 |
“Kenaikan harga beras di sejumlah kota cerminan tipisnya sensitivitas pemerintah terhadap pergerakan harga komoditas pangan di masyarakat,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi, Msi kepada Agrofarm.
Menurutnya, persoalan kenaikan harga beras tidak terjadi ujuk-ujuk dan mendadak. Kebijakan pemerintah menghentikan pasokan beras raskin mendorong masyakat yang biasa menerima pasokan beras raskin masuk ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. “Tambahan permintaan ini kan telah terjadi sejak November, Desember tahun lalu dan Januari 2015. Harusnya pemerintah melakukan antisipasi,” kritiknya.
Fungsi pemerintah adalah memastikan tersedianya stock beras di pasaran mencukupi sehingga tidak mengganggu harga. “Penuhi ketersediaan beras di pasar sehingga harga tidak bergerak naik,” katanya.
Yang terjadi saat ini, permintaan yang tinggi tidak diimbangi pasokan yang memadai akibat masuknya musim paceklik. “Ini yang tidak diantisipasi pemerintah. Karena pasokan menipis, harga akan naik. Jadi, ini hanya masalah minimnya sensitivitas pemerintah, yang dampaknya sangat merugikan,” ucap Viva yang masuk ke DPR mewakili daerah pemilihan Jawa Timur X meliputi Lamongan dan Gresik.
Dia tak menampik tudingan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang menyasar mafia beras bermain dalam kenaikan harga yang terjadi kali ini. “Spekulan pasti ada, tetapi apakah spekulan itu akan berubah menjadi mafia. Kalau pemerintah melihat ada indikasi mafia beras bermain di kisruh ini, tangkap,” pintanya.
Jangan mengkambinghitamkan mafia beras yang belum tentu ada di tengah ketidakmampuan pemerintah mengatur keseimbangan supply-demand beras di dalam negeri. “Kalau ada pemain yang melakukan penimbunan, usut dan tangkap karena itu melanggar UU Pangan,” tegasnya.
Prinsipnya, kata Viva, pemerintah harus bertindak cepat menyelesaikan persoalan beras sebelum berkembang lebih dahsyat lagi. Selama ini, katanya, pemerintah mengaku memiliki cadangan beras sebesar 1,8 juta ton yang tersimpan dengan baik di gudang-gudang Perum Bulog di seluruh Indonesia. “Efektifkan pemanfaatan stock untuk memutus lonjakan harga. Bulog turun ke bawah untuk menstabilkan harga,” katanya.
Dengan kemampuan cadangan sebesar 1,8 juta ton, kata Viva, itu cukup untuk melakukan operasi pasar stabilisasi harga untuk jangka enam bulan ke depan. “Padahal, kebutuhan beras yang kritis hanya satu sampai dua bulan ke depan, karena akhir Maret dan April sudah memasuki musim panen sehingga pasokan akan kembali stabil,” imbunya.
Viva mengapresiasi kebijakan pemerinah yang tidak akan melakukan impor beras dalam mengatasi lonjakan harga saat ini. “Sebentar lagi masuk masa panen. Kalau impor masuk, bisa berakibat harga jatuh saat petani masuk masa panen. Itu harus dihindari,” katanya.
Karena itu, dia berharap pemerintah secepatnya memerintahkan Perum Bulog masuk pasar untuk menstabilkan harga. “Cadangan beras bisa diisi kembali saat masuk masa panen pada April nanti sehingga petani bisa menikmati harga jual yang bagus,” katanya.
Dengan kisruh harga beras saat ini, Viva menilai pemerintah perlu kerja keras untuk memenuhi target swasembada beras dalam tiga tahun ke depan sebagaimana yang dijanjikan. “Perlu kerja keras untuk mencapai itu. Banyak program-program yang mendukung peningkatan produksi pangan harus dilakukan,” katanyaa.
Dari cara dan langkah mengatasi kisruh kenaikan harga, Viva mengingatkan banyak yang harus diperbaiki bila target swasembada beras ingin dicapai dalam tiga tahun ke depan. “Perlu kerja yang lebih keras. Jangan sampai janji nawa cita malah jadi duka cita,” kritiknya menyitir janji Jokowi-JK dalam kampanye lalu. iin achmad
http://www.agrofarm.co.id/read/pertanian/2094/viva-yoga-mauladi-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-beras-kisruh-bukti-tipisnya-sensitivitas-pemerintah/#.VQZj0NKsUXs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar