Senin, 16 Maret 2015
Jakarta - Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP). HPP terakhir yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2012 sebesar 6.600. "Dengan harga itu, Bulog tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai penyangga harga," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji dalam keterangan di Jakarta, Jumat (13/3).
Kata Sarmuji, saat ini harga beras di penggilingan berkisar Rp. 8000an untuk beras medium. "Saya khawatir dengan tidak mampunya Bulog membeli beras dan gabah dari petani, harga beras akan mudah dipermainkan oleh para spekulan," ujarnya.
Politisi Golkar ini juga mempertanyakan efektifitas dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diminta oleh Bulog dalam APBN-P 2015. "Jika HPP terlalu rendah, dana PMN yang digelontorkan ke Bulog akan mubazir karena PMN kepada Bulog diperuntukkan untuk membeli harga gabah dan beras dengan harga yang layak," tegasnya.
Dirinya mendesak agar pemerintah merevisi HPP untuk beras agar Bulog bisa melakukan fungsinya sebagai penyangga harga dengan melakukan pembelian beras dan gabah petani khususnya pada masa panen. "Paska reses, DPR akan evaluasi secepatnya PMN untuk Bulog menyangkut peruntukannya," tukasnya.Pada kesempatan sebelumny, Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian berencana menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap beras petani saat panen mendatang hingga 5 juta ton. Langkah ini diperlukan untuk tetap menjaga pasokan beras dari Bulog sehingga bisa menstabilkan harga saat panen mendatang. Angka penyerapan beras Bulog ini lebih tinggi dari rencana awal tahun Bulog yang hanya akan menyerap beras petani saat panen raya mencapai 3,2 juta ton.
Amran bilang, Bulog harus dikembalikan fungsinya menjadi stabilisator harga beras. "Bulog harus menyerap beras milik petani pada kisaran harga Rp 7.000 per kilogram (kg) dan menjualnya ke pasaran dengan harga tersebut," ujar Amran.
Amran menyatakan, harga tersebut ideal karena lazimnya harga beras petani selalu jatuh dan dihargai murah para tengkulak ketika musim panen raya tiba. Karena itu, ia bilang, saat musim panen kali ini, petani tak mungkin bisa menjual beras pada harga Rp 7.500 - Rp 8.000 per kg kepada para tengkulak. Lebih baik menjualnya ke Bulog dengan harga yang wajar.
Menanggapi permintaan tersebut, Bulog menyatakan siap dan berjanji untuk menyerap sebanyak mungkin beras petani selama musim panen tahun ini.
Bahkan, Bulog akan mengoptimalkan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sebesar Rp 3 triliun dan sudah disetujui DPR untuk menyerap beras milik petani. Bulog menargetkan bisa menyerapkan sebanyak 417.000 ton beras dari petani dengan menggunakan dana PMN tersebut.Sesuai HPP
Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengaku tengah mempersiapkan diri untuk mendukung upaya pemerintah menyerap hasil produksi petani saat panen raya. Lenny meminta petani tidak khawatir saat menjelang panen raya nanti, sebab Bulog telah mempersiapkan dana untuk membeli beras milik petani agar harga beras di tingkat petani tidak jatuh. "Bulog berkomitmen untuk menyerap sebanyak mungkin produk petani," ujarnya.
Pembelian Bulog terhadap beras petani sesuai harga pokok pembelian (HPP) beras sebesar Rp 7.260 per kg. Selain itu, Bulog juga berjanji terus menggelar operasi pasar agar harga beras di pasaran tidak semakin mahal sambil menunggu musim panen raya datang.
Manfaatkan PMN
Lenny Sugihat juga mengaku akan mengoptimalkan penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun untuk menyerap sebanyak mungkin beras dari petani. "Dana PMN yang diperoleh Bulog selain untuk modal kerja juga akan digunakan untuk pengadaan beras. Sekitar 417 ribu ton beras bisa kami beli dari petani dengan menggunakan PMN saja,” kata Lenny.Lenny menegaskan, Bulog mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyatakan Indonesia tidak akan mengimpor beras menjelang panen raya tersebut. Oleh karena itu, Lenny mengaku akan terus berkoordinasi dengan pejabat Bulog di daerah untuk melakukan pembelian dari sentra-sentra produksi beras. “Satgas beras kami sejak 16 Februari lalu terus melakukan operasi pasar. Sudah 72 titik pemukiman di Jabodetabek dilakukan operasi pasar yang hasilnya efektif,” katanya.
Karena rutin melakukan operasi pasar, Lenny mengakui saat ini gudang Bulog di Kelapa Gading dengan kapasitas 209 ribu ton tidak terisi penuh sebab belum dilakukan pengadaan. “Kalau mau di audit ya silahkan saja, itu kewenangan Menteri Perdagangan. Kan juga sudah ada peraturan terkait stok gudang untuk tiga bulan. Aturan itu untuk semua gudang, bukan hanya Bulog. Kami terus mengawasi semua gudang,” jelasnya.
http://www.neraca.co.id/industri/51628/Bulog-Dinilai-Tidak-Siap-Serap-Beras-Petani/4
Senin, 16 Maret 2015
Awas, Mafia Dibalik Seminar Carut-Marut Kedaulatan Beras !?!
Senin, 16 Maret 2015
Kenapa Polisi & Jaksa Tidak Bertindak ?
Jakarta_Barakindo- Rencana Himpunan Alumni Istitut Pertanian Bogor (HA-IPB) menyelenggaran obrolan warung kopi (seminar-red) dengan tema “Carut Marut Kedaulatan Beras Indonesia: Antara Bulog, Mafia atau Kambing Hitam” mendapat kritikan pedas dari berbagai kalangan.
Salah satu pihak yang menolak terselenggaranya acara tersebut adalah Protanikita. “Lebih baik uangnya untuk memperbaiki kualitas Raskin. Lihat kualitas raskin di Jawa Tengah (Jateng) yang hancur-hancuran,” ujar Koordinator Protanikita, Bonang, Senin (16/3/2015).
Pada bagian lain, mantan wartawan Radio Hilversum, M Chandra menegaskan, acara tersebut hanya untuk mencari pembenaran dan menutupi bobroknya perilaku oknum-oknum di Perum Bulog yang notabene antek-antek mafia beras.
“Kami mempertanyakan, kenapa Kepolisian dan Kejaksaan tidak menggunakan fungsinya untuk menggulung jaringan mafia beras? Sudah jelas beras untuk masyarakat miskin (raskin) itu ada standar kualitasnya yang dipayungi Kepres. Namun kualitas raskin di tiap-tiap daerah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak layak untuk dikonsumsi manusia,” katanya.
Menurut Chandra, negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat ulah mafia beras dan antek-anteknya.
“Bukan hanya Kepolisian dan Kejaksaan yang dituntut proaktif melindungi hak-hak dasar rakyat miskin, tapi janji kampanye Presiden Jokowi yang akan mewujudkan swasembada pangan dan memberantas koruptor pun harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Informasi yang diterima Redaksi Barak Online Group, Kamis (19/3/2015), HA-IPB berencana menyelenggarakan seminar “Carut Marut Kedaulatan Beras Indonesia: Antara Bulog, Mafia atau Kambing Hitam” di lantai dua Gedung Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tema itu dipilih, kata sumber Barak, untuk melihat secara jelas bagaimana sebenarnya peran Bulog sebagai penyangga stok dan menjaga stabilitas harga beras nasional.
Adapun para pembicara yang akan hadir terdiri atas, Dirut Perum Bulog, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog, Kadis Pertanian Sumatera Selatan, Kadis Pertanian Sulawesi Selatan, Kadis Pertanian Kalimantan Timur, Kadis Pertanian Jawa Timur, Anggota Komisi IV DPR Herman Khaeron, Dirjen Prasarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Prof Bustanul Arifin, Prof Dwi Andreas Santosa dan Prof Hermanto Siregar. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2015/03/awas-mafia-dibalik-seminar-carut-marut.html#more
Kenapa Polisi & Jaksa Tidak Bertindak ?
Jakarta_Barakindo- Rencana Himpunan Alumni Istitut Pertanian Bogor (HA-IPB) menyelenggaran obrolan warung kopi (seminar-red) dengan tema “Carut Marut Kedaulatan Beras Indonesia: Antara Bulog, Mafia atau Kambing Hitam” mendapat kritikan pedas dari berbagai kalangan.
Salah satu pihak yang menolak terselenggaranya acara tersebut adalah Protanikita. “Lebih baik uangnya untuk memperbaiki kualitas Raskin. Lihat kualitas raskin di Jawa Tengah (Jateng) yang hancur-hancuran,” ujar Koordinator Protanikita, Bonang, Senin (16/3/2015).
Pada bagian lain, mantan wartawan Radio Hilversum, M Chandra menegaskan, acara tersebut hanya untuk mencari pembenaran dan menutupi bobroknya perilaku oknum-oknum di Perum Bulog yang notabene antek-antek mafia beras.
“Kami mempertanyakan, kenapa Kepolisian dan Kejaksaan tidak menggunakan fungsinya untuk menggulung jaringan mafia beras? Sudah jelas beras untuk masyarakat miskin (raskin) itu ada standar kualitasnya yang dipayungi Kepres. Namun kualitas raskin di tiap-tiap daerah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak layak untuk dikonsumsi manusia,” katanya.
Menurut Chandra, negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat ulah mafia beras dan antek-anteknya.
“Bukan hanya Kepolisian dan Kejaksaan yang dituntut proaktif melindungi hak-hak dasar rakyat miskin, tapi janji kampanye Presiden Jokowi yang akan mewujudkan swasembada pangan dan memberantas koruptor pun harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Informasi yang diterima Redaksi Barak Online Group, Kamis (19/3/2015), HA-IPB berencana menyelenggarakan seminar “Carut Marut Kedaulatan Beras Indonesia: Antara Bulog, Mafia atau Kambing Hitam” di lantai dua Gedung Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tema itu dipilih, kata sumber Barak, untuk melihat secara jelas bagaimana sebenarnya peran Bulog sebagai penyangga stok dan menjaga stabilitas harga beras nasional.
Adapun para pembicara yang akan hadir terdiri atas, Dirut Perum Bulog, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog, Kadis Pertanian Sumatera Selatan, Kadis Pertanian Sulawesi Selatan, Kadis Pertanian Kalimantan Timur, Kadis Pertanian Jawa Timur, Anggota Komisi IV DPR Herman Khaeron, Dirjen Prasarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Prof Bustanul Arifin, Prof Dwi Andreas Santosa dan Prof Hermanto Siregar. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2015/03/awas-mafia-dibalik-seminar-carut-marut.html#more
Jumat, 13 Maret 2015
KEBIJAKAN KAPITALISTIK PENYEBAB UTAMA HARGA-HARGA NAIK
Jumat, 13 Maret 2015
Setelah harga beras naik, harga kebutuhan pokok lainnya pun ikut naik (Republika, 9/3). Kenaikan harga juga terjadi pada barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga itu bukan saat ini saja, namun sudah terjadi sejak Jokowi menaikkan harga BBM pada 18 November 2014 lalu.
Akibat Kebijakan Kapitalistik
Harga beras naik sekitar 30% pada bulan Februari dan hanya sedikit turun memasuki bulan Maret. Memasuki bulan Maret, harga cabai, bawang dan sebagian sayuran juga naik lagi.
Harga gas juga naik. Pertamina menaikkan harga gas 12 kg menjadi Rp 134 ribu pertabung. Sebagian orang lantas beralih ke gas 3 kg. Gas 3 kg di beberapa daerah pun langka. Harganya naik menjadi Rp 20 ribu pertabung.
Harga BBM mulai 1 Maret 2015 untuk jenis Premium juga naik. Di luar Jawa-Madura-Bali, harga Premium naik dari Rp 6.600/liter menjadi Rp 6.800/liter. Di Jawa-Madura-Bali, harganya naik Rp 100/liter menjadi Rp 6.900/liter.
Seakan kurang, masih ada lagi yang akan dinaikkan oleh Pemerintah seperti tarif listrik, tarif tol dan iuran BPJS. Dengan alasan defisit, iuran BPJS diusulkan naik. Tarif listrik akan dinaikkan lagi agar sama dengan harga keekonomian. Pemerintah pun akan mengenakan PPN 10% untuk tarif tol per 1 April. Itu artinya per 1 April tarif semua ruas tol akan naik 10%. Dipastikan hal itu akan menaikkan biaya logistik dan transportasi. Berikutnya, lagi-lagi harga berbagai barang juga akan naik. Ini akan makin parah sebab pada Oktober 2015 nanti tarif 20 ruas tol akan dinaikkan lagi sekitar 15%.
Semua itu diperparah oleh nilai mata uang rupiah yang terus terpuruk. Nilai rupiah malah terus terpuruk sejak beberapa hari setelah Jokowi dilantik. Bahkan mengutip Reuters, Kamis (5/3/2015), dolar AS saat ini tembus sampai Rp 13.020. Dolar AS berada di posisi terkuat dalam 17 tahun terakhir.
Jelas, penyebab utama kenaikan harga-harga itu adalah kebijakan Pemerintah yang sangat kapitalistik. Akibatnya, rakyat makin tercekik.
Faktor Mendasar: Penerapan Sistem Kapitalisme Neoliberal
Kenaikan harga-harga itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor: faktor mekanisme pasar dan selain faktor mekanisme pasar. Faktor mekanisme pasar adalah faktor penawaran dan permintaan. Ketika penawaran berkurang, karena stok berkurang atau minim, atau karena permintaan naik drastis, maka harga akan naik. Faktor itu memang ada, tetapi tampak tidak terjadi secara alami.
Faktor lain justru lebih lebih besar. Dalam hal kenaikan harga beras, misalnya, para pejabat Pemerintah termasuk Bulog menyatakan, stok beras nasional cukup. Karena itu semestinya harga beras tidak melonjak sedemikian rupa. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar ada pihak-pihak yang bermain. Menurut sebagian pengamat, para pemain besar yang jumlahnya 5-8 bisa memainkan harga.
Pemerintah secara tersirat juga mengakui kemungkinan adanya permainan mafia beras. Jika itu terjadi mestinya segera dilakukan tindakan hukum secara tegas. Sampai hari ini, Pemerintah baru sebatas mengancam, tetapi tindakan tegas itu belum terdengar.
Kenaikan harga-harga tampaknya justru lebih banyak dipengaruhi oleh selain faktor mekanisme pasar. Dalam hal ini adalah karena Pemerintah mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neo-liberal yang doktrinnya adalah negara harus seminimal mungkin turut campur dalam perekonomian. Negara cukup menjadi regulator (pengatur) saja. Menurut doktrin ideologi ini, subsidi dianggap haram. Ketika subsidi dikurangi maka harga otomatis naik. Rezim Jokowi malah mencabut subsidi untuk Premium dan menetapkan subsidi tetap Rp 1.000 perliter untuk solar. Akibatnya, harga Premium dan Solar naik-turun mengikuti harga pasar. Kenaikan per 1 Maret lalu adalah konsekuensi dari hal itu. Doktrin ini pulalah yang ada di balik kenaikan harga gas 12 kg dan kenaikan tarif kereta api jarak jauh mulai April nanti.
Sistem kapitalisme itu juga memiliki doktrin bahwa negara tidak boleh mengelola langsung kekayaan alam. Pengelolaan kekayaan alam itu harus diserahkan kepada swasta. Akibatnya, negara kehilangan sumber pendapatan yang besar sekali.
Di sisi lain, teori kontrak sosial dalam demokrasi mengharuskan rakyat membiayai semua yang dilakukan Pemerintah yang diangkat untuk mengurusi rakyat. Pembiayaan itu dilakukan oleh rakyat melalui pajak. Target pendapatan pajak rezim Jokowi tahun 2015 ini naik seiring makin besarnya APBN. Untuk memenuhi target tersebut setidaknya akan dilakukan dengan tiga cara. Pertama: menaikkan besaran pajak. Kedua: memperluas penyetor pajak yakni yang sebelumnya belum membayar pajak akan dikejar supaya bayar pajak. Ketiga: memperluas obyek yang dikenai pajak. Dalam konteks inilah, terjadi pengenaan PPN 10% atas tarif tol mulai April nanti.
Kenaikan harga juga karena pengaruh melemahnya nilai kurs rupiah. Ini jelas berkaitan dengan banyak sistem, seperti sistem moneter dan fiskal; juga berkaitan perdagangan, produksi, ekspor impor, investasi, finansial dan lainnya.
Dengan demikian kenaikan harga itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor penerapan ideologi dan sistem kapitalisme oleh Pemerintah selama ini. Selama sistem kapitalisme itu diterapkan dan terus dipertahankan maka kenaikan harga-harga akan terus terjadi.
Harga-harga Stabil Hanya dengan Sistem Islam
Sistem Islam, ketika diterapkan sepenuhnya, akan bisa mewujudkan kestabilan harga-harga. Dengan sistem moneter Islam yang berbasis emas dan perak, misalnya, nilai kurs mata uang menjadi stabil. Hal itu akan berpengaruh pada kestabilan harga-harga.
Dalam sistem Islam, pajak dan cukai haram sehingga tidak boleh menjadi sumber pemasukan negara. Dalam sistem Islam, sumber pemasukan negara di antaranya dari pengelolaan harta milik umum, termasuk barang tambang dan kekayaan alam lainnya, yang menjadi milik seluruh rakyat. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Semua hasilnya adalah untuk kemaslahatan rakyat.
Islam pun melarang infrastruktur (sarana) yang menjadi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh swasta. Semua itu harus dibangun oleh negara dan digunakan oleh seluruh rakyat tanpa bayaran. Dengan begitu biaya logistik menjadi murah. Pada akhirnya, kestabilan harga akan bisa diwujudkan.
Penerapan sistem ekonomi Islam akan bisa membuat mekanisme pasar berjalan dengan baik. Jika ada penyimpangan pasar semisal penimbunan maka pelakunya akan ditindak tegas. Sebab, menimbun adalah haram. Rasul saw. bersabda:
« لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ »
Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat salah (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad).
Kejahatan penimbunan ini berkaitan dengan hak masyarakat sehingga tidak harus menunggu adanya pengaduan. Qadhi (hakim) dan aparat penegak hukum bisa langsung memeriksa dan menindak pelakunya seketika di tempat.
Islam juga mengharamkan praktik kartel dan adanya kesepakatan antar pelaku ekonomi, baik produsen atau pedagang, untuk menetapkan harga tertentu. Rasul saw. bersabda:
«مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
Siapa saja yang campur tangan terhadap harga kaum Muslim untuk membuat harga itu mahal atas mereka, maka Allah berhak mendudukkan dia di tempat duduk dari neraka pada Hari Kiamat (HR Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).
Namun, kestabilan harga itu tidak boleh dikontrol oleh Pemerintah dengan jalan dipatok. Sebab, pematokan harga (at-tas’îr) juga haram meski dilakukan oleh Pemerintah sekalipun.
Ketika syariah Islam diterapkan menyeluruh maka kontrol harga bisa diwujudkan. Dengan semua itu maka gejolak harga tinggal disebabkan faktor alami atau mekanisme pasar. Untuk mengontrol harga karena faktor mekanisme pasar, negara akan menerapkan manajemen logistik termasuk zonasi produksi, pemberian bantuan untuk berproduksi, sistem informasi pasar dan manajemen distribusi yang baik. Selain itu juga dilakukan kontrol keseimbangan penawaran dan permintaan. Untuk itu, institusi negara penyangga harga (semacam Bulog sekarang) membeli hasil produksi dan mengalirkan barang ke pasar secara kontinu sesuai kebutuhan dalam rangka menstabilkan harga. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khathab ketika di Hijaz harga-harga melambung dan terjadi paceklik. Khalifah Umar lalu mendatangkan bahan makanan dan barang lainnya dari Syam, Irak dan Mesir sehingga masalah bisa diatasi.
Begitulah karakter pemimpin dalam Islam. Dalam Islam, Pemerintah wajib memelihara kepentingan umat dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT atas hal itu. Rasul saw. bersabda:
« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »
Setiap kalian adalah pengatur/pemelihara dan setiap kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Seorang pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pengatur/pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).
Semua itu hanya bisa berjalan efektif jika syariah Islam diterapkan secara total di bawah sistem Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian yang memang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.
Karena itu umat Islam harus berjuang bersama secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan Khilafah itu sesegera mungkin dengan pertolongan Allah SWT. Saat untuk itu sekarang telah tiba.
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Al-Islam edisi 747, 22 Jumadul Awal 1436 H – 13 Maret 2015 M] [www.visimuslim.com]
http://www.visimuslim.com/2015/03/kebijakan-kapitalistik-penyebab-utama-harga-harga-naik.html
Setelah harga beras naik, harga kebutuhan pokok lainnya pun ikut naik (Republika, 9/3). Kenaikan harga juga terjadi pada barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga itu bukan saat ini saja, namun sudah terjadi sejak Jokowi menaikkan harga BBM pada 18 November 2014 lalu.
Akibat Kebijakan Kapitalistik
Harga beras naik sekitar 30% pada bulan Februari dan hanya sedikit turun memasuki bulan Maret. Memasuki bulan Maret, harga cabai, bawang dan sebagian sayuran juga naik lagi.
Harga gas juga naik. Pertamina menaikkan harga gas 12 kg menjadi Rp 134 ribu pertabung. Sebagian orang lantas beralih ke gas 3 kg. Gas 3 kg di beberapa daerah pun langka. Harganya naik menjadi Rp 20 ribu pertabung.
Harga BBM mulai 1 Maret 2015 untuk jenis Premium juga naik. Di luar Jawa-Madura-Bali, harga Premium naik dari Rp 6.600/liter menjadi Rp 6.800/liter. Di Jawa-Madura-Bali, harganya naik Rp 100/liter menjadi Rp 6.900/liter.
Seakan kurang, masih ada lagi yang akan dinaikkan oleh Pemerintah seperti tarif listrik, tarif tol dan iuran BPJS. Dengan alasan defisit, iuran BPJS diusulkan naik. Tarif listrik akan dinaikkan lagi agar sama dengan harga keekonomian. Pemerintah pun akan mengenakan PPN 10% untuk tarif tol per 1 April. Itu artinya per 1 April tarif semua ruas tol akan naik 10%. Dipastikan hal itu akan menaikkan biaya logistik dan transportasi. Berikutnya, lagi-lagi harga berbagai barang juga akan naik. Ini akan makin parah sebab pada Oktober 2015 nanti tarif 20 ruas tol akan dinaikkan lagi sekitar 15%.
Semua itu diperparah oleh nilai mata uang rupiah yang terus terpuruk. Nilai rupiah malah terus terpuruk sejak beberapa hari setelah Jokowi dilantik. Bahkan mengutip Reuters, Kamis (5/3/2015), dolar AS saat ini tembus sampai Rp 13.020. Dolar AS berada di posisi terkuat dalam 17 tahun terakhir.
Jelas, penyebab utama kenaikan harga-harga itu adalah kebijakan Pemerintah yang sangat kapitalistik. Akibatnya, rakyat makin tercekik.
Faktor Mendasar: Penerapan Sistem Kapitalisme Neoliberal
Kenaikan harga-harga itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor: faktor mekanisme pasar dan selain faktor mekanisme pasar. Faktor mekanisme pasar adalah faktor penawaran dan permintaan. Ketika penawaran berkurang, karena stok berkurang atau minim, atau karena permintaan naik drastis, maka harga akan naik. Faktor itu memang ada, tetapi tampak tidak terjadi secara alami.
Faktor lain justru lebih lebih besar. Dalam hal kenaikan harga beras, misalnya, para pejabat Pemerintah termasuk Bulog menyatakan, stok beras nasional cukup. Karena itu semestinya harga beras tidak melonjak sedemikian rupa. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar ada pihak-pihak yang bermain. Menurut sebagian pengamat, para pemain besar yang jumlahnya 5-8 bisa memainkan harga.
Pemerintah secara tersirat juga mengakui kemungkinan adanya permainan mafia beras. Jika itu terjadi mestinya segera dilakukan tindakan hukum secara tegas. Sampai hari ini, Pemerintah baru sebatas mengancam, tetapi tindakan tegas itu belum terdengar.
Kenaikan harga-harga tampaknya justru lebih banyak dipengaruhi oleh selain faktor mekanisme pasar. Dalam hal ini adalah karena Pemerintah mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neo-liberal yang doktrinnya adalah negara harus seminimal mungkin turut campur dalam perekonomian. Negara cukup menjadi regulator (pengatur) saja. Menurut doktrin ideologi ini, subsidi dianggap haram. Ketika subsidi dikurangi maka harga otomatis naik. Rezim Jokowi malah mencabut subsidi untuk Premium dan menetapkan subsidi tetap Rp 1.000 perliter untuk solar. Akibatnya, harga Premium dan Solar naik-turun mengikuti harga pasar. Kenaikan per 1 Maret lalu adalah konsekuensi dari hal itu. Doktrin ini pulalah yang ada di balik kenaikan harga gas 12 kg dan kenaikan tarif kereta api jarak jauh mulai April nanti.
Sistem kapitalisme itu juga memiliki doktrin bahwa negara tidak boleh mengelola langsung kekayaan alam. Pengelolaan kekayaan alam itu harus diserahkan kepada swasta. Akibatnya, negara kehilangan sumber pendapatan yang besar sekali.
Di sisi lain, teori kontrak sosial dalam demokrasi mengharuskan rakyat membiayai semua yang dilakukan Pemerintah yang diangkat untuk mengurusi rakyat. Pembiayaan itu dilakukan oleh rakyat melalui pajak. Target pendapatan pajak rezim Jokowi tahun 2015 ini naik seiring makin besarnya APBN. Untuk memenuhi target tersebut setidaknya akan dilakukan dengan tiga cara. Pertama: menaikkan besaran pajak. Kedua: memperluas penyetor pajak yakni yang sebelumnya belum membayar pajak akan dikejar supaya bayar pajak. Ketiga: memperluas obyek yang dikenai pajak. Dalam konteks inilah, terjadi pengenaan PPN 10% atas tarif tol mulai April nanti.
Kenaikan harga juga karena pengaruh melemahnya nilai kurs rupiah. Ini jelas berkaitan dengan banyak sistem, seperti sistem moneter dan fiskal; juga berkaitan perdagangan, produksi, ekspor impor, investasi, finansial dan lainnya.
Dengan demikian kenaikan harga itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor penerapan ideologi dan sistem kapitalisme oleh Pemerintah selama ini. Selama sistem kapitalisme itu diterapkan dan terus dipertahankan maka kenaikan harga-harga akan terus terjadi.
Harga-harga Stabil Hanya dengan Sistem Islam
Sistem Islam, ketika diterapkan sepenuhnya, akan bisa mewujudkan kestabilan harga-harga. Dengan sistem moneter Islam yang berbasis emas dan perak, misalnya, nilai kurs mata uang menjadi stabil. Hal itu akan berpengaruh pada kestabilan harga-harga.
Dalam sistem Islam, pajak dan cukai haram sehingga tidak boleh menjadi sumber pemasukan negara. Dalam sistem Islam, sumber pemasukan negara di antaranya dari pengelolaan harta milik umum, termasuk barang tambang dan kekayaan alam lainnya, yang menjadi milik seluruh rakyat. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Semua hasilnya adalah untuk kemaslahatan rakyat.
Islam pun melarang infrastruktur (sarana) yang menjadi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh swasta. Semua itu harus dibangun oleh negara dan digunakan oleh seluruh rakyat tanpa bayaran. Dengan begitu biaya logistik menjadi murah. Pada akhirnya, kestabilan harga akan bisa diwujudkan.
Penerapan sistem ekonomi Islam akan bisa membuat mekanisme pasar berjalan dengan baik. Jika ada penyimpangan pasar semisal penimbunan maka pelakunya akan ditindak tegas. Sebab, menimbun adalah haram. Rasul saw. bersabda:
« لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ »
Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat salah (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad).
Kejahatan penimbunan ini berkaitan dengan hak masyarakat sehingga tidak harus menunggu adanya pengaduan. Qadhi (hakim) dan aparat penegak hukum bisa langsung memeriksa dan menindak pelakunya seketika di tempat.
Islam juga mengharamkan praktik kartel dan adanya kesepakatan antar pelaku ekonomi, baik produsen atau pedagang, untuk menetapkan harga tertentu. Rasul saw. bersabda:
«مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
Siapa saja yang campur tangan terhadap harga kaum Muslim untuk membuat harga itu mahal atas mereka, maka Allah berhak mendudukkan dia di tempat duduk dari neraka pada Hari Kiamat (HR Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).
Namun, kestabilan harga itu tidak boleh dikontrol oleh Pemerintah dengan jalan dipatok. Sebab, pematokan harga (at-tas’îr) juga haram meski dilakukan oleh Pemerintah sekalipun.
Ketika syariah Islam diterapkan menyeluruh maka kontrol harga bisa diwujudkan. Dengan semua itu maka gejolak harga tinggal disebabkan faktor alami atau mekanisme pasar. Untuk mengontrol harga karena faktor mekanisme pasar, negara akan menerapkan manajemen logistik termasuk zonasi produksi, pemberian bantuan untuk berproduksi, sistem informasi pasar dan manajemen distribusi yang baik. Selain itu juga dilakukan kontrol keseimbangan penawaran dan permintaan. Untuk itu, institusi negara penyangga harga (semacam Bulog sekarang) membeli hasil produksi dan mengalirkan barang ke pasar secara kontinu sesuai kebutuhan dalam rangka menstabilkan harga. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khathab ketika di Hijaz harga-harga melambung dan terjadi paceklik. Khalifah Umar lalu mendatangkan bahan makanan dan barang lainnya dari Syam, Irak dan Mesir sehingga masalah bisa diatasi.
Begitulah karakter pemimpin dalam Islam. Dalam Islam, Pemerintah wajib memelihara kepentingan umat dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT atas hal itu. Rasul saw. bersabda:
« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »
Setiap kalian adalah pengatur/pemelihara dan setiap kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Seorang pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pengatur/pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).
Semua itu hanya bisa berjalan efektif jika syariah Islam diterapkan secara total di bawah sistem Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian yang memang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.
Karena itu umat Islam harus berjuang bersama secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan Khilafah itu sesegera mungkin dengan pertolongan Allah SWT. Saat untuk itu sekarang telah tiba.
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Al-Islam edisi 747, 22 Jumadul Awal 1436 H – 13 Maret 2015 M] [www.visimuslim.com]
http://www.visimuslim.com/2015/03/kebijakan-kapitalistik-penyebab-utama-harga-harga-naik.html
Kamis, 12 Maret 2015
Sebagian Besar Saluran Irigasi di Indramayu Rusak
Kamis, 12 Maret 2015
INDRAMAYU, KOMPAS — Kondisi sekitar 60 persen dari total panjang 1.900 kilometer saluran irigasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, rusak. Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merespons itu. Hingga pertengahan tahun ini, saluran irigasi yang mengaliri lahan seluas 5.000 hektar di kabupaten lumbung beras itu akan direhabilitasi.
"Saluran irigasi amat penting bagi keberlangsungan usaha tani di Indramayu. Sayang, kondisi irigasi saat ini belum mendukung. Bantuan dari Kementan hari ini kami terima untuk rehabilitasi saluran irigasi bagi 5.000 hektar sawah," kata Anna Sophanah, Bupati Indramayu, Rabu (11/3), di sela-sela mengikuti panen perdana Indramayu, yang dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya.
Daerah Kroya, tempat panen perdana padi dilakukan, sebenarnya dialiri air yang bersumber dari Sungai Cilalanang dengan Bendung Pedati sebagai pengatur muka airnya. Namun, Cilalanang lebih sering kering lantaran tidak memiliki area tangkapan air. Sungai itu merupakan saluran pembuang alamiah yang bersumber dari dalam tanah.
Eko Subekti, Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan, rehabilitasi saluran pembuang alamiah kewenangan provinsi dan kabupaten. Solusi lain mengatasi kekurangan air di daerah yang bergantung pada hujan ialah membangun embung atau waduk kecil.
Tahun ini, pemerintah menargetkan rehabilitasi saluran irigasi yang dapat mengairi sawah seluas 40.000 hektar. Dari total itu, sekitar 30 persen di antaranya berada di Jawa.
Takmid, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Indramayu, menambahkan, total dana yang diterima dari Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi saluran irigasi Rp 10 miliar.
"Menteri juga mengatakan akan menambah bantuan perbaikan irigasi jika kami bisa menyelesaikan rehabilitasi itu secepatnya. Maksimal, pertengahan tahun ini bisa selesai, sehingga akan ada tambahan bantuan rehabilitasi lagi bagi saluran irigasi yang mengairi 20.000 hektar sawah," kata Takmid. (REK)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150312kompas/#/23/
INDRAMAYU, KOMPAS — Kondisi sekitar 60 persen dari total panjang 1.900 kilometer saluran irigasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, rusak. Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merespons itu. Hingga pertengahan tahun ini, saluran irigasi yang mengaliri lahan seluas 5.000 hektar di kabupaten lumbung beras itu akan direhabilitasi.
"Saluran irigasi amat penting bagi keberlangsungan usaha tani di Indramayu. Sayang, kondisi irigasi saat ini belum mendukung. Bantuan dari Kementan hari ini kami terima untuk rehabilitasi saluran irigasi bagi 5.000 hektar sawah," kata Anna Sophanah, Bupati Indramayu, Rabu (11/3), di sela-sela mengikuti panen perdana Indramayu, yang dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya.
Daerah Kroya, tempat panen perdana padi dilakukan, sebenarnya dialiri air yang bersumber dari Sungai Cilalanang dengan Bendung Pedati sebagai pengatur muka airnya. Namun, Cilalanang lebih sering kering lantaran tidak memiliki area tangkapan air. Sungai itu merupakan saluran pembuang alamiah yang bersumber dari dalam tanah.
Eko Subekti, Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan, rehabilitasi saluran pembuang alamiah kewenangan provinsi dan kabupaten. Solusi lain mengatasi kekurangan air di daerah yang bergantung pada hujan ialah membangun embung atau waduk kecil.
Tahun ini, pemerintah menargetkan rehabilitasi saluran irigasi yang dapat mengairi sawah seluas 40.000 hektar. Dari total itu, sekitar 30 persen di antaranya berada di Jawa.
Takmid, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Indramayu, menambahkan, total dana yang diterima dari Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi saluran irigasi Rp 10 miliar.
"Menteri juga mengatakan akan menambah bantuan perbaikan irigasi jika kami bisa menyelesaikan rehabilitasi itu secepatnya. Maksimal, pertengahan tahun ini bisa selesai, sehingga akan ada tambahan bantuan rehabilitasi lagi bagi saluran irigasi yang mengairi 20.000 hektar sawah," kata Takmid. (REK)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150312kompas/#/23/
Rabu, 11 Maret 2015
Produksi Beras Organik Digilir
Rabu, 11 Maret 2015
Minat Budidaya di Kalangan Petani Terus Meningkat
JEMBER, KOMPAS — Seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan membuat permintaan terhadap beras organik pun cenderung meningkat. Di Jember, Jawa Timur, misalnya, petani padi organik mulai kewalahan menangani permintaan beras. Stok yang ada selalu tidak mencukupi.
"Beras organik habis dijual di tempat. Kami belum sempat menjualnya keluar daerah. Semua habis di tempat produksi," kata Rudiyanto, Ketua Kelompok Tani Jaya II, di Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Selasa (10/3).
Harga beras organik di daerah itu sekitar Rp 18.000 per kilogram. Petani setempat juga mulai mengatur jadwal tanam sehingga panen padi organik diatur. Dengan demikian, setiap bulan kelompok tani secara bergilir bisa memproduksi beras organik 10 ton. Kelompok tani itu beranggotakan 109 orang dengan luas lahan 33 hektar.
Sementara itu, meski menggeliat, pertanian organik di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, masih menemui sejumlah kesulitan, antara lain pupuk. Apalagi, sejauh ini belum ada subsidi pembuatan pupuk kompos serta minimnya alat pertanian modern.
"Setiap bulan, desa kami sudah memproduksi pupuk kompos sekitar 100 ton, tetapi selalu habis untuk keperluan sendiri. Itu pun baru 50 persen dari total kebutuhan kami," ujar Ketua Gabungan Kelompok Tani Sarana Usaha Suwandi (42).
Di sana, tersedia 26,5 hektar lahan pertanian organik melibatkan 82 petani. Kelompok ini dibina PT Medco Energi Internasional. Krisis pupuk kompos juga dipicu minimnya hewan. Di wilayah itu hanya ada 600 ekor sapi.
Keinginan mengembangkan pertanian organik juga terus menguat di kalangan petani di Kabupaten Magelang. Mereka tidak hanya menggandeng lebih banyak petani, tetapi juga intens membantu pengembangan luas lahan untuk tanaman organik.
Wartono, Ketua Gabungan Kelompok Tani Permatasari di Tirtosari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, mengatakan, pada 2004, sistem pertanian organik mulai diterapkan pada 2 hektar yang ditangani 22 petani. Seiring waktu, minat petani terus bertambah sehingga kini menjadi 142 orang, melibatkan lima kelompok tani dengan luas lahan 149 hektar.
"Awal memulai pertanian organik, permintaan beras organik maksimal hanya 1 kuintal per bulan. Namun, saat ini, kami pun kewalahan karena permintaan beras organik 5 ton per bulan," ujarnya. Beras organik dari Gabungan Kelompok Tani Permatasari dijual Rp 13.000 per kg.
Ahmad Saleh, petani organik di Sawangan, Magelang, juga menilai pertanian organik adalah solusi yang tepat bagi petani karena selama ini pemerintah kurang menjalankan perannya untuk menjaga kestabilan harga beras. "Petani acap kali terpukul karena rendahnya harga beras saat panen raya," katanya.
Sementara itu, Lembaga Ekonomi Petani Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Tanjung Mulia Agronusa di Tanjunganom, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, tengah memproduksi beras putih organik berkadar gula rendah, dengan indeks glikemik (IG) 44,4. Beras ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pola hidup sehat, khususnya penderita diabetes.
"Kami berupaya memberikan alternatif pilihan bagi penderita diabetes. Beras yang cocok untuk mereka bukan sekadar beras merah," ujar Direktur Umum BUMP PT Tanjung Mulia Agronusa Akhmad Syafi'i.
BUMP PT Tanjung Mulia Agronusa adalah badan usaha dengan 50 persen saham milik Gabungan Kelompok Tani Sukamaju, 30 persen saham milik Asosiasi Petani Organik Kabupaten Magelang, dan 20 persen saham milik perorangan petani di Tanjunganom.
Beras berkadar gula rendah ini diberi label Dea Rice. Dea Rice dari BUMP PT Tanjung Mulya Agronusa ini dihasilkan dari 10 hektar sawah dengan melibatkan 25 petani dari 2 kelompok. Untuk sementara, volume produksi beras ini sekitar 1 ton per bulan. Penderita diabetes biasanya disarankan mengonsumsi beras dengan kadar gula di bawa 55, sementara beras putih yang banyak dikonsumsi masyarakat memiliki kadar gula 68.
Petani di Kabupaten Madiun belum serius menekuni budidaya pertanian organik. Mereka masih menjajaki peluang pasar beras organik yang hingga kini belum ada kepastian.
"Petani pada prinsipnya bergantung pada pasar. Jika pangsa pasarnya jelas dengan harga yang tinggi, tanpa disuruh pun mereka akan mengikuti. Sebaliknya jika belum ada kepastian, petani cenderung melihat dan menunggu," ujar Ketua KTNA Kabupaten Madiun Suharno. (EGI/SIR/IRE/NIK)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150311kompas/#/21/
Minat Budidaya di Kalangan Petani Terus Meningkat
JEMBER, KOMPAS — Seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan membuat permintaan terhadap beras organik pun cenderung meningkat. Di Jember, Jawa Timur, misalnya, petani padi organik mulai kewalahan menangani permintaan beras. Stok yang ada selalu tidak mencukupi.
"Beras organik habis dijual di tempat. Kami belum sempat menjualnya keluar daerah. Semua habis di tempat produksi," kata Rudiyanto, Ketua Kelompok Tani Jaya II, di Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Selasa (10/3).
Harga beras organik di daerah itu sekitar Rp 18.000 per kilogram. Petani setempat juga mulai mengatur jadwal tanam sehingga panen padi organik diatur. Dengan demikian, setiap bulan kelompok tani secara bergilir bisa memproduksi beras organik 10 ton. Kelompok tani itu beranggotakan 109 orang dengan luas lahan 33 hektar.
Sementara itu, meski menggeliat, pertanian organik di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, masih menemui sejumlah kesulitan, antara lain pupuk. Apalagi, sejauh ini belum ada subsidi pembuatan pupuk kompos serta minimnya alat pertanian modern.
"Setiap bulan, desa kami sudah memproduksi pupuk kompos sekitar 100 ton, tetapi selalu habis untuk keperluan sendiri. Itu pun baru 50 persen dari total kebutuhan kami," ujar Ketua Gabungan Kelompok Tani Sarana Usaha Suwandi (42).
Di sana, tersedia 26,5 hektar lahan pertanian organik melibatkan 82 petani. Kelompok ini dibina PT Medco Energi Internasional. Krisis pupuk kompos juga dipicu minimnya hewan. Di wilayah itu hanya ada 600 ekor sapi.
Keinginan mengembangkan pertanian organik juga terus menguat di kalangan petani di Kabupaten Magelang. Mereka tidak hanya menggandeng lebih banyak petani, tetapi juga intens membantu pengembangan luas lahan untuk tanaman organik.
Wartono, Ketua Gabungan Kelompok Tani Permatasari di Tirtosari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, mengatakan, pada 2004, sistem pertanian organik mulai diterapkan pada 2 hektar yang ditangani 22 petani. Seiring waktu, minat petani terus bertambah sehingga kini menjadi 142 orang, melibatkan lima kelompok tani dengan luas lahan 149 hektar.
 |
Ahmad Saleh, petani organik di Sawangan, Magelang, juga menilai pertanian organik adalah solusi yang tepat bagi petani karena selama ini pemerintah kurang menjalankan perannya untuk menjaga kestabilan harga beras. "Petani acap kali terpukul karena rendahnya harga beras saat panen raya," katanya.
Sementara itu, Lembaga Ekonomi Petani Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Tanjung Mulia Agronusa di Tanjunganom, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, tengah memproduksi beras putih organik berkadar gula rendah, dengan indeks glikemik (IG) 44,4. Beras ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pola hidup sehat, khususnya penderita diabetes.
"Kami berupaya memberikan alternatif pilihan bagi penderita diabetes. Beras yang cocok untuk mereka bukan sekadar beras merah," ujar Direktur Umum BUMP PT Tanjung Mulia Agronusa Akhmad Syafi'i.
BUMP PT Tanjung Mulia Agronusa adalah badan usaha dengan 50 persen saham milik Gabungan Kelompok Tani Sukamaju, 30 persen saham milik Asosiasi Petani Organik Kabupaten Magelang, dan 20 persen saham milik perorangan petani di Tanjunganom.
Beras berkadar gula rendah ini diberi label Dea Rice. Dea Rice dari BUMP PT Tanjung Mulya Agronusa ini dihasilkan dari 10 hektar sawah dengan melibatkan 25 petani dari 2 kelompok. Untuk sementara, volume produksi beras ini sekitar 1 ton per bulan. Penderita diabetes biasanya disarankan mengonsumsi beras dengan kadar gula di bawa 55, sementara beras putih yang banyak dikonsumsi masyarakat memiliki kadar gula 68.
Petani di Kabupaten Madiun belum serius menekuni budidaya pertanian organik. Mereka masih menjajaki peluang pasar beras organik yang hingga kini belum ada kepastian.
"Petani pada prinsipnya bergantung pada pasar. Jika pangsa pasarnya jelas dengan harga yang tinggi, tanpa disuruh pun mereka akan mengikuti. Sebaliknya jika belum ada kepastian, petani cenderung melihat dan menunggu," ujar Ketua KTNA Kabupaten Madiun Suharno. (EGI/SIR/IRE/NIK)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150311kompas/#/21/
Selasa, 10 Maret 2015
Program Swasembada Pangan Bakal Sulit Direalisasikan
Senin, 09 Maret 2015
Pemerintah Tidak Efektif Atasi Krisis Beras
RMOL. Target pemerintahan Jokowi-JK melakukan swasembada pangan sulit terwujud. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki strategi jitu mendongkrak produksi pangan. Malah terjadi, krisis beras.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, kelangkaan beras yang terjadi di sejumlah daerah dikarenakan pemerintah tidak menjalankan visi-misinya dalam kedaulatan pangan. Bahkan, di tingkat implementasi kebijakan, pemerintah malah tidak memiliki strategi dan prediksi terkait krisis beras dan pangan yang terjadi.
"Peran pemerintah sangat tidak efektif. Pemerintah terlihat tidak punya kemampuan mewujudkan Nawacita-nya dan tidak memprediksi apa saja yang terjadi ke depan. Seperti sekarang, kelangkaan beras itu tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah," ujar Henry kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina, sebuah gerakan petani kecil dan buruh tani internasional ini mengatakan, dalam UUPangan diatur pembentukan kelembagaan pangan oleh negara. Namun, hal itu tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah.
Badan Urusan Logistik (Bulog), kata Henry, adalah lembaga gagal yang tidak mampu berfungsi mengumpulkan produk-produk pangan, baik beras dan sejumlah produk pangan pokok lainnya. Alasannya, Bulog sudah tidak memiliki kebijakan stretegis.
"Kalau sekarang, Bulog bentuknya Perum yang sangat terbatas dan tidak memiliki kemampuan. Karenanya, sekarang-sekarang ini pun beras dikuasai oleh pedagang-pedagang swasta dan juga pengusaha-pengusaha yang tidak berpihak kepada masyarakat," paparnya.
Henry mencontohkan, kerusakan tata cara implementasi yang dilakukan pemerintah di tingkat teknis, bisa dilihat dari proses distribusi raskin (Beras Miskin). Seharusnya distribusi Raskin itu dilakukan secara langsung, tetapi pemerintah malah melakukan distribusi online dengan menekankan e-money.
"Belum lagi, pemerintah tidak memiliki perangkat yang efektif untuk meningkatkan produksi pangan. Celah-celah itulah yang dimanfaatkan para pedagang untuk bermain, dan pemerintah malah membiarkan begitu saja," ujarnya.
Paling tidak, menurut Henry, ada dua hal utama yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga kebutuhan pangan nasional. Demi terwujudnya kedaulatan pangan, pemerintah harus memastikan di tingkat implementasinya bahwa Nawacita itu berjalan dengan benar, yakni melalui perwujudkan Kelembagaan Pangan Permanen dan Partisipasi langsung Petani.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyampaikan, melakukan swasembada beras sekarang ini sudah sangat sulit, dikarenakan program pemerintah tidak terlebih dahulu menyelesaikan akar persoalan dalam pertanian.
Paling tidak, kata politisi Partai Golkar ini, ada tiga persoalan utama yang sedang terjadi dalam sektor pertanian yang harus segera diatasi pemerintah. Yakni, persoalan ketersediaan lahan pertanian, infrastruktur pertanian dan irigasi, serta peningkatan produktivitas hasil pertanian seperti bibit dan pupuk.
Selain itu, penguasaan pasar harus berada di tangan pemerintah, dengan membuat Bulog yang efektif bagi kebutuhan beras Indonesia. Regulasi yang merugikan petani dan masyarakat pun harus dihentikan, dengan demikian kebijakan impor beras tidak perlu diadakan.
"Rencana pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan itu tidak mudah. Saat ini saja, saya tidak melihat adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk segera memperbaiki persoalan pertanian itu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, harus ada keberanian untuk mengeksekusi program-program penelitian dan percontohan dalam pertanian. "Masalah selama ini adalah keberanian kita mengeksekusi sebuah penelitian yang sudah diujicobakan di lapangan yang sudah dihitung setiap ton setiap panen setiap hektare tapi tidak pernah dikerjakan dan diputuskan untuk dilaksanakan secara besar-besaran," kata Jokowi usai mengunjungi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (7/3).
Jokowi sebelumnya juga meninjau pengelolaan tanaman jagung ditumpangsarikan dengan pohon jati serta pengelolaan padi bersama-sama dengan pohon jati menggunakan sistem petak berdasarkan jarak. "Ini hasilnya luar biasa akan melompatkan hasil produksi dengan luar biasa," katanya.
Penelitian dan pola yang dilakukan bersama oleh BUMN dan kementerian itu, kata Presiden, dipantau agar bisa terus berlanjut sambil mendapat bantuan dari pemerintah seperti bibit, pupuk dan lainnya. Tapi sekali lagi harus segera diimplementasikan,” katanya. ***
http://www.rmol.co/read/2015/03/09/194700/Program-Swasembada-Pangan-Bakal-Sulit-Direalisasikan-
Pemerintah Tidak Efektif Atasi Krisis Beras
RMOL. Target pemerintahan Jokowi-JK melakukan swasembada pangan sulit terwujud. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki strategi jitu mendongkrak produksi pangan. Malah terjadi, krisis beras.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, kelangkaan beras yang terjadi di sejumlah daerah dikarenakan pemerintah tidak menjalankan visi-misinya dalam kedaulatan pangan. Bahkan, di tingkat implementasi kebijakan, pemerintah malah tidak memiliki strategi dan prediksi terkait krisis beras dan pangan yang terjadi.
"Peran pemerintah sangat tidak efektif. Pemerintah terlihat tidak punya kemampuan mewujudkan Nawacita-nya dan tidak memprediksi apa saja yang terjadi ke depan. Seperti sekarang, kelangkaan beras itu tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah," ujar Henry kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina, sebuah gerakan petani kecil dan buruh tani internasional ini mengatakan, dalam UUPangan diatur pembentukan kelembagaan pangan oleh negara. Namun, hal itu tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah.
Badan Urusan Logistik (Bulog), kata Henry, adalah lembaga gagal yang tidak mampu berfungsi mengumpulkan produk-produk pangan, baik beras dan sejumlah produk pangan pokok lainnya. Alasannya, Bulog sudah tidak memiliki kebijakan stretegis.
"Kalau sekarang, Bulog bentuknya Perum yang sangat terbatas dan tidak memiliki kemampuan. Karenanya, sekarang-sekarang ini pun beras dikuasai oleh pedagang-pedagang swasta dan juga pengusaha-pengusaha yang tidak berpihak kepada masyarakat," paparnya.
Henry mencontohkan, kerusakan tata cara implementasi yang dilakukan pemerintah di tingkat teknis, bisa dilihat dari proses distribusi raskin (Beras Miskin). Seharusnya distribusi Raskin itu dilakukan secara langsung, tetapi pemerintah malah melakukan distribusi online dengan menekankan e-money.
"Belum lagi, pemerintah tidak memiliki perangkat yang efektif untuk meningkatkan produksi pangan. Celah-celah itulah yang dimanfaatkan para pedagang untuk bermain, dan pemerintah malah membiarkan begitu saja," ujarnya.
Paling tidak, menurut Henry, ada dua hal utama yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga kebutuhan pangan nasional. Demi terwujudnya kedaulatan pangan, pemerintah harus memastikan di tingkat implementasinya bahwa Nawacita itu berjalan dengan benar, yakni melalui perwujudkan Kelembagaan Pangan Permanen dan Partisipasi langsung Petani.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyampaikan, melakukan swasembada beras sekarang ini sudah sangat sulit, dikarenakan program pemerintah tidak terlebih dahulu menyelesaikan akar persoalan dalam pertanian.
Paling tidak, kata politisi Partai Golkar ini, ada tiga persoalan utama yang sedang terjadi dalam sektor pertanian yang harus segera diatasi pemerintah. Yakni, persoalan ketersediaan lahan pertanian, infrastruktur pertanian dan irigasi, serta peningkatan produktivitas hasil pertanian seperti bibit dan pupuk.
Selain itu, penguasaan pasar harus berada di tangan pemerintah, dengan membuat Bulog yang efektif bagi kebutuhan beras Indonesia. Regulasi yang merugikan petani dan masyarakat pun harus dihentikan, dengan demikian kebijakan impor beras tidak perlu diadakan.
"Rencana pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan itu tidak mudah. Saat ini saja, saya tidak melihat adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk segera memperbaiki persoalan pertanian itu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, harus ada keberanian untuk mengeksekusi program-program penelitian dan percontohan dalam pertanian. "Masalah selama ini adalah keberanian kita mengeksekusi sebuah penelitian yang sudah diujicobakan di lapangan yang sudah dihitung setiap ton setiap panen setiap hektare tapi tidak pernah dikerjakan dan diputuskan untuk dilaksanakan secara besar-besaran," kata Jokowi usai mengunjungi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (7/3).
Jokowi sebelumnya juga meninjau pengelolaan tanaman jagung ditumpangsarikan dengan pohon jati serta pengelolaan padi bersama-sama dengan pohon jati menggunakan sistem petak berdasarkan jarak. "Ini hasilnya luar biasa akan melompatkan hasil produksi dengan luar biasa," katanya.
Penelitian dan pola yang dilakukan bersama oleh BUMN dan kementerian itu, kata Presiden, dipantau agar bisa terus berlanjut sambil mendapat bantuan dari pemerintah seperti bibit, pupuk dan lainnya. Tapi sekali lagi harus segera diimplementasikan,” katanya. ***
http://www.rmol.co/read/2015/03/09/194700/Program-Swasembada-Pangan-Bakal-Sulit-Direalisasikan-
KAMMI: Revitalisasi atau Bubarkan Bulog...
Senin, 09 Maret 2015
RMOL. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendukung Kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak melakukan impor beras.
Ketua Kajian Publik Pengurus Pusat KAMMI, Barri Pratama yang mengatakan itu. Dia sendiri mencatat bahwa presiden pernah menduga kenaikan harga beras saat ini hanya karena adanya permainan mafia beras.
"Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menduga bahwa mafia beras menginginkan pemerintah melakukan impor beras. Beliau sendiri pun kemudian menegaskan tidak akan impor beras," terang Barri dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (9/3).
"KAMMI mendukung pemerintah untuk tidak melakukan impor beras serta memberantas mafia beras secara permanen," sambung dia.
Barri juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras merupakan kesalahan Bulog. Kata dia, Bulog terkesan lambat mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah.
"Kesalahan yang dilakukan oleh Bulog sebagai regulator utama pengatur bahan pokok beras meniscayakan perlunya dilakukan revitalisasi atau bahkan pembubaran jika Bulog tetap tak berubah," terangnya.
Redaksi sampai saat ini masih berupaya untuk menghubungi pihak Bulog guna mengkonfirmasi tudingan dari KAMMI. Kemungkinan, berita konfirmasi akan dilayangkan dalam pemberitaan selanjutnya. [sam]
RMOL. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendukung Kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak melakukan impor beras.
Ketua Kajian Publik Pengurus Pusat KAMMI, Barri Pratama yang mengatakan itu. Dia sendiri mencatat bahwa presiden pernah menduga kenaikan harga beras saat ini hanya karena adanya permainan mafia beras.
"Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menduga bahwa mafia beras menginginkan pemerintah melakukan impor beras. Beliau sendiri pun kemudian menegaskan tidak akan impor beras," terang Barri dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (9/3).
"KAMMI mendukung pemerintah untuk tidak melakukan impor beras serta memberantas mafia beras secara permanen," sambung dia.
Barri juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras merupakan kesalahan Bulog. Kata dia, Bulog terkesan lambat mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah.
"Kesalahan yang dilakukan oleh Bulog sebagai regulator utama pengatur bahan pokok beras meniscayakan perlunya dilakukan revitalisasi atau bahkan pembubaran jika Bulog tetap tak berubah," terangnya.
Redaksi sampai saat ini masih berupaya untuk menghubungi pihak Bulog guna mengkonfirmasi tudingan dari KAMMI. Kemungkinan, berita konfirmasi akan dilayangkan dalam pemberitaan selanjutnya. [sam]
Langganan:
Postingan (Atom)