadaan Bulog yang baru, dengan harapan terwujudnya pengadaan beras 4 juta ton. Targetnya tinggi dengan ”asumsi kuat” keberhasilan peningkatan produksi beras.
Pertumbuhan produksi padi (ARAM I) pada tahun 2015 mencapai 6,65 persen atau tertinggi kedua dalam 20 tahun terakhir. Namun, risiko pertumbuhan produksi padi tetap tinggi karena ancaman El Nino hingga akhir tahun akan berdampak tidak saja pada produksi padi pada musim gadu tahun ini, tetapi juga produksi musim panen raya tahun depan.
Pemerintah sekarang menginginkan peran Bulog ”serba besar”: stok awal harus tinggi, pengadaan gabah/beras harus besar tanpa impor, harus mampubersaing dengan pedagang swasta, pengadaan gabah harus dominan dan langsung dari petani, kualitas pelayanan publik juga harus prima dengan beras berkualitas.
Pada minggu ketiga Agustus ini,Bulog baru mampu memperoleh pengadaan beras/gabah 1,78 juta ton setara beras, komersial hanya 233.000 ton. Kalau Bulog tetap mempertahankan kualitas gabah/beras standar harga pembelian pemerintah (HPP) dan tidak ada ”paksaan” terhadap petani/penggilingan padi dengan mengerahkan TNI/Polri (Kompas, 27/8), hampir tidak mungkin Bulog mampu menambah pengadaan beras PSO (public service obligation) lebih dari 300.000 ton hingga akhir tahun ini.
Harga gabah/beras di pasar telah jauh di atas HPP, cenderung naik dengan laju yang lebih cepat dalam periode puncak paceklik November-Januari.
Kuatkah Bulog/pemerintah untuk mengelola instabilitas harga beras? Stok beras Bulog kurang, hanya 1,5 juta ton dengan ketahanan stok enam bulan mendatang.Kalau tambahan pengadaan tercapai 300.000 ton, stok akhir tahun menjadi sekitar 800.000 ton (padahal seharusnya minimal 1,5 juta ton), atau terendah dalam 10 tahun terakhir.
Pada saat sekarang, posisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) negatif, telah menguras stok operasional Bulog.Kalaupun pemerintah segera memperkuat volume CBP, posisi stok akhir tidak berubah, hanya memindahkan stok operasional Bulog ke CBP, tanpa perubahan volume dan kualitas beras CBP.
Intervensi Bulog
Awalnya, Bulog dibangun sebagai lembaga parastatal untuk mengoreksi kegagalan pasar (market failure), terutama pada musim panen raya. Dalam posisi petani yang jumlahnya banyak, daya tawar lemah. Petani cenderung segera menjual gabah hasil panen raya dengan berbagai alasan: membiayai tanaman berikutnya, bayar utang, dan biaya sekolah anak.
Di pihak lain, posisi pembeli gabah yaitu penggilingan padi (PP) ”relatif kuat”. Bulog berperan mengoreksi keadaan itu. Bulog membeli gabah/beras melalui Koperasi Unit Desa, bukan langsung dari individu petani. Koperasi dibangun untuk tujuan pemerataan dan menggerakkan ekonomi pedesaan.
Apabila pasar gabah telah berfungsi normal, harga gabah/beras telah terangkat di atas HPP, maka selesailah tugas Bulog. Bulog tidak dirancang untuk bersaing dengan PP/pedagang swasta dalam merebut gabah/beras di pasar. Kalau itu dilakukanBulog sebagai perusahaan besar dan pada musim panen gadu yang umumnya pasar gabah telah normal, harga gabah/beras pasti naik dengan laju yang lebih cepat. Maka, kegagalan pasar berpindah ke kegagalan pemerintah (government failure).
Kekeliruan respons pemerintah
Bulog kembali berperan mengoreksi pasar konsumen, khususnya pada musim puncak paceklik (November-Januari) melalui instrumen operasi pasar.Kalau Bulog menguasai jumlah CBP yang cukup dengan beras berkualitas, pasti pelaku usaha enggan berspekulasi. Hal itulah yangbelum ditata pemerintah.
Pemerintah meyakini,instabilitas harga beras sebagai ulah para spekulan. Pada saat yang sama, presiden mendeklarasikan ”tanpa impor” beras, membuang sebuah instrumen penting pengendali harga.
Oleh pelaku pasar, hal tersebut dijadikannya sebagai peluang mencari tambahan keuntungan karena ekspektasi kenaikan harga tinggi pada bulan-bulan mendatang melebihi cost of holding stock termasuk risiko lain seperti pendistribusian stok, ”mengamankannya” apabila diperiksa aparat hukum.Pada saat yang sama, mereka paham tentang situasi produksi, kekuatan stok beras Bulog/pemerintah rendah.
Oleh karena itu, masalah jangka pendek ini perlu diatasi segera oleh pemerintah. Pertama, sebelum ada perubahan kebijakan beras, pemerintah jangan ”memaksa” Bulog melakukan pengadaan besar atau menaikkan HPP pada musim gadu, seperti pernah dilakukan pemerintah pada puncak paceklik akhir 2006 atau awal 2007, diulangi pada periode April-Oktober 2011 tidak berpengaruh signifikan pada jumlah pengadaan.
Menaikkan HPP atau pengadaan di luar jumlah yang wajar pada musim gadu,atau menargetkan pengadaan beras 1,4 juta ton dalam sebulan mendatang (Kompas, 27/8) akan membuat eskalasi kenaikan harga lebih tinggi, memunculkan destabilisasi harga beras.Opsi pengerahan TNI/Polri untuk pengadaan beras perlu ditinjau ulang baik buruknya.
Kedua, segera putuskan plan B, buka pengadaan beras luar negeri untuk memperkuat jumlah dan kualitas stok Bulog dan CBP sehingga ”lebih ampuh” dalam meredam spekulasi harga. Instrumen ini paling ditakuti oleh para spekulan. Mereka hanya takut rugi.
Ketiga, intensifkan program aksi untuk menyelamatkan tanaman padi gadu ini dan program adaptasi untuk musim tanam mendatang.
M HUSEIN SAWIT, SENIOR ADVISOR PERUM BULOG 2003-2010; TIM AHLI KEPALA BULOG 1996-2002
http://print.kompas.com/baca/2015/09/16/Stok-Beras-Bulogdan-El-Nino
Senin, 14 September 2015
Momentum Bulog Lakukan Pengadaan Sudah Lewat
Senin, 14 September 2015
Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar menilai Perum Bulog akan kesulitan mencapai target pengadaan beras pada tahun ini.
Alasannya, hingga akhir tahun diprediksi tidak akan ada lagi panen beras akibat dampak El-nino yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga Februari 2016. Sementara itu, dua momen panen; panen raya dan panen gadu tidak dimaksimalkan dengan baik.
“Sekarang sudah tidak ada panen. Tapi jika dipaksakan melakukan pengadaan, harga pasti sudah setinggi langit. Makanya saya bilang, urusan seperti beras ini waktunya harus benar-benar tepat, semuanya tidak boleh telat, harus dipersiapkan dengan rapih,” kata Hermanto saat dihubungi Bisnis pada Jumat lalu (11/10/2015).
Sementara itu, dirinya berharap, Perum Bulog bisa benar-benar maksimal melakukan tugasnya dalam hal distribusi ke daerah-daerah. Bulog yang memiliki gudang hingga ke penjuru daerah di seluruh tanah air dinilai tidak boleh terlambat dalam penyaluran dan distribusi, khususnya ke daerah-daerah terpencil.
Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar menilai Perum Bulog akan kesulitan mencapai target pengadaan beras pada tahun ini.
Alasannya, hingga akhir tahun diprediksi tidak akan ada lagi panen beras akibat dampak El-nino yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga Februari 2016. Sementara itu, dua momen panen; panen raya dan panen gadu tidak dimaksimalkan dengan baik.
“Sekarang sudah tidak ada panen. Tapi jika dipaksakan melakukan pengadaan, harga pasti sudah setinggi langit. Makanya saya bilang, urusan seperti beras ini waktunya harus benar-benar tepat, semuanya tidak boleh telat, harus dipersiapkan dengan rapih,” kata Hermanto saat dihubungi Bisnis pada Jumat lalu (11/10/2015).
Sementara itu, dirinya berharap, Perum Bulog bisa benar-benar maksimal melakukan tugasnya dalam hal distribusi ke daerah-daerah. Bulog yang memiliki gudang hingga ke penjuru daerah di seluruh tanah air dinilai tidak boleh terlambat dalam penyaluran dan distribusi, khususnya ke daerah-daerah terpencil.
Sabtu, 12 September 2015
Mengapa Petani Tidak Disebut dalam Paket Ekonomi Jokowi?
Jumat,11 September 2015
Padahal petani Indonesia berjumlah 30 juta keluarga, dengan spesifik petani padi berjumlah 14 juta keluarga. Paket kebijakan ekonomi penting menyentuh kehidupan petani, karena memiliki efek ganda bagi peningkatan daya beli puluhan juta rumah tangga, peningkatan pasokan pangan kebutuhan pokok, pengurangan impor hingga berpengaruh besar ke pertumbuhan ekonomi.
Salah satu paket kebijakan yang diharapkan dapat menyentuh kehidupan petani:
1. Mereformasi Bulog. Bulog harus memiliki kemampuan digital, akses online,transparansi, dan mekanisme penyerapan beras petani yang adil bagi petani. Revitalisasi gudang-gudang Bulog sangat diperlukan, karena kualitas pangan yang disimpan sangat tergantung pada kualitas gudang. Diharapkan gudang Bulog juga semakin dekat dengan sentra pertanian.
2. Struktur harga yang adil bagi petani. Mosok petani masukkan beras ke Bulog, sudah harga ditekan, dibayar baru sebulan kemudian, terus masih dikenakan pajak? Jangan sampe Bulog menjadi lembaga penindas petani. Salah satu mekanisme lain yang menguntungkan petani adalah dengan penyerapan hasil pertanian oleh ritel modern, penjualan online, apapun yang bisa memangkas panjangnya titik titik distribusi dari petani hingga ke konsumen akhir.
3. Menekan biaya input pertanian melalui investasi untuk trial pertanian organik. Saya pernah mendengar dari dinas pertanian bahwa petani bisa menghabiskan uang milyaran rupiah hanya untuk pestisida, sementara rumah petani tersebut bergedek bambu berlantai tanah. Ngeri mafia pestisida masuk ke petani, dengan iming-iming hadiah langsung.
4. Pasca panen, kemudahan penggilingan, logistik, kemampuan pengemasan dan pelabelan untuk hasil pertanian premium.
5. Akses permodalan, untuk memotong kekuasaan tengkulak pengijon.Sering HPP bukan dinikmati petani, tetapi pengijon.
Semoga pemerintah memperhatikan petani. Ya sudah gitu aja, Salam Kompasiana!
http://www.kompasiana.com/ilyani/mengapa-petani-tidak-disebut-dalam-paket-ekonomi-jokowi_55f23bc2e6afbdf809c8c2bf
Padahal petani Indonesia berjumlah 30 juta keluarga, dengan spesifik petani padi berjumlah 14 juta keluarga. Paket kebijakan ekonomi penting menyentuh kehidupan petani, karena memiliki efek ganda bagi peningkatan daya beli puluhan juta rumah tangga, peningkatan pasokan pangan kebutuhan pokok, pengurangan impor hingga berpengaruh besar ke pertumbuhan ekonomi.
Salah satu paket kebijakan yang diharapkan dapat menyentuh kehidupan petani:
1. Mereformasi Bulog. Bulog harus memiliki kemampuan digital, akses online,transparansi, dan mekanisme penyerapan beras petani yang adil bagi petani. Revitalisasi gudang-gudang Bulog sangat diperlukan, karena kualitas pangan yang disimpan sangat tergantung pada kualitas gudang. Diharapkan gudang Bulog juga semakin dekat dengan sentra pertanian.
2. Struktur harga yang adil bagi petani. Mosok petani masukkan beras ke Bulog, sudah harga ditekan, dibayar baru sebulan kemudian, terus masih dikenakan pajak? Jangan sampe Bulog menjadi lembaga penindas petani. Salah satu mekanisme lain yang menguntungkan petani adalah dengan penyerapan hasil pertanian oleh ritel modern, penjualan online, apapun yang bisa memangkas panjangnya titik titik distribusi dari petani hingga ke konsumen akhir.
3. Menekan biaya input pertanian melalui investasi untuk trial pertanian organik. Saya pernah mendengar dari dinas pertanian bahwa petani bisa menghabiskan uang milyaran rupiah hanya untuk pestisida, sementara rumah petani tersebut bergedek bambu berlantai tanah. Ngeri mafia pestisida masuk ke petani, dengan iming-iming hadiah langsung.
4. Pasca panen, kemudahan penggilingan, logistik, kemampuan pengemasan dan pelabelan untuk hasil pertanian premium.
5. Akses permodalan, untuk memotong kekuasaan tengkulak pengijon.Sering HPP bukan dinikmati petani, tetapi pengijon.
Semoga pemerintah memperhatikan petani. Ya sudah gitu aja, Salam Kompasiana!
http://www.kompasiana.com/ilyani/mengapa-petani-tidak-disebut-dalam-paket-ekonomi-jokowi_55f23bc2e6afbdf809c8c2bf
Jumat, 11 September 2015
Arah Swasembada Pangan Masih Terseok
Kamis, 10 September 2015
Tabanan, dipabali.com – Mimpi menjadikan Indonesia sebagai negara yang berswasembada pangan tampaknya masih jauh dari harapan. Meski hal itu terus didengung-dengungkan oleh pemerintahan yang kini dikendalikan duet Jokowi-JK. Pasalnya, konsep pembangunan yang mengarah pada kedaulatan pangan masih berjalan terseok-seok.
“Arah pembangunan kita salah satunya kedaulatan pangan. Walaupun jalannya sejauh ini masih terseok-seok. Apalagi tembok birokrasi kita masih begitu luar biasa tingginya,” ujar Prof Dwi Andreas Santosa dalam Forum Curah Gagasan yang digelar Bappeda Kabupaten Tabanan di Desa Wanasari, Tabanan, Kamis (10/9). Acara itu sendiri diikuti oleh para petani dan kalangan akademisi.
Salah satu guru besar Fakultas Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini mengungkapkan ada beberapa program yang ternyata tidak sejalan dengan konsep yang dirancang semasa dirinya masih bertugas bersama akademisi lainnya di Pokja Tim Transisi Jokowi-JK.
Beberapa di antaranya, soal produksi pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan para petani yang menerapkan konsep budidaya organik. Pun demikian halnya dengan kegiatan penyuluhan.
Terkait pupuk organik, sambungnya, produksinya diserahkan kepada perusahaan yang belum tentu dalam proses pembuatannya tidak menerapkan konsep organik. Sehingga baginya program untuk menyuplai pupuk organik bagi para petani tidak lebih dari pembodohan kepada para petani.
“Padahal Rp 800 M uang rakyat ada di sana. Idealnya transfer langsung uangnya ke petani. Sehingga petani bikin pupuk organik langsung. Tidak seperti sekarang. Malah ada yang dipaketkan. Beli urea dipaketkan dengan organik,” ujarnya mengkritisi.
Sedangkan soal penyuluhan, diakuinya hal itu sangat penting. Tapi ada satu hal yang membuat dirinya kecewa. Terutama saat mengetahui bahwa penyuluhan dilakukan oleh Babinsa. Padahal, dalam konsep besar sesuai dokumen yang telah dipegang Bappenas adalah penyuluhan swakarsa.
“Pendampingan itu penting. Tapi jujur saja saya kecewa ketika penyuluhan dilakukan Babinsa. Ini sama sekali tidak masuk akal karena Babinsa tidak dilatih untuk petani. Apa tidak kebalik-balik jadinya,” pungkasnya. (CA/DB)
http://dipabali.com/index.php/2015/09/10/arah-swasembada-pangan-masih-terseok/
 |
Prof Dwi Andreas Santosa/Ist
Tabanan, dipabali.com – Mimpi menjadikan Indonesia sebagai negara yang berswasembada pangan tampaknya masih jauh dari harapan. Meski hal itu terus didengung-dengungkan oleh pemerintahan yang kini dikendalikan duet Jokowi-JK. Pasalnya, konsep pembangunan yang mengarah pada kedaulatan pangan masih berjalan terseok-seok.
“Arah pembangunan kita salah satunya kedaulatan pangan. Walaupun jalannya sejauh ini masih terseok-seok. Apalagi tembok birokrasi kita masih begitu luar biasa tingginya,” ujar Prof Dwi Andreas Santosa dalam Forum Curah Gagasan yang digelar Bappeda Kabupaten Tabanan di Desa Wanasari, Tabanan, Kamis (10/9). Acara itu sendiri diikuti oleh para petani dan kalangan akademisi.
Salah satu guru besar Fakultas Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini mengungkapkan ada beberapa program yang ternyata tidak sejalan dengan konsep yang dirancang semasa dirinya masih bertugas bersama akademisi lainnya di Pokja Tim Transisi Jokowi-JK.
Beberapa di antaranya, soal produksi pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan para petani yang menerapkan konsep budidaya organik. Pun demikian halnya dengan kegiatan penyuluhan.
Terkait pupuk organik, sambungnya, produksinya diserahkan kepada perusahaan yang belum tentu dalam proses pembuatannya tidak menerapkan konsep organik. Sehingga baginya program untuk menyuplai pupuk organik bagi para petani tidak lebih dari pembodohan kepada para petani.
“Padahal Rp 800 M uang rakyat ada di sana. Idealnya transfer langsung uangnya ke petani. Sehingga petani bikin pupuk organik langsung. Tidak seperti sekarang. Malah ada yang dipaketkan. Beli urea dipaketkan dengan organik,” ujarnya mengkritisi.
Sedangkan soal penyuluhan, diakuinya hal itu sangat penting. Tapi ada satu hal yang membuat dirinya kecewa. Terutama saat mengetahui bahwa penyuluhan dilakukan oleh Babinsa. Padahal, dalam konsep besar sesuai dokumen yang telah dipegang Bappenas adalah penyuluhan swakarsa.
“Pendampingan itu penting. Tapi jujur saja saya kecewa ketika penyuluhan dilakukan Babinsa. Ini sama sekali tidak masuk akal karena Babinsa tidak dilatih untuk petani. Apa tidak kebalik-balik jadinya,” pungkasnya. (CA/DB)
http://dipabali.com/index.php/2015/09/10/arah-swasembada-pangan-masih-terseok/
Kamis, 10 September 2015
Tempe Makin 'Kece'
Kamis, 10 September 2015
ADAKAH kenaikan harga tahu tempe sebagai lauk mahasiswa? Jawaban "tidak pak" akan langsung terdengar. Namun mahasiswa lainnya, sembari berkelakar menyela: "tetapi makin <I>kece<P>". Karena sekarang tahu dan tempe tidak lagi <I>gembrot<P> seperti sebelumnya. Klarifikasinya, kalau sebelumnya 3-4 potong sudah kenyang, kali ini harus 5-6 potong. Kelipatan nafsu makan, atau lebih tepatnya anggaran <I>jajan<P> sampai 50%. Faktanya, tahu-tempe goreng memang makin <I>kece<P>, langsing dan ramping.
Melompat-lompatnya nilai tukar rupiah yang tak kunjung normal dan hari ini mencapai Rp 14.300 per dolar Amerika Serikat, sungguh telah berakibat sangat fatal bagi rakyat banyak. Karena keterbatasan daya beli untuk memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya terhadap beberapa pangan pokok yang teramat tergantung pada importasi. Sebut saja misalnya, daging sapi, daging ayam, telur, gula, bawang putih, sampai kedelai, semuanya melompat naik harganya.
Komoditas yang disebut terakhir, kedelai, dengan kisaran kebutuhan nasional sebesar 2,55 juta ton pertahun dan realisasi produksi 2014 sebesar 856.000 ton. Dengan target produksi 2015 bisa sampai 1,2 juta ton, maka derajat ketergantungannya terhadap impor masih sekitar 53%. Itu dengan catatan kalau produktivitas nasional pada 2015 terealisir dengan baik. Jikalau produktivitasnya hanya setara 2014, ketergantungannya jadi 67%.
Ironi yang terjadi adalah bergoyangnya harga kedelai di pasar. Bisa naik-turun, meski secara teoritis harusnya selalu naik, karena dominasi importasi dalam konsumsi kedelai dan keterbatasan cadangan produk dalam negeri. Goyangnya harga, baik naik maupun turun, bagi negeri agraris tergantung impor ini tentu sama-sama memerlukan kewaspadaan. Antara harga naik dan dinaikkan, turun dan diturunkan, serta antara kelangkaan dan pelangkaan, masing-masing adalah dua kata dengan implikasi ekonomi-politik yang berbeda sangat nyata.
Yang lumrah terjadi adalah rampingnya tahu-tempe karena naiknya harga kedelai akibat merosotnya rupiah. Sinyal yang membahayakan di sela-sela kemerosotan rupiah dan itu terjadi menjelang pergantian musim tanam adalah ketika harga pasar turun dan tidak mengikuti apa yang seharusnya terjadi. Dalam kondisi inilah kewaspadaan pemerintah sungguh lebih diperlukan untuk menandai apakah memang murah itu akibat mekanisme pasar atau dimurah-murahkan demi kepentingan tertentu yang telah diproyeksikan.
Dengan volume pasar tahunan sebesar 2,55 juta ton pertahun, aneka skenario bisa terjadi untuk kepentingan menggalang rente. Harga yang seharusnya mahal bisa dimurah-murahkan ketika syahwat rente dimaksud berkeinginan untuk membunuh animo produksi para petani untuk bercocoktanam kedelai. Ketika hal tersebut terjadi, maka mudah dipastikan bahwa tujuannya adalah membatasi potensi produksi dalam negeri, sekaligus jaminan kapling impor.
Abnormalitas bisa terwujud berbasis aneka ragam keadaan dan skenario. Semua itu tentu harus dimaklumi sebagai strategi mengais rezeki yang acapkali menghalalkan segala pendekatan. Akan tetapi, satu hal yang tidak bisa dimaklumi adalah ketergantungan menahun konsumsi bahan kebutuhan dasar negeri agraris RI terhadap impor. Terlebih ketika pemerintahan masa kini telah mencanangkan Nawacitanya dan dituntut memandirikan sektor pangan bangsa.
Sederhana sekali kelakar para mahasiswa di ruang kuliah. "Masak sih, urusan tempe saja negeri agraris ini harus tergantung luar negeri?". Tidak mudah juga menjawabnya. Ketika lingkungan globalnya sama, diwarnai oleh semakin merosotnya rupiah, tetapi suatu saat harga kedelai bisa murah, dan di saat sekarang harganya mahal. Itulah pasar dengan mafiosonya.
Tidak ada pilihan sebetulnya untuk urusan pangan strategis seperti kedelai ini. Sungguh tidak pernah bisa dimaklumi adanya importasi kedelai yang menggunung. Solusinya adalah proteksi dan subsidi. Proteksi dalam hal tataniaga kedelai dari kecenderungan terombang-ambing oleh aneka konspirasi dan kartelisasi. Dan subsidi, melalui kebijakan fiskal yang progresif, diperuntukkan bagi pengembangan produktivitas secara konsisten.
Swasembada kedelai sebagai bagian dari Pajale tentu harus diapresiasi. Tetapi tuntutan konsistensi tidak pernah boleh mengendor, karena fenomena pasar kedelai yang terkadang aneh adalah bukti nyata rendahnya konsistensi. Rakyat Indonesia, konsumen dan produsen hanya menanti realisasi kapan RI tidak tergantung importasi. Semuanya menanti konsistensi itu, bukan menanti janji <I>esuk dhele sore tempe<P>.
Prof Dr M Maksoem Mahfoedz
(Penulis adalah Guru Besar GTP UGM, Ketua PB NU)
ADAKAH kenaikan harga tahu tempe sebagai lauk mahasiswa? Jawaban "tidak pak" akan langsung terdengar. Namun mahasiswa lainnya, sembari berkelakar menyela: "tetapi makin <I>kece<P>". Karena sekarang tahu dan tempe tidak lagi <I>gembrot<P> seperti sebelumnya. Klarifikasinya, kalau sebelumnya 3-4 potong sudah kenyang, kali ini harus 5-6 potong. Kelipatan nafsu makan, atau lebih tepatnya anggaran <I>jajan<P> sampai 50%. Faktanya, tahu-tempe goreng memang makin <I>kece<P>, langsing dan ramping.
Melompat-lompatnya nilai tukar rupiah yang tak kunjung normal dan hari ini mencapai Rp 14.300 per dolar Amerika Serikat, sungguh telah berakibat sangat fatal bagi rakyat banyak. Karena keterbatasan daya beli untuk memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya terhadap beberapa pangan pokok yang teramat tergantung pada importasi. Sebut saja misalnya, daging sapi, daging ayam, telur, gula, bawang putih, sampai kedelai, semuanya melompat naik harganya.
Komoditas yang disebut terakhir, kedelai, dengan kisaran kebutuhan nasional sebesar 2,55 juta ton pertahun dan realisasi produksi 2014 sebesar 856.000 ton. Dengan target produksi 2015 bisa sampai 1,2 juta ton, maka derajat ketergantungannya terhadap impor masih sekitar 53%. Itu dengan catatan kalau produktivitas nasional pada 2015 terealisir dengan baik. Jikalau produktivitasnya hanya setara 2014, ketergantungannya jadi 67%.
Ironi yang terjadi adalah bergoyangnya harga kedelai di pasar. Bisa naik-turun, meski secara teoritis harusnya selalu naik, karena dominasi importasi dalam konsumsi kedelai dan keterbatasan cadangan produk dalam negeri. Goyangnya harga, baik naik maupun turun, bagi negeri agraris tergantung impor ini tentu sama-sama memerlukan kewaspadaan. Antara harga naik dan dinaikkan, turun dan diturunkan, serta antara kelangkaan dan pelangkaan, masing-masing adalah dua kata dengan implikasi ekonomi-politik yang berbeda sangat nyata.
Yang lumrah terjadi adalah rampingnya tahu-tempe karena naiknya harga kedelai akibat merosotnya rupiah. Sinyal yang membahayakan di sela-sela kemerosotan rupiah dan itu terjadi menjelang pergantian musim tanam adalah ketika harga pasar turun dan tidak mengikuti apa yang seharusnya terjadi. Dalam kondisi inilah kewaspadaan pemerintah sungguh lebih diperlukan untuk menandai apakah memang murah itu akibat mekanisme pasar atau dimurah-murahkan demi kepentingan tertentu yang telah diproyeksikan.
Dengan volume pasar tahunan sebesar 2,55 juta ton pertahun, aneka skenario bisa terjadi untuk kepentingan menggalang rente. Harga yang seharusnya mahal bisa dimurah-murahkan ketika syahwat rente dimaksud berkeinginan untuk membunuh animo produksi para petani untuk bercocoktanam kedelai. Ketika hal tersebut terjadi, maka mudah dipastikan bahwa tujuannya adalah membatasi potensi produksi dalam negeri, sekaligus jaminan kapling impor.
Abnormalitas bisa terwujud berbasis aneka ragam keadaan dan skenario. Semua itu tentu harus dimaklumi sebagai strategi mengais rezeki yang acapkali menghalalkan segala pendekatan. Akan tetapi, satu hal yang tidak bisa dimaklumi adalah ketergantungan menahun konsumsi bahan kebutuhan dasar negeri agraris RI terhadap impor. Terlebih ketika pemerintahan masa kini telah mencanangkan Nawacitanya dan dituntut memandirikan sektor pangan bangsa.
Sederhana sekali kelakar para mahasiswa di ruang kuliah. "Masak sih, urusan tempe saja negeri agraris ini harus tergantung luar negeri?". Tidak mudah juga menjawabnya. Ketika lingkungan globalnya sama, diwarnai oleh semakin merosotnya rupiah, tetapi suatu saat harga kedelai bisa murah, dan di saat sekarang harganya mahal. Itulah pasar dengan mafiosonya.
Tidak ada pilihan sebetulnya untuk urusan pangan strategis seperti kedelai ini. Sungguh tidak pernah bisa dimaklumi adanya importasi kedelai yang menggunung. Solusinya adalah proteksi dan subsidi. Proteksi dalam hal tataniaga kedelai dari kecenderungan terombang-ambing oleh aneka konspirasi dan kartelisasi. Dan subsidi, melalui kebijakan fiskal yang progresif, diperuntukkan bagi pengembangan produktivitas secara konsisten.
Swasembada kedelai sebagai bagian dari Pajale tentu harus diapresiasi. Tetapi tuntutan konsistensi tidak pernah boleh mengendor, karena fenomena pasar kedelai yang terkadang aneh adalah bukti nyata rendahnya konsistensi. Rakyat Indonesia, konsumen dan produsen hanya menanti realisasi kapan RI tidak tergantung importasi. Semuanya menanti konsistensi itu, bukan menanti janji <I>esuk dhele sore tempe<P>.
Prof Dr M Maksoem Mahfoedz
(Penulis adalah Guru Besar GTP UGM, Ketua PB NU)
Langganan:
Postingan (Atom)