Petani Hanya Boleh Tanam Padi

Kamis, 5 Maret 2015

Sebagai petani penggarap, Agus (45) bingung kenapa kenaikan harga gabah diributkan. Kenaikan harga gabah kering panen awal 2015 sebesar Rp 5.200 per kilogram bagi petani kecil seperti Agus justru berkah. Harga tinggi itu menyebabkan padi siap panennya laku ditebas pedagang seharga Rp 8,5 juta.

Dalam dua tahun terakhir, musim panen harga gabah kering panen selalu di bawah Rp 4.000 per kilogram. Dengan harga rendah itu, sebagai petani penggarap yang mengolah lahan hanya 4.000 meter persegi, saya hanya bisa bawa pulang Rp 1,5 juta dari hasil panen padi,” kata Agus, petani penggarap di Desa Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/3).

Lain lagi kegembiraan petani di Kalongan, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Suripto (40) yang menggarap lahan seperempat bahu (sekitar 2.000 meter persegi). Tanaman padi Suripto akan panen minggu ini, tetapi sudah laku terjual Rp 5,5 juta. Harga ini dinilai tinggi, jauh dibandingkan dengan hasil panen 2014 yang hanya laku Rp 2,5 juta.

Suripto, pengurus Kelompok Tani Muji Rahayu IV, Grobogan, mengatakan, dengan hasil penjualan padi Rp 5,5 juta, setelah dikurangi modal tanam padi selama empat bulan sebesar Rp 1,5 juta, dia dapat membawa pulang hasil panen Rp 4 juta.

”Ketika harga gabah naik, tentu petani sangat menikmati hasil tanam padi. Masak petani hanya boleh menanam padi, tapi enggak boleh dapat untung,” ujar Suripto, setengah bertanya ketika banyak pihak, termasuk pemerintah, meributkan kenaikan harga beras di pasaran akhir-akhir ini.

Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Grobogan, Edy Purwanto, mengemukakan, ketika harga beras medium naik di atas Rp 8.000 per kilogram, itu artinya harga gabah kering panen (GKP) juga naik. Harga gabah kering panen mulai dari Rp 5.200 sampai dengan Rp 5.400 per kilogram (kg). Harga gabah kering giling naik menjadi Rp 6.400 per kg.

Ikut menikmati

Kenaikan harga gabah bukannya tidak dinikmati petani. Baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap menikmati. Oleh karena itu, ketika pemerintah buru-buru berusaha keras menurunkan harga beras dengan kegiatan operasi pasar dan percepatan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin), langkah itu menghambat keuntungan petani penanam padi.

”Kenaikan harga beras itu, kan, bersifat sementara, keuntungan petani pun juga sementara sebelum terjadi panen raya. Panen raya padi di Jawa Tengah diperkirakan pertengahan Maret 2015,” ujar Edy Purwanto.

Salah satu faktor tingginya harga gabah, menurut Didit Ariyanto, pengurus Kelompok Tani Lestari, Desa Tlogosih, Kebonagung, Kabupaten Demak, musim tanam kali ini bagus untuk tanaman padi. Petani senang karena tanaman sepanjang musim kali ini tidak banyak hama pengganggu.

Didit yang menggarap empat hektar lahan itu memperkirakan, tanaman padinya panen pada pertengahan minggu kedua dan minggu ketiga Maret ini. Dengan tanaman bagus, pihaknya optimistis panen bisa mencapai 6-7 ton per hektar.

”Ketika panen padi musim tanam pertama tidak serempak, wajar kalau harga gabah tinggi di tingkat petani sebelum panen raya. Harga gabah yang ideal bagi petani memang sekitar Rp 5.200 per kilogram. Namun, petani sudah bisa tersenyum kalau harga gabah kering panen saat panen raya sebesar Rp 4.200 per kilogram,” kata Didit Ariyanto.

Pengamat pertanian dan dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang, Rohadi Djarot, berpendapat, seharusnya pemerintah tidak perlu panik dalam menyikapi kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras tidak memiliki implikasi atas harga komoditas lain. Berbeda sekiranya yang naik itu harga bahan bakar minyak.

Kasus kenaikan harga beras bukti pemerintah belum siap menghadapi swasembada pangan. Petani semestinya memperoleh keuntungan dari panen padi yang berlimpah, tetapi kenyataannya saat panen berlimpah justru harga gabah anjlok. Akibatnya, petani tidak untung. Jika beras melimpah, harga anjlok, keuntungan diambil pedagang.

”Program swasembada pangan perlu kesiapan banyak hal, di antaranya ada jaminan harga yang memadai bagi petani. Petani tidak hanya dieksplor supaya produksi besar, tapi hidupnya belum sejahtera. Kalau swasembada, ya, harus sembodo,” ujar Rohadi.

Malahan Rohadi menyatakan, faktor kenaikan harga beras menunjukkan kelemahan data pemerintah dalam mencermati kekosongan pangan di daerah tertentu. Justru pedagang yang paling cepat dan trengginas memanfaatkan celah itu sehingga mereka membeli gabah banyak sebelum panen raya.

Di sisi lain, penggerak naiknya harga beras itu juga ulah sebagian pedagang dan tengkulak besar. Mereka merupakan mitra pemerintah yang menyuplai beras untuk stok.

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150305kompas/#/22/

Bulog bakal serap beras petani 5 juta ton

Jumat, 27 Februari 2015

MALANG. Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah untuk menjaga agar harga beras stabil terutama pada saat musim panen raya Maret-Juni mendatang.
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian berencana menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap beras petani saat panen mendatang hingga 5 juta ton. Langkah ini diperlukan untuk tetap menjaga pasokan beras dari Bulog sehingga bisa menstabilkan harga saat panen mendatang.
Angka penyerapan beras Bulog ini lebih tinggi dari rencana awal tahun Bulog yang hanya akan menyerap beras petani saat panen raya mencapai 3,2 juta ton.
Amran bilang, Bulog harus dikembalikan fungsinya menjadi stabilisator harga beras. "Bulog harus menyerap beras milik petani pada kisaran harga Rp 7.000 per kilogram (kg) dan menjualnya ke pasaran dengan harga tersebut," ujar Amran, Kamis (26/2).
Amran menyatakan, harga tersebut ideal karena lazimnya harga beras petani selalu jatuh dan dihargai murah para tengkulak ketika musim panen raya tiba. Karena itu, ia bilang, saat musim panen kali ini, petani tak mungkin bisa menjual beras pada harga Rp 7.500 - Rp 8.000 per kg kepada para tengkulak. Lebih baik menjualnya ke Bulog dengan harga yang wajar.
Menanggapi permintaan tersebut, Bulog menyatakan siap dan berjanji untuk menyerap sebanyak mungkin beras petani selama musim panen tahun ini.
Bahkan, Bulog akan mengoptimalkan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sebesar Rp 3 triliun dan sudah disetujui DPR untuk menyerap beras milik petani. Bulog menargetkan bisa menyerapkan sebanyak 417.000 ton beras dari petani dengan menggunakan dana PMN tersebut.
Lenny Sugihat, Direktur Utama Bulog mengaku tengah mempersiapkan diri untuk mendukung upaya pemerintah menyerap hasil produksi petani saat panen raya.
Lenny meminta petani tidak khawatir saat menjelang panen raya nanti, sebab Bulog telah mempersiapkan dana untuk membeli beras milik petani agar harga beras di tingkat petani tidak jatuh. "Bulog berkomitmen untuk menyerap sebanyak mungkin produk petani," ujarnya.
Pembelian Bulog terhadap beras petani sesuai harga pokok pembelian (HPP) beras sebesar Rp 7.260 per kg. Selain itu, Bulog juga berjanji terus menggelar operasi pasar agar harga beras di pasaran tidak semakin mahal sambil menunggu musim panen raya datang.

http://industri.kontan.co.id/news/bulog-bakal-serap-beras-petani-5-juta-ton

Beras Makin Buas

Jumat, 27 Februari 2015

IRONIS. Hingar-bingar dan euforia program swasembada beras nasional yang bergairah dicanangkan Kabinet Kerja, terinterupsi serius oleh makin buasnya harga beras. Harga beras kini semakin tidak terkendali. Hal ini tampak dari mbedhalnya harga secara liar, mencapai 30%. Harga dasar beras yang acuannya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.600 perkilogram beras menurut Inpres 2/2012 tentang Perberasan dan harga beras global sekitar US$ 500 perton, ternyata semakin dijauhi secara nyata oleh harga pasar hari-hari ini. Karena harganya meloncat-loncat: Rp 9.500, Rp Rp 10.000, Rp 10.500. Bahkan melampaui angka Rp 11.000 untuk beberapa kawasan.
Sudah barang tentu ini menimbulkan persoalan pangan yang tidak sederhana bagi kelompok masyarakat berdaya beli terbatas. Sementara itu, bagi petani produsen, tingginya harga pasar sama sekali bukanlah rezeki bagi mereka sebagai produsen utama karena kejadiannya jauh di luar masa jual pada umumnya. Harga naik petani makin miskin karena mereka pas menjadi net consumers. Jelas sekali perbedaan harga ini bukanlah keberuntungan mereka, produsen maupun konsumen. Semuanya menjadi korban dari eskalasi tidak terkendalinya harga beras. Kalau dua pihak ini korban, lantas siapa yang memperoleh keuntungan harga mbedhal ini?
Untuk melacaknya, rasanya bisa diawali dengan pemetaan permasalahan mulai dari memperbandingkan harga yang terjadi antara harga dunia dan HPP, dengan harga pasar pada hari ini. Besaran disparitas harga domestik normal dengan harga global dan HPP bisa mencapai 30%. Tentu itu merupakan sumber utama rente ekonomi untuk bisa dipermainkan para pemburunya. Konon permainan harga ini menjadi kambing hitam yang dilontarkan oleh para petinggi negara, sebagai sumber masalah kedua, mafia pangan.
Masalah ketiga, kenaikan harga disebabkan karena peledakan permintaan akibat berhentinya sementara bantuan raskin. Realita ini terjadi akibat terjebaknya kebijakan dalam wacana antara: beras dan uang tunai yang makan waktu. Kelambanan pengambilan keputusan telah berakibat eskalasi harga karena siapa pun butuh makan beras, ada ataupun tidak ada raskin. Keempat, kritik yang berkenaan dengan kapasitas Bulog yang terbatas dalam pengendalian harga dan distribusi sebagai akibat dari cadangan atau stok yang terbatas.
Faktanya, memang terdapat empat soal besar sekaligus: harga-stok-raskin-mafia, yang saling mendukung krisis beras kali ini. Beda harga yang tidak terkira antara harga dunia dan harga lokal telah menjadi inspirasi rente luar biasa. Selisih harga antara Rp 2.000-Rp 3.000 perkilogram, untuk konsumsi beras tahunan RI 31 juta ton, sudah setara dengan Rp 62 triliun-Rp 93 triliun. Ini bisa berujud rente antarmusim, rente antarkawasan, dan rente importasi yang mudah diakali para pemburu, rent seekers. Akan tetapi, apakah kita begitu saja mencaci maki pemburu?
Hakikatnya, pemburu kesempatan ekonomi sampai rente sesungguhnya adalah sebuah kewajaran syahwat usaha dalam sejarah perekonomian. Munculnya implikasi kebangsaan dan kesejahteraan tentu harus menempatkan sebab-musabab pemicu rente yang harus dijinakkan. Untuk kasus perberasan nasional, ketika beda harga tinggi, ketika stok dan distribusi terbatas dan tidak mampu mengatasi lokalitas produksi antarwaktu dan antartempat, serta ketika permintaan publik meledak akibat kelambatan raskin, sudah bisa dipastikan kesempatan mengais keuntungan akan semakin nyahwati, merangsang, normal maupun rente.
Tentu pengaitan ini bukanlah pembelaan terhadap para mafia pangan. Sama sekali bukan. Akan tetapi mengingatkan kepada siapa pun penyelenggara negara, bahwa dengan teriak: 'mafia-mafia', sampai teriak 'ganyang mafia!' sekalipun, tidak akan pernah ada gunanya kecuali mengganyangnya dengan kerja dan kerja. Mengendalikan sebab-musabab di sebalik suburnya mafia dan kartel pangan, melalui penegakan power ekonomi yang sesungguhnya dalam pengendalian harga.
Harus dicatat bahwa kali ini terjadi pada perberasan nasional. Setelah fajar menyingsing mungkin dialami oleh kedelai dan tahu-tempe, dan lusa bisa jadi menimpa daging sapi. Begitu senantiasa ketika kita hanya berteriak. Hanya kerja itulah solusi seksama pengendalian harga pangan melawan mafia.

Prof Dr M Maksum Machfoedz (Penulis adalah Ketua PBNU, Guru Besar FTP UGM)

http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3833/beras-makin-buas.kr

Janji Swasembada Pangan Jokowi Masih Slogan

Jumat, 27 Februari 2015

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Janji Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia swasembada pangan masih seperti gaya kampanye dan sebatas slogan. Jadi presidan sudah lebih 100 hari, tapi yang lebih sering justru hanya rajin blusukan dan belum banyak yang bisa dilakukan untuk rakyat.

"Sampai detik ini saya belum melihat ada upaya Jokowi mencapai swasembada pangan. Khan janjinya mencetak sawah 2 juta hektar, sampai sekarang belum terlihat perencanaannya sama sekali,” ujar Muhammad Sarmuji.

Menurut anggota Komisi VI Dari Fraksi Partai Golkar ini, langkah untuk menciptakan swasembada pangan belum tampak. Terobosan di bidang pangan juga belum terdengar. Yang ada justru, saat ini harga beras melambung tinggi hingga tidak terkendali bahkan terlambat menangani.

”Mana itu Trisakti Bung Karno yang jadi slogan Jokowi dalam pemilu presiden lalu? Keadulutan pangan sama sekali tidak terlihat.Nawa cita kemana?," imbuhnya.

Saat harga beras sudah melonjak hingga 30 persen baru ada upaya operasi pasar. "Padahal mestinya ketika kebutuhan pokok itu naik 10 persen, mestinya pemerintah sudah harus siaga. Bukan malah blusukan nggak jelas tujuannya," tambahnya. "Wajar kalau orang lalu curiga ini cara agar keran impor dibuka lagi."

http://teropongsenayan.com/6772-janji-swasembada-pangan-jokowi-masih-slogan

Anggaran Dinaikkan, Pupuk Bersubsidi Tetap Langka

Selasa, 24 Februari 2015

TEMPO.CO, Banyuwangi - PT Petrokimia Gresik memastikan kelangkaan pupuk bersubsidi akan kembali terjadi pada tahun ini. Penyebabnya, dari 15,2 juta ton kebutuhan semua jenis pupuk, pemerintah hanya mampu memberi subsidi untuk 9,5 juta ton diantaranya.

"Ada selisih 5,6 juta ton pupuk yang tak disubsidi," kata Manajer Humas PT Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono, saat jumpa pers di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 24 Februari 2015.

Rincian alokasi pupuk bersubsidi pada 2015 itu yakni Urea sebanyak 4,1 juta ton, SP-36 850 ribu ton, ZA 1,05 juta ton, NPK 2,55 juta ton, dan pupuk organik 1 juta ton. Dari seluruhnya itu, Petrokimia Gresik mendapatkan alokasi penyaluran sebanyak 5,2 juta ton.

Yusuf menjelaskan, kelangkaan akan terjadi sekalipun anggaran subsidi pupuk tahun ini mencapai Rp 28,5 triliun. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar yang sebesar Rp 21 triliun. "Jadi munculnya kelangkaan pupuk, karena kemampuan pemerintah terbatas," kata dia.

Terbatasnya anggaran diperparah dengan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Yusuf mengungkapkan, petani yang lahannya lebih dari dua hektare justru memakai pupuk subsidi.

Padahal alokasi pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dengan luas lahan kurang dari 2 hektare. Selain itu, pupuk bersubsidi banyak dipakai di lahan-lahan Perhutani. "Perhutani dilarang memakai pupuk bersubsidi," katanya menegaskan.

Untuk menekan tingkat kelangkaan pupuk, Yusuf mengatakan, Petrokimia Gresik saat ini gencar mensosialisasikan pemupukan berimbang. Dalam satu hektare, idealnya, petani memakai 500 kilogram pupuk organik, 300 kg NPK dan 200 kg Urea. "Saat ini, pemakaian urea per hektarenya lebih dari 200 kg," katanya.

Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Banyuwangi, Suyitno, membenarkan jika dosis pemakaian pupuk kimia saat ini sangat tinggi. Dalam satu hektare, kata dia, petani memakai 400-500 kilogram pupuk urea subsidi.

Tingginya dosis pupuk kimia, menurut Suyitno, karena unsur hara tanah semakin menyusut. Itu hanya bisa diatasi apabila pemerintah daerah memfasilitasi pembuatan pupuk organik dalam skala besar bagi petani. "Kalau tidak petani akan terus-menerus tergantung dengan pupuk kimia," katanya.

IKA NINGTYAS

http://www.tempo.co/read/news/2015/02/24/173645026/Anggaran-Dinaikkan-Pupuk-Bersubsidi-Tetap-Langka

Petani Tidak Nikmati Keuntungan

Selasa, 24 Februari 2015

Wapres Minta Pasokan Ditambah


BANYUWANGI, KOMPAS — Kenaikan harga beras dan gabah ternyata tak dinikmati petani. Sebagian petani ternyata sudah menjual gabah sejak panen terakhir berlangsung atau Desember lalu. Saat ini beras sudah ada di tangan pedagang, sementara panen berikutnya masih akan terjadi bulan depan.
Mutaqin (45), petani di Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengatakan, dari 0,7 hektar sawah yang dimilikinya, seluruhnya sudah dipanen sejak Desember lalu. Hasil panen langsung diambil pengepul. ”Harga gabah kering panen saat itu dihargai Rp 3.900 per kg. Murah karena sedang panen raya,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Banyuwangi Ikrori Hudanto di Banyuwangi, Senin (23/2), mengatakan, ada ikatan antara petani dan pengepul sehingga membuat petani mau melepas harga panen jauh di bawah pasar.

”Soal keterikatan itu, kami tak bisa berbuat banyak. Petugas kami tak mungkin punya kemampuan seperti itu kepada setiap petani,” katanya.

Kenaikan harga beras juga terjadi di Kota Jayapura. Para pedagang eceran di sejumlah pasar di ibu kota Provinsi Papua tersebut menjual beras dengan harga Rp 14.000 per kg. Para pedagang telah menaikkan harga beras sejak dua minggu lalu. Seluruh beras yang berada di dua pasar itu rata-rata dipasok dari Surabaya, Jawa Timur.

Husniah Mansyur (33), salah seorang pedagang di Pasar Youtefa, mengatakan, kenaikan harga beras mencapai Rp 2.000. Beberapa bulan lalu, harga beras Rp 12.000 per kg. ”Penyebab utamanya, distributor menaikkan harga. Harga satu karung beras seberat 10 kg naik dari Rp 110.000 menjadi Rp 130.000. Harga satu karung beras seberat 25 kg naik Rp 280.000 hingga Rp 295.000.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Jayapura Roberth Awi mengatakan, harga beras di Jayapura diperkirakan akan terus naik karena sejumlah wilayah sentra pemasok beras untuk Jayapura terkena banjir seperti di Jawa Timur.

Di Kupang, Kepala Seksi Humas Perum Bulog Nusa Tenggara Timur (NTT) Marselina Bende Radja mengatakan, belum ada perintah dari Menteri Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar (OP) cadangan beras pemerintah setelah terhenti 22 Januari 2015. Namun, dari 2014 hingga Januari 2015, OP sudah terealisasi di Sumba Timur sebanyak 26.000 kg, Kota Kupang 693.000 kg, Flores Timur 27.625 kg, Manggarai, Manggarai Timur 161.000 kg, serta Timor Tengah Utara dan Belu 110.000 kg.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Perum Bulog mengeluarkan stok beras rakyat miskin (raskin) 300.000 ton untuk memenuhi kebutuhan pasokan beras dalam negeri.

”Saya sudah minta agar Perum Bulog mengeluarkan sekitar 300.000 ton untuk menutup kekurangan selama ini,” ujar Kalla seusai rapat koordinasi di Kantor Wapres, Jakarta.

Menurut Kalla, pekan depan, kekurangan pasokan beras harus sudah dikeluarkan dari gudang beras Perum Bulog. ”Tidak apa-apa kalaupun stok beras nasional hanya 1,4 juta ton sekarang ini. Tidak perlu khawatir dengan stok,” tambahnya.

Alasannya, kata Kalla, Maret mendatang sejumlah wilayah panen beras. Dengan demikian, stok beras secara nasional akan bertambah lagi.

”Keterlambatan pasokan beras yang menaikkan harga sampai 30 persen itu tidak ada hubungannya dengan faktor ongkos. Ini hanya karena pasokan turun,” kata Wapres.

Koordinator Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi, siang tadi, melaporkan kepada Wapres, kenaikan harga beras sampai 30 persen akibat kurangnya pasokan.

Pengamat perberasan nasional yang juga profesor riset pada Pusat Analisis Sosial-Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Mohamad Husein Sawit menilai, pemerintah belum berpengalaman sehingga raguragu menjalankan program stabilisasi harga beras melalui operasi pasar. Operasi pasar yang dilakukan di Jakarta dinilai hanya sekadar menunjukkan bahwa pemerintah ada.

(MAS/NIT/FLO/CHE/KOR/ETA/ WIE/NIK/FRN/ACI/ REK/KOR/HAR/B09/B10/BRO/PIN)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150224kompas/#/18/

Gobel Diuji Mafia Beras

Selasa,  24 Februari 2015

Pemerintah menahan diri untuk tidak membuka keran impor beras dalam waktu dekat meski terjadi lonjakan harga beras yang cukup tinggi sejak awal Februari ini.

Alasannya,selain stok beras tersedia untuk beberapa bulan ke depan, pada Maret dan April mulai panen raya.Menyikapi kenaikan harga beras agar tidak menjadi bola liar, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memilih kebijakan operasi pasar dengan memanfaatkan stok cadangan beras milik Bulog. Sayangnya, kebijakan operasi beras disalahgunakan pedagang yang melibatkan orang dalam Bulog, sebagaimana diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel.

Benarkah ada kolaborasi antara pedagang dan orang Bulog yang mempermainkan harga beras—yang belakangan dijuluki mafia beras dibalik meroketnya harga beras di Jakarta dan sekitarnya? Yang pasti,selama dua pekan dalam bulan ini harga beras untuk semua jenis di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur mencatat kenaikan sekitar 30%.

Para pedagang mengklaim untuk pertama kalinya kenaikan harga beras dipasar induk memecahkan rekor dalam sejarah. Bulog sudah menggelar operasi pasar dengan menggandeng pasukan dari Kodam Jaya untuk pengamanan.

Sementara secara nasional Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SPPKP)Kemendag memantau kenaikan harga beras hanya 2% selama dua pekan ini.Dari hasil monitor SPPKP harga rata-rataberas secara nasional yang terbentuk pada 1 Februari sebesar Rp9.629 per kilogram(kg), lalu sepuluh hari kemudian terjadi kenaikan harga walau tidak signifikan menjadi sebesar Rp9.789 per kg.

Pada 18 Februari harga beras naik lagi yang mencapai Rp9.837 per kg. Pemerintah mengakui panen pada sejumlah sentra produksi beras memang masih rendah pada awal tahun ini sebagai salah satu pemicu kenaikan harga beras.

Lalu,mengapa harga beras di Jakarta dan sekitarnya bisa meroket? Untuk menjelaskan kenaikan harga beras yang fenomenal itu, pengamat pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, memakai empat pendekatan.

Pertama,keterlambatan musim panen dan saat ini periode transisi antara musim paceklik dan panen raya yang diperkirakan mulai berlangsung pada bulan depan sehingga pemerintah tak perlu membuka keran impor.Hanya,kenaikan harga beras di Jakarta yang mencapai 30% dipertanyakan karena kenaikan harga beras yang wajar seharusnya pada kisaran 10% hingga15%.

Kedua,pada periode November dan Desember 2014,Bulog tidak menyalurkan beras untuk masyarakat miskin. Itu berpengaruh pada permintaan beras yang melonjak signifikan.

Ketiga,perubahan operasi beras yang digelar Bulog.Selama inioperasi pasar kepedagang besar di Pasar Induk Cipinang,namun pemerintah menilai salah sasaran sebab harga beras tetap tinggi, yang terjadi justru melahirkan praktik pengoplosan. Sejak Februari operasi pasar tidak melalui pedagang, tetapi berdampak pada kenaikan harga.

Keempat ,permainan dalam perdagangan beras yang oleh mendag diistilahkan sebagai mafia beras. Sebelumnya istilah mafia beras dipopulerkan Mendag Rachmat Gobel terkait distribusi ilegal beras operasi pasar Bulog. Pada pertengahan Januari lalu,muncul kasus beras operasi pasar Bulog yang dioplos di Cakung,Jakarta Timur.

Modusnya dengan cara mengoplos berasoperasi pasar Bulog seharga Rp7.400 perkg dengan beras jenis medium yang lebih baik lalu dikemas ulang dengan harga di atas Rp8.000 per kg. Praktik curang tersebut membuat pemerintah mengubah mekanisme operasi pasar.

Sejak awal Februari operasi beras tak lagi melalui pedagang di Pasar Induk Cipinang,namun langsung ke pasar tradisional dan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pemerintah bahwa terjadi kenaikan harga beras yang mencapai sekitar 30% di wilayah Jakarta terutama di pasar induk beras lebih karena dipicu ulah pedagang.

Mafia beras tidak bisa lagimengoplos beras dari operasi pasar Bulog.Dengan perubahan sasaran operasi pasar yang langsung ke pasar tradisional dan masyarakat telah mengurangi pasokan beras di pedagang besar, terutama di Pasar Induk Cipinang.

Dengan memahami pokok masalah penyebab kenaikan harga beras tersebut, sekarang tinggal menunggu aksi nyata dari pemerintah bagaimana menstabilkan harga beras. Dan, meringkus para mafia beras yang jelas sudah meresahkan masyarakat.


(ftr)

http://nasional.sindonews.com/read/968103/16/gobel-diuji-mafia-beras-1424746834