Program Swasembada Pangan Bakal Sulit Direalisasikan

Senin, 09 Maret 2015
 
Pemerintah Tidak Efektif Atasi Krisis Beras

RMOL. Target pemerintahan Jokowi-JK melakukan swasem­bada pangan sulit terwujud. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki strategi jitu mendongkrak produksi pangan. Malah terjadi, krisis beras.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, kelangkaan beras yang terjadi di sejumlah daerah dikarenakan pemerintah tidak menjalankan visi-misinya dalam kedaulatan pangan. Bahkan, di tingkat implementasi kebi­jakan, pemerintah malah tidak memiliki strategi dan prediksi terkait krisis beras dan pangan yang terjadi.

"Peran pemerintah sangat tidak efektif. Pemerintah ter­lihat tidak punya kemampuan mewujudkan Nawacita-nya dan tidak memprediksi apa saja yang terjadi ke depan. Seperti sekarang, kelangkaan beras itu tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah," ujar Henry kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Henry yang juga Koordinator Umum La Via Campesina, sebuah gerakan petani kecil dan buruh tani internasional ini men­gatakan, dalam UUPangan dia­tur pembentukan kelembagaan pangan oleh negara. Namun, hal itu tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah.

Badan Urusan Logistik (Bulog), kata Henry, adalah lembaga gagal yang tidak mampu ber­fungsi mengumpulkan produk-produk pangan, baik beras dan sejumlah produk pangan pokok lainnya. Alasannya, Bulog su­dah tidak memiliki kebijakan stretegis.

"Kalau sekarang, Bulog bentuknya Perum yang sangat ter­batas dan tidak memiliki ke­mampuan. Karenanya, sekarang-sekarang ini pun beras dikuasai oleh pedagang-pedagang swasta dan juga pengusaha-pengusaha yang tidak berpihak kepada masyarakat," paparnya.

Henry mencontohkan, kerusa­kan tata cara implementasi yang dilakukan pemerintah di tingkat teknis, bisa dilihat dari proses distribusi raskin (Beras Miskin). Seharusnya distribusi Raskin itu dilakukan secara langsung, tetapi pemerintah malah melaku­kan distribusi online dengan menekankan e-money.

"Belum lagi, pemerintah tidak memiliki perangkat yang efektif untuk meningkatkan produksi pangan. Celah-celah itulah yang dimanfaatkan para pedagang untuk bermain, dan pemerintah malah membiarkan begitu saja," ujarnya.

Paling tidak, menurut Henry, ada dua hal utama yang harus dilakukan pemerintah untuk men­jaga kebutuhan pangan nasional. Demi terwujudnya kedaulatan pangan, pemerintah harus memas­tikan di tingkat implementasinya bahwa Nawacita itu berjalan den­gan benar, yakni melalui perwu­judkan Kelembagaan Pangan Permanen dan Partisipasi lang­sung Petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyampai­kan, melakukan swasembada beras sekarang ini sudah sangat sulit, dikarenakan program pe­merintah tidak terlebih dahulu menyelesaikan akar persoalan dalam pertanian.

Paling tidak, kata politisi Partai Golkar ini, ada tiga persoalan utama yang sedang terjadi dalam sektor pertanian yang harus segera diatasi pe­merintah. Yakni, persoalan ketersediaan lahan pertanian, infrastruktur pertanian dan iri­gasi, serta peningkatan produk­tivitas hasil pertanian seperti bibit dan pupuk.

Selain itu, penguasaan pasar harus berada di tangan pemer­intah, dengan membuat Bulog yang efektif bagi kebutuhan beras Indonesia. Regulasi yang merugikan petani dan masyarakat pun harus dihentikan, dengan demikian kebijakan impor beras tidak perlu diadakan.

"Rencana pemerintah da­lam mewujudkan kedaulatan pangan itu tidak mudah. Saat ini saja, saya tidak melihat adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk segera mem­perbaiki persoalan pertanian itu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, harus ada ke­beranian untuk mengeksekusi program-program penelitian dan percontohan dalam pertanian. "Masalah selama ini adalah keberanian kita mengeksekusi sebuah penelitian yang sudah diujicobakan di lapangan yang sudah dihitung setiap ton se­tiap panen setiap hektare tapi tidak pernah dikerjakan dan diputuskan untuk dilaksanakan secara besar-besaran," kata Jokowi usai mengunjungi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (7/3).

Jokowi sebelumnya juga men­injau pengelolaan tanaman jag­ung ditumpangsarikan dengan pohon jati serta pengelolaan padi bersama-sama dengan pohon jati menggunakan sistem petak berdasarkan jarak. "Ini hasilnya luar biasa akan melompatkan ha­sil produksi dengan luar biasa," katanya.

Penelitian dan pola yang di­lakukan bersama oleh BUMN dan kementerian itu, kata Presiden, dipantau agar bisa terus berlanjut sambil mendapat ban­tuan dari pemerintah seperti bibit, pupuk dan lainnya. Tapi sekali lagi harus segera diimple­mentasikan,” katanya. ***

http://www.rmol.co/read/2015/03/09/194700/Program-Swasembada-Pangan-Bakal-Sulit-Direalisasikan-