Jumat, 9 Mei 2014
TEMPO.CO, Jakarta - Kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi merata di seluruh Indonesia. Berkurangnya pasokan pupuk membuat harganya melonjak. Menurut Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Andalan (KTNA), Winarno Tohir masalah ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan.
"Tinggal tambah saja subsidi pupuk, harganya juga harus dinaikkan," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Mei 2014. Tapi sayangnya, Winarno mengimbuhkan, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah enggan mengurusi masalah pupuk karena mereka lebih sibuk mengurusi pemilu.
Ia menjelaskan, permintaan pupuk bersubsidi di pasaran mencapai 9,2 juta ton per tahun. Sedangkan PT Pupuk Indonesia hanya sanggup menyediakan 7,8 juta ton pupuk subsidi. Menurut Winarno, kelangkaan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. "Karena pemakaian paling banyak di Jawa," ujarnya.
Dikatakan Winarno, bila pemerintah tetap tidak mau menambah jumlah pupuk subsidi, maka pihak petani akan sangat dirugikan. Bahkan, kemungkinan akan mengakibatkan krisis hasil pertanian, seperti padi, palawija, dan hortikultura.
Apalagi, pada bulan Juli hingga Agustus mendatang diperkirakan Indonesia akan mengalami kemarau kering. "Sekarang sudah masuk musim tanam, jadi petani harus menyegerakan penanaman varietas jangka pendek supaya tidak kesulitan saat kemarau kering," ujar alumnus Institut Pertanian Tanjung Sari, Sumedang itu.
Kemarin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa pemerintah masih menunggak pembayaran subsidi pupuk sebesar Rp 16,7 triliun kepada PT Pupuk Indonesia selama 2012-2013. Tunggakan ini membuat arus kas perseroan terganggu.
http://www.tempo.co/read/news/2014/05/09/090576552/Pupuk-Langka-Petani-DPR-Pemerintah-Sibuk-Pemilu
Sabtu, 10 Mei 2014
Sidak di Rembang, Ganjar Pranowo ngamuk soal pupuk
Jumat, 9 Mei 2014
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat sidak di Rembang, Jawa Tengah menemukan penjual pupuk diduga merupakan makelar yang berkedok distributor pupuk resmi. Sebab distributor pupuk Yunita di Rembang, Jawa Tengah ini. Jum'at (9/5) setelah dicek tidak mempunyai gudang dalam kurun waktu setahun.
Mereka beralasan pupuk dititipkan ke gudang Ponska di Lasem, Rembang. Menurut Ganjar, penitipan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebuah distributor pupuk.
"Gudangnya baru bangun pak dan sudah setahun ini masih proses pembangunannya. Kalau pupuknya tidak ada di gudang kita, sementara dititipkan ke gudangnya Petrokimia jenis Ponska di Lasem," kata salah seorang karyawati yang ditemui Ganjar di toko dan gudang pupuknya.
Tak percaya keterangan karyawati itu, Ganjar kemudian langsung mendatangi gudang pupuk yang ada di Lasem, Rembang. Di sana, Ganjar ditemui oleh salah seorang Sales Supervisor yang menyatakan bahwa tidak ada istilah titip barang pupuk di gudang. Akhirnya Ganjar menelepon penanggungjawab gudang pupuk Petrokimia jenis Ponska bernama Herdianto.
Awalnya, saat ditelepon, Herdianto mengelak bahwa tidak ada satupun distributor yang menitipkan barang. Namun, setelah didesak oleh Ganjar akhirnya Herdianto mengaku dan akan menertibkan distributor pupuk Yunita yang dinilai tidak memenuhi persyaratan itu.
"Dari Yunita saya dapatkan fakta dan pengakuan tidak punya gudang dititipkan, tapi dari karyawan jenengan bilang tidak ada titipan. Fakta setelah saya cek gudang baru. Selama ini gudang kecil. Sampeyan mau disiplinkan enggak? Atau saya yang akan disiplinkan. Rak penting gudange Petro neng ndi tapi barangnya. Sampeyan tidak bisa menekan, wong dia sudah satu tahun enggak ada gudang. Pak Har, fakta sampeyan keliru lho yah," tegas Ganjar dengan nada jengkel saat menelepon penanggungjawab gudang Petrokimia Herdianto.
Bahkan Ganjar merasa curiga ada apa di balik permainan antara Petrokimia Ponska dengan distributor Yunita yang tidak memenuhi persyaratan standarisasi untuk menjadi distributor tersebut. "Sekarang Yunita ini tidak punya gudang? Itu sudah setahun tidak punya mau diapakan? Nah sampeyan bertahan malah belo-beloni saya curiga lho. Belum jadi gudangnya, saya curiga kalau makelar ngomong saja saya punya. Petro dilaporkan ke saya," ungkapnya.
Ganjar juga akan melakukan pelacakan apakah dugaan permainan ini bisa mengakibatkan pupuk langka atau tidak. "Saya lagi coba komunikasi dengan teman apakah begini mempengaruhi HET (harga eceran tertinggi) atau tidak selain penyelundupan dan modus-modus penyimpangan pupuk lainya," ujarnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/sidak-di-jepara-ganjar-pranowo-ngamuk-soal-pupuk.html
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat sidak di Rembang, Jawa Tengah menemukan penjual pupuk diduga merupakan makelar yang berkedok distributor pupuk resmi. Sebab distributor pupuk Yunita di Rembang, Jawa Tengah ini. Jum'at (9/5) setelah dicek tidak mempunyai gudang dalam kurun waktu setahun.
Mereka beralasan pupuk dititipkan ke gudang Ponska di Lasem, Rembang. Menurut Ganjar, penitipan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebuah distributor pupuk.
"Gudangnya baru bangun pak dan sudah setahun ini masih proses pembangunannya. Kalau pupuknya tidak ada di gudang kita, sementara dititipkan ke gudangnya Petrokimia jenis Ponska di Lasem," kata salah seorang karyawati yang ditemui Ganjar di toko dan gudang pupuknya.
Tak percaya keterangan karyawati itu, Ganjar kemudian langsung mendatangi gudang pupuk yang ada di Lasem, Rembang. Di sana, Ganjar ditemui oleh salah seorang Sales Supervisor yang menyatakan bahwa tidak ada istilah titip barang pupuk di gudang. Akhirnya Ganjar menelepon penanggungjawab gudang pupuk Petrokimia jenis Ponska bernama Herdianto.
Awalnya, saat ditelepon, Herdianto mengelak bahwa tidak ada satupun distributor yang menitipkan barang. Namun, setelah didesak oleh Ganjar akhirnya Herdianto mengaku dan akan menertibkan distributor pupuk Yunita yang dinilai tidak memenuhi persyaratan itu.
"Dari Yunita saya dapatkan fakta dan pengakuan tidak punya gudang dititipkan, tapi dari karyawan jenengan bilang tidak ada titipan. Fakta setelah saya cek gudang baru. Selama ini gudang kecil. Sampeyan mau disiplinkan enggak? Atau saya yang akan disiplinkan. Rak penting gudange Petro neng ndi tapi barangnya. Sampeyan tidak bisa menekan, wong dia sudah satu tahun enggak ada gudang. Pak Har, fakta sampeyan keliru lho yah," tegas Ganjar dengan nada jengkel saat menelepon penanggungjawab gudang Petrokimia Herdianto.
Bahkan Ganjar merasa curiga ada apa di balik permainan antara Petrokimia Ponska dengan distributor Yunita yang tidak memenuhi persyaratan standarisasi untuk menjadi distributor tersebut. "Sekarang Yunita ini tidak punya gudang? Itu sudah setahun tidak punya mau diapakan? Nah sampeyan bertahan malah belo-beloni saya curiga lho. Belum jadi gudangnya, saya curiga kalau makelar ngomong saja saya punya. Petro dilaporkan ke saya," ungkapnya.
Ganjar juga akan melakukan pelacakan apakah dugaan permainan ini bisa mengakibatkan pupuk langka atau tidak. "Saya lagi coba komunikasi dengan teman apakah begini mempengaruhi HET (harga eceran tertinggi) atau tidak selain penyelundupan dan modus-modus penyimpangan pupuk lainya," ujarnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/sidak-di-jepara-ganjar-pranowo-ngamuk-soal-pupuk.html
Jumat, 09 Mei 2014
POLITIK PANGAN KELAUTAN
Jumat, 9 Mei 2014
Pangan jadi soal serius di negeri ini. Hampir setiap hari media menurunkan berita soal impor pangan. Mulai dari sayuran, beras, garam, buah hingga kacang-kacangan. Terakhir soal impor beras ilegal yang menuai polemik antar kementerian/lembaga. Situasi ini menandai carut marutnya politik pangan nasional tanpa akhir. Pemerintah kerap berdalih dan mencari kambing hitam. Pemerintah lupa, impor pangan itu bukan solusi mujarab mengatasi ancaman krisis pangan. Lalu mengapa pemerintah doyan impor setiap tahunnya? Seolah mati langkah. Jawabnya, sederhana. Pemerintah hanya mengandalkan sumber pangan terestrial. Pemerintah belum mendayagunakan sumber pangan lautan. Sumber pangan lautan separuhnya diekspor. Utamanya ke Negara-negara semacam Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Rakyat Indonesia cuma mengonsumsi pangan lautan kelas dua. Pangan kelas satunya diekspor. Contohnya udang, lobster, tuna, dan telur ikan terbang yang bernilai gizi tinggi.
Kultur Konsumsi Pangan
Negara Indonesia yang berbasis terestrial hingga pesisir dan kepulauan mempengaruhi kultur konsumsi pangannya. Orang Indonesia yang bermukim di daratan, pengunungan, pesisir hingga kepulauan lazimnya mengomsumsi beras, umbi-umbian, kacang – kacangan, sayuran dan daging. Meski demikian, ada pembeda antara orang yang bermukim di pesisir dan terestrial. Orang daratan dan pengunungan umumnya doyan mengosumsi daging dan jenis unggas. Jadi asupan protein dan lemak bergantung dari daging sapi dan unggas. Kendati ada juga yang mengkonsumsi ikan sungai dan danau semacam bili, jelawat, baung dan patin. Umumnya, mereka bermukim di pulau Sumatera, dan Kalimantan. Berbeda dengan di Jawa yang penduduknya melebihi separoh penduduk Indonesia. Secara kuantitatif penduduk non-pulau Jawa hanya ¼-nya ketimbang pulau Jawa termasuk Madura. Mereka lebih doyan mengkonsumsi tahu, tempe, daging sapi dan unggas. Meski masyarakat pesisir pantai utara dan selatan juga mengkonsumsi ikan. Tapi tetap saja daging sapi dan unggas masih favorit. Lain lagi di wilayah Indonesia timur dan barat yang daerahnya berbasis kepulauan. Orang-orang Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan pulau-pulau kecil (PPK) paling doyan mengkonsumsi ikan. Buktinya mereka punya jenis kuliner khas berbasis ikan. Umpamanya, ikan asap, asin dan ikan kayu. Menariknya lagi kuliner ikan ini dikombinasikan dengan pangan lokal terbuat dari sagu, jagung dan ubi kayu. Dari gambaran ini setidaknya kultur pangan masyarakat Indonesia amat dipengaruhi,pertama, tipe ekologi. Masyarakat yang bermukim di pesisir dan pulau kecil cenderung dominan mengkonsumsi pangan bersumber dari lautan. Kekurangannya, mereka jarang mengkonsumsi sayuran. Lain halnya masyarakat yang bermukim di pegunungan, ladang/kebun dan sawah. Umumnya mengkonsumsi pangan bersumber dari ruminansia besar dan kecil hingga melimpah sayuran. Orang Sunda di Jawa Barat amat senang mengkonsumsi sayuran mentah alias lalapan. Kurang mengkonsumsi pangan dari lautan. Pelajaran menarik yaitu masyarakat pulau Palue, di NTT mampu memandirikan dan menjaga ketahanan pangannya karena tak bergantung beras.Sebab pulau mereka tak cocok ditanami padi. Pulau mereka bermukim hanya cocok ditanami umbu-umbian. Jenis pangan inilah yang jadi konsumsi utama mereka yang ditemani ikan.
Kedua, letak geografis. Masyarakat yang bermukim di pulau besar yang didominasi dataran rendah (terestrial) pengunungan, hingga kawasan hutan cenderung mengkonsumsi ruminansia (besar dan kecil) dan kacang-kacangan (kedelai). Jenis ini dikombinasikan dengan nasi sebagai pangan pokok. Amat jarang mengkonsumsi ikan atau pangan lautan lainnya. Kalau pun ada, mereka mengkonsumsi ikan air tawar jenis tawes, mas, nilai, dan mujair.
Kedua hal inilah yang mengakibatkan pangan lautan Indonesia kelas satu dilego di pasar ekspor. Buktinya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia cuma 33,89 kg per kapita tahun 2012 dan 35,14 kg per kapita tahun 2013. Amat jauh dari Jepang yang mencapai hingga 100 kg per kapita setiap tahunnnya (KKP, 2013). Sebagai Negara kepulauan situasi ini mestinya tak perlu terjadi. Apabila pemerintah tak memaksakan ikan-ikan kelas satu di ekspor. Apalagi ikan itu diolah dahulu hingga bernilai tambah secara ekonomi. Politik pangan yang mengabaikan komoditas lautan ini berimbas pada rendahnya konsumsi per kapita ikan rakyat Indonesia.
Pangan Kelautan
Kini momentumnya politik pangan Indonesia beralih pada sumberdaya kelautan. Hal ini penting agar memperkokoh ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Politik pangan pro kelautan ini tak hanya melalui kampanye. Melainkan, kebijakan politik yang mengupayakan untuk mengurangi ekspor jenis ikan kelas satu. Lalu, menjalankan perintah UU Perikanan yang memprioritaskan pemenuhan konsumsi domestik. Kebijakan berikut, yaitu pemerintah mendorong dan menggalakan perusahaan domestik, dan UMKM agar mengolah ikan laut maupun darat sebagai jenis pangan cepat saji. Pasalnya, pangan cepat saji didominasi daging sapi dan unggas. Di sinilah pentingnya mengciptakan inovasi dan kreasi-kreasi baru dalam pengolahan pangan lautan. Tentu bukan hanya ikan. Melainkan hasil laut lainnya yang bernilai gizi tinggi semacam gonad bulu babi, gurita, cumi-cumi/sotong, kerang-kerangan, hingga ikan-ikan karang. Ini amat membantu masyarakat perkotaan dan sub-urban yang tak punya waktu luang mengolah dan memasak lagi. Berkembangnya aktivitas semacam ini akan memunculkan “gera-gerai” ikan dan produknya sebagai arena baru bisnis di perkotaan. Bukan tidak mungkin di datang akan berkembang mini market yang khusus memasarkan ikan dan produk olahannya. Bahkan tempat pelelangan ikan (TPI) yang selama ini dianggap kumuh, kotor dan bau. Amat mungkin disulap jadi arena pasar ikan dan produk olahahnya yang membuat masyarakat beta berbelanja sekaligus berwisata kuliner. Politik pangan semacam ini akan menaikan gengsi hasil-hasil laut sebagai “makanan kelas satu”. Bukankah telur kaviar yang bersumber dari ikan terbang jadi makanan bergensi di Paris? Bahkan zaman dahulu sebagai makanan para bangsawan. Persis sama dengan kepiting hasil molting yang kerapasnya lunak jadi makanan raja-raja di masa lampau sebelum lahirnya Indonesia. Pertanyaannya, mengapa pangan kelautan bisa bergengsi di Negara maju dan dahulu kala, tapi kini di Indonesia bak ditelan bumi? Inilah PR kita untuk mendorong hasil laut sebagai agenda utama politik pangan nasional tanpa mengabaikan dari terestrial.
Oleh: Muhamad Karim
Dosen Universitas Trilogi Jakarta/
Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
Dimuat dalam Jurnas.com 8 Mei 2014
http://politik.kompasiana.com/2014/05/09/politik-pangan-kelautan-655191.html
Pangan jadi soal serius di negeri ini. Hampir setiap hari media menurunkan berita soal impor pangan. Mulai dari sayuran, beras, garam, buah hingga kacang-kacangan. Terakhir soal impor beras ilegal yang menuai polemik antar kementerian/lembaga. Situasi ini menandai carut marutnya politik pangan nasional tanpa akhir. Pemerintah kerap berdalih dan mencari kambing hitam. Pemerintah lupa, impor pangan itu bukan solusi mujarab mengatasi ancaman krisis pangan. Lalu mengapa pemerintah doyan impor setiap tahunnya? Seolah mati langkah. Jawabnya, sederhana. Pemerintah hanya mengandalkan sumber pangan terestrial. Pemerintah belum mendayagunakan sumber pangan lautan. Sumber pangan lautan separuhnya diekspor. Utamanya ke Negara-negara semacam Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Rakyat Indonesia cuma mengonsumsi pangan lautan kelas dua. Pangan kelas satunya diekspor. Contohnya udang, lobster, tuna, dan telur ikan terbang yang bernilai gizi tinggi.
Kultur Konsumsi Pangan
Negara Indonesia yang berbasis terestrial hingga pesisir dan kepulauan mempengaruhi kultur konsumsi pangannya. Orang Indonesia yang bermukim di daratan, pengunungan, pesisir hingga kepulauan lazimnya mengomsumsi beras, umbi-umbian, kacang – kacangan, sayuran dan daging. Meski demikian, ada pembeda antara orang yang bermukim di pesisir dan terestrial. Orang daratan dan pengunungan umumnya doyan mengosumsi daging dan jenis unggas. Jadi asupan protein dan lemak bergantung dari daging sapi dan unggas. Kendati ada juga yang mengkonsumsi ikan sungai dan danau semacam bili, jelawat, baung dan patin. Umumnya, mereka bermukim di pulau Sumatera, dan Kalimantan. Berbeda dengan di Jawa yang penduduknya melebihi separoh penduduk Indonesia. Secara kuantitatif penduduk non-pulau Jawa hanya ¼-nya ketimbang pulau Jawa termasuk Madura. Mereka lebih doyan mengkonsumsi tahu, tempe, daging sapi dan unggas. Meski masyarakat pesisir pantai utara dan selatan juga mengkonsumsi ikan. Tapi tetap saja daging sapi dan unggas masih favorit. Lain lagi di wilayah Indonesia timur dan barat yang daerahnya berbasis kepulauan. Orang-orang Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan pulau-pulau kecil (PPK) paling doyan mengkonsumsi ikan. Buktinya mereka punya jenis kuliner khas berbasis ikan. Umpamanya, ikan asap, asin dan ikan kayu. Menariknya lagi kuliner ikan ini dikombinasikan dengan pangan lokal terbuat dari sagu, jagung dan ubi kayu. Dari gambaran ini setidaknya kultur pangan masyarakat Indonesia amat dipengaruhi,pertama, tipe ekologi. Masyarakat yang bermukim di pesisir dan pulau kecil cenderung dominan mengkonsumsi pangan bersumber dari lautan. Kekurangannya, mereka jarang mengkonsumsi sayuran. Lain halnya masyarakat yang bermukim di pegunungan, ladang/kebun dan sawah. Umumnya mengkonsumsi pangan bersumber dari ruminansia besar dan kecil hingga melimpah sayuran. Orang Sunda di Jawa Barat amat senang mengkonsumsi sayuran mentah alias lalapan. Kurang mengkonsumsi pangan dari lautan. Pelajaran menarik yaitu masyarakat pulau Palue, di NTT mampu memandirikan dan menjaga ketahanan pangannya karena tak bergantung beras.Sebab pulau mereka tak cocok ditanami padi. Pulau mereka bermukim hanya cocok ditanami umbu-umbian. Jenis pangan inilah yang jadi konsumsi utama mereka yang ditemani ikan.
Kedua, letak geografis. Masyarakat yang bermukim di pulau besar yang didominasi dataran rendah (terestrial) pengunungan, hingga kawasan hutan cenderung mengkonsumsi ruminansia (besar dan kecil) dan kacang-kacangan (kedelai). Jenis ini dikombinasikan dengan nasi sebagai pangan pokok. Amat jarang mengkonsumsi ikan atau pangan lautan lainnya. Kalau pun ada, mereka mengkonsumsi ikan air tawar jenis tawes, mas, nilai, dan mujair.
Kedua hal inilah yang mengakibatkan pangan lautan Indonesia kelas satu dilego di pasar ekspor. Buktinya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia cuma 33,89 kg per kapita tahun 2012 dan 35,14 kg per kapita tahun 2013. Amat jauh dari Jepang yang mencapai hingga 100 kg per kapita setiap tahunnnya (KKP, 2013). Sebagai Negara kepulauan situasi ini mestinya tak perlu terjadi. Apabila pemerintah tak memaksakan ikan-ikan kelas satu di ekspor. Apalagi ikan itu diolah dahulu hingga bernilai tambah secara ekonomi. Politik pangan yang mengabaikan komoditas lautan ini berimbas pada rendahnya konsumsi per kapita ikan rakyat Indonesia.
Pangan Kelautan
Kini momentumnya politik pangan Indonesia beralih pada sumberdaya kelautan. Hal ini penting agar memperkokoh ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Politik pangan pro kelautan ini tak hanya melalui kampanye. Melainkan, kebijakan politik yang mengupayakan untuk mengurangi ekspor jenis ikan kelas satu. Lalu, menjalankan perintah UU Perikanan yang memprioritaskan pemenuhan konsumsi domestik. Kebijakan berikut, yaitu pemerintah mendorong dan menggalakan perusahaan domestik, dan UMKM agar mengolah ikan laut maupun darat sebagai jenis pangan cepat saji. Pasalnya, pangan cepat saji didominasi daging sapi dan unggas. Di sinilah pentingnya mengciptakan inovasi dan kreasi-kreasi baru dalam pengolahan pangan lautan. Tentu bukan hanya ikan. Melainkan hasil laut lainnya yang bernilai gizi tinggi semacam gonad bulu babi, gurita, cumi-cumi/sotong, kerang-kerangan, hingga ikan-ikan karang. Ini amat membantu masyarakat perkotaan dan sub-urban yang tak punya waktu luang mengolah dan memasak lagi. Berkembangnya aktivitas semacam ini akan memunculkan “gera-gerai” ikan dan produknya sebagai arena baru bisnis di perkotaan. Bukan tidak mungkin di datang akan berkembang mini market yang khusus memasarkan ikan dan produk olahannya. Bahkan tempat pelelangan ikan (TPI) yang selama ini dianggap kumuh, kotor dan bau. Amat mungkin disulap jadi arena pasar ikan dan produk olahahnya yang membuat masyarakat beta berbelanja sekaligus berwisata kuliner. Politik pangan semacam ini akan menaikan gengsi hasil-hasil laut sebagai “makanan kelas satu”. Bukankah telur kaviar yang bersumber dari ikan terbang jadi makanan bergensi di Paris? Bahkan zaman dahulu sebagai makanan para bangsawan. Persis sama dengan kepiting hasil molting yang kerapasnya lunak jadi makanan raja-raja di masa lampau sebelum lahirnya Indonesia. Pertanyaannya, mengapa pangan kelautan bisa bergengsi di Negara maju dan dahulu kala, tapi kini di Indonesia bak ditelan bumi? Inilah PR kita untuk mendorong hasil laut sebagai agenda utama politik pangan nasional tanpa mengabaikan dari terestrial.
Oleh: Muhamad Karim
Dosen Universitas Trilogi Jakarta/
Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
Dimuat dalam Jurnas.com 8 Mei 2014
http://politik.kompasiana.com/2014/05/09/politik-pangan-kelautan-655191.html
HKTI Jabar: Pemerintah Diminta Menyetop Impor Pangan
Jumat, 9 Mei 2014
Bisnis.com, BANDUNG--Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat meminta pemerintah menyetop impor pangan selagi kebutuhan dalam negeri masih tercukupi.
Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan selama ini pemerintah selalu beralasan melakukan impor pangan karena kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi.
Dia menjelaskan, pangan yang diimpor merupakan produk yang bisa diproduksi di dalam negeri seperti cabai, bawang merah, dan beras. Padahal, fakta di lapangan kebutuhan pangan sangat cukup bahkan surplus.
“Pemerintah sekarang selalu mengklaim kebutuhan pangan dalam negeri tidak mencukupi. Padahal, itu menjadi alasan saja agar pemerintah tidak mau repot,” katanya kepada Bisnis, Kamis (8/5/2014).
Dia mengatakan, seharusnya impor dilakukan untuk sejumlah produk yang tidak dihasilkan di dalam negeri seperti gandum, dan jenis buah-buahan nontropis.
Entang mengaku produk impor jauh lebih murah dibandingkan di dalam negeri serta kualitasnya pun tidak jauh berbeda bahkan cenderung relatif baik.
“Hal ini pun berdampak pada produk pertanian tidak lagi berdaya saing dibandingkan produk impor,” jelasnya.
Oleh karena itu, Entang meminta pemerintah menggenjot pembinaan petani melalui sentuhan teknologi sehingga produksi pangan kualitasnya bisa bagus.
http://bandung.bisnis.com/read/20140509/5/508415/hkti-jabar-pemerintah-diminta-menyetop-impor-pangan
Bisnis.com, BANDUNG--Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat meminta pemerintah menyetop impor pangan selagi kebutuhan dalam negeri masih tercukupi.
Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan selama ini pemerintah selalu beralasan melakukan impor pangan karena kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi.
Dia menjelaskan, pangan yang diimpor merupakan produk yang bisa diproduksi di dalam negeri seperti cabai, bawang merah, dan beras. Padahal, fakta di lapangan kebutuhan pangan sangat cukup bahkan surplus.
“Pemerintah sekarang selalu mengklaim kebutuhan pangan dalam negeri tidak mencukupi. Padahal, itu menjadi alasan saja agar pemerintah tidak mau repot,” katanya kepada Bisnis, Kamis (8/5/2014).
Dia mengatakan, seharusnya impor dilakukan untuk sejumlah produk yang tidak dihasilkan di dalam negeri seperti gandum, dan jenis buah-buahan nontropis.
Entang mengaku produk impor jauh lebih murah dibandingkan di dalam negeri serta kualitasnya pun tidak jauh berbeda bahkan cenderung relatif baik.
“Hal ini pun berdampak pada produk pertanian tidak lagi berdaya saing dibandingkan produk impor,” jelasnya.
Oleh karena itu, Entang meminta pemerintah menggenjot pembinaan petani melalui sentuhan teknologi sehingga produksi pangan kualitasnya bisa bagus.
http://bandung.bisnis.com/read/20140509/5/508415/hkti-jabar-pemerintah-diminta-menyetop-impor-pangan
Kamis, 08 Mei 2014
Pupuk Subsidi Langka, Dahlan Sindir Kementan
Kamis, 8 Mei 2014
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menjelaskan penyebab terjadinya kelangkaan pupuk subsidi di masyarakat. Ia menyebutkan kelangkaan terjadi karena tidak seimbangannya kuota subsidi dan kebutuhan. "Kebutuhannya 9,2 juta ton, tapi kuota pupuk subsidinya 7,8 juta ton," katanya seusai rapat pimpinan di PT Pupuk Indonesia, Kamis, 8 Mei 2014.
Selagi masih Mei, Dahlan menyarankan Kementerian Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat bisa melakukan komunikasi guna mencari solusi kelangkaan pupuk. "Masih bisa bicara, apa mau ditambahkan kuotanya atau bagaimana caranya terserah saja," katanya.
Ia mengatakan selama ini PT Pupuk Indonesia mempunyai keterbatasan penyaluran pupuk bersubsidi. Musababnya, Pupuk Indonesia tidak mungkin menyalurkan di atas batas yang ditetapkan APBN. "Jadi, pupuknya ada, tapi PT Pupuk Indonesia tidak bisa mengeluarkan karena nanti melanggar (kalau lebih batas)," katanya.
Dahlan juga mengkritik Kementerian Keuangan yang menunggak bayar subsidi pupuk. Tunggakan itu, kata dia, sebesar Rp 16,7 triliun. "Sejak tahun 2012 hingga sekarang."
http://www.tempo.co/read/news/2014/05/08/090576285/Pupuk-Subsidi-Langka-Dahlan-Sindir-Kementan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menjelaskan penyebab terjadinya kelangkaan pupuk subsidi di masyarakat. Ia menyebutkan kelangkaan terjadi karena tidak seimbangannya kuota subsidi dan kebutuhan. "Kebutuhannya 9,2 juta ton, tapi kuota pupuk subsidinya 7,8 juta ton," katanya seusai rapat pimpinan di PT Pupuk Indonesia, Kamis, 8 Mei 2014.
Selagi masih Mei, Dahlan menyarankan Kementerian Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat bisa melakukan komunikasi guna mencari solusi kelangkaan pupuk. "Masih bisa bicara, apa mau ditambahkan kuotanya atau bagaimana caranya terserah saja," katanya.
Ia mengatakan selama ini PT Pupuk Indonesia mempunyai keterbatasan penyaluran pupuk bersubsidi. Musababnya, Pupuk Indonesia tidak mungkin menyalurkan di atas batas yang ditetapkan APBN. "Jadi, pupuknya ada, tapi PT Pupuk Indonesia tidak bisa mengeluarkan karena nanti melanggar (kalau lebih batas)," katanya.
Dahlan juga mengkritik Kementerian Keuangan yang menunggak bayar subsidi pupuk. Tunggakan itu, kata dia, sebesar Rp 16,7 triliun. "Sejak tahun 2012 hingga sekarang."
http://www.tempo.co/read/news/2014/05/08/090576285/Pupuk-Subsidi-Langka-Dahlan-Sindir-Kementan
Abaikan Pertanian, RI Bakal Sulit Bersaing di Sektor Lain
Kamis, 8 Mei 2014
Kebijakan Industri | Ironis, Kenaikan Impor Pangan Terjadi saat Anggaran Pertanian Naik
JAKARTA – Indonesia dinilai bakal sulit bersaing pada beragam sektor industri lain apabila pembangunan sektor pertanian yang menjadi basis kekuatan bangsa ini tidak diprioritaskan. Bahkan, sektor pertanian dan petani secara sistematis dilemahkan dan dimatikan sendiri oleh kejahatan kebijakan pemerintah.
Meskipun Indonesia dikenal sebagai gudang mineral dan barang tambang (minerba), sektor pertambangan juga tidak berkembang signifikan karena mayoritas bisnis minerba dikuasai asing.
Guru Besar Fakultas Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mochammad Maksum Machfoedz, mengatakan walaupun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, peran petani malah terpinggirkan. Hal itu disebabkan kebijakan politik ekonomi pangan nasional yang disetir oleh para pemburu rente.
“Coba kita lihat, kalau gagal panen sedikit saja, pemerintah buru-buru teriak impor, seolah-olah justru mensyukuri terjadinya gagal panen. Itu cerminan ulah para pemburu rente,” ungkap dia saat dihubungi, Rabu (7/5).
Seperti diketahui, dalam 20 tahun terakhir, pemerintah telah mengadopsi kebijakan pangan nasional yang sangat propasar bebas. Kebijakan tersebut berada di bawah arahan dan dikte dua lembaga keuangan internasional, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Beberapa bentuk kebijakan itu antara lain penghapusan dan pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditas pangan yang merupakan bahan pokok (seperti beras dan terigu), dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan. Akibatnya, kenaikan harga berbagai bahan pangan dalam kenyataannya relatif tidak membawa keuntungan bagi petani.
Sebelumnya dikabarkan, pemerintah secara sistematis dinilai telah memiskinkan petani, yang selama ini merupakan tulang punggung pasokan pangan nasional. Sejumlah kebijakan pemerintah yang meminggirkan petani nasional antara lain pembukaan keran impor pangan, perburuan rente (rent seeking) pada tata niaga pangan impor, dan konversi atau perampasan lahan subur untuk pengembang properti.
Akibatnya, saat ini, di puncak piramida, bercokol pelaku agribisnis, produsen benih dan input pertanian, pertanian korporasi, pertanian kapitalistik, dan spekulan pangan, yang jumlahnya kurang dari 500.000 orang. Mereka juga mendapatkan akses dan fasilitas mewah dari pemerintah.
Adapun dasar piramida tersusun atas 26,13 juta keluarga petani kecil beranggotakan 91 juta jiwa. Puncak piramida tersebut menekan ke bawah dan menyebabkan 5,1 juta keluarga petani kecil kehilangan lahan mereka dalam 10 tahun terakhir ini dan menjadi penyusun masyarakat miskin kota. Tidak mengherankan jika kini kemiskinan justru bertambah.
Kalah Bersaing
Menurut Maksum, sebagai negara agraris, sektor pertanian seharusnya menjadi landasan dari segala industri yang hendak dibangun, bukannya malah ditinggalkan dan dibiarkan dikelola asing.
Ia mengemukakan dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, apabila kemandirian pangan gagal diwujudkan, akan membuat martabat nasional bisa dengan seenaknya ditekan asing. “Kebergantungan pada impor pangan menandakan kita kalah bersaing,” papar Maksum.
Ironisnya, kenaikan impor pangan nasional dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 12 miliar dollar AS justru dibarengi dengan kenaikan anggaran pertanian dalam APBN. Total anggaran sektor pertanian pada 2004 sebesar 10,1 triliun rupiah. Anggaran itu naik menjadi 12,6 triliun rupiah pada 2005, mencapai 49,8 triliun rupiah pada 2009, dan sekitar 71,9 triliun rupiah pada 2013, atau terjadi peningkatan 611 persen dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun.
Maksum menegaskan sudah saatnya pemerintah berpihak pada sektor pertanian. Sebab, jika pemerintahan memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian, akan menimbulkan efek ganda yang kuat untuk menyejahterakan petani, memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, hingga meningkatkan daya beli masyarakat.
“Indonesia memiliki kesempatan menjadi negara maju melalui pertanian karena dukungan alam, dukungan budaya, dan sumber daya alam,” jelas Maksum. YK/SB/WP
Kebijakan Industri | Ironis, Kenaikan Impor Pangan Terjadi saat Anggaran Pertanian Naik
JAKARTA – Indonesia dinilai bakal sulit bersaing pada beragam sektor industri lain apabila pembangunan sektor pertanian yang menjadi basis kekuatan bangsa ini tidak diprioritaskan. Bahkan, sektor pertanian dan petani secara sistematis dilemahkan dan dimatikan sendiri oleh kejahatan kebijakan pemerintah.
Meskipun Indonesia dikenal sebagai gudang mineral dan barang tambang (minerba), sektor pertambangan juga tidak berkembang signifikan karena mayoritas bisnis minerba dikuasai asing.
Guru Besar Fakultas Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mochammad Maksum Machfoedz, mengatakan walaupun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, peran petani malah terpinggirkan. Hal itu disebabkan kebijakan politik ekonomi pangan nasional yang disetir oleh para pemburu rente.
“Coba kita lihat, kalau gagal panen sedikit saja, pemerintah buru-buru teriak impor, seolah-olah justru mensyukuri terjadinya gagal panen. Itu cerminan ulah para pemburu rente,” ungkap dia saat dihubungi, Rabu (7/5).
Seperti diketahui, dalam 20 tahun terakhir, pemerintah telah mengadopsi kebijakan pangan nasional yang sangat propasar bebas. Kebijakan tersebut berada di bawah arahan dan dikte dua lembaga keuangan internasional, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Beberapa bentuk kebijakan itu antara lain penghapusan dan pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditas pangan yang merupakan bahan pokok (seperti beras dan terigu), dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan. Akibatnya, kenaikan harga berbagai bahan pangan dalam kenyataannya relatif tidak membawa keuntungan bagi petani.
Sebelumnya dikabarkan, pemerintah secara sistematis dinilai telah memiskinkan petani, yang selama ini merupakan tulang punggung pasokan pangan nasional. Sejumlah kebijakan pemerintah yang meminggirkan petani nasional antara lain pembukaan keran impor pangan, perburuan rente (rent seeking) pada tata niaga pangan impor, dan konversi atau perampasan lahan subur untuk pengembang properti.
Akibatnya, saat ini, di puncak piramida, bercokol pelaku agribisnis, produsen benih dan input pertanian, pertanian korporasi, pertanian kapitalistik, dan spekulan pangan, yang jumlahnya kurang dari 500.000 orang. Mereka juga mendapatkan akses dan fasilitas mewah dari pemerintah.
Adapun dasar piramida tersusun atas 26,13 juta keluarga petani kecil beranggotakan 91 juta jiwa. Puncak piramida tersebut menekan ke bawah dan menyebabkan 5,1 juta keluarga petani kecil kehilangan lahan mereka dalam 10 tahun terakhir ini dan menjadi penyusun masyarakat miskin kota. Tidak mengherankan jika kini kemiskinan justru bertambah.
Kalah Bersaing
Menurut Maksum, sebagai negara agraris, sektor pertanian seharusnya menjadi landasan dari segala industri yang hendak dibangun, bukannya malah ditinggalkan dan dibiarkan dikelola asing.
Ia mengemukakan dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, apabila kemandirian pangan gagal diwujudkan, akan membuat martabat nasional bisa dengan seenaknya ditekan asing. “Kebergantungan pada impor pangan menandakan kita kalah bersaing,” papar Maksum.
Ironisnya, kenaikan impor pangan nasional dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 12 miliar dollar AS justru dibarengi dengan kenaikan anggaran pertanian dalam APBN. Total anggaran sektor pertanian pada 2004 sebesar 10,1 triliun rupiah. Anggaran itu naik menjadi 12,6 triliun rupiah pada 2005, mencapai 49,8 triliun rupiah pada 2009, dan sekitar 71,9 triliun rupiah pada 2013, atau terjadi peningkatan 611 persen dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun.
Maksum menegaskan sudah saatnya pemerintah berpihak pada sektor pertanian. Sebab, jika pemerintahan memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian, akan menimbulkan efek ganda yang kuat untuk menyejahterakan petani, memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, hingga meningkatkan daya beli masyarakat.
“Indonesia memiliki kesempatan menjadi negara maju melalui pertanian karena dukungan alam, dukungan budaya, dan sumber daya alam,” jelas Maksum. YK/SB/WP
FPAN: KETAHANAN PANGAN INDONESIA MASIH LEMAH
Rabu, 7 Mei 2014
Teguhjuwarno.com - Komisi IV DPR menilai ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Pasalnya, pertumbuhan dan dinamika perkembangan penduduk Indonesia berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Demikian menurut pendapat Anggota Komisi IV DPR asal Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mensikapi semakin menurunnya produktifitas pangan di Indonesia. Viva menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung lebih suka membuka kran impor besar-besaran ketika terjadi kekurangan bahan pangan dalam negeri.
Sebaiknya pemerintah fokus pada langkah meningkatkan produktifitas hasil pangan didalam negeri dengan memberikan kebijakan dan kemudahan bagi para petani. Kita adalah negara agraris, jadi lucu jika terus mengimpor, cetusnya.
Maka perlu upaya serius pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi peran strategis dibidang pertanian, perikanan dan Bulog yang harus mendapat perhatian khusus sekaligus menjadi tantangan kita ke depan, tegasnya.
Selain itu pemerintah jangan tinggal diam dengan semakin menyempitnya lahan produktif berubah menjadi area industri atau permukiman. Pemerintah harus membuat kebijakan preventif terkait beralih fungsi lahan-lahan tersebut, tutup Politisi muda ini. (editor)
http://teguhjuwarno.com/warta-parlemen/view/fpan-ketahanan-pangan-indonesia-masih-lemah
Teguhjuwarno.com - Komisi IV DPR menilai ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Pasalnya, pertumbuhan dan dinamika perkembangan penduduk Indonesia berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Demikian menurut pendapat Anggota Komisi IV DPR asal Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mensikapi semakin menurunnya produktifitas pangan di Indonesia. Viva menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung lebih suka membuka kran impor besar-besaran ketika terjadi kekurangan bahan pangan dalam negeri.
Sebaiknya pemerintah fokus pada langkah meningkatkan produktifitas hasil pangan didalam negeri dengan memberikan kebijakan dan kemudahan bagi para petani. Kita adalah negara agraris, jadi lucu jika terus mengimpor, cetusnya.
Maka perlu upaya serius pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi peran strategis dibidang pertanian, perikanan dan Bulog yang harus mendapat perhatian khusus sekaligus menjadi tantangan kita ke depan, tegasnya.
Selain itu pemerintah jangan tinggal diam dengan semakin menyempitnya lahan produktif berubah menjadi area industri atau permukiman. Pemerintah harus membuat kebijakan preventif terkait beralih fungsi lahan-lahan tersebut, tutup Politisi muda ini. (editor)
http://teguhjuwarno.com/warta-parlemen/view/fpan-ketahanan-pangan-indonesia-masih-lemah
Langganan:
Postingan (Atom)