Rabu, 07 Oktober 2015
Upaya memberdayakan sumber daya lokal dan mengurangi impor komoditas pangan terbukti efektif menekan belanja negara
SUKABUMI- Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman mengatakan upaya pemerintah terus menekan impor pangan dari berbagai negara, mampu menghemat belanja negara hingga 56 triliun rupiah.
“Kami akan terus menekan impor pangan dari luar negeri karena potensi alam dan sumber daya Indonesia jika dikelola dan diberdayakan secara maksimal, Indonesia tidak perlu impor lagi pangan bahkan saat ini sudah mulai ekspor ke berbagai negara,” kata Amran di sela kunjungan ke pusat ekonomi kreatif bunga potong di Selabintan, Sukabumi, Selasa (6/10).
Menurut dia, ada beberapa komoditi pangan yang awalnya impor tetapi saat ini sudah ekspor seperti kacang hijau, cabai, bawang merah dan putih, dan jagung.
Ini menunjukkan petani Indonesia mampu menghasilkan pangan berkualitas sekaligus massal, bahkan hari ini Indonesia mengekspor ayam potong ke Myanmar.
Selain itu, yang paling membanggakan selama ini Indonesia selalu mengimpor bawang merah, tetapi sekarang sudah bisa ekspor ke beberapa negara. Dengan mengendalikan impor ternyata bisa menghemat keuangan negara hingga 56 triliun rupiah dan petani baik skala kecil maupun besar juga mendapatkan keuntungan lebih.
Ia menambahkan El Nino pada 1998 lalu yang sempat membuat produksi anjlok pangan, tidak seberapa kuat dibandingkan El Nino tahun ini sehingga pemerintah saat itu terpaksa harus mengimpor beras dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat yang jumlahnya tahun itu hanya sekitar 200 juta jiwa.
“Tetapi saat ini dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk memperkuat pangan sampai sekarang Indonesia tidak impor beras padahal El Nino melanda bangsa ini lebih panjang yang menyebabkan kekeringan di mana-mana. Tapi, karena memiliki cadangan pangan yang melimpah sehingga persediaan tetap terpenuhi,” kata Amran.
Satu Tahun
Berbeda dengan Kementan yang berupaya menekan impor, Kemendag justru mengumbar impor dengan mengeluarkan izin impor 200.000 sapi bakalan selama periode Oktober hingga Desember 2015.
“Sudah selesai (izin impornya),” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, Selasa (6/10).
Pelaksana Tugas Direktur Impor Kementerian Perdagangan Nusa Eka juga mengatakan bahwa izin impor 200.000 sapi bakalan sudah dikeluarkan. Izin impor sapi bakalan selama kuartal empat 2015 jauh lebih banyak daripada izin impor pada kuartal ketiga (Juli-September) yang hanya 50.000 sapi bakalan ditambah izin impor untuk Perum Bulog sebanyak 50.000 sapi bakalan.
Sementara selama kuartal kedua (April-Juni), Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor 250.000 sapi bakalan dan pada kuartal pertama 100.000 sapi bakalan.
Dengan demikian, sepanjang tahun 2015 pemerintah mengeluarkan izin impor 650.000 sapi bakalan, lebih sedikit ketimbang tahun 2014 yang sekitar 700.000 sapi bakalan.
Beberapa pekan lalu pemerintah menyatakan bahwa tahun 2016, kuota impor sapi bakalan tidak lagi diberikan per tiga bulan, akan tetapi untuk satu tahun sekaligus kepada masing-masing perusahaan penggemukan atau para importir.
Saat ini, harga rata-rata nasional untuk daging sapi tercatat 108.183,33 rupiah per kilogram, sedikit turun jika dibandingkan dengan harga Selasa pekan lalu yang sebesar 108.806,86 rupiah per kilogram. Ant/E-9
http://www.koran-jakarta.com/?36549-negara-hemat-56-triliun-rupiah
Rabu, 07 Oktober 2015
Selasa, 06 Oktober 2015
Menjinakkan Harga Pangan
Jelang Ramadan dan Lebaran selalu saja pemerintah disibukkan dengan upaya untuk mengendalikan harga pangan yang umumnya memang melambung karena permintaan menguat. Tahun ini pun tak luput dari hiruk-pikuk itu.
Presiden Jokowi pun sampai mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditandatangani 15 Juni 2015. Namun stabilisasi harga memang tampaknya tak gampang.
Kita melihat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang rajin sidak ke pasar-pasar memantau harga komoditas pertanian, seperti beras, cabai, bawang merah, daging, juga telur. Melihat harga bawang merah yang melambung sampai Rp30 ribu – Rp40 ribu/kg di Jakarta, Mentan blusukan ke Bima, sentra bawang merah di Nusa Tenggara Barat. Di sana temuan Mentan harga hanya Rp7.000 – Rp8.000/kg di tingkat pedagang sehingga ia memborong untuk dibawa ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya (20/6).
Kali lain Menteri Perdagangan Rachmat Gobel juga mengecek harga-harga sembako di pasar. Termasuk harga daging sapi yang mencapai Rp100 ribu – Rp120 ribu/kg. Menteri ini juga blusukan ke sebuah perusahaan penggemuk sapi di bilangan Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil kunjungan ke berapa daerah, Kemendag bersama Bulog melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Hasilnya, penurunan harga belum sesuai target mereka. Kali ini Bulog tak hanya mengurusi operasi pasar beras, tapi juga bawang merah.
Bahkan ke depan Mentan minta Bulog membeli tujuh komoditas pertanian, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, gula, dan daging langsung dari petani. Tujuannya untuk memotong rantai pasok sehingga petani maupun konsumen diuntungkan karena menutup ruang gerak para spekulan.
Kita mengapresiasi upaya pemerintah akan memperluas fungsi Bulog ke depan untuk stabilisasi harga komoditas di luar beras. Namun sebaiknyalah Bulog juga mengambil pelajaran kasus melambungnya harga beras akhir 2014 hingga awal Maret 2015. Beberapa hal menjadi penyebab melambungnya harga waktu itu. Produksi beras yang memang lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Tidak adanya penyaluran raskin sehingga masyarakat yang biasanya tak perlu beli beras menjadi membeli beras. Musim tanam yang terlambat karena memang musim penghujannya mundur, jadi panen pun terlambat.
Soal jagung, tak hanya produksi yang digenjot tapi juga fasilitas pascapanennya mesti diadakan. Penyimpanan jagung memerlukan pengering agar kualitasnya sesuai standar industri pakan. Pengering ini juga sebaiknya disiapkan dekat dengan sentra produksi agar harga jagung petani tidak timpang terlalu jauh dengan harga beli industri pengguna.
Penanganan jagung lebih rumit ketimbang padi karena komoditas ini menjadi bahan baku pangan, pakan ternak, dan bahan bakar (etanol). Belum memproduksi bahan bakar saja kita masih mengimpor tiga juta ton tahun lalu untuk bahan baku pakan. Bila harga jagung pakan terlalu tinggi, peternakan ayam terkena imbasnya. Biaya produksinya jadi tinggi sehingga konsumen sulit menjangkau sumber protein hewani ini. Daya saingnya juga rendah di pasar.
Baiklah para menteri baru terkait pangan mempelajari rumitnya upaya stabilisasi harga pangan tahun ini. Harapan kita mereka bisa mempersiapkan langkah jauh-jauh hari yang bukan bersifat reaktif sehingga hanya melahirkan panic policy. Seyogyanya mereka duduk bersama pelaku usaha untuk berhitung permintaan dan suplai yang tepat. Lalu melihat kemampuan produksi para pelaku, termasuk di dalamnya struktur biaya untuk berproduksi. Ada pemetaan, faktor apa saja yang bisa diusahakan perbaikannya oleh pelaku usaha dan faktor apa saja yang menjadi domain pemerintah untuk mengatasinya.
Dari pertemuan tersebut, diharapkan lahir solusi yang komprehensif melibatkan semua pihak. Tentu tak hanya kementerian pertanian yang berurusan dengan produksi tetapi juga melibatkan kementerian yang mengurusi infrastruktur, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya.
Peni Sari Palupi
http://www.agrina-online.com/redesign2.php?rid=20&aid=5548
Presiden Jokowi pun sampai mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditandatangani 15 Juni 2015. Namun stabilisasi harga memang tampaknya tak gampang.
Kita melihat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang rajin sidak ke pasar-pasar memantau harga komoditas pertanian, seperti beras, cabai, bawang merah, daging, juga telur. Melihat harga bawang merah yang melambung sampai Rp30 ribu – Rp40 ribu/kg di Jakarta, Mentan blusukan ke Bima, sentra bawang merah di Nusa Tenggara Barat. Di sana temuan Mentan harga hanya Rp7.000 – Rp8.000/kg di tingkat pedagang sehingga ia memborong untuk dibawa ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya (20/6).
Kali lain Menteri Perdagangan Rachmat Gobel juga mengecek harga-harga sembako di pasar. Termasuk harga daging sapi yang mencapai Rp100 ribu – Rp120 ribu/kg. Menteri ini juga blusukan ke sebuah perusahaan penggemuk sapi di bilangan Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil kunjungan ke berapa daerah, Kemendag bersama Bulog melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Hasilnya, penurunan harga belum sesuai target mereka. Kali ini Bulog tak hanya mengurusi operasi pasar beras, tapi juga bawang merah.
Bahkan ke depan Mentan minta Bulog membeli tujuh komoditas pertanian, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, gula, dan daging langsung dari petani. Tujuannya untuk memotong rantai pasok sehingga petani maupun konsumen diuntungkan karena menutup ruang gerak para spekulan.
Kita mengapresiasi upaya pemerintah akan memperluas fungsi Bulog ke depan untuk stabilisasi harga komoditas di luar beras. Namun sebaiknyalah Bulog juga mengambil pelajaran kasus melambungnya harga beras akhir 2014 hingga awal Maret 2015. Beberapa hal menjadi penyebab melambungnya harga waktu itu. Produksi beras yang memang lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Tidak adanya penyaluran raskin sehingga masyarakat yang biasanya tak perlu beli beras menjadi membeli beras. Musim tanam yang terlambat karena memang musim penghujannya mundur, jadi panen pun terlambat.
Soal jagung, tak hanya produksi yang digenjot tapi juga fasilitas pascapanennya mesti diadakan. Penyimpanan jagung memerlukan pengering agar kualitasnya sesuai standar industri pakan. Pengering ini juga sebaiknya disiapkan dekat dengan sentra produksi agar harga jagung petani tidak timpang terlalu jauh dengan harga beli industri pengguna.
Penanganan jagung lebih rumit ketimbang padi karena komoditas ini menjadi bahan baku pangan, pakan ternak, dan bahan bakar (etanol). Belum memproduksi bahan bakar saja kita masih mengimpor tiga juta ton tahun lalu untuk bahan baku pakan. Bila harga jagung pakan terlalu tinggi, peternakan ayam terkena imbasnya. Biaya produksinya jadi tinggi sehingga konsumen sulit menjangkau sumber protein hewani ini. Daya saingnya juga rendah di pasar.
Baiklah para menteri baru terkait pangan mempelajari rumitnya upaya stabilisasi harga pangan tahun ini. Harapan kita mereka bisa mempersiapkan langkah jauh-jauh hari yang bukan bersifat reaktif sehingga hanya melahirkan panic policy. Seyogyanya mereka duduk bersama pelaku usaha untuk berhitung permintaan dan suplai yang tepat. Lalu melihat kemampuan produksi para pelaku, termasuk di dalamnya struktur biaya untuk berproduksi. Ada pemetaan, faktor apa saja yang bisa diusahakan perbaikannya oleh pelaku usaha dan faktor apa saja yang menjadi domain pemerintah untuk mengatasinya.
Dari pertemuan tersebut, diharapkan lahir solusi yang komprehensif melibatkan semua pihak. Tentu tak hanya kementerian pertanian yang berurusan dengan produksi tetapi juga melibatkan kementerian yang mengurusi infrastruktur, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya.
Peni Sari Palupi
http://www.agrina-online.com/redesign2.php?rid=20&aid=5548
DANREM WIRA BHAKTI: Negara Agraris, Kok Impor Beras
Selasa, 6 Oktober 2015
Bisnis.com, MATARAM - Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede menyatakan keberatan atas rencana Pemerintahan Indonesia melakukan impor bahan pokok beras dari luar negeri.
"Negara agraris kok ngimpor, padahal tahun ini kita surplus beras," kata Danrem Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada wartawan di Mataram, Selasa (6/10/2015) terkait wacana impor beras.
Dari data meenurut Lalu Rudy, Indonesia baru kali ini selama merdeka di tahun 1945 mampu memproduksi beras terbesar yakni mencapai angka 75,55 ton.
"Di tahun ini ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya, sebesar 6,4 persen," ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, untuk NTB juga baru kali ini mengalami peningkatan produksi beras yang persentasenya melebihi rata-rata nasional yakni sebesar 6,8 persen.
"Kondisi ini artinya surplus, angkanya di atas rata-rata nasional" ucap Komandan Rudy.
Namun pada kondisi saat ini, Pemerintah Indonesia menyatakan masih kekurangan stok beras dalam skala nasional yang angkanya mencapai 2 jua ton. "Kita ini negara agraris dan hasil tahun ini surplus pula, kenapa kok tidak bisa menyiapkan stok cadangan, yang diperintahkan siapa, bulog," katanya.
Untuk itu, ia mengingatkan kepada bulog untuk lebih berhati-hati, karena dengan kondisi ini bulog akan mendapat cemoohan dan tentunya persoalan ini akan menjadi perhatian masyarakat.
Lebih lanjut, Komandan Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat 1.950 hektare yang siap untuk di panen. Namun, saat hal itu disampaikan ke bulog, mereka bahkan tidak mau membayar.
"Ini aneh bin ajaib," ujarnya.
Padahal, kata dia, pimpinan bulog di pusat pernah mengatakan, kalau ada kepala bulog yang bertugas di daerah tidak bekerja sesuai dengan standarnya, diminta untuk melaporkan.
"Sudah dilaporkan, tapi tidak juga ada tindak lanjut," kata putra daerah pertama yang menjadi pimpinan tertinggi TNI di NTB itu.
Terkait hal tersebut, Komandan Rudy mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang menjadi persoalannya, sehingga sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari pusat.
"Karena MoU saya hanya membantu, jadi tidak tahu permainan di atas sana," katanya.
http://industri.bisnis.com/read/20151006/99/479246/danrem-wira-bhakti-negara-agraris-kok-impor-beras
Bisnis.com, MATARAM - Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede menyatakan keberatan atas rencana Pemerintahan Indonesia melakukan impor bahan pokok beras dari luar negeri.
"Negara agraris kok ngimpor, padahal tahun ini kita surplus beras," kata Danrem Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada wartawan di Mataram, Selasa (6/10/2015) terkait wacana impor beras.
Dari data meenurut Lalu Rudy, Indonesia baru kali ini selama merdeka di tahun 1945 mampu memproduksi beras terbesar yakni mencapai angka 75,55 ton.
"Di tahun ini ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya, sebesar 6,4 persen," ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, untuk NTB juga baru kali ini mengalami peningkatan produksi beras yang persentasenya melebihi rata-rata nasional yakni sebesar 6,8 persen.
"Kondisi ini artinya surplus, angkanya di atas rata-rata nasional" ucap Komandan Rudy.
Namun pada kondisi saat ini, Pemerintah Indonesia menyatakan masih kekurangan stok beras dalam skala nasional yang angkanya mencapai 2 jua ton. "Kita ini negara agraris dan hasil tahun ini surplus pula, kenapa kok tidak bisa menyiapkan stok cadangan, yang diperintahkan siapa, bulog," katanya.
Untuk itu, ia mengingatkan kepada bulog untuk lebih berhati-hati, karena dengan kondisi ini bulog akan mendapat cemoohan dan tentunya persoalan ini akan menjadi perhatian masyarakat.
Lebih lanjut, Komandan Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat 1.950 hektare yang siap untuk di panen. Namun, saat hal itu disampaikan ke bulog, mereka bahkan tidak mau membayar.
"Ini aneh bin ajaib," ujarnya.
Padahal, kata dia, pimpinan bulog di pusat pernah mengatakan, kalau ada kepala bulog yang bertugas di daerah tidak bekerja sesuai dengan standarnya, diminta untuk melaporkan.
"Sudah dilaporkan, tapi tidak juga ada tindak lanjut," kata putra daerah pertama yang menjadi pimpinan tertinggi TNI di NTB itu.
Terkait hal tersebut, Komandan Rudy mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang menjadi persoalannya, sehingga sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari pusat.
"Karena MoU saya hanya membantu, jadi tidak tahu permainan di atas sana," katanya.
http://industri.bisnis.com/read/20151006/99/479246/danrem-wira-bhakti-negara-agraris-kok-impor-beras
Senin, 05 Oktober 2015
Nawacita Jokowi Harusnya Jadi Kritik 10 Tahun Pemerintahan SBY yang Neolib
Minggu, 04 Oktober 2015
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Setahun sudah Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan dengan usungan janji Trisakti dan Nawacita-nya. Dalam rentang waktu dua belas bulan, kinerja Jokowi-JK semakin kabur dari citra Trisakti dan Nawacita.
Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengatakan, seharusnya Nawacita memiliki peranan memperkuat negara dalam berbagai aspeknya. Nawacita Jokowi mestinya direalisasikan sebagai koreksi dan kritik terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya yang dianggap neo-liberal.
"Nawacita itu satu hal, mengoreksi pemerintahan kerja SBY yang noelib. Enggak ada yang lain. Kritiknya bagaimana Nawacita itu mengecam sepuluh tahun kerja Pemerintahan SBY karena Neolib, melepaskan kebijakan seluruhnya pada pasar. Nah sekarang sama saja. Dengan menjadikan korporet berkuasa. Ini enggak ada kelihatan memanjakan rakyat. Ini sebenarnya sudah melanggar Nawacita," kata Syahganda dalam diskusi di Jakarta bertema "Paket Ekonomi Nendang Apa?" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/9/2015).
Syahganda menyatakan bahwa buntut dari kebijakan Neolib Jokowi terlihat dari upaya paket ekonomi yang dikeluarkannya. Menurutnya, kebijakan deregulasi dalam dua paket Jokowi mengindikasikan lemahnya kedaulatan pemerintah dengan memberikan keluasan peran bagi korporasi.
Syahganda mengingatkan ada konsekwensi yang membahayakan jika deregulasi yang menjadi kebijakan Jokowi itu tidak termenej dengan baik. kebijakan Deregulasi itu dapat ditunggangi para mafia.
"Bukan saya tidak setuju Deregulasi. Tapi bukan deregulasi habis-habisan begitu. Selain kita makin liberal, karena negara kita banyak mafianya. Nanti kita ditunggangi mafia-mafia itu," tandasnya. (iy)
http://www.teropongsenayan.com/18189-nawacita-jokowi-harusnya-jadi-kritik-10-tahun-pemerintahan-sby-yang-neolib
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Setahun sudah Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan dengan usungan janji Trisakti dan Nawacita-nya. Dalam rentang waktu dua belas bulan, kinerja Jokowi-JK semakin kabur dari citra Trisakti dan Nawacita.
Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengatakan, seharusnya Nawacita memiliki peranan memperkuat negara dalam berbagai aspeknya. Nawacita Jokowi mestinya direalisasikan sebagai koreksi dan kritik terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya yang dianggap neo-liberal.
"Nawacita itu satu hal, mengoreksi pemerintahan kerja SBY yang noelib. Enggak ada yang lain. Kritiknya bagaimana Nawacita itu mengecam sepuluh tahun kerja Pemerintahan SBY karena Neolib, melepaskan kebijakan seluruhnya pada pasar. Nah sekarang sama saja. Dengan menjadikan korporet berkuasa. Ini enggak ada kelihatan memanjakan rakyat. Ini sebenarnya sudah melanggar Nawacita," kata Syahganda dalam diskusi di Jakarta bertema "Paket Ekonomi Nendang Apa?" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/9/2015).
Syahganda menyatakan bahwa buntut dari kebijakan Neolib Jokowi terlihat dari upaya paket ekonomi yang dikeluarkannya. Menurutnya, kebijakan deregulasi dalam dua paket Jokowi mengindikasikan lemahnya kedaulatan pemerintah dengan memberikan keluasan peran bagi korporasi.
Syahganda mengingatkan ada konsekwensi yang membahayakan jika deregulasi yang menjadi kebijakan Jokowi itu tidak termenej dengan baik. kebijakan Deregulasi itu dapat ditunggangi para mafia.
"Bukan saya tidak setuju Deregulasi. Tapi bukan deregulasi habis-habisan begitu. Selain kita makin liberal, karena negara kita banyak mafianya. Nanti kita ditunggangi mafia-mafia itu," tandasnya. (iy)
http://www.teropongsenayan.com/18189-nawacita-jokowi-harusnya-jadi-kritik-10-tahun-pemerintahan-sby-yang-neolib
Diversifikasi Pangan, Kurangi Beras
Senin 5 Oktober 2015
Presiden menegaskan, stok beras aman untuk masyarakat miskin dan beras premium hingga Desember 2015, serta terus memantau produksi.
Setelah Minggu (27/9) memutuskan belum akan mengimpor beras, Presiden Joko Widodo terus memantau stok beras yang dipegang Bulog mencukupi untuk keperluan masyarakat miskin dan operasi pasar nonraskin.
Keseriusan Presiden memastikan kecukupan stok pangan, terutama beras, memperlihatkan visi Presiden, yaitu Indonesia harus mandiri pangan.
Segala upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan. Presiden menargetkan, selama tiga tahun pemerintahannya, Indonesia akan swasembada beras, kedelai, jagung, kemudian swasembada gula pada tahun keempat, dan tahun kelima swasembada daging sapi.
Saat ini perhatian difokuskan pada swasembada beras. Pemerintah meningkatkan anggaran pertanian untuk penyediaan pupuk, benih, traktor, dan mesin pemompa air. Saluran irigasi diperbaiki dan pembangunan bendungan dipercepat, seperti Jatigede di Sumedang, Jawa Barat.
Upaya swasembada, terutama beras, tidak mudah. Saat ini Indonesia mengalami kekeringan panjang akibat fenomena iklim El Nino yang kuat. Diprediksi musim kering dapat berlanjut hingga Januari 2016. Saat ini pun sejumlah bendungan berukuran kecil di Jawa sudah mengering.
Dalam kondisi normal bulan September, hujan mulai turun dan petani dapat mengolah sawah tadah hujan. Bulan lalu praktis curah hujan belum mencukupi untuk memulai bertanam padi. Bantuan pompa air menjadi kurang efektif ketika sumber air menyusut.
Belajar dari kondisi saat ini dan melihat kebutuhan ke depan yang akan terus meningkat sejalan kenaikan jumlah penduduk, tidak ada salahnya pemerintah meninjau lagi target swasembada pangan.
Beras memang sumber karbohidrat, tetapi bukan satu-satunya. Indonesia amat kaya sumber karbohidrat yang telah menjadi pangan sehari-hari kelompok-kelompok masyarakat. Pangan bukan hanya beras, melainkan ada sayuran, sumber protein nabati dan hewani. Sumber protein hewani juga bukan hanya daging sapi, melainkan bisa telur, daging ayam, dan ikan yang berlimpah dari laut, sungai, dan danau.
Pada tahun 1990-an sudah muncul saran dari masyarakat, termasuk akademisi, untuk tidak mengejar swasembada beras. Upaya diversifikasi karbohidrat sudah beberapa kali dilakukan, tetapi tidak pernah dijalankan konsisten. Memproduksi beras juga tidak murah secara lingkungan karena memerlukan banyak air, terutama padi di lahan berpengairan. Beras memiliki indeks glikemik tinggi, kurang cocok untuk pengidap gula darah tinggi.
Mengembangkan pangan lokal tidak hanya mengurangi beban produksi beras, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal, terutama ekonomi perempuan tani. Mendiversifikasi pangan baik untuk kesehatan dan mendukung keberagaman Indonesia.
http://print.kompas.com/baca/2015/10/05/Diversifikasi-Pangan%2c-Kurangi-Beras-(1)?utm_source=bacajuga
Presiden menegaskan, stok beras aman untuk masyarakat miskin dan beras premium hingga Desember 2015, serta terus memantau produksi.
Setelah Minggu (27/9) memutuskan belum akan mengimpor beras, Presiden Joko Widodo terus memantau stok beras yang dipegang Bulog mencukupi untuk keperluan masyarakat miskin dan operasi pasar nonraskin.
Keseriusan Presiden memastikan kecukupan stok pangan, terutama beras, memperlihatkan visi Presiden, yaitu Indonesia harus mandiri pangan.
Segala upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan. Presiden menargetkan, selama tiga tahun pemerintahannya, Indonesia akan swasembada beras, kedelai, jagung, kemudian swasembada gula pada tahun keempat, dan tahun kelima swasembada daging sapi.
Saat ini perhatian difokuskan pada swasembada beras. Pemerintah meningkatkan anggaran pertanian untuk penyediaan pupuk, benih, traktor, dan mesin pemompa air. Saluran irigasi diperbaiki dan pembangunan bendungan dipercepat, seperti Jatigede di Sumedang, Jawa Barat.
Upaya swasembada, terutama beras, tidak mudah. Saat ini Indonesia mengalami kekeringan panjang akibat fenomena iklim El Nino yang kuat. Diprediksi musim kering dapat berlanjut hingga Januari 2016. Saat ini pun sejumlah bendungan berukuran kecil di Jawa sudah mengering.
Dalam kondisi normal bulan September, hujan mulai turun dan petani dapat mengolah sawah tadah hujan. Bulan lalu praktis curah hujan belum mencukupi untuk memulai bertanam padi. Bantuan pompa air menjadi kurang efektif ketika sumber air menyusut.
Belajar dari kondisi saat ini dan melihat kebutuhan ke depan yang akan terus meningkat sejalan kenaikan jumlah penduduk, tidak ada salahnya pemerintah meninjau lagi target swasembada pangan.
Beras memang sumber karbohidrat, tetapi bukan satu-satunya. Indonesia amat kaya sumber karbohidrat yang telah menjadi pangan sehari-hari kelompok-kelompok masyarakat. Pangan bukan hanya beras, melainkan ada sayuran, sumber protein nabati dan hewani. Sumber protein hewani juga bukan hanya daging sapi, melainkan bisa telur, daging ayam, dan ikan yang berlimpah dari laut, sungai, dan danau.
Pada tahun 1990-an sudah muncul saran dari masyarakat, termasuk akademisi, untuk tidak mengejar swasembada beras. Upaya diversifikasi karbohidrat sudah beberapa kali dilakukan, tetapi tidak pernah dijalankan konsisten. Memproduksi beras juga tidak murah secara lingkungan karena memerlukan banyak air, terutama padi di lahan berpengairan. Beras memiliki indeks glikemik tinggi, kurang cocok untuk pengidap gula darah tinggi.
Mengembangkan pangan lokal tidak hanya mengurangi beban produksi beras, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal, terutama ekonomi perempuan tani. Mendiversifikasi pangan baik untuk kesehatan dan mendukung keberagaman Indonesia.
http://print.kompas.com/baca/2015/10/05/Diversifikasi-Pangan%2c-Kurangi-Beras-(1)?utm_source=bacajuga
Tanpa Terobosan, Kedaulatan Pangan Diprediksi Tak Akan Tercapai
Senin 5 Oktober 2015
Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengingatkan dua hal penting jika memang pemerintah hendak serius mewujudkan kedaulatan pangan. Dua hal itu adalah mendorong Bulog melakukan terobosan dalam mengontrol mata rantai distribusi beras, yang kedua pengalihan subsidi pertanian tak hanya digelontorkan di lahan basah.
"Pemerintah harus memprioritaskan komoditas padi dan beras selaku komoditas pangan utama yang dikomsumsi semua lapisan masyarakat sehingga menyangkut masalah sosial. Karena itu kalau ada masalah dalam pengadaan beras ini akan menjadi masalah sosial, bahkan hingga masalah politik," ujar Aria Bima kepada wartawan di sela-sela sosialisasi empat pilar kebangsaan di Klaten, Minggu (4/10/2015).
Bima memaparkan selama ini semua subsidi pertanian dialokasikan di lahan basah atau lahan irigasi teknis dengan harapan lebih mengoptimalkan hasil. Padahal hasil pertanian di lahan tersebut telah mencapai hasil optimal dan maksimal. Pemerintah mengabaikan dan tidak menyentuh sektor pertanian lahan kering atau tadah hujan. Padahal di Indonesia saat ini masih terdapat 5,7 juta lahan kering yang tidak terjangkau perhatian dan subsidi Pemerintah.
"Kalau tanaman padi di lahan basah mencapai hasil belasan ton per hektar, itu sudah maksimal. Selama ini pertanian tadah hujan itu panennya hanya 0,5 ton per hektar gabah kering. Ini kelompok rentan miskin. Kalau mereka disentuh dengan perhatian dan subsidi sehingga hasilnya meningkat jadi 1 hingga 2 ton per hektar saja maka peningkatan cadangan beras bisa lebih nyata terealisasi dan mimpi kedaulatan pangan itu akan kita capai," lanjutnya.
Langkah berikutnya, kata Bima, Bulog harus melakukan langkah nyata dalam mengontrol distribusi beras nasional. Saat ini Bulog hanya mampu menyerap 9 persen beras nasional. Padahal idealnya Bulog harus mampu menguasai hingga 60 persen, sehingga hanya 40 persen beras nasional yang berada tangan swasta.
"Bulog idealnya segera membentuk 4 hingga 6 anak perusahaan di seluruh Indonesia, dengan saham mayoritas Bulog dan selebihnya bisa privat. Tugasnya menyerap gabah secara komersial setidaknya hingga 60 persen. Terobosan itu bisa memanfaatkan gudang-gudang Bulog yang selama ini kurang optimal. Butuh langkah ekspansif dan dinamis, karena Bulog sering terbatasi dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," ujarnya.
Jika terobosan tersebut dilakukan, kata dia, spekulan tidak lagi bisa memainkan harga maupun memainkan distribusi beras nasional. Ketika Bulog sudah memiliki 60 persen cadangan beras nasional maka tidak bingung lagi. Selama ini, Pemerintah mengakui ada inflasi atau kelangkaan beras namun tidak mengetahui posisi beras itu berada. Tanpa terobosan itu, tegas Bima, persoalan pangan nasional akan terus terulang setiap tahunnya.
"Menteri Pertanian selalu menyampaikan panen di atas terget, tapi beras di tangan privat. Bulog terbatasi oleh HPP. Padahal pasar dinamis. Anak perusahaan ini yang bertugas mengejar harga dinamis. Selain itu, dengan memainkan peran khusus melalui anak perusahaan maka hubungan Bulog dengan petani akan kembali familiar. Selama ini sering berjarak mengingat ada HPP. Persentuhannya baru terjadi saat over supply," lanjutnya.
(mbr/imk)
https://news.detik.com/berita/3035486/tanpa-terobosan-kedaulatan-pangan-diprediksi-tak-akan-tercapai
Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengingatkan dua hal penting jika memang pemerintah hendak serius mewujudkan kedaulatan pangan. Dua hal itu adalah mendorong Bulog melakukan terobosan dalam mengontrol mata rantai distribusi beras, yang kedua pengalihan subsidi pertanian tak hanya digelontorkan di lahan basah.
"Pemerintah harus memprioritaskan komoditas padi dan beras selaku komoditas pangan utama yang dikomsumsi semua lapisan masyarakat sehingga menyangkut masalah sosial. Karena itu kalau ada masalah dalam pengadaan beras ini akan menjadi masalah sosial, bahkan hingga masalah politik," ujar Aria Bima kepada wartawan di sela-sela sosialisasi empat pilar kebangsaan di Klaten, Minggu (4/10/2015).
Bima memaparkan selama ini semua subsidi pertanian dialokasikan di lahan basah atau lahan irigasi teknis dengan harapan lebih mengoptimalkan hasil. Padahal hasil pertanian di lahan tersebut telah mencapai hasil optimal dan maksimal. Pemerintah mengabaikan dan tidak menyentuh sektor pertanian lahan kering atau tadah hujan. Padahal di Indonesia saat ini masih terdapat 5,7 juta lahan kering yang tidak terjangkau perhatian dan subsidi Pemerintah.
"Kalau tanaman padi di lahan basah mencapai hasil belasan ton per hektar, itu sudah maksimal. Selama ini pertanian tadah hujan itu panennya hanya 0,5 ton per hektar gabah kering. Ini kelompok rentan miskin. Kalau mereka disentuh dengan perhatian dan subsidi sehingga hasilnya meningkat jadi 1 hingga 2 ton per hektar saja maka peningkatan cadangan beras bisa lebih nyata terealisasi dan mimpi kedaulatan pangan itu akan kita capai," lanjutnya.
Langkah berikutnya, kata Bima, Bulog harus melakukan langkah nyata dalam mengontrol distribusi beras nasional. Saat ini Bulog hanya mampu menyerap 9 persen beras nasional. Padahal idealnya Bulog harus mampu menguasai hingga 60 persen, sehingga hanya 40 persen beras nasional yang berada tangan swasta.
"Bulog idealnya segera membentuk 4 hingga 6 anak perusahaan di seluruh Indonesia, dengan saham mayoritas Bulog dan selebihnya bisa privat. Tugasnya menyerap gabah secara komersial setidaknya hingga 60 persen. Terobosan itu bisa memanfaatkan gudang-gudang Bulog yang selama ini kurang optimal. Butuh langkah ekspansif dan dinamis, karena Bulog sering terbatasi dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," ujarnya.
Jika terobosan tersebut dilakukan, kata dia, spekulan tidak lagi bisa memainkan harga maupun memainkan distribusi beras nasional. Ketika Bulog sudah memiliki 60 persen cadangan beras nasional maka tidak bingung lagi. Selama ini, Pemerintah mengakui ada inflasi atau kelangkaan beras namun tidak mengetahui posisi beras itu berada. Tanpa terobosan itu, tegas Bima, persoalan pangan nasional akan terus terulang setiap tahunnya.
"Menteri Pertanian selalu menyampaikan panen di atas terget, tapi beras di tangan privat. Bulog terbatasi oleh HPP. Padahal pasar dinamis. Anak perusahaan ini yang bertugas mengejar harga dinamis. Selain itu, dengan memainkan peran khusus melalui anak perusahaan maka hubungan Bulog dengan petani akan kembali familiar. Selama ini sering berjarak mengingat ada HPP. Persentuhannya baru terjadi saat over supply," lanjutnya.
(mbr/imk)
https://news.detik.com/berita/3035486/tanpa-terobosan-kedaulatan-pangan-diprediksi-tak-akan-tercapai
Minggu, 04 Oktober 2015
Presiden: Stok Beras Aman
Sabtu, 4 Oktober 2015
Pemerintah Diingatkan untuk Tetap Hati-hati Hadapi El Nino
SUKOHARJO, KOMPAS —Di tengah ancaman El Nino yang masih berlangsung, pemerintah terus mengontrol situasi lapangan dan berupaya melakukan berbagai cara agar stok pangan nasional, terutama beras, tetap tersedia. Kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan stok beras aman.
”Kalau sampai Desember (stok beras), sampai, kok. Kemarin, ke Bulog ada 1,7 juta ton beras. Namun, kan, setiap bulan kita tarik 220.000 ton untuk raskin. Ditarik itu pun, kan, kalau dihitung masih cukup. Masih ada, kok,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan soal ketersediaan beras saat mendatangi sentra produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (3/10).
Guna memastikan peningkatan produksi padi, Presiden Joko Widodo turun langsung ke sentra-sentra pertanian padi di sejumlah daerah. Pekan lalu, Presiden mengunjungi sentra padi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Menurut Presiden, salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produksi adalah mendorong penggunaan sejumlah varietas padi unggulan di daerah-daerah yang menjadi lumbung beras nasional. Presiden optimistis bisa menjamin ketersediaan beras di Tanah Air.
Kemarin, Presiden juga melihat langsung kondisi padi yang siap dipanen, hasil dekomposer (Beka dan Pomi), di Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo. Kenaikan produksinya signifikan. Hasil panennya 10 ton gabah per hektar. Sebelumnya, di Karawang juga dipanen varietas IPB3S dengan hasil 13 ton gabah per hektar.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman diminta melanjutkan program pemanfaatan varietas unggul, seperti jenis IPB3S, Ivari 10, Ivari 30, sembada, dan sejumlah varietas unggul di 17 provinsi yang menjadi sentra produksi pangan. ”Tidak usah jutaan (ton) dululah, 100.000 (ton), tetapi benar-benar kelihatan. Kita enggak ingin tergesa-gesa, tetapi pastikan produksi meningkat,” kata Presiden.
Siapkan antisipasi
Presiden juga menyatakan, pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan siap dengan berbagai antisipasi untuk menghadapi perkembangan yang terjadi di lapangan. Presiden bahkan memerintahkan Menteri Pertanian untuk mengambil berbagai langkah melalui sejumlah program konkret di lapangan.
Presiden mengakui konsentrasi peningkatan produksi memang di wilayah Jawa. Namun, daerah-daerah lain di luar Jawa juga terus dipacu, seperti di Aceh dan daerah di wilayah Indonesia timur, agar bisa menjadi daerah produksi padi yang baru. Caranya dengan membangun infrastruktur, seperti saluran irigasi dan waduk.
Mengenai stok beras untuk masyarakat, senada dengan Presiden, Amran menjamin hingga Desember mendatang beras untuk masyarakat cukup.
Dia mengakui, kondisi saat ini yang belum hujan membuat banyak pihak cemas. Sebab, jika dua hingga tiga pekan ke depan tidak hujan, dikhawatirkan tanaman yang siap panen tidak akan selamat.
Meski demikian, Arman meyakini, apabila kondisi itu terjadi, stok beras tetap aman.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini, posisi tanaman padi yang siap dipanen di sejumlah sentra pertanian padi ada sekitar 4 juta hektar dengan umur yang bervariasi. ”Kalau itu selamat, berarti kita punya tambahan stok sekitar 20 juta ton gabah hingga tiga bulan ke depan,” ujarnya.
Untuk menghadapi kekeringan, sejumlah upaya telah dilakukan, seperti hujan buatan yang dimulai sejak sebulan lalu di wilayah Jatim, Jateng, dan Jabar.
Selain program peningkatan produksi, sejumlah program juga digulirkan Kementerian Pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan di Tanah Air. Sebelumnya, lanjut Amran, pemerintah sudah membuat kebijakan baru yang memungkinkan adanya penunjukan langsung pengadaan benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan e-katalog untuk mempercepat sarana produksi sampai ke petani. ”Tanaman pangan adalah tanaman semusim yang tidak bisa menunggu proses tender. Selama ini, bisa tiga sampai empat bulan,” katanya.
Sukarni, petani warga Sonorejo, mengakui, hasil panen padi saat ini menggembirakan. Dari lahan seluas 12.000 meter persegi yang ditanami padi bisa dihasilkan 14 ton gabah kering panen setelah menggunakan pupuk mikrobia dekomposer Beka dan Pomi. Sebelumnya, selama ini, dari lahan seluas 12.000 meter persegi biasanya hanya dihasilkan 8-10 ton gabah kering panen. ”Jadi, ada peningkatan produksi hingga 4 ton. Baru kali ini mencoba pupuk itu,” ujarnya.
Menurut Sukarni, Desa Sonorejo merupakan sentra pertanian padi di Sukoharjo. Dalam satu tahun bisa panen hingga tiga kali. ”Nanti tanam lagi bulan Desember,” katanya.
Hati-hati
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa dalam perbincangan dengan Kompas tetap mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati.
Menurut dia, stok beras Perum Bulog mengkhawatirkan. Saat ini, Bulog hanya memiliki stok beras sejahtera (rastra) 1,1 juta ton dan beras premium 600.000 ton.
Pada akhir tahun, stok rastra diperkirakan akan habis karena ada pembagian rastra setiap bulan ditambah rastra ke-13 dan ke-14. Stok pada akhir tahun nanti tinggal beras premium.
”Kalaupun memang masih tersisa, stok beras premium tersebut tidak akan cukup untuk mengatasi kebutuhan beras pada awal tahun 2016. Pasalnya, rata-rata kebutuhan beras per bulan 2,44 juta ton,” ujarnya.
Dwi mengingatkan, El Nino diperkirakan akan terjadi hingga Januari atau Februari 2016. Apabila perkiraan itu terjadi, masa panen pada musim tanam pertama akan mundur dari Maret ke April 2016.
Hal tersebut berbahaya terhadap stabilitas stok dan harga beras. Saat ini saja harga beras medium sudah di atas Rp 10.300 per kilogram atau di atas harga normal, yakni Rp 8.500 per kilogram.
”Ini sebenarnya menjadi peringatan bagi pemerintah agar segera mengisi stok. Apabila stok susah didapat dari serapan dari dalam negeri, mau tidak mau, ya, keran impor harus dibuka. Ini demi kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.
Dwi menilai pemerintah terlalu bersikeras dengan data beras yang saat ini ada, padahal data itu kurang akurat.
Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi juga menilai stok beras yang dimiliki Perum Bulog saat ini kurang aman. Pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan, tidak boleh menganggap ringan dan perlu hati-hati karena harga beras sudah naik. (SON/RWN/HEN)
http://print.kompas.com/baca/2015/10/04/Presiden-Stok-Beras-Aman
Pemerintah Diingatkan untuk Tetap Hati-hati Hadapi El Nino
SUKOHARJO, KOMPAS —Di tengah ancaman El Nino yang masih berlangsung, pemerintah terus mengontrol situasi lapangan dan berupaya melakukan berbagai cara agar stok pangan nasional, terutama beras, tetap tersedia. Kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan stok beras aman.
”Kalau sampai Desember (stok beras), sampai, kok. Kemarin, ke Bulog ada 1,7 juta ton beras. Namun, kan, setiap bulan kita tarik 220.000 ton untuk raskin. Ditarik itu pun, kan, kalau dihitung masih cukup. Masih ada, kok,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan soal ketersediaan beras saat mendatangi sentra produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (3/10).
Guna memastikan peningkatan produksi padi, Presiden Joko Widodo turun langsung ke sentra-sentra pertanian padi di sejumlah daerah. Pekan lalu, Presiden mengunjungi sentra padi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Menurut Presiden, salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produksi adalah mendorong penggunaan sejumlah varietas padi unggulan di daerah-daerah yang menjadi lumbung beras nasional. Presiden optimistis bisa menjamin ketersediaan beras di Tanah Air.
Kemarin, Presiden juga melihat langsung kondisi padi yang siap dipanen, hasil dekomposer (Beka dan Pomi), di Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo. Kenaikan produksinya signifikan. Hasil panennya 10 ton gabah per hektar. Sebelumnya, di Karawang juga dipanen varietas IPB3S dengan hasil 13 ton gabah per hektar.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman diminta melanjutkan program pemanfaatan varietas unggul, seperti jenis IPB3S, Ivari 10, Ivari 30, sembada, dan sejumlah varietas unggul di 17 provinsi yang menjadi sentra produksi pangan. ”Tidak usah jutaan (ton) dululah, 100.000 (ton), tetapi benar-benar kelihatan. Kita enggak ingin tergesa-gesa, tetapi pastikan produksi meningkat,” kata Presiden.
Siapkan antisipasi
Presiden juga menyatakan, pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan siap dengan berbagai antisipasi untuk menghadapi perkembangan yang terjadi di lapangan. Presiden bahkan memerintahkan Menteri Pertanian untuk mengambil berbagai langkah melalui sejumlah program konkret di lapangan.
Presiden mengakui konsentrasi peningkatan produksi memang di wilayah Jawa. Namun, daerah-daerah lain di luar Jawa juga terus dipacu, seperti di Aceh dan daerah di wilayah Indonesia timur, agar bisa menjadi daerah produksi padi yang baru. Caranya dengan membangun infrastruktur, seperti saluran irigasi dan waduk.
Mengenai stok beras untuk masyarakat, senada dengan Presiden, Amran menjamin hingga Desember mendatang beras untuk masyarakat cukup.
Dia mengakui, kondisi saat ini yang belum hujan membuat banyak pihak cemas. Sebab, jika dua hingga tiga pekan ke depan tidak hujan, dikhawatirkan tanaman yang siap panen tidak akan selamat.
Meski demikian, Arman meyakini, apabila kondisi itu terjadi, stok beras tetap aman.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini, posisi tanaman padi yang siap dipanen di sejumlah sentra pertanian padi ada sekitar 4 juta hektar dengan umur yang bervariasi. ”Kalau itu selamat, berarti kita punya tambahan stok sekitar 20 juta ton gabah hingga tiga bulan ke depan,” ujarnya.
Untuk menghadapi kekeringan, sejumlah upaya telah dilakukan, seperti hujan buatan yang dimulai sejak sebulan lalu di wilayah Jatim, Jateng, dan Jabar.
Selain program peningkatan produksi, sejumlah program juga digulirkan Kementerian Pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan di Tanah Air. Sebelumnya, lanjut Amran, pemerintah sudah membuat kebijakan baru yang memungkinkan adanya penunjukan langsung pengadaan benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan e-katalog untuk mempercepat sarana produksi sampai ke petani. ”Tanaman pangan adalah tanaman semusim yang tidak bisa menunggu proses tender. Selama ini, bisa tiga sampai empat bulan,” katanya.
Sukarni, petani warga Sonorejo, mengakui, hasil panen padi saat ini menggembirakan. Dari lahan seluas 12.000 meter persegi yang ditanami padi bisa dihasilkan 14 ton gabah kering panen setelah menggunakan pupuk mikrobia dekomposer Beka dan Pomi. Sebelumnya, selama ini, dari lahan seluas 12.000 meter persegi biasanya hanya dihasilkan 8-10 ton gabah kering panen. ”Jadi, ada peningkatan produksi hingga 4 ton. Baru kali ini mencoba pupuk itu,” ujarnya.
Menurut Sukarni, Desa Sonorejo merupakan sentra pertanian padi di Sukoharjo. Dalam satu tahun bisa panen hingga tiga kali. ”Nanti tanam lagi bulan Desember,” katanya.
Hati-hati
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa dalam perbincangan dengan Kompas tetap mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati.
Menurut dia, stok beras Perum Bulog mengkhawatirkan. Saat ini, Bulog hanya memiliki stok beras sejahtera (rastra) 1,1 juta ton dan beras premium 600.000 ton.
Pada akhir tahun, stok rastra diperkirakan akan habis karena ada pembagian rastra setiap bulan ditambah rastra ke-13 dan ke-14. Stok pada akhir tahun nanti tinggal beras premium.
”Kalaupun memang masih tersisa, stok beras premium tersebut tidak akan cukup untuk mengatasi kebutuhan beras pada awal tahun 2016. Pasalnya, rata-rata kebutuhan beras per bulan 2,44 juta ton,” ujarnya.
Dwi mengingatkan, El Nino diperkirakan akan terjadi hingga Januari atau Februari 2016. Apabila perkiraan itu terjadi, masa panen pada musim tanam pertama akan mundur dari Maret ke April 2016.
Hal tersebut berbahaya terhadap stabilitas stok dan harga beras. Saat ini saja harga beras medium sudah di atas Rp 10.300 per kilogram atau di atas harga normal, yakni Rp 8.500 per kilogram.
”Ini sebenarnya menjadi peringatan bagi pemerintah agar segera mengisi stok. Apabila stok susah didapat dari serapan dari dalam negeri, mau tidak mau, ya, keran impor harus dibuka. Ini demi kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.
Dwi menilai pemerintah terlalu bersikeras dengan data beras yang saat ini ada, padahal data itu kurang akurat.
Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi juga menilai stok beras yang dimiliki Perum Bulog saat ini kurang aman. Pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan, tidak boleh menganggap ringan dan perlu hati-hati karena harga beras sudah naik. (SON/RWN/HEN)
http://print.kompas.com/baca/2015/10/04/Presiden-Stok-Beras-Aman
Langganan:
Postingan (Atom)