Rabu, 08 April 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani merupakan syarat utama guna mewujudkan kedaulatan pangan yang idamkan bangsa Indonesia.
Demi mecapai hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan), Winny Dian Wibawa mengatakan ada lima hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
"Ada lima hal yang pertama ialah kebijakan pengendalian impor pangan. Kedua, pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan, transportasi, pasar, dan kelembagaan pasar secara merata," ujarnya dalam Kongres Tani dan Rakernas HKTI di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (8/4).
Ketiga, lanjutnya, rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap tiga juta hektar pertanian dan 25 bendungan hingga 2019. Keempat adalah pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga 2019. Yang terakhir ialah subsidi pangan dan subsidi petani.
Ia menambahkan, segala upaya yang dilakuakn Kementan diharapkan mampu meningkatkan target produksi sejumlah komoditas seperti padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Produksi padi yang pada 2014 hanya mencapai 70,61 juta ton, diharapkan meningkat menjadi 73,40 ton.
Sedangkan, jagung yang pada 2014 lalu sebesar 19,13 juta ton ditargetkan naik menjadi 20 juta ton. Sementara, kedelai yang tahun lalu sebesar 0.92 juta ton ditargetkan menjadi 1,20 juta ton. Dari sisi gula dan daging sapi yang pada 2014 masing-masing tercatat sebesar 2,79 juta ton dan 0,46 juta ton ditergetkan meningkat menjadi 2,95 dan 0,52 juta ton.
Menurut dia, permasalahan utama yang dihadapi adanya kerusakan jaringan irigasi, keterlambatan distribusi pupuk, dan belum terpenuhinya kebutuhan benih atau bibit bermutu. Selain itu, kurang dan belum optimalnya jumlah penyuluh dan tenaga kerja pertanian. "Semua itu membuat adanya peluang kehilangan produksi sebesar 20 juta ton GKG," sambungnya.
Oleh karena itu, Kementan melakukan upaya khusus (upsus) untuk mendorong percepatan swasembada dan peningkatan produksi pada 2015 mendatang. Seperti adanya reahbilitasi jaringan irigasi tersier, percepata optimasi lahan, bantuan benih dan pupuk, dan lainnya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/08/nmhizr-lima-langkah-untuk-kedaulatan-pangan
Kamis, 09 April 2015
Selasa, 07 April 2015
Jokowi Akui Indonesia Masih Impor Beras
Senin, 6 April 2015
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Perum Bulog masih mengimpor beras, meski dalam jumlah kecil.
Pengakuan itu disampaikannya saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang pergerakan harga beras dan bahan pokok di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).
"Masalah yang berkaitan dengan impor beras, yang saya baca sendiri meski dalam jumlah yang sangat kecil," kata Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, dia juga meminta laporan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengenai target yang akan dicapai dan kapan waktu pembelian komoditas.
"Waktu pembelian mungkin hanya satu hingga 1,5 bulan. Oleh sebab itu, saya minta laporan secara rinci," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan akan berupaya membendung arus masuk pangan impor, terutama beras ke Indonesia.
Amran menyatakan pihaknya bersinergi dengan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel untuk menemukan solusi terbaik sehingga produk pangan lokal dapat merajai pasar dalam negeri.
"Harga beras mulai stabil tanpa harus mengimpor. Kalau kita mengimpor, rakyat yang akan menderita," ujarnya.
Novy Lumanauw/FIR
http://www.beritasatu.com/ekonomi/263233-jokowi-akui-indonesia-masih-impor-beras.html
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Perum Bulog masih mengimpor beras, meski dalam jumlah kecil.
Pengakuan itu disampaikannya saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang pergerakan harga beras dan bahan pokok di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).
"Masalah yang berkaitan dengan impor beras, yang saya baca sendiri meski dalam jumlah yang sangat kecil," kata Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, dia juga meminta laporan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengenai target yang akan dicapai dan kapan waktu pembelian komoditas.
"Waktu pembelian mungkin hanya satu hingga 1,5 bulan. Oleh sebab itu, saya minta laporan secara rinci," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan akan berupaya membendung arus masuk pangan impor, terutama beras ke Indonesia.
Amran menyatakan pihaknya bersinergi dengan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel untuk menemukan solusi terbaik sehingga produk pangan lokal dapat merajai pasar dalam negeri.
"Harga beras mulai stabil tanpa harus mengimpor. Kalau kita mengimpor, rakyat yang akan menderita," ujarnya.
Novy Lumanauw/FIR
http://www.beritasatu.com/ekonomi/263233-jokowi-akui-indonesia-masih-impor-beras.html
Senin, 06 April 2015
Protanikita Dukung Penuh GMB Jadi Calon Bupati Pandeglang
Senin, 6 April 2015
Banten_Barakindo- Dalam beberapa bulan terakhir, nama Guntur Muayat Bustomi (GMB) kian santer diperbincangkan. Tak hanya dikalangan elite politik lokal, nama GMB bahkan sudah menjadi topik diskusi yang menarik bagi berbagai kalangan masyarakat Pandeglang, mulai dari perkotaan hingga ke pelosok-pelosok desa.
Ya, GMB semula digadang-gadang oleh berbagai elemen masyarakat Kab.Pandeglang yang tergabung dalam wadah Generasi Muda Banten untuk menjadi Calon Bupati Pandeglang pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang akan digelar pada Desember 2015 nanti.
Niat Generasi Muda Banten mengusung nama GMB bukanlah tanpa alasan. Karena selain memiliki jiwa kepemimpinan yang didambakan rakyat, GMB dipandang sebagai figur calon pemimpin yang memiliki jaringan luas, baik ditingkat nasional maupun internasional.
Munculnya nama GMB dalam pesta demokrasi Pilkada Kab.Pandeglang, menghidupkan harapan baru bagi rakyat yang religius terhadap sosok pemimpin yang dapat menarik investor, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dan GMB dipandang sebagai figur calon pemimpin yang mampu mewujudkan harapan itu.
Belakangan, Koordinator Nasional Protanikita, Bonang, menyatakan dukungan. “Kami menyatakan dukungan penuh atas pencalonan GMB sebagai Bupati Pandeglang,” ujar Bonang.
Menurut Bonang, sebagai figur yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat, GMB adalah sosok yang dapat memahami kebutuhan masyarakat Kota Santri yang religius.
“Kami percaya, sebagai figur yang selama ini berkecimpung dengan dunia pertanian dan pangan, GMB mampu mendogkrak pertumbuhan ekonomi pertanian berbasis warga. Rakyat Tani membutuhkan pemimpin seperti GMB,” tandasnya.
Tak hanya Protanikita, mantan wartawan internasional Radio Hilversum, M Chandra yang kini aktif membina sejumlah organisasi lokal dan nasional pun, menyatakan dukungan atas pencalonan GMB dalam Pilkada Kab.Pandeglang.
“Kami mendukung pencalonan GMB. Karena GMB adalah sosok yang sangat memahami kultur budaya masyarakat Pandeglang,” ujarnya.
Untuk membangun kehidupan masyarakat yang religius, lanjutnya, dibutuhkan seorang pemimpin yang inovatif. “Kami melihat semua itu ada dalam diri GMB. Selain inovatif dan memiliki jaringan, dia terlahir dan dibesarkan ditengah-tengah keluarga besar ulama yang cukup dikenal masyarakat luas,” pungkasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2015/04/protanikita-dukung-penuh-gmb-jadi-calon.html
Banten_Barakindo- Dalam beberapa bulan terakhir, nama Guntur Muayat Bustomi (GMB) kian santer diperbincangkan. Tak hanya dikalangan elite politik lokal, nama GMB bahkan sudah menjadi topik diskusi yang menarik bagi berbagai kalangan masyarakat Pandeglang, mulai dari perkotaan hingga ke pelosok-pelosok desa.
Ya, GMB semula digadang-gadang oleh berbagai elemen masyarakat Kab.Pandeglang yang tergabung dalam wadah Generasi Muda Banten untuk menjadi Calon Bupati Pandeglang pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang akan digelar pada Desember 2015 nanti.
Niat Generasi Muda Banten mengusung nama GMB bukanlah tanpa alasan. Karena selain memiliki jiwa kepemimpinan yang didambakan rakyat, GMB dipandang sebagai figur calon pemimpin yang memiliki jaringan luas, baik ditingkat nasional maupun internasional.
Munculnya nama GMB dalam pesta demokrasi Pilkada Kab.Pandeglang, menghidupkan harapan baru bagi rakyat yang religius terhadap sosok pemimpin yang dapat menarik investor, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dan GMB dipandang sebagai figur calon pemimpin yang mampu mewujudkan harapan itu.
Belakangan, Koordinator Nasional Protanikita, Bonang, menyatakan dukungan. “Kami menyatakan dukungan penuh atas pencalonan GMB sebagai Bupati Pandeglang,” ujar Bonang.
Menurut Bonang, sebagai figur yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat, GMB adalah sosok yang dapat memahami kebutuhan masyarakat Kota Santri yang religius.
“Kami percaya, sebagai figur yang selama ini berkecimpung dengan dunia pertanian dan pangan, GMB mampu mendogkrak pertumbuhan ekonomi pertanian berbasis warga. Rakyat Tani membutuhkan pemimpin seperti GMB,” tandasnya.
Tak hanya Protanikita, mantan wartawan internasional Radio Hilversum, M Chandra yang kini aktif membina sejumlah organisasi lokal dan nasional pun, menyatakan dukungan atas pencalonan GMB dalam Pilkada Kab.Pandeglang.
“Kami mendukung pencalonan GMB. Karena GMB adalah sosok yang sangat memahami kultur budaya masyarakat Pandeglang,” ujarnya.
Untuk membangun kehidupan masyarakat yang religius, lanjutnya, dibutuhkan seorang pemimpin yang inovatif. “Kami melihat semua itu ada dalam diri GMB. Selain inovatif dan memiliki jaringan, dia terlahir dan dibesarkan ditengah-tengah keluarga besar ulama yang cukup dikenal masyarakat luas,” pungkasnya. (Redaksi)*
http://beritabarak.blogspot.com/2015/04/protanikita-dukung-penuh-gmb-jadi-calon.html
Minggu, 05 April 2015
Bulog Lelet Beli Gabah, Daya Beli Petani Anjlok
Minggu, 05 April 2015
Kenaikan HPP Cuma Buat Tutupi Biaya Produksi
RMOL. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dinilai gagal. Pasalnya, daya beli petani malah anjlok saat panen raya.
Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan, pihaknya sangat miris melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan daya beli petani atau nilai tukar petani (NTP) pada Maret turun 0,64 persen dibandingkan Februari 2015.
"Berarti kebijakan pemerintah yang kemarin menaikkan HPP (Harga Pokok Pembelian) belum berpengaruh dan tidak memberikan kesejahteraan buat petani," katanya kepada Rakyat Merdeka.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPS, NTP Maret secara nasional sebesar 101,53 atau turun 0,64 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. NTP pada subsektor tanaman pangan turun sebesar 1,21 persen, hortikultura sebesar 0,60 persen, perkebunan rakyat sebesar 0,15 persen, peternakan dan perikanan sebesar 0,25 persen.
Hermanto menduga, anjloknya daya beli petani disebabkan lemahnya pemantauan pembeliaan gabah petani sesuai HPP oleh Bulog. Bahkan, kata dia, dalam beberapa kasus, Bulog malah beli beras petani dari tengkulak.
Seharusnya, dengan musim panen saat ini, pemerintah dan Bulog kerja keras untuk membeli gabah petani dan mengawasi pembeliannya supaya harganya tidak jatuh di bawah HPP. "Ini untuk mengawasi supaya beras petani tidak melalui tengkulak. Kalau income ternyata jelek, berarti yang beli itu pedagang, bukan Bulog," tambahnya.
Dia menambahkan, daya beli petani menurun juga disebabkan tingginya biaya produksi petani. Menurutnya, dengan semakin besar biaya yang ditanggung petani, maka pendapatannya juga harus tinggi. "Karena itu, subsidi benih dan pupuk harus tepat sasaran," jelasnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, turunnya rata-rata daya beli petani disebabkan naiknya harga kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi. "Sementara harga gabah turun," katanya.
Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun BPS dari 1.154 transaksi penjualan gabah selama Maret, terdapat 11,20 persen kasus harga gabah kering panen di tingkat petani yang harganya berada di bawah HPP. Sedangkan, kasus harga gabah kering giling dan gabah kering panen di tingkat penggilingan berada di bawah HPP mencapai 1,73 persen.
Sasmito memperkirakan, tren penurunan ini akan bertahan hingga bulan ini. "Kalau April masih begitu-begitu saja, April belum cukup menyenangkan untuk NTP, tapi kalau sudah Mei-Juli akan membaik," katanya.
Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar mengatakan, anjloknya daya beli petani disebabkan naiknya harga BBM. "Bagi petani kenaikan BBM akan mempengaruhi seluruh rentang produksi dan membebani proses pasca panen secara signifikan," ujarnya.
Dengan adanya kenaikan harga BBM, dia bilang, biaya produksi melonjak karena biaya sewa traktor, pompa air, dan usaha penggilingan padi (RMU) melonjak. Kebijakan kenaikan HPP gabah akhirnya akan sia-sia karena tidak memberi untung bagi petani. "HPP hanya untuk menutup biaya produksi," sambungnya.
Karena itu, dia berharap, anggaran subsidi BBM yang sudah dikurangi itu dialihkan untuk memperbaiki sarana dan infrastruktur pertanian. Apalagi, sektor pertanian berkontribusi besar dalam pembangunan nasional, seperti penyerapan tenaga kerja dan penyediaan pangan. ***
Kenaikan HPP Cuma Buat Tutupi Biaya Produksi
RMOL. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dinilai gagal. Pasalnya, daya beli petani malah anjlok saat panen raya.
Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan, pihaknya sangat miris melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan daya beli petani atau nilai tukar petani (NTP) pada Maret turun 0,64 persen dibandingkan Februari 2015.
"Berarti kebijakan pemerintah yang kemarin menaikkan HPP (Harga Pokok Pembelian) belum berpengaruh dan tidak memberikan kesejahteraan buat petani," katanya kepada Rakyat Merdeka.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPS, NTP Maret secara nasional sebesar 101,53 atau turun 0,64 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. NTP pada subsektor tanaman pangan turun sebesar 1,21 persen, hortikultura sebesar 0,60 persen, perkebunan rakyat sebesar 0,15 persen, peternakan dan perikanan sebesar 0,25 persen.
Hermanto menduga, anjloknya daya beli petani disebabkan lemahnya pemantauan pembeliaan gabah petani sesuai HPP oleh Bulog. Bahkan, kata dia, dalam beberapa kasus, Bulog malah beli beras petani dari tengkulak.
Seharusnya, dengan musim panen saat ini, pemerintah dan Bulog kerja keras untuk membeli gabah petani dan mengawasi pembeliannya supaya harganya tidak jatuh di bawah HPP. "Ini untuk mengawasi supaya beras petani tidak melalui tengkulak. Kalau income ternyata jelek, berarti yang beli itu pedagang, bukan Bulog," tambahnya.
Dia menambahkan, daya beli petani menurun juga disebabkan tingginya biaya produksi petani. Menurutnya, dengan semakin besar biaya yang ditanggung petani, maka pendapatannya juga harus tinggi. "Karena itu, subsidi benih dan pupuk harus tepat sasaran," jelasnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, turunnya rata-rata daya beli petani disebabkan naiknya harga kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi. "Sementara harga gabah turun," katanya.
Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun BPS dari 1.154 transaksi penjualan gabah selama Maret, terdapat 11,20 persen kasus harga gabah kering panen di tingkat petani yang harganya berada di bawah HPP. Sedangkan, kasus harga gabah kering giling dan gabah kering panen di tingkat penggilingan berada di bawah HPP mencapai 1,73 persen.
Sasmito memperkirakan, tren penurunan ini akan bertahan hingga bulan ini. "Kalau April masih begitu-begitu saja, April belum cukup menyenangkan untuk NTP, tapi kalau sudah Mei-Juli akan membaik," katanya.
Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar mengatakan, anjloknya daya beli petani disebabkan naiknya harga BBM. "Bagi petani kenaikan BBM akan mempengaruhi seluruh rentang produksi dan membebani proses pasca panen secara signifikan," ujarnya.
Dengan adanya kenaikan harga BBM, dia bilang, biaya produksi melonjak karena biaya sewa traktor, pompa air, dan usaha penggilingan padi (RMU) melonjak. Kebijakan kenaikan HPP gabah akhirnya akan sia-sia karena tidak memberi untung bagi petani. "HPP hanya untuk menutup biaya produksi," sambungnya.
Karena itu, dia berharap, anggaran subsidi BBM yang sudah dikurangi itu dialihkan untuk memperbaiki sarana dan infrastruktur pertanian. Apalagi, sektor pertanian berkontribusi besar dalam pembangunan nasional, seperti penyerapan tenaga kerja dan penyediaan pangan. ***
Bulog Baru Menyerap 31 Ribu Ton Beras Petani
Sabtu, 04 April 2015
JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan, telah melakukan kontrak pengadaan 50.744 ton beras nasional. Dari angka sebanyak itu, baru 31.074 ton beras yang sudah direalisasikan. Guna meningkatkan efektivitas penyerapan tersebut, Bulog sudah menyiapkan gudang di daerah sentra produksi, seperti tenaga surveyor atau pemeriksa kualitas beras, serta melakukan penyediaan dana pengadaan.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Djoni Nur Ashari mengatakan, dari kontrak pengadaan 50.744 ton beras nasional, total penyerapan baru mencapai 31.074 ton beras milik petani nasional. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan terus meningkatkan volume penyerapan beras petani seiring masuknya masa panen raya bulan ini.
Adapun target pengadaan beras tahun ini sebanyak 2,5-2,7 juta ton. Dan untuk stok akhir tahun sekitar 1,5 juta ton. “Kami sudah melakukan berbagai persiapan untuk mengoptimalkan serapan. Semoga produksi melimpah sehingga Bulog bisa menyerap banyak sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan begitu tidak perlu impor," kata Djoni, Jumat (3/4).
HPP yang berlaku telah ditetapkan pemerintah melalui Inpres No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Rinciannya, HPP gabah kering panen (GKP) adalah Rp 3.700 per kilo gram (kg) di tingkat petani atau Rp 3.750 per kg di penggilingan. Lalu, HPP gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp 4.600 per kg di penggilingan atau Rp 4.650 per kg di gudang Perum Bulog. Inpres tersebut juga mengatur harga pembelian beras adalah Rp 7.300 per kg di gudang Perum Bulog.
Sebelum HPP 2015 diberlakukan, harga pembelian mengacu Inpres No 3 Tahun 2012 tentang hal yang sama. Rinciannya, HPP GKP adalah Rp 3.300 per kg di tingkat petani dan Rp 3.350 per kg di penggilingan. Sementara, HPP GKG adalah Rp 4.150 per kg di penggilingan dan Rp 4.200 per kg di gudang Perum Bulog, HPP untuk beras ditetapkan Rp 6.600 per kg di gudang Bulog.
"Harga-harga pembelian gabah dan beras yang ditetapkan tersebut adalah untuk persyaratan kualitas yang ditentukan. Sedangkan harga pembelian diluar kualitas yang ditetapkan Inpres No 5 Tahun 2015 diatur oleh Menteri Pertanian. Inpres yang mengatur HPP tersebut ditetapkan berlaku pada tanggal dikeluarkan, yakni 17 Maret 2015. HPP berlaku sesuai standar yang dipersyaratkan dalam Inpres No 5 Tahun 2015, terkait kadar air, kadar hampa, hingga butir menir," jelas Djoni.
Secara prinsip, dijelaskan Djoni, Bulog bertugas menjaga dan menstabilkan harga, serta mengadakan stok nasional untuk penyaluran reguler beras untuk rakyat miskin (raskin), operasi pasar, maupun kebutuhan darurat Bulog. Seperti halnya pada saat harga gabah dan beras di bawah HPP bertugas menyerap sebanyak-banyaknya hasil panen berdasarkan HPP. Namun, pada saat harga di atas HPP , petani dapat menjual hasil panen kepasar umum untuk meraih keuntungan.
“Dalam hal ini, kelebihan Bulog adalah cash and carry. Begitu barang masuk gudang, langsung dibayarkan. Kami juga sudah meminta bank koresponden supaya tetap melayani pembayaran meski hari Sabtu. Ini strategi yang kami lakukan untuk fungsi penyerapan tahun ini," kata dia.
Lebih jauh Djoni mengatakan, Bulog tetap akan menyalurkan raskin untuk tahun ini. Raskin merupakan salah satu outlet untuk penyerapan panen petani dengan insentif berupa HPP. Sebab, jika produksi melimpah, harga akan tertekan sehingga HPP diharapkan bisa menggairahkan petani. Untuk 2015, raskin sudah terealisasi 534.430 ton sampai dengan1 April 2015.
"Raskin itu sebagai outlet penyerapan. Kalau tidak ada raskin, berarti harus ada outlet pengganti. Tahun ini, kami tetap menyalurkan raskin dengan target tetap sama, yakni15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS). Pagu setahun adalah 2.795.561 ton atau sekitar 232 ribu ton per bulan," ungkap Djoni.
Dia mengatakan, Bulog juga telah menyiapkan saluran pengadaan dengan membentuk satuan tugas (satgas) pembelian gabah atau beras sebanyak 83 unit, menyiapkan unit pengelolaan gabah dan beras (UPGB) sebanyak 132 unit, menyiapkan mitra kerja pengadaan (MKP) yang sudah terseleksi sebanyak 1.338 unit dan gabungan kelompok tani (gapoktan) sebanyak 31.074 unit.
Sementara, penyerapan beras petani oleh Bulog di wilayah Jawa Barat masih terkendala akibat tingginya harga jual beras di tingkat petani maupun penggilingan. Padahal beberapa daerah di Jawa Barat sudah memasuki musim panen. Namun harga gabah masih tinggi, bahkan di beberapa daerah ada kenaikan pasca adanya kenaikan HPP beberapa waktu lalu.
"Penyerapan terus diupayakan, meski terkendala harga gabah maupun beras yang masih tinggi di atas harga pokok pembelian (HPP)," kata Kepala Humas Bulog Divre Jawa Barat Sumarna Muharif.
Adapun harga pokok pembelian (HPP) 2015, yakni untuk gabah di tingkat petani Rp 4.600 sedangkan di penggilingan Rp 4.650. Sedangkan HPP untuk beras saat ini Rp7.300 GKG. Sedangkan harga beras medium saat ini sebagian besar masih di atas harga HPP, sehingga jelas menyulitkan percepatan penyerapan oleh Bulog. Tingginya harga beras premium ikut mendongkrak harga beras medium yang menjadi target penyerapan beras Bulog.
"Untuk beras premium tertinggi di Bandung Rp11.000 per kilo gram di penggilingan, sedangkan terendah Rp 8.500 di Karawang. Sedangkan harga premiumnya selisihnya sekitar seribuan, jelas masih di atas HPP," kata Sumarna.
Meski demikian, kata Sumarna, Bulog Jabar tetap akan memaksimalkan penyerapan melalui mitra Dolog di daerah yang sebagian besar adalah pemilih penggilingan. Selain itu, gerakan Satgas Bulog juga dilakukan maksimal di daerah untuk melakukan penyerapan secara jemput bola. Satgas dioptimalkan dan bersinergi dengan mitra Dolog di daerah.
"Selain memaksimalkan mitra di lapangan, kami juga masuk ke Gapoktan di tingkat petani. Diharapkan mereka bisa menjadi pendukung kami di lapangan," kata Sumarna.
JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan, telah melakukan kontrak pengadaan 50.744 ton beras nasional. Dari angka sebanyak itu, baru 31.074 ton beras yang sudah direalisasikan. Guna meningkatkan efektivitas penyerapan tersebut, Bulog sudah menyiapkan gudang di daerah sentra produksi, seperti tenaga surveyor atau pemeriksa kualitas beras, serta melakukan penyediaan dana pengadaan.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Djoni Nur Ashari mengatakan, dari kontrak pengadaan 50.744 ton beras nasional, total penyerapan baru mencapai 31.074 ton beras milik petani nasional. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan terus meningkatkan volume penyerapan beras petani seiring masuknya masa panen raya bulan ini.
Adapun target pengadaan beras tahun ini sebanyak 2,5-2,7 juta ton. Dan untuk stok akhir tahun sekitar 1,5 juta ton. “Kami sudah melakukan berbagai persiapan untuk mengoptimalkan serapan. Semoga produksi melimpah sehingga Bulog bisa menyerap banyak sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan begitu tidak perlu impor," kata Djoni, Jumat (3/4).
HPP yang berlaku telah ditetapkan pemerintah melalui Inpres No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Rinciannya, HPP gabah kering panen (GKP) adalah Rp 3.700 per kilo gram (kg) di tingkat petani atau Rp 3.750 per kg di penggilingan. Lalu, HPP gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp 4.600 per kg di penggilingan atau Rp 4.650 per kg di gudang Perum Bulog. Inpres tersebut juga mengatur harga pembelian beras adalah Rp 7.300 per kg di gudang Perum Bulog.
Sebelum HPP 2015 diberlakukan, harga pembelian mengacu Inpres No 3 Tahun 2012 tentang hal yang sama. Rinciannya, HPP GKP adalah Rp 3.300 per kg di tingkat petani dan Rp 3.350 per kg di penggilingan. Sementara, HPP GKG adalah Rp 4.150 per kg di penggilingan dan Rp 4.200 per kg di gudang Perum Bulog, HPP untuk beras ditetapkan Rp 6.600 per kg di gudang Bulog.
"Harga-harga pembelian gabah dan beras yang ditetapkan tersebut adalah untuk persyaratan kualitas yang ditentukan. Sedangkan harga pembelian diluar kualitas yang ditetapkan Inpres No 5 Tahun 2015 diatur oleh Menteri Pertanian. Inpres yang mengatur HPP tersebut ditetapkan berlaku pada tanggal dikeluarkan, yakni 17 Maret 2015. HPP berlaku sesuai standar yang dipersyaratkan dalam Inpres No 5 Tahun 2015, terkait kadar air, kadar hampa, hingga butir menir," jelas Djoni.
Secara prinsip, dijelaskan Djoni, Bulog bertugas menjaga dan menstabilkan harga, serta mengadakan stok nasional untuk penyaluran reguler beras untuk rakyat miskin (raskin), operasi pasar, maupun kebutuhan darurat Bulog. Seperti halnya pada saat harga gabah dan beras di bawah HPP bertugas menyerap sebanyak-banyaknya hasil panen berdasarkan HPP. Namun, pada saat harga di atas HPP , petani dapat menjual hasil panen kepasar umum untuk meraih keuntungan.
“Dalam hal ini, kelebihan Bulog adalah cash and carry. Begitu barang masuk gudang, langsung dibayarkan. Kami juga sudah meminta bank koresponden supaya tetap melayani pembayaran meski hari Sabtu. Ini strategi yang kami lakukan untuk fungsi penyerapan tahun ini," kata dia.
Lebih jauh Djoni mengatakan, Bulog tetap akan menyalurkan raskin untuk tahun ini. Raskin merupakan salah satu outlet untuk penyerapan panen petani dengan insentif berupa HPP. Sebab, jika produksi melimpah, harga akan tertekan sehingga HPP diharapkan bisa menggairahkan petani. Untuk 2015, raskin sudah terealisasi 534.430 ton sampai dengan1 April 2015.
"Raskin itu sebagai outlet penyerapan. Kalau tidak ada raskin, berarti harus ada outlet pengganti. Tahun ini, kami tetap menyalurkan raskin dengan target tetap sama, yakni15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS). Pagu setahun adalah 2.795.561 ton atau sekitar 232 ribu ton per bulan," ungkap Djoni.
Dia mengatakan, Bulog juga telah menyiapkan saluran pengadaan dengan membentuk satuan tugas (satgas) pembelian gabah atau beras sebanyak 83 unit, menyiapkan unit pengelolaan gabah dan beras (UPGB) sebanyak 132 unit, menyiapkan mitra kerja pengadaan (MKP) yang sudah terseleksi sebanyak 1.338 unit dan gabungan kelompok tani (gapoktan) sebanyak 31.074 unit.
Sementara, penyerapan beras petani oleh Bulog di wilayah Jawa Barat masih terkendala akibat tingginya harga jual beras di tingkat petani maupun penggilingan. Padahal beberapa daerah di Jawa Barat sudah memasuki musim panen. Namun harga gabah masih tinggi, bahkan di beberapa daerah ada kenaikan pasca adanya kenaikan HPP beberapa waktu lalu.
"Penyerapan terus diupayakan, meski terkendala harga gabah maupun beras yang masih tinggi di atas harga pokok pembelian (HPP)," kata Kepala Humas Bulog Divre Jawa Barat Sumarna Muharif.
Adapun harga pokok pembelian (HPP) 2015, yakni untuk gabah di tingkat petani Rp 4.600 sedangkan di penggilingan Rp 4.650. Sedangkan HPP untuk beras saat ini Rp7.300 GKG. Sedangkan harga beras medium saat ini sebagian besar masih di atas harga HPP, sehingga jelas menyulitkan percepatan penyerapan oleh Bulog. Tingginya harga beras premium ikut mendongkrak harga beras medium yang menjadi target penyerapan beras Bulog.
"Untuk beras premium tertinggi di Bandung Rp11.000 per kilo gram di penggilingan, sedangkan terendah Rp 8.500 di Karawang. Sedangkan harga premiumnya selisihnya sekitar seribuan, jelas masih di atas HPP," kata Sumarna.
Meski demikian, kata Sumarna, Bulog Jabar tetap akan memaksimalkan penyerapan melalui mitra Dolog di daerah yang sebagian besar adalah pemilih penggilingan. Selain itu, gerakan Satgas Bulog juga dilakukan maksimal di daerah untuk melakukan penyerapan secara jemput bola. Satgas dioptimalkan dan bersinergi dengan mitra Dolog di daerah.
"Selain memaksimalkan mitra di lapangan, kami juga masuk ke Gapoktan di tingkat petani. Diharapkan mereka bisa menjadi pendukung kami di lapangan," kata Sumarna.
Sabtu, 04 April 2015
Mentan: Indonesia Swasembada Pangan Penuh 2017
Sabtu, 4 April 2015
Pemerintah tegaskan siap swasembada pangan yang akan dimulai tahun ini dan mencapai target penuh pada 2017, meski aktivis mengatakan program itu sampai saat ini stagnan.
JAKARTA—Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah semakin siap menyongsong swasembada pangan dan pihaknya telah menjalankan berbagai program priortas sebagai pendukung swasembada.
Swasembada untuk komoditas unggulan, yakni padi, jagung dan kedelai siap mulai tahun ini, sementara komoditas pangan lainnya ditargetkan tercapai pada tahun 2017, ujar Amran.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berhasil menambah 640 ribu hektar lahan untuk jenis tanaman padi.
“Sudah prioritas, irigasinya sudah, peralatannya, kemudian benih, itu menjadi faktor prioritas. Komoditasnya padi, jagung, kedelai. Ini adalah tambah tanam tertinggi selama 10 tahun terakhir, tambah tanam padi, itu 640 ribu tambahan tanam," ujarnya usai rapat dengan Komisi IV DPR RI yang menangani masalah pertanian, Kamis malam (2/4).
Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional, hingga 2014 lahan untuk tanaman padi nasional mencapai 14 juta hektar dan luas tersebut dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan sekitar 240 juta orang di Indonesia.
Sementara itu Thailand memiliki luas lahan 10 juta hektar untuk memenuhi sekitar 68 juta orang. Hal ini membuat Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand.
Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Witoro menilai program swasembada pangan di negara ini stagnan.
"Ini perlu satu gerakan yang dilakukan bukan hanya (Presiden) Jokowi tetapi juga lapis provinsi, di kabupaten dan di tingkat desa. Potensi-potensi ini yang belum bisa digerakkan," ujarnya pada VOA, Jumat.
Witoro berpendapat saat ini petani dan pemerintah daerah kehilangan semangat dalam uyapa meningkatkan produk-produk pertanian sehingga perlu kreasi baru dari pemerintah pusat agar bertani menjadi hal yang penuh semangat dan menyenangkan.
Meski pemerintah sering menyampaikan akan menghentikan impor komoditas pangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas terutama beras, jagung, kedelai dan bawang.
Sebelumnya dalam beberapa kali kesempatan Presiden Joko Widodo menegaskan swasembada pada tahun 2017 tidak bisa ditawar lagi. Jika tidak terwujud ia mempersilakan menteri-menteri terkait mengundurkan diri.
ww.voaindonesia.com/content/mentan-indonesia-swasembada-pangan-penuh-2017/2705270.html
Pemerintah tegaskan siap swasembada pangan yang akan dimulai tahun ini dan mencapai target penuh pada 2017, meski aktivis mengatakan program itu sampai saat ini stagnan.
JAKARTA—Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah semakin siap menyongsong swasembada pangan dan pihaknya telah menjalankan berbagai program priortas sebagai pendukung swasembada.
Swasembada untuk komoditas unggulan, yakni padi, jagung dan kedelai siap mulai tahun ini, sementara komoditas pangan lainnya ditargetkan tercapai pada tahun 2017, ujar Amran.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berhasil menambah 640 ribu hektar lahan untuk jenis tanaman padi.
“Sudah prioritas, irigasinya sudah, peralatannya, kemudian benih, itu menjadi faktor prioritas. Komoditasnya padi, jagung, kedelai. Ini adalah tambah tanam tertinggi selama 10 tahun terakhir, tambah tanam padi, itu 640 ribu tambahan tanam," ujarnya usai rapat dengan Komisi IV DPR RI yang menangani masalah pertanian, Kamis malam (2/4).
Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional, hingga 2014 lahan untuk tanaman padi nasional mencapai 14 juta hektar dan luas tersebut dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan sekitar 240 juta orang di Indonesia.
Sementara itu Thailand memiliki luas lahan 10 juta hektar untuk memenuhi sekitar 68 juta orang. Hal ini membuat Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand.
Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Witoro menilai program swasembada pangan di negara ini stagnan.
"Ini perlu satu gerakan yang dilakukan bukan hanya (Presiden) Jokowi tetapi juga lapis provinsi, di kabupaten dan di tingkat desa. Potensi-potensi ini yang belum bisa digerakkan," ujarnya pada VOA, Jumat.
Witoro berpendapat saat ini petani dan pemerintah daerah kehilangan semangat dalam uyapa meningkatkan produk-produk pertanian sehingga perlu kreasi baru dari pemerintah pusat agar bertani menjadi hal yang penuh semangat dan menyenangkan.
Meski pemerintah sering menyampaikan akan menghentikan impor komoditas pangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas terutama beras, jagung, kedelai dan bawang.
Sebelumnya dalam beberapa kali kesempatan Presiden Joko Widodo menegaskan swasembada pada tahun 2017 tidak bisa ditawar lagi. Jika tidak terwujud ia mempersilakan menteri-menteri terkait mengundurkan diri.
ww.voaindonesia.com/content/mentan-indonesia-swasembada-pangan-penuh-2017/2705270.html
Rabu, 01 April 2015
Siap-Siap Menghadapi Beras Thailand
Rabu, 1 April 2015
JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengingatkan semua pihak yang berkaitan dengan pertanian agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku akhir 2015. Di era itu, akan masuk berbagai komoditas pangan dari negara-negara ASEAN dan berpotensi memikat rakyat Indonesia.
‘’Salah satunya beras Thailand. Beras itu wangi, enak, dan harganya murah. Saya hitung harganya bisa Rp 5.000 sampai Rp 6.000 (per kilogram) jika sampai di sini, sedangkan harga beras bagus kita sudah Rp 10.000 (per kilogram),’’ tutur Amran pada pembukaan Rakernas Upaya Khusus Peningkatan Swasembada Pangan dan Produksi Komoditas Strategis APBNP 2015 di Kementerian Pertanian, Senin lalu.
Menurut dia, kita tidak boleh menyerah dan tak memperjuangkan beras produksi petani. Dibutuhkan peningkatan produktivitas pertanian agar bisa menghadapi beras Thailand. Semua pihak mesti terlibat, bukan hanya kementeriannya; mulai Menteri Keuangan, Bulog, sampai Polri dan TNI.
Mempercepat
Dalam kerangka menghadapi MEA tersebut, pihaknya sedang berusaha keras agar mencapai swasembada pangan pada tahun ini. Untuk mempercepat, ada pembagian traktor kepada kelompok tani, menggandeng TNI, Polri, serta kampus perguruan tinggi, baik untuk memberikan penyuluhan, sebagai tenaga ahli, maupun pengawasan bantuan agar berhasil guna.
Amran juga telah meminta Direktur Utama Perum Bulog supaya menyetok beras empat juta ton untuk cadangan menjelang MEA; serta meminta petani menanam pada masa musim tanam sekarang.
‘’Oktober nanti musim paceklik dan menjelang diberlakukan MEA. Jadi, kita perlu kerja keras sungguh-sungguh dari sekarang untuk menanam pada musim tanam ini. Lebih baik pahit sekarang daripada tidak bisa apa-apa menghadapi MEA. Kita ingin petani tetap bersemangat menanam tanaman pangan agar mampu bertahan,” tegas dia.(F4-29)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/siap-siap-menghadapi-beras-thailand/
JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengingatkan semua pihak yang berkaitan dengan pertanian agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku akhir 2015. Di era itu, akan masuk berbagai komoditas pangan dari negara-negara ASEAN dan berpotensi memikat rakyat Indonesia.
‘’Salah satunya beras Thailand. Beras itu wangi, enak, dan harganya murah. Saya hitung harganya bisa Rp 5.000 sampai Rp 6.000 (per kilogram) jika sampai di sini, sedangkan harga beras bagus kita sudah Rp 10.000 (per kilogram),’’ tutur Amran pada pembukaan Rakernas Upaya Khusus Peningkatan Swasembada Pangan dan Produksi Komoditas Strategis APBNP 2015 di Kementerian Pertanian, Senin lalu.
Menurut dia, kita tidak boleh menyerah dan tak memperjuangkan beras produksi petani. Dibutuhkan peningkatan produktivitas pertanian agar bisa menghadapi beras Thailand. Semua pihak mesti terlibat, bukan hanya kementeriannya; mulai Menteri Keuangan, Bulog, sampai Polri dan TNI.
Mempercepat
Dalam kerangka menghadapi MEA tersebut, pihaknya sedang berusaha keras agar mencapai swasembada pangan pada tahun ini. Untuk mempercepat, ada pembagian traktor kepada kelompok tani, menggandeng TNI, Polri, serta kampus perguruan tinggi, baik untuk memberikan penyuluhan, sebagai tenaga ahli, maupun pengawasan bantuan agar berhasil guna.
Amran juga telah meminta Direktur Utama Perum Bulog supaya menyetok beras empat juta ton untuk cadangan menjelang MEA; serta meminta petani menanam pada masa musim tanam sekarang.
‘’Oktober nanti musim paceklik dan menjelang diberlakukan MEA. Jadi, kita perlu kerja keras sungguh-sungguh dari sekarang untuk menanam pada musim tanam ini. Lebih baik pahit sekarang daripada tidak bisa apa-apa menghadapi MEA. Kita ingin petani tetap bersemangat menanam tanaman pangan agar mampu bertahan,” tegas dia.(F4-29)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/siap-siap-menghadapi-beras-thailand/
Langganan:
Postingan (Atom)