Senin, 6 Oktober 2014
MENARIK pernyataan Gubernur Kalimanatan Barat, Cornellus MH, yang menegaskan keinginan untuk menghentikan impor bahan pangan. Pernyataan itu jelas memihak petani dalam upaya kita mendirikan kedaulatan pangan. Tatkala memberikan sambutan pada penandatanganan perjanjian kerja sama pendirian Alsintan Center di Pontianak, baru-baru ini, Gubernur Kalbar berkata, “Kita harus hentikan impor bahan pangan.”
Menurut dia, aneh Indonesia menjadi negara pengimpor bahan pangan yang seharusnya jadi pengekspor. Lahan kita luas, tanah subur, dan penduduk banyak. Tapi, nyatanya, kita dikenal sebagai negara pengimpor bahan pangan.
Berkaitan dengan itu, kita teringat akan data yang disajikan Bappenas, belum lama ini, yakni impor pangan kita cenderung meningkat sejak 2004 sampai 2013. Misalnya, pada 2004 besaran impor 236.000 ton dan pada 2006 melonjak tajam menjadi 1,4 juta ton. Memang sempat turun pada dua tahun, yakni 2010, 2011, dan 2912, dengan angka 687.000 ton, 2,7 juta ton, dan 1,7 juta ton. Data itu juga menunjukkan, khusus komoditas cabai, impor kita meningkat, terutama periode 2004 sampai 2010. Tahun 2004 kita mengimpor cabai 7.000 ton dan pada 2010 angka impor itu menjadi 24.000 ton. Pada 2012 dan 2013 angka impor menurun, menjadi 17.000 ton dan 12.000 ton.
Pernyataan Gubernur Kalbar di depan sejumlah pejabat, di antaranya, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT), Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Hayati Menko Perekonomian, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, dan Direktur Politeknik Negeri Pontianak, terasa pas, baik situasi maupun acaranya. Itu akan bergaung ke beberapa kementerian.
Keberpihakan kepada petani, melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan produksi pangan, harus menjadi prioritas pemerintah mendatang, sehingga impor dapat diperkecil. Idealnya, kita menjadi pengekspor, mengingat, persyaratan yang dibutuhkan untuk itu, benar-benar kita miliki. Tinggal, bagaimana mendorong agar sektor pertanian makin diminati tenaga produktif, lebih menarik dan lebih menjanjikan.
Terkait dengan itulah kita melihat betapa penting keberadaan Alsintan Center. Lembaga itu kita harapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi petani, baik dalam hal penyediaaan alat dan sarana produksi maupun peran sebagai penyuluh. Kita berharap Alsintan Center berkemampuan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Dan dari Pontianak, kita berharap menyebar Alsintan Center lain hingga tersebar luas di pelosok persada.
Jika Alsintan Center tersebar luas serta pupuk dan benih unggul tidak ada masalah lagi, kita yakin gairah bertani bakal meningkat. Selanjutnya kita berharap tersedia lebih banyak laboratorium pertanian untuk menjawab masalah pertanian di masa mendatang. Dengan kerja keras itu kita mengharapkan dapat memasuki kedaulatan pangan. Elok sekali, bila kita menjadi pengekspor bahan pangan.
http://www.tubasmedia.com/berita/impor-bahan-pangan-aneh/
Selasa, 07 Oktober 2014
Senin, 06 Oktober 2014
Semangat Kurban dan Politik Kita
Senin, 6 Oktober 2014
HARI raya Idul Adha telah lewat. Namun, kita tidak ingin kehilangan momentum pesan hari besar ini ketika kita sedang menghadapi momen bersejarah.
Dalam khotbah Idul Fitri, kita diingatkan, keberhasilan puasa adalah ketika kita berhasil menjalankan amal dan kebaikan Ramadhan dalam kurun 11 bulan setelah bulan suci. Tentu hikmah hari raya Idul Kurban dapat kita resapi dengan semangat sama bahwa kebajikannya harus dipancarkan dalam kehidupan selanjutnya.
Hikmah kebajikan ibadah haji banyak diharapkan jemaah yang kini segera menuntaskan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Menjadi haji mabrur yang diharapkan jemaah terwujud jika sekembali dari menunaikan ibadah, mereka bertransformasi menjadi insan yang lebih baik dalam ketakwaannya, sekaligus juga amalnya bagi sesama.
Sementara kita yang merayakannya di Tanah Air mendengarkan khatib menguraikan hikmah Idul Adha. Paling pokok agar kita terus memelihara semangat siap berkurban. Ibaratnya seperti daging hewan kurban yang dibagikan kepada saudara yang hidupnya berkekurangan. Perlu ada proses redistribusi harta dan kelebihan yang dinikmati kaum berkecukupan. Hidup jangan rakus, ingin menikmati semuanya untuk memuaskan diri sendiri.
Menikmati yang diperoleh bagi diri sendiri semata dalam konteks sosial kemasyarakatan, juga dalam politik, tidak akan menghasilkan takarub, atau saling mendekat, sebagaimana disinggung Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Azyumardi Azra. Selain taqarrub ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah SWT), dibutuhkan taqarrub ila an-nas (saling mendekat dan akrab di antara sesama manusia). Hikmah ini jelas terpancar dari ibadah kurban.
Sayangnya, sebagaimana diamati Azyumardi dan kita umumnya, taqarrub ila an-nas mengalami kemerosotan beberapa waktu terakhir. Silaturahim putus karena perbedaan politik. Hal ini tentu amat kita sayangkan.
Ketika hari ini berlangsung pemilihan pimpinan MPR, kita masih berharap ada semangat yang memancarkan keinginan untuk karib di antara sesama anak bangsa. Memang ada ungkapan the winner takes all, tetapi kita garis bawahi, kebersamaan membutuhkan keikhlasan untuk berbagi.
Bangsa kita menghadapi tantangan yang sama, yang perlu direspons bersama-sama pula. Manakala ada krisis pangan atau energi, yang menderita bukan saja hanya koalisi partai tertentu, melainkan seluruh anak bangsa.
Dalam konteks inilah, kita melihat relevansi semangat Idul Adha dalam menggalang kebersamaan, meneguhkan rasa senasib-sepenanggungan. Jangan sampai kita gagal menangkap semangat ini. Kalau kita gagal, tidak hanya akan berkurang berkah kurban yang kita berikan, tetapi juga gagal pula kita menangkap momentum emas untuk takarub dan bersatu padu dalam barisan yang kokoh untuk mengatasi persoalan mendesak serta membawa bangsa pada taraf kesejahteraan dan kemajuan lebih tinggi.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141006kompas/#/6/
HARI raya Idul Adha telah lewat. Namun, kita tidak ingin kehilangan momentum pesan hari besar ini ketika kita sedang menghadapi momen bersejarah.
Dalam khotbah Idul Fitri, kita diingatkan, keberhasilan puasa adalah ketika kita berhasil menjalankan amal dan kebaikan Ramadhan dalam kurun 11 bulan setelah bulan suci. Tentu hikmah hari raya Idul Kurban dapat kita resapi dengan semangat sama bahwa kebajikannya harus dipancarkan dalam kehidupan selanjutnya.
Hikmah kebajikan ibadah haji banyak diharapkan jemaah yang kini segera menuntaskan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Menjadi haji mabrur yang diharapkan jemaah terwujud jika sekembali dari menunaikan ibadah, mereka bertransformasi menjadi insan yang lebih baik dalam ketakwaannya, sekaligus juga amalnya bagi sesama.
Sementara kita yang merayakannya di Tanah Air mendengarkan khatib menguraikan hikmah Idul Adha. Paling pokok agar kita terus memelihara semangat siap berkurban. Ibaratnya seperti daging hewan kurban yang dibagikan kepada saudara yang hidupnya berkekurangan. Perlu ada proses redistribusi harta dan kelebihan yang dinikmati kaum berkecukupan. Hidup jangan rakus, ingin menikmati semuanya untuk memuaskan diri sendiri.
Menikmati yang diperoleh bagi diri sendiri semata dalam konteks sosial kemasyarakatan, juga dalam politik, tidak akan menghasilkan takarub, atau saling mendekat, sebagaimana disinggung Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Azyumardi Azra. Selain taqarrub ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah SWT), dibutuhkan taqarrub ila an-nas (saling mendekat dan akrab di antara sesama manusia). Hikmah ini jelas terpancar dari ibadah kurban.
Sayangnya, sebagaimana diamati Azyumardi dan kita umumnya, taqarrub ila an-nas mengalami kemerosotan beberapa waktu terakhir. Silaturahim putus karena perbedaan politik. Hal ini tentu amat kita sayangkan.
Ketika hari ini berlangsung pemilihan pimpinan MPR, kita masih berharap ada semangat yang memancarkan keinginan untuk karib di antara sesama anak bangsa. Memang ada ungkapan the winner takes all, tetapi kita garis bawahi, kebersamaan membutuhkan keikhlasan untuk berbagi.
Bangsa kita menghadapi tantangan yang sama, yang perlu direspons bersama-sama pula. Manakala ada krisis pangan atau energi, yang menderita bukan saja hanya koalisi partai tertentu, melainkan seluruh anak bangsa.
Dalam konteks inilah, kita melihat relevansi semangat Idul Adha dalam menggalang kebersamaan, meneguhkan rasa senasib-sepenanggungan. Jangan sampai kita gagal menangkap semangat ini. Kalau kita gagal, tidak hanya akan berkurang berkah kurban yang kita berikan, tetapi juga gagal pula kita menangkap momentum emas untuk takarub dan bersatu padu dalam barisan yang kokoh untuk mengatasi persoalan mendesak serta membawa bangsa pada taraf kesejahteraan dan kemajuan lebih tinggi.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141006kompas/#/6/
Sabtu, 04 Oktober 2014
Utamakan Kepentingan Rakyat
Sabtu, 4 Oktober 2014
PRESIDEN terpilih Joko Widodo menyatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah mitra yang akan bekerja bersama untuk rakyat.
Pernyataan tersebut menanggapi perkembangan politik terakhir. Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai mayoritas di DPR dan didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera mengisi semua kursi pimpinan DPR. Diperkirakan KMP juga akan mengisi semua posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Keadaan itu berbarengan dengan jatuhnya harga saham di bursa-bursa Asia, rencana penghentian stimulus fiskal bank sentral Amerika Serikat, dan kinerja ekonomi Jerman yang tidak sesuai dengan harapan. Indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia melemah ke titik terendah dalam tiga bulan terakhir ke aras 4.949,36, Jumat sore. Begitu pula nilai tukar rupiah menjadi Rp 12.177 per dollar AS.
Sebagian analis melihat ekonomi Indonesia akan membaik pada akhir tahun dan tahun depan, tetapi saat ini pusat perhatian adalah politik dalam negeri. Kekuatan saat ini seperti terbelah dua antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhadapan dengan KMP.
Joko Widodo tetap optimistis akan dapat bekerja baik meskipun tidak didukung partai mayoritas di DPR. Hal ini telah dia alami saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Optimisme tersebut sudah pada tempatnya karena pembangunan Indonesia harus berlanjut. Sudah seharusnya pula KMP memenuhi janji sama-sama bekerja demi kepentingan rakyat.
Indonesia memiliki peluang sangat besar menjadi negara berpenghasilan menengah-atas. Indonesia saat ini memiliki bonus demografi, kelas menengah yang terus bertumbuh, dan sumber daya alam melimpah.
Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila syarat untuk tumbuh dipenuhi. Sasaran pemerintahan baru agar ekonomi tumbuh 7 persen mensyaratkan investasi untuk infrastruktur jalan, listrik, pelabuhan, dan bandara. Juga terjadi transformasi ekonomi dari mengandalkan pertumbuhan pada mineral dan hasil alam mentah menjadi ekspor barang olahan dan barang manufaktur serta menumbuhkan industri bahan baku antara untuk mengurangi impor dan defisit transaksi berjalan.
Dukungan kepada pemerintah harus diberikan untuk pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan dialihkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian akses yang adil terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi setiap warga negara. Begitu juga pemberantasan korupsi yang menggerogoti keuangan negara.
Pekerjaan besar tersebut hanya dapat terlaksana apabila mendapat dukungan semua pemangku kepentingan, terutama DPR yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kepentingan kelompok dan ego para pemimpin seharusnya dapat ditekan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141004kompas/#/6/
PRESIDEN terpilih Joko Widodo menyatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah mitra yang akan bekerja bersama untuk rakyat.
Pernyataan tersebut menanggapi perkembangan politik terakhir. Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai mayoritas di DPR dan didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera mengisi semua kursi pimpinan DPR. Diperkirakan KMP juga akan mengisi semua posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Keadaan itu berbarengan dengan jatuhnya harga saham di bursa-bursa Asia, rencana penghentian stimulus fiskal bank sentral Amerika Serikat, dan kinerja ekonomi Jerman yang tidak sesuai dengan harapan. Indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia melemah ke titik terendah dalam tiga bulan terakhir ke aras 4.949,36, Jumat sore. Begitu pula nilai tukar rupiah menjadi Rp 12.177 per dollar AS.
Sebagian analis melihat ekonomi Indonesia akan membaik pada akhir tahun dan tahun depan, tetapi saat ini pusat perhatian adalah politik dalam negeri. Kekuatan saat ini seperti terbelah dua antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhadapan dengan KMP.
Joko Widodo tetap optimistis akan dapat bekerja baik meskipun tidak didukung partai mayoritas di DPR. Hal ini telah dia alami saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Optimisme tersebut sudah pada tempatnya karena pembangunan Indonesia harus berlanjut. Sudah seharusnya pula KMP memenuhi janji sama-sama bekerja demi kepentingan rakyat.
Indonesia memiliki peluang sangat besar menjadi negara berpenghasilan menengah-atas. Indonesia saat ini memiliki bonus demografi, kelas menengah yang terus bertumbuh, dan sumber daya alam melimpah.
Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila syarat untuk tumbuh dipenuhi. Sasaran pemerintahan baru agar ekonomi tumbuh 7 persen mensyaratkan investasi untuk infrastruktur jalan, listrik, pelabuhan, dan bandara. Juga terjadi transformasi ekonomi dari mengandalkan pertumbuhan pada mineral dan hasil alam mentah menjadi ekspor barang olahan dan barang manufaktur serta menumbuhkan industri bahan baku antara untuk mengurangi impor dan defisit transaksi berjalan.
Dukungan kepada pemerintah harus diberikan untuk pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan dialihkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian akses yang adil terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi setiap warga negara. Begitu juga pemberantasan korupsi yang menggerogoti keuangan negara.
Pekerjaan besar tersebut hanya dapat terlaksana apabila mendapat dukungan semua pemangku kepentingan, terutama DPR yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kepentingan kelompok dan ego para pemimpin seharusnya dapat ditekan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141004kompas/#/6/
Kedaulatan Pangan Warga Terancam
Sabtu, 4 Oktober 2014
Petani Pegunungan Kendeng Mencari Jalan Keluar
PATI, KOMPAS — Ratusan warga dari berbagai desa di Pegunungan Kendeng berkumpul di Omah Sonokeling, Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Jumat (3/10). Warga yang mayoritas petani itu merumuskan sikap menghadapi rencana penambangan gamping yang mengancam kedaulatan pangan.
Tidak hanya diikuti warga dari Sukolilo, pertemuan juga diikuti masyarakat Gunem, Rembang, yang dua bulan lebih tinggal di tenda menolak pembangunan pabrik semen; warga Kayen dan Tambakromo, masyarakat Purwodadi, bahkan masyarakat dari kawasan karst Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan.
Pertemuan juga diikuti sejumlah akademisi, seperti Amrih Widodo (Australian National University), Soeryo Adi Wibowo (IPB), Hendro Sangkoyo (School of Democratic Economics), Eko Teguh Paripurno (UPN Veteran Yogyakarta), dan Eko Haryono (UGM). Ada pula Bondan Gunawan, Alissa Wahid dari The Wahid Institute, Gus Zaim Uchrowi, pengasuh pesantren di Lasem; dan tokoh lain.
Gunretno, tokoh Sedulur Sikep dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, yang menginisiasi pertemuan mengatakan, acara itu mempertemukan warga, akademisi, dan pemerintah guna membahas persoalan kedaulatan pangan warga yang terancam rencana penambangan gamping. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga diundang. ”Pak Gubernur tak bisa datang, tetapi ada beberapa pejabat yang mewakili,” katanya. ”Notulensi pertemuan juga diminta.”
Joko Priyanto, warga Tegaldowo, Gunem, menyayangkan ketidakhadiran Ganjar. ”Selama ini warga tidak melihat keberpihakan Pak Ganjar kepada masyarakat,” katanya.
Kedaulatan petani
Gunarti, perempuan tokoh Sedulur Sikep, mengatakan, kedaulatan pangan adalah soal hidup mati. Ia mengajak warga agar tak mudah dipecah belah. ”Kita takkan hidup tanpa tanah dan air,” ujarnya.
Sementara itu Alissa Wahid mengatakan mendukung perjuangan masyarakat Kendeng. ”Ini bukan tema keagamaan yang selama ini jadi sorotan Wahid Institute. Namun, saya melihat jauh, yaitu konflik etis dalam konflik bermasyarakat dan bernegara. Ini sama dengan kelompok minoritas yang ditindas,” tuturnya.
Menurut Soeryo Adi, kedaulatan masyarakat Kendeng terancam bertubi-tubi. Sukses menggagalkan rencana penambangan gamping di Sukolilo, kini warga Gunem menghadapi pabrik semen lain yang analisis mengenai dampak lingkungannya disetujui dua tahun lalu. Bahkan, di Tambakromo dan Kayen, dua pabrik semen hendak masuk.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono mengatakan, banyaknya rencana penambangan gamping karena kawasan ini berpotensi. ”Ada 12 kawasan pertambangan di Sukolilo. Apakah salah jika ada investor yang mau investasi? Tentu boleh. Apakah itu layak atau tidak? Itu ada instrumennya, yaitu amdal,” tuturnya.
Menurut Teguh, rencana pendirian pabrik semen di Rembang akan terus dilakukan. ”Bahkan, Pak Surono (Kepala Badan Geologi) sudah menganulir surat sebelumnya yang melarang penambangan di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih pada 24 September 2014, yang intinya boleh menambang dengan syarat tertentu,” paparnya.
Sebelumnya, 1 Juli 2014, Surono mengirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah memberi rekomendasi, batu gamping di rencana tapak penambangan yang membentang di wilayah Rembang dan sebagian kecil Kabupaten Blora itu telah ditetapkan sebagai CAT Watuputih yang sebagian merupakan daerah imbuhan atau perlindungan air tanah yang tidak boleh ditambang. (AIK/WEN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141004kompas/#/13/
Petani Pegunungan Kendeng Mencari Jalan Keluar
PATI, KOMPAS — Ratusan warga dari berbagai desa di Pegunungan Kendeng berkumpul di Omah Sonokeling, Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Jumat (3/10). Warga yang mayoritas petani itu merumuskan sikap menghadapi rencana penambangan gamping yang mengancam kedaulatan pangan.
Tidak hanya diikuti warga dari Sukolilo, pertemuan juga diikuti masyarakat Gunem, Rembang, yang dua bulan lebih tinggal di tenda menolak pembangunan pabrik semen; warga Kayen dan Tambakromo, masyarakat Purwodadi, bahkan masyarakat dari kawasan karst Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan.
Pertemuan juga diikuti sejumlah akademisi, seperti Amrih Widodo (Australian National University), Soeryo Adi Wibowo (IPB), Hendro Sangkoyo (School of Democratic Economics), Eko Teguh Paripurno (UPN Veteran Yogyakarta), dan Eko Haryono (UGM). Ada pula Bondan Gunawan, Alissa Wahid dari The Wahid Institute, Gus Zaim Uchrowi, pengasuh pesantren di Lasem; dan tokoh lain.
Gunretno, tokoh Sedulur Sikep dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, yang menginisiasi pertemuan mengatakan, acara itu mempertemukan warga, akademisi, dan pemerintah guna membahas persoalan kedaulatan pangan warga yang terancam rencana penambangan gamping. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga diundang. ”Pak Gubernur tak bisa datang, tetapi ada beberapa pejabat yang mewakili,” katanya. ”Notulensi pertemuan juga diminta.”
Joko Priyanto, warga Tegaldowo, Gunem, menyayangkan ketidakhadiran Ganjar. ”Selama ini warga tidak melihat keberpihakan Pak Ganjar kepada masyarakat,” katanya.
Kedaulatan petani
Gunarti, perempuan tokoh Sedulur Sikep, mengatakan, kedaulatan pangan adalah soal hidup mati. Ia mengajak warga agar tak mudah dipecah belah. ”Kita takkan hidup tanpa tanah dan air,” ujarnya.
Sementara itu Alissa Wahid mengatakan mendukung perjuangan masyarakat Kendeng. ”Ini bukan tema keagamaan yang selama ini jadi sorotan Wahid Institute. Namun, saya melihat jauh, yaitu konflik etis dalam konflik bermasyarakat dan bernegara. Ini sama dengan kelompok minoritas yang ditindas,” tuturnya.
Menurut Soeryo Adi, kedaulatan masyarakat Kendeng terancam bertubi-tubi. Sukses menggagalkan rencana penambangan gamping di Sukolilo, kini warga Gunem menghadapi pabrik semen lain yang analisis mengenai dampak lingkungannya disetujui dua tahun lalu. Bahkan, di Tambakromo dan Kayen, dua pabrik semen hendak masuk.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono mengatakan, banyaknya rencana penambangan gamping karena kawasan ini berpotensi. ”Ada 12 kawasan pertambangan di Sukolilo. Apakah salah jika ada investor yang mau investasi? Tentu boleh. Apakah itu layak atau tidak? Itu ada instrumennya, yaitu amdal,” tuturnya.
Menurut Teguh, rencana pendirian pabrik semen di Rembang akan terus dilakukan. ”Bahkan, Pak Surono (Kepala Badan Geologi) sudah menganulir surat sebelumnya yang melarang penambangan di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih pada 24 September 2014, yang intinya boleh menambang dengan syarat tertentu,” paparnya.
Sebelumnya, 1 Juli 2014, Surono mengirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah memberi rekomendasi, batu gamping di rencana tapak penambangan yang membentang di wilayah Rembang dan sebagian kecil Kabupaten Blora itu telah ditetapkan sebagai CAT Watuputih yang sebagian merupakan daerah imbuhan atau perlindungan air tanah yang tidak boleh ditambang. (AIK/WEN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141004kompas/#/13/
Kamis, 02 Oktober 2014
Ini Kritikan ke Presiden SBY Soal Swasembada Pangan
Kamis, 2 Oktober 2014
Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap lalai dalam mencapai ketahanan pangan. Salah satunya soal kebijakan yang tak mengoptimalkan sistem resi gudang.
Padahal sistem resi gudang terbukti mampu menciptakan ketahanan pangan seperti Tiongkok dan Vietnam. Dengan sistem resi gudang, memungkinkan petani bisa terbantu dengan sistem ini.
Resi gudang merupakan bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, sehingga petani tidak perlu menjual hasil panennya langsung pada saat panen raya di mana harga sedang turun. Dengan harga produk pertanian terjaga, maka semangat petani memproduksi produk pertanian lebih tinggi, sehingga produksi meningkat.
"Kenapa Kementan, justru menterinya tidak menggunakan sistem resi gudang. Katanya mau swasembada pangan," ujar Erwidodo, Peneliti Utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam diskusi ketahanan pangan di Gedung Bulog, Jakarta, Kamis (2/10/2014)
Ia mengatakan selainn Tiongkok dan Vietnam, hampir semua negara di dunia menggunakan sistem resi gudang. Ia beralasan instrumen utama untuk meningkatkan produksi adalah ketersediaan gudang dan optimalisasinya.
"Di banyak negara, hampir seluruh negara terapkan hal ini. Kenapa? Karena semua produk pertanian hanya bisa berkembang kalau ada gudang. Gudang adalah instrumen utama untuk menigkatkan produksi," terangnya.
Kebijakan ini juga akan sekaligus mampu memecahkan masalah stabilitas harga di tangan produsen ataupun konsumen. Di damping itu akan berdampak pada penerapan standar kualitas produk.
"Karena dengan standar kualitas pasar, produk pangan itu akan diterima pasar," kata Erwidodo.
Sistem resi gudang sudah ada dalam UU No 9 Tahun 2006, namun perkembangannya lambat. Sistem ini sempat menjadi program kementerian perdagangan.
"Selama enam tahun berjalan, anggarannya saja cuma Rp 230 miliar. Ini juga hanya beras gabah dan jagung. Terlau kecil kalau mau bicara ketahanan pangan, maka harus proaktif dalam hal ini," imbuhnya.
(mkl/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/10/02/131709/2707741/4/ini-kritikan-ke-presiden-sby-soal-swasembada-pangan?f9911023
Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap lalai dalam mencapai ketahanan pangan. Salah satunya soal kebijakan yang tak mengoptimalkan sistem resi gudang.
Padahal sistem resi gudang terbukti mampu menciptakan ketahanan pangan seperti Tiongkok dan Vietnam. Dengan sistem resi gudang, memungkinkan petani bisa terbantu dengan sistem ini.
Resi gudang merupakan bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, sehingga petani tidak perlu menjual hasil panennya langsung pada saat panen raya di mana harga sedang turun. Dengan harga produk pertanian terjaga, maka semangat petani memproduksi produk pertanian lebih tinggi, sehingga produksi meningkat.
"Kenapa Kementan, justru menterinya tidak menggunakan sistem resi gudang. Katanya mau swasembada pangan," ujar Erwidodo, Peneliti Utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam diskusi ketahanan pangan di Gedung Bulog, Jakarta, Kamis (2/10/2014)
Ia mengatakan selainn Tiongkok dan Vietnam, hampir semua negara di dunia menggunakan sistem resi gudang. Ia beralasan instrumen utama untuk meningkatkan produksi adalah ketersediaan gudang dan optimalisasinya.
"Di banyak negara, hampir seluruh negara terapkan hal ini. Kenapa? Karena semua produk pertanian hanya bisa berkembang kalau ada gudang. Gudang adalah instrumen utama untuk menigkatkan produksi," terangnya.
Kebijakan ini juga akan sekaligus mampu memecahkan masalah stabilitas harga di tangan produsen ataupun konsumen. Di damping itu akan berdampak pada penerapan standar kualitas produk.
"Karena dengan standar kualitas pasar, produk pangan itu akan diterima pasar," kata Erwidodo.
Sistem resi gudang sudah ada dalam UU No 9 Tahun 2006, namun perkembangannya lambat. Sistem ini sempat menjadi program kementerian perdagangan.
"Selama enam tahun berjalan, anggarannya saja cuma Rp 230 miliar. Ini juga hanya beras gabah dan jagung. Terlau kecil kalau mau bicara ketahanan pangan, maka harus proaktif dalam hal ini," imbuhnya.
(mkl/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/10/02/131709/2707741/4/ini-kritikan-ke-presiden-sby-soal-swasembada-pangan?f9911023
Selasa, 30 September 2014
Gerakkan Pertanian, Pesantren Jateng Jadi Basis Kedaulatan Pangan
Senin, 29 September 2014
Kudus, NU Online
Komunitas Masyarakat Pesantren Indonesia kini tengah fokus menggarap pertanian terpadu berbasis pesantren. Program ini sengaja diambil dalam rangka menjadi pesantren sebagai basis penggerak kedaulatan dan ketahanan pangan di samping pusat keislaman.
"Melalui program pertanian terpadu ini, pesantren diharapkan mampu mengembalikan jati dirinya sebagai pusat pengembangan cocok tanam pertanian sebagaimana yang dilakukan para pendiri," kata Ketua KMPI Amin Abdullah pada pertemuan silaturahmi komunitas pesantren, Ahad (28/9).
Alumnus pesantren Mranggen ini mengatakan, KMPI yang dibentuk pada 2006 berkomitmen membantu pengembangan dan pemberdayaan pesantren khususnya pesantren salaf dan pesantren kecil.
Menurutnya, pesantren salaf belum memperoleh perhatian lebih dari banyak pihak termasuk pemerintah. “Upaya mewujudkan kemandirian pangan, perlu dilandasi lebih dahulu membangun kepercayaan diri di kalangan para pengasuh pesantren terutama putra kiai penerus abahnya," imbuh Amin.
Pada pertemuan bertema “Mewujudkan Pesantren Berdikari” ini, pengurus KMPI juga melengkapi kepengurusannya dengan menunjuk koordinator daerah per karesidenan seperti Pati, Solo, Boyolali, dan Semarang. (Qomarul Adib/Alhafiz K)
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,54789-lang,id-t,Gerakkan+Pertanian++Pesantren+Jateng+Jadi+Basis+Kedaulatan+Pangan-.phpx
Kudus, NU Online
Komunitas Masyarakat Pesantren Indonesia kini tengah fokus menggarap pertanian terpadu berbasis pesantren. Program ini sengaja diambil dalam rangka menjadi pesantren sebagai basis penggerak kedaulatan dan ketahanan pangan di samping pusat keislaman.
"Melalui program pertanian terpadu ini, pesantren diharapkan mampu mengembalikan jati dirinya sebagai pusat pengembangan cocok tanam pertanian sebagaimana yang dilakukan para pendiri," kata Ketua KMPI Amin Abdullah pada pertemuan silaturahmi komunitas pesantren, Ahad (28/9).
Alumnus pesantren Mranggen ini mengatakan, KMPI yang dibentuk pada 2006 berkomitmen membantu pengembangan dan pemberdayaan pesantren khususnya pesantren salaf dan pesantren kecil.
Menurutnya, pesantren salaf belum memperoleh perhatian lebih dari banyak pihak termasuk pemerintah. “Upaya mewujudkan kemandirian pangan, perlu dilandasi lebih dahulu membangun kepercayaan diri di kalangan para pengasuh pesantren terutama putra kiai penerus abahnya," imbuh Amin.
Pada pertemuan bertema “Mewujudkan Pesantren Berdikari” ini, pengurus KMPI juga melengkapi kepengurusannya dengan menunjuk koordinator daerah per karesidenan seperti Pati, Solo, Boyolali, dan Semarang. (Qomarul Adib/Alhafiz K)
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,54789-lang,id-t,Gerakkan+Pertanian++Pesantren+Jateng+Jadi+Basis+Kedaulatan+Pangan-.phpx
Senin, 29 September 2014
Harapan Petani untuk Presiden
Senin, 29 September 2014
Satu hal yang luput dari para pengamat adalah peran petani yang luar biasa dalam memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden ketujuh.
Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan Kompas sehari setelah pencoblosan (Kompas 10/7/2014), petani menduduki posisi tertinggi dari kelompok pemilih yang memberikan suara ke Jokowi-JK, yaitu 59,4 persen. Urutan selanjutnya ibu rumah tangga (55,2 persen), pelajar/mahasiswa (54,1 persen), pedagang (51,3 persen), pengangguran (47,6 persen), pegawai swasta (40,4 persen), pensiunan (38,7 persen), dan pegawai negeri sipil (35,2 persen). Dengan jumlah rumah tangga petani 26,15 juta dan dengan asumsi terdapat tiga pemilih per rumah tangga, menghasilkan angka 78,45 juta. Apabila suara petani tersebar merata pada kedua kandidat (50-50), Jokowi-JK memperoleh angka 63.623.550 (47,63 persen) sehingga kalah dari Prabowo-Hatta dengan angka 69.950.744 (52,37 persen).
Meski miskin liputan media, petani bergerak luar biasa dalam memenangkan Jokowi-JK. Salah satunya melalui beragam organisasi relawan, seperti Seknas Tani Jokowi, Jokowi untuk Petani Nusantara, dan Aliansi Tani Indonesia Hebat. Ratusan ribu petani kecil menyumbangkan yang mereka miliki berupa gabah, beras, dan hasil pertanian lain untuk mendukung gerakan memenangkan Jokowi-JK.
Sudah puluhan tahun petani merindukan sosok yang mampu mengangkat penghidupan dan kehidupan mereka dari keterpurukan. Dalam khazanah Jawa itu diwujudkan dalam harapan munculnya Satrio Piningit atau Ratu Adil (istilah yang muncul pada zaman pujangga Keraton Mataram) yang diilhami dari mahakarya Prabu Sri Jayabaya dari Kerajaan Kediri (1135-1157 M). Hal sama dikatakan Soekarno pada pleidoi persidangan Landraad di Bandung 1930 yang menyatakan, ”Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu, tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan.” Pertolongan itu diharapkan datang dari Satrio Pinandhito Sinisihan Wahyu yang mampu membawa Indonesia gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoraharjo (mencapai kemakmuran) melalui suro diro joyoningrat lebur dening pangastuti (keluhuran budi mengalahkan angkara murka) atau meminjam istilah Jokowi melalui revolusi mental.
Ingatan itu terus membekas di kalangan masyarakat petani Jawa pada khususnya atau petani Indonesia pada umumnya. Pesta demokrasi lima tahunan yang selama ini berlangsung tak pernah menyuntikkan api semangat untuk petani sebesar pesta demokrasi tahun ini. Mereka memiliki harapan luar biasa.
Situasi petani kecil
Sebanyak 62,8 persen dari 28,55 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia (2013) petani, sedangkan sebagian besar sisanya juga petani yang terpaksa keluar dari lahan garapan mereka. Sensus Pertanian menunjukkan tercerabutnya keluarga tani dari lahan garapan mereka sejumlah 500.000 rumah tangga per tahun selama 10 tahun terakhir. Data penurunan jumlah rumah tangga petani disambut gembira beberapa kalangan yang menunjukkan proses ”involusi pertanian” berlangsung. Petani pindah profesi masuk sektor industri dan jasa, yang menyebabkan jumlah petani menurun yang berdampak positif karena jumlah lahan yang dikuasai per rumah tangga petani meningkat.
Fenomena itu tak terjadi, yang sebenarnya terjadi mereka didera kemiskinan akut sehingga terpaksa harus keluar dari lahan atau tanah garapan mereka. Sebagai contoh di Jawa Tengah, hampir di semua golongan luas penguasaan lahan, jumlah rumah tangga petani menurun 10 tahun terakhir. Hanya di kelompok petani yang memiliki luas lahan 0,1-0,2 hektar yang sedikit meningkat, sebanyak 8.658 rumah tangga tani. Penurunan drastis terjadi pada kelompok dengan luas lahan kurang dari 0,1 hektar, yaitu 1.321.787 keluarga tani. Kelompok kedua yang mengalami penurunan cukup besar adalah pemilik lahan 0,2 hektar-0,5 hektar dan 0,5 hektar-1 hektar. Bahkan petani kaya yang punya lahan lebih dari 1 hektar jumlahnya juga turun (diolah dari ST 2013). Fenomena konversi kepemilikan ini jauh lebih berbahaya bagi kelangsungan penyediaan pangan kita dibandingkan dengan sekadar konversi lahan dari pertanian ke non-pertanian.
Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin juga kian lebar. Hanya dalam tempo sangat singkat rasio Gini (alat ukur ketimpangan pendapatan penduduk, semakin tinggi semakin timpang) meningkat tajam dari 0,35 (2008) menjadi 0,41 (2013). Pendapatan per kapita petani saat ini jauh di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar rumah tangga pertanian, petani padi, dan palawija, pendapatannya hanya Rp 912.000 per rumah tangga petani per bulan (diolah dari Iswadi, Kompas, 14/7). Padahal, mereka selama ini yang mencukupi kebutuhan pangan pokok kita.
Kajian penulis menghasilkan angka hampir mirip, antara Rp 1.000.000 dan Rp 1.300.000 per bulan per rumah tangga petani padi untuk lahan beririgasi teknis. Jika harus menyewa lahan, pendapatan petani hanya Rp 670.000-Rp 1.000.000 per bulan. Secara agregat (BPS 2014), rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian dari usaha pertanian juga menghasilkan angka tak jauh berbeda dengan angka di atas, Rp 1,03 juta per bulan. Ironisnya, angka itu lebih rendah dari upah minimum provinsi terendah di Indonesia 2014. Upaya petani bertahan hidup menyebabkan mereka harus mengais rezeki di luar pertanian atau beralih usaha ke pertanian hortikultura yang berisiko sangat tinggi. Usaha budidaya cabe, misalnya, perlu modal Rp 50 juta-Rp 80 juta per hektar per musim, bawang merah Rp 35 juta-Rp 75 juta per hektar per musim. Ketika harga cabe jatuh hingga Rp 2.000 per kilogram seperti dua bulan lalu, itu menimbulkan dampak luar biasa bagi keluarga petani.
Impor pangan 10 tahun terakhir meningkat luar biasa, 173 persen untuk 8 pangan utama, sedangkan nilai devisa yang digunakan meningkat tajam dari 3,34 miliar dollar AS (2003) menjadi 14,90 miliar dollar AS (2013) atau hampir 4,5 kali lipat. Jika data itu disandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pangan dan pertanian, akan menghasilkan ironi karena anggaran sektor itu meningkat 611 persen hanya dalam 9 tahun. Sering dikemukakan impor pangan serta integrasi masif sistem pangan Indonesia dengan global adalah penyebab utama yang menggerus kapasitas petani memproduksi pangan. Harga impor yang lebih murah (low artificial price) dan praktik dumping menyebabkan produk lokal dan produk petani kecil tergeser produk impor.
Harapan untuk presiden
Upaya meningkatkan kesejahteraan petani perlu menjadi tujuan utama pemerintah di bawah presiden terpilih. Pola pikir dan platform ketahanan pangan yang sudah dikerjakan puluhan tahun ini perlu dirombak mendasar sehingga dunia pertanian memiliki wajah yang sama sekali baru. Platform yang hanya menempatkan pangan sekadar komoditas perdagangan, menempatkan petani hanya sebagai obyek kebijakan, dan penekanan terlalu tinggi pada sisi konsumen perlu dirombak secara mendasar. Paradigma kedaulatan pangan yang dijanjikan presiden terpilih dan ingin diwujudkan di Indonesia perlu dirumuskan dengan tepat, benar-benar dipahami oleh semua birokrat, serta menjadi roh yang menjiwai semua perumusan kebijakan dan program pertanian dan pangan.
Sebagai penutup, visi pertanian Indonesia diharapkan: ”Mewujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria untuk melayani dan memenuhi hak seluruh rakyat atas pangan yang menyehatkan serta peningkatan kesejahteraan keluarga tani melalui dukungan penuh negara terhadap redistribusi tanah untuk petani, pengarusutamaan pertanian keluarga dan agroekologi, serta pelindungan petani terhadap sistem perdagangan yang tidak adil” (deklarasi Aliansi Tani Indonesia Hebat, 1 Juni 2014). Penulis yakin harapan petani akan terpenuhi di pemerintahan mendatang. Dengan memuliakan petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka, kita semua selamat dari jurang kehancuran.
Dwi Andreas Santosa Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor; Ketua Umum Bank Benih Tani Indonesia
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140929kompas/#/7/
Satu hal yang luput dari para pengamat adalah peran petani yang luar biasa dalam memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden ketujuh.
Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan Kompas sehari setelah pencoblosan (Kompas 10/7/2014), petani menduduki posisi tertinggi dari kelompok pemilih yang memberikan suara ke Jokowi-JK, yaitu 59,4 persen. Urutan selanjutnya ibu rumah tangga (55,2 persen), pelajar/mahasiswa (54,1 persen), pedagang (51,3 persen), pengangguran (47,6 persen), pegawai swasta (40,4 persen), pensiunan (38,7 persen), dan pegawai negeri sipil (35,2 persen). Dengan jumlah rumah tangga petani 26,15 juta dan dengan asumsi terdapat tiga pemilih per rumah tangga, menghasilkan angka 78,45 juta. Apabila suara petani tersebar merata pada kedua kandidat (50-50), Jokowi-JK memperoleh angka 63.623.550 (47,63 persen) sehingga kalah dari Prabowo-Hatta dengan angka 69.950.744 (52,37 persen).
Meski miskin liputan media, petani bergerak luar biasa dalam memenangkan Jokowi-JK. Salah satunya melalui beragam organisasi relawan, seperti Seknas Tani Jokowi, Jokowi untuk Petani Nusantara, dan Aliansi Tani Indonesia Hebat. Ratusan ribu petani kecil menyumbangkan yang mereka miliki berupa gabah, beras, dan hasil pertanian lain untuk mendukung gerakan memenangkan Jokowi-JK.
Sudah puluhan tahun petani merindukan sosok yang mampu mengangkat penghidupan dan kehidupan mereka dari keterpurukan. Dalam khazanah Jawa itu diwujudkan dalam harapan munculnya Satrio Piningit atau Ratu Adil (istilah yang muncul pada zaman pujangga Keraton Mataram) yang diilhami dari mahakarya Prabu Sri Jayabaya dari Kerajaan Kediri (1135-1157 M). Hal sama dikatakan Soekarno pada pleidoi persidangan Landraad di Bandung 1930 yang menyatakan, ”Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu, tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan.” Pertolongan itu diharapkan datang dari Satrio Pinandhito Sinisihan Wahyu yang mampu membawa Indonesia gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoraharjo (mencapai kemakmuran) melalui suro diro joyoningrat lebur dening pangastuti (keluhuran budi mengalahkan angkara murka) atau meminjam istilah Jokowi melalui revolusi mental.
Ingatan itu terus membekas di kalangan masyarakat petani Jawa pada khususnya atau petani Indonesia pada umumnya. Pesta demokrasi lima tahunan yang selama ini berlangsung tak pernah menyuntikkan api semangat untuk petani sebesar pesta demokrasi tahun ini. Mereka memiliki harapan luar biasa.
Situasi petani kecil
Sebanyak 62,8 persen dari 28,55 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia (2013) petani, sedangkan sebagian besar sisanya juga petani yang terpaksa keluar dari lahan garapan mereka. Sensus Pertanian menunjukkan tercerabutnya keluarga tani dari lahan garapan mereka sejumlah 500.000 rumah tangga per tahun selama 10 tahun terakhir. Data penurunan jumlah rumah tangga petani disambut gembira beberapa kalangan yang menunjukkan proses ”involusi pertanian” berlangsung. Petani pindah profesi masuk sektor industri dan jasa, yang menyebabkan jumlah petani menurun yang berdampak positif karena jumlah lahan yang dikuasai per rumah tangga petani meningkat.
Fenomena itu tak terjadi, yang sebenarnya terjadi mereka didera kemiskinan akut sehingga terpaksa harus keluar dari lahan atau tanah garapan mereka. Sebagai contoh di Jawa Tengah, hampir di semua golongan luas penguasaan lahan, jumlah rumah tangga petani menurun 10 tahun terakhir. Hanya di kelompok petani yang memiliki luas lahan 0,1-0,2 hektar yang sedikit meningkat, sebanyak 8.658 rumah tangga tani. Penurunan drastis terjadi pada kelompok dengan luas lahan kurang dari 0,1 hektar, yaitu 1.321.787 keluarga tani. Kelompok kedua yang mengalami penurunan cukup besar adalah pemilik lahan 0,2 hektar-0,5 hektar dan 0,5 hektar-1 hektar. Bahkan petani kaya yang punya lahan lebih dari 1 hektar jumlahnya juga turun (diolah dari ST 2013). Fenomena konversi kepemilikan ini jauh lebih berbahaya bagi kelangsungan penyediaan pangan kita dibandingkan dengan sekadar konversi lahan dari pertanian ke non-pertanian.
Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin juga kian lebar. Hanya dalam tempo sangat singkat rasio Gini (alat ukur ketimpangan pendapatan penduduk, semakin tinggi semakin timpang) meningkat tajam dari 0,35 (2008) menjadi 0,41 (2013). Pendapatan per kapita petani saat ini jauh di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar rumah tangga pertanian, petani padi, dan palawija, pendapatannya hanya Rp 912.000 per rumah tangga petani per bulan (diolah dari Iswadi, Kompas, 14/7). Padahal, mereka selama ini yang mencukupi kebutuhan pangan pokok kita.
Kajian penulis menghasilkan angka hampir mirip, antara Rp 1.000.000 dan Rp 1.300.000 per bulan per rumah tangga petani padi untuk lahan beririgasi teknis. Jika harus menyewa lahan, pendapatan petani hanya Rp 670.000-Rp 1.000.000 per bulan. Secara agregat (BPS 2014), rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian dari usaha pertanian juga menghasilkan angka tak jauh berbeda dengan angka di atas, Rp 1,03 juta per bulan. Ironisnya, angka itu lebih rendah dari upah minimum provinsi terendah di Indonesia 2014. Upaya petani bertahan hidup menyebabkan mereka harus mengais rezeki di luar pertanian atau beralih usaha ke pertanian hortikultura yang berisiko sangat tinggi. Usaha budidaya cabe, misalnya, perlu modal Rp 50 juta-Rp 80 juta per hektar per musim, bawang merah Rp 35 juta-Rp 75 juta per hektar per musim. Ketika harga cabe jatuh hingga Rp 2.000 per kilogram seperti dua bulan lalu, itu menimbulkan dampak luar biasa bagi keluarga petani.
Impor pangan 10 tahun terakhir meningkat luar biasa, 173 persen untuk 8 pangan utama, sedangkan nilai devisa yang digunakan meningkat tajam dari 3,34 miliar dollar AS (2003) menjadi 14,90 miliar dollar AS (2013) atau hampir 4,5 kali lipat. Jika data itu disandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pangan dan pertanian, akan menghasilkan ironi karena anggaran sektor itu meningkat 611 persen hanya dalam 9 tahun. Sering dikemukakan impor pangan serta integrasi masif sistem pangan Indonesia dengan global adalah penyebab utama yang menggerus kapasitas petani memproduksi pangan. Harga impor yang lebih murah (low artificial price) dan praktik dumping menyebabkan produk lokal dan produk petani kecil tergeser produk impor.
Harapan untuk presiden
Upaya meningkatkan kesejahteraan petani perlu menjadi tujuan utama pemerintah di bawah presiden terpilih. Pola pikir dan platform ketahanan pangan yang sudah dikerjakan puluhan tahun ini perlu dirombak mendasar sehingga dunia pertanian memiliki wajah yang sama sekali baru. Platform yang hanya menempatkan pangan sekadar komoditas perdagangan, menempatkan petani hanya sebagai obyek kebijakan, dan penekanan terlalu tinggi pada sisi konsumen perlu dirombak secara mendasar. Paradigma kedaulatan pangan yang dijanjikan presiden terpilih dan ingin diwujudkan di Indonesia perlu dirumuskan dengan tepat, benar-benar dipahami oleh semua birokrat, serta menjadi roh yang menjiwai semua perumusan kebijakan dan program pertanian dan pangan.
Sebagai penutup, visi pertanian Indonesia diharapkan: ”Mewujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria untuk melayani dan memenuhi hak seluruh rakyat atas pangan yang menyehatkan serta peningkatan kesejahteraan keluarga tani melalui dukungan penuh negara terhadap redistribusi tanah untuk petani, pengarusutamaan pertanian keluarga dan agroekologi, serta pelindungan petani terhadap sistem perdagangan yang tidak adil” (deklarasi Aliansi Tani Indonesia Hebat, 1 Juni 2014). Penulis yakin harapan petani akan terpenuhi di pemerintahan mendatang. Dengan memuliakan petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka, kita semua selamat dari jurang kehancuran.
Dwi Andreas Santosa Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor; Ketua Umum Bank Benih Tani Indonesia
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140929kompas/#/7/
Langganan:
Postingan (Atom)