Minggu.9 Agustus 2015
Beberapa hari terakhir ini kita membaca berita mengenai lahan pertanian di berbagai tempat yang mengalami kekeringan dan petani terancam gagal panen. Di daerah tertentu ada warga yang merusak bendungan agar mendapatkan air.
Chambers (1995) menulis Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?, mengingatkan kita betapa kemiskinan sulit dipahami oleh yang tidak sungguh mengalami. Para profesional yang menekuni isu kemiskinan, dan pada umumnya kita, berpikir tentang kemiskinan dari perspektif masyarakat kelas menengah yang sesungguhnya tidak pernah mengalami, tetapi punya otoritas untuk membuat definisi.
Definisi
Yang terjadi saat ini, saking langkanya air, di beberapa tempat warga menaruh jeriken kosong di sore hari agar dapat menampung tetes-tetes air dari lubang batang pisang dan mengambil air yang mungkin tak terisi penuh di jeriken esok harinya. Airnya digunakan untuk minum dan memasak. Di satu lokal pemerintah meminjamkan pompa bagi warga agar dapat menyedot air, di tempat lain warga dilarang menggunakan pompa demi memastikan pemerataan pemanfaatan air. Sementara apabila gagal panen, petani betul-betul kehilangan semuanya: modal pertanian yang mungkin didapat dari berutang, waktu dan kerja keras yang terbuang sia-sia, kesempatan mencukupi kebutuhan makan keluarga, sekolah anak, dan masa depan.
Saya jadi ingat satu pertemuan, mungkin dua tahun lalu, ketika seorang pendamping lapangan menjelaskan kemiskinan buruh perkebunan di luar Jawa, yang setiap hari terpaksa harus mengajak istrinya untuk membantunya penuh waktu menyiangi kebun, demi mendapatkan upah utuh yang jika dijumlahkan tidak sampai Rp 1.500.000 per bulan. Apabila tidak memenuhi target, upahnya dipotong, dan ia tidak mampu mempekerjakan orang lain. Meminta bantuan orang lain berarti harus membayarnya lebih dari separuh upah hariannya, hanya istrinyalah yang mau tidak mau harus membantu.
Dalam pertemuan itu, seorang mahasiswa memotong, meminta pendamping lapangan agar tidak terlalu berlebihan melihat hal tersebut sebagai persoalan sosial yang harus dibereskan karena dengan upah Rp 1.500.000 (saat itu) sang buruh sudah tidak masuk dalam golongan kelompok miskin. Terjadilah perdebatan, sang pendamping kemudian menjelaskan bahwa uang Rp 1.500.000 sesungguhnya dihasilkan dari kerja penuh waktu dua orang, bukan satu orang, dan upah itu harus dipotong dulu untuk transpor mereka menuju perkebunan. Mereka memiliki tiga anak usia sekolah yang harus dihidupi dan harus didampingi. Pertanyaan yang menohok bagi si mahasiswa: ”Apakah setelah mengetahui ini Anda masih tidak menganggap mereka dalam kemiskinan? Bagaimana jika Anda sendiri ada di posisi mereka, masih samakah definisi kemiskinan yang Anda pegang?”
Dinamika kemiskinan
Mengapa orang menjadi miskin? Krishna (2010) melakukan penelitian meluas di beberapa negara dengan memfokus pada pengalaman dan perspektif kelompok miskin itu sendiri. Ia menemukan bahwa penyebab utama orang menjadi miskin atau lebih miskin adalah (dari urutan tertinggi) apabila mengalami sakit/kondisi kesehatan buruk dan harus mengeluarkan biaya-biaya perawatan kesehatan, hal-hal terkait upacara perkawinan, penyiapan mas kawin, biaya memulai rumah tangga, biaya upacara-upacara kematian, terjerat utang berbunga tinggi, kekeringan, kegagalan panen, penyakit tanaman, dan perusakan tanah (sudah tidak subur, tidak dapat lagi digunakan bertani).
Sementara itu, penyebab-penyebab utama orang dapat keluar dari kemiskinan adalah (dari yang tertinggi): diversifikasi pekerjaan dan penghasilan, akhirnya memperoleh pekerjaan (dari sebelumnya menganggur), dan ada asistensi dari pemerintah atau kelompok swadaya masyarakat. Menarik bahwa ternyata asistensi dari pemerintah dan kelompok masyarakat hanya mengisi 3 persen sampai dengan 8 persen dari semua jawaban, jika dibandingkan dengan upaya diversifikasi penghasilan yang dilakukan sendiri oleh individu/kelompok, yang dapat mengisi hingga 49 persen sampai dengan 69 persen jawaban.
Data di atas menjelaskan bahwa program-program penghapusan kemiskinan yang selama ini dilakukan dan mungkin telah menghabiskan dana besar ternyata belum berjalan efektif. Pemahaman mengenai dinamika kemiskinan sangat diperlukan untuk mengembangkan kebijakan dan program-program khusus untuk menghindarkan orang masuk dalam kemiskinan, dan membantu orang keluar dari kemiskinan.
Kemiskinan struktural
Reaksi pertama kita saat membaca berita tentang warga merusak bendungan mungkin: ”Itu kan perusakan sarana umum, berbahaya bagi masyarakat dan melanggar hukum?”
Chambers (1995) menjelaskan bahwa orang-orang kecil yang menggantungkan diri pada alam dan musim berada dalam situasi sangat rentan tanpa jaminan apa pun. Rentan terpapar pada shock, stres, risiko, dan kehilangan. Rentan secara internal psikologis juga karena ketidaksiapan atau ketidakmampuan untuk bertindak menghadapi peristiwa yang terjadi. Banjir, kekeringan, kegagalan panen dapat berarti makin terjerat utang, tidak bisa makan, sakit, makin miskin, tidak bisa bekerja lagi, jatuh dalam golongan ”termiskin”, dan kehilangan harga diri. Kondisi alam yang rusak, cuaca ekstrem, atau kekeringan parah dapat menghancurkan segala-galanya.
Perusakan lingkungan lebih banyak kelompok kelas menengah, pemilik modal, dan penguasa yang menjadi pelakunya. Hukum pertama ekologi menyatakan everything is connected nto everything else sehingga mungkin kita perlu mengubah reaksi kitadengan mengajukan pertanyaan:”Apa yang dapat dilakukan agar petani dan warga yang menggantungkan diri pada alam dan musim memilikialternatif-alternatif bertindak yanglebih baik, terhindarkan dari frustrasi dan dapat terjaga kelangsunganhidupnya?”
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150809kompas/#/11/
Senin, 10 Agustus 2015
Pemerintah Jamin Stok Beras Aman
Minggu, 9 Agustus 2015
Tingkatkan Koordinasi Antarlembaga
SUKOHARJO, KOMPAS — Pemerintah menjamin stok beras dalam kondisi aman meski ada fenomena El Nino yang menyebabkan iklim kekeringan. Meski demikian, sejumlah pihak menilai, koordinasi antarlembaga yang mengurusi pangan perlu lebih ditingkatkan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, ada proyeksi bahwa kekeringan akibat El Nino makin menguat hingga produksi pertanian akan turun.
Namun, pemerintah terus berupaya mengatasi kekeringan tersebut dengan memberikan akses air yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan, antara lain, membuat embung dan membagikan lebih banyak pompa air.
Pemerintah juga terus memperkuat cadangan beras Bulog melalui penyerapan produksi dari petani. Sementara kebijakan impor beras belum diambil.
”Sementara ini (stok beras) masih cukup. Kita terus-menerus memantaunya sehingga apa pun yang terjadi akan kami atasi. Kami jamin negeri ini tidak kekurangan beras, bagaimanapun caranya,” kata Kalla, Sabtu (8/8), di sela-sela kunjungannya ke Sukoharjo, Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mendampingi Wapres, justru optimistis produksi beras di Jawa Tengah pada tahun ini akan meningkat ketimbang tahun sebelumnya.
Hal itu terjadi karena meski ada El Nino, daerah pertanian di sekitar Bengawan Solo, Jawa Tengah, tidak kekurangan air dan pada tahun ini mulai memasuki musim tanam ketiga. Sementara di sejumlah daerah yang mengalami kekeringan telah dibuat embung dan pembagian mesin pompa air.
Belum signifikan
Dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Kamis lalu, pemerintah menilai, El Nino belum berdampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan dalam negeri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, tanpa ada El Nino, lahan pertanian di Indonesia yang endemik kekeringan mencapai 200.000 hektar per tahun. Menyikapi hal itu, Kementerian Pertanian sudah melakukan sejumlah langkah sejak Januari 2015. Hingga saat ini, pemerintah telah membangun irigasi tersier yang mampu mengairi 1,3 juta hektar lahan dan membagikan 21.000 pompa air ke petani. Embung dan sumur dangkal juga telah dibangun di sejumlah tempat.
Dengan sejumlah langkah antisipatif tersebut, separuh dari 200.000 hektar lahan pertanian bisa diselamatkan dari ancaman gagal panen.
Sementara itu, sejumlah daerah yang masih teridentifikasi mengalami kekeringan adalah Kabupaten Indramayu dan Cirebon (Jawa Barat); Demak, Pati, dan Grobogan (Jawa Tengah); Bojonegoro (Jawa Timur); serta Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur).
”Sekarang ini belum terlihat dampaknya pada produksi pertanian karena hingga Agustus ini masih panen. Yang perlu kita antisipasi adalah (musim tanam) September-Oktober nanti,” kata Andi.
Terkait kekhawatiran daya dukung pengairan sejumlah waduk yang menurun akibat kekeringan, Andi menyatakan, sejauh ini belum ada persoalan dengan 18 waduk besar yang menyuplai 70 persen lahan irigasi.
Dengan kondisi itu, Andi berharap produksi padi di Tanah Air pada tahun ini mencapai angka ramalan dari Badan Pusat Statistik sebesar 75,5 juta ton.
Sementara itu, stok beras dalam negeri saat ini sekitar 1,5 juta ton. Diharapkan, serapan beras Bulog hingga akhir Oktober bisa mencapai 2,5 juta ton. Jika target serapan itu tidak tercapai, pemerintah akan mengevaluasi apakah masih memerlukan impor atau tidak. ”Jadi, impor itu pilihan terakhir,” kata Andi.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andi Eka Sakya menyatakan, El Nino masih berpotensi menguat hingga mencapai puncak pada Agustus-September. El Nino berpotensi mengakibatkan kekeringan di sejumlah daerah, seperti Sumatera Selatan bagian timur, wilayah Jawa, Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil wilayah Kalimantan Selatan bagian timur, Sulawesi bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, serta sebagian kecil wilayah Papua bagian selatan.
Namun, setelah El Nino, ada potensi hujan deras berlebihan hingga menimbulkan banjir di sejumlah wilayah Indonesia. ”Jadi, saat ini, sebenarnya kesempatan bagus untuk memperbaiki dan mengatur irigasi dan saluran air,” kata Andi.
Perombakan
Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria menilai, kerja sama antarlembaga yang mengurusi pangan masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak dari kekeringan. Saat ini, koordinasi antarlembaga yang mengurusi pangan, seperti Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, belum optimal.
”Menteri Pertanian sering menyalahkan Bulog karena tidak mau menyerap beras dari petani. Namun, Bulog tidak mampu menyerap 4 juta ton beras seperti keinginan Presiden karena harga beli Bulog lebih rendah dibandingkan harga di pasar. Saat pemerintah membeli harga gabah kering panen Rp 3.700 tiap kilogram, harga di pasar sudah lebih tinggi,” kata Arif.
Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira menambahkan, wacana pergantian kabinet yang muncul beberapa saat lalu membuat sejumlah menteri ditengarai kehilangan fokus dalam bekerja. Untuk mengatasi hal ini, Presiden perlu segera memberi kepastian terkait jadi tidaknya pergantian kabinet tersebut.
Hasil survei Litbang Kompas pada 25 Juni-7 Juli 2015 dengan 1.200 responden, penilaian publik terhadap Kabinet Kerja Jokowi-Kalla masih terhitung seimbang. Di satu sisi, kabinet masih punya modal sosial yang cukup besar untuk memperbaiki program-program pembangunan dan layanan publik. Namun, di sisi lain juga menyimpan dorongan bagi pergantian menteri yang dinilai kurang kapabel.
Persetujuan terhadap wacana perombakan kabinet lebih banyak datang dari pemilih partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Pemilih parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat cenderung menolak perombakan Kabinet Kerja.
Semakin tinggi pendidikan responden, dukungan untuk merombak kabinet makin besar.
(B04/WHY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150809kompas/#1
Tingkatkan Koordinasi Antarlembaga
SUKOHARJO, KOMPAS — Pemerintah menjamin stok beras dalam kondisi aman meski ada fenomena El Nino yang menyebabkan iklim kekeringan. Meski demikian, sejumlah pihak menilai, koordinasi antarlembaga yang mengurusi pangan perlu lebih ditingkatkan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, ada proyeksi bahwa kekeringan akibat El Nino makin menguat hingga produksi pertanian akan turun.
Namun, pemerintah terus berupaya mengatasi kekeringan tersebut dengan memberikan akses air yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan, antara lain, membuat embung dan membagikan lebih banyak pompa air.
Pemerintah juga terus memperkuat cadangan beras Bulog melalui penyerapan produksi dari petani. Sementara kebijakan impor beras belum diambil.
”Sementara ini (stok beras) masih cukup. Kita terus-menerus memantaunya sehingga apa pun yang terjadi akan kami atasi. Kami jamin negeri ini tidak kekurangan beras, bagaimanapun caranya,” kata Kalla, Sabtu (8/8), di sela-sela kunjungannya ke Sukoharjo, Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mendampingi Wapres, justru optimistis produksi beras di Jawa Tengah pada tahun ini akan meningkat ketimbang tahun sebelumnya.
Hal itu terjadi karena meski ada El Nino, daerah pertanian di sekitar Bengawan Solo, Jawa Tengah, tidak kekurangan air dan pada tahun ini mulai memasuki musim tanam ketiga. Sementara di sejumlah daerah yang mengalami kekeringan telah dibuat embung dan pembagian mesin pompa air.
Belum signifikan
Dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Kamis lalu, pemerintah menilai, El Nino belum berdampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan dalam negeri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, tanpa ada El Nino, lahan pertanian di Indonesia yang endemik kekeringan mencapai 200.000 hektar per tahun. Menyikapi hal itu, Kementerian Pertanian sudah melakukan sejumlah langkah sejak Januari 2015. Hingga saat ini, pemerintah telah membangun irigasi tersier yang mampu mengairi 1,3 juta hektar lahan dan membagikan 21.000 pompa air ke petani. Embung dan sumur dangkal juga telah dibangun di sejumlah tempat.
Dengan sejumlah langkah antisipatif tersebut, separuh dari 200.000 hektar lahan pertanian bisa diselamatkan dari ancaman gagal panen.
Sementara itu, sejumlah daerah yang masih teridentifikasi mengalami kekeringan adalah Kabupaten Indramayu dan Cirebon (Jawa Barat); Demak, Pati, dan Grobogan (Jawa Tengah); Bojonegoro (Jawa Timur); serta Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur).
”Sekarang ini belum terlihat dampaknya pada produksi pertanian karena hingga Agustus ini masih panen. Yang perlu kita antisipasi adalah (musim tanam) September-Oktober nanti,” kata Andi.
Terkait kekhawatiran daya dukung pengairan sejumlah waduk yang menurun akibat kekeringan, Andi menyatakan, sejauh ini belum ada persoalan dengan 18 waduk besar yang menyuplai 70 persen lahan irigasi.
Dengan kondisi itu, Andi berharap produksi padi di Tanah Air pada tahun ini mencapai angka ramalan dari Badan Pusat Statistik sebesar 75,5 juta ton.
Sementara itu, stok beras dalam negeri saat ini sekitar 1,5 juta ton. Diharapkan, serapan beras Bulog hingga akhir Oktober bisa mencapai 2,5 juta ton. Jika target serapan itu tidak tercapai, pemerintah akan mengevaluasi apakah masih memerlukan impor atau tidak. ”Jadi, impor itu pilihan terakhir,” kata Andi.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andi Eka Sakya menyatakan, El Nino masih berpotensi menguat hingga mencapai puncak pada Agustus-September. El Nino berpotensi mengakibatkan kekeringan di sejumlah daerah, seperti Sumatera Selatan bagian timur, wilayah Jawa, Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil wilayah Kalimantan Selatan bagian timur, Sulawesi bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, serta sebagian kecil wilayah Papua bagian selatan.
Namun, setelah El Nino, ada potensi hujan deras berlebihan hingga menimbulkan banjir di sejumlah wilayah Indonesia. ”Jadi, saat ini, sebenarnya kesempatan bagus untuk memperbaiki dan mengatur irigasi dan saluran air,” kata Andi.
Perombakan
Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria menilai, kerja sama antarlembaga yang mengurusi pangan masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak dari kekeringan. Saat ini, koordinasi antarlembaga yang mengurusi pangan, seperti Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, belum optimal.
”Menteri Pertanian sering menyalahkan Bulog karena tidak mau menyerap beras dari petani. Namun, Bulog tidak mampu menyerap 4 juta ton beras seperti keinginan Presiden karena harga beli Bulog lebih rendah dibandingkan harga di pasar. Saat pemerintah membeli harga gabah kering panen Rp 3.700 tiap kilogram, harga di pasar sudah lebih tinggi,” kata Arif.
Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira menambahkan, wacana pergantian kabinet yang muncul beberapa saat lalu membuat sejumlah menteri ditengarai kehilangan fokus dalam bekerja. Untuk mengatasi hal ini, Presiden perlu segera memberi kepastian terkait jadi tidaknya pergantian kabinet tersebut.
Hasil survei Litbang Kompas pada 25 Juni-7 Juli 2015 dengan 1.200 responden, penilaian publik terhadap Kabinet Kerja Jokowi-Kalla masih terhitung seimbang. Di satu sisi, kabinet masih punya modal sosial yang cukup besar untuk memperbaiki program-program pembangunan dan layanan publik. Namun, di sisi lain juga menyimpan dorongan bagi pergantian menteri yang dinilai kurang kapabel.
Persetujuan terhadap wacana perombakan kabinet lebih banyak datang dari pemilih partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Pemilih parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat cenderung menolak perombakan Kabinet Kerja.
Semakin tinggi pendidikan responden, dukungan untuk merombak kabinet makin besar.
(B04/WHY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150809kompas/#1
Jumat, 07 Agustus 2015
Presiden Jokowi Diminta Copot Rini Soemarno
Jum'at, 7 Agustus 2015
JAKARTA - Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan “BUMN Milik Rakyat Bukan Milik Mafia!!!, BUMN Ujung Tombak Perekonomian Nasional Bukan Sapi Perahan dan Bu Rini Kembalilah ke Nawacita, Kalau Tidak Mampu Mundur!!!.”
Rhugby AS selaku koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa selama ini BUMN sudah terbukti menjadi tulang-punggung perekonomian di sejumlah negara, termasuk Tiongkok. Namun di Indonesia sejumlah BUMN papan atas dibiarkan terus merugi akibat kesalahan manajemen dan dugaan adanya kepentingan melekat yang membuat sejumlah BUMN dibajak oleh 'mafia' bisnis yang bertahun-tahun hidup dari tidak optimalnya pengelolaan itu.
"Dengan dasar itulah, kami meminta Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Rini Soemarno dari jabatannya," ujar Rhugby di Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Menurutnya, dibutuhkan Menteri BUMN yang bersih dari kepentingan melekat (vested-interested) sehingga mampu bertindak tegas untuk mewujudkan BUMN yang handal dalam menjalankankan fungsi strategis sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. "Rini Soemarno bukan figur yang tepat menduduki posisi Menteri BUMN," tegasnya.
Ke depannya, imbuh Rhugby, Presiden Jokowi harus mencari figur yang tepat guna menggantikan Rini Soemarno. "Menteri BUMN sejatinya selain profesional, berintegritas juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," bebernya.
(ful)
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/337/1192464/presiden-jokowi-diminta-copot-rini-soemarno
JAKARTA - Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR) berunjuk rasa di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan “BUMN Milik Rakyat Bukan Milik Mafia!!!, BUMN Ujung Tombak Perekonomian Nasional Bukan Sapi Perahan dan Bu Rini Kembalilah ke Nawacita, Kalau Tidak Mampu Mundur!!!.”
Rhugby AS selaku koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa selama ini BUMN sudah terbukti menjadi tulang-punggung perekonomian di sejumlah negara, termasuk Tiongkok. Namun di Indonesia sejumlah BUMN papan atas dibiarkan terus merugi akibat kesalahan manajemen dan dugaan adanya kepentingan melekat yang membuat sejumlah BUMN dibajak oleh 'mafia' bisnis yang bertahun-tahun hidup dari tidak optimalnya pengelolaan itu.
"Dengan dasar itulah, kami meminta Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Rini Soemarno dari jabatannya," ujar Rhugby di Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Menurutnya, dibutuhkan Menteri BUMN yang bersih dari kepentingan melekat (vested-interested) sehingga mampu bertindak tegas untuk mewujudkan BUMN yang handal dalam menjalankankan fungsi strategis sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. "Rini Soemarno bukan figur yang tepat menduduki posisi Menteri BUMN," tegasnya.
Ke depannya, imbuh Rhugby, Presiden Jokowi harus mencari figur yang tepat guna menggantikan Rini Soemarno. "Menteri BUMN sejatinya selain profesional, berintegritas juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," bebernya.
(ful)
http://news.okezone.com/read/2015/08/07/337/1192464/presiden-jokowi-diminta-copot-rini-soemarno
Kembali Menguji Optimisme Ganjar
Kamis, 6 Agustus 2015
“Perlu segera merealisasikan pembangunan embung supaya lahan tadah hujan tetap produktif”
KENDATI wilayahnya dilanda kekeringan, bahkan 5 kabupaten darurat kekeringan, sebagaimana dinyatakan BNPB (SM, 4/8/15), Gubernur Ganjar Pranowo optimistis Jateng tahun ini surplus padi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Benarkah? Ganjar menargetkan produksi padi tahun ini 12 juta ton, lebih tinggi 2 ton dari rata-rata produksi tiap tahun. Padahal data BPS Jateng menunjukkan 2014 produksi gabah kering giling (GKG) provinsi berpenduduk 33 juta jiwa ini turun hingga 696.712 ton atau 6,73%. Bila 2013 mencapai 10,34 juta ton, tahun 2014 hanya 9,65 juta ton, dan itu sumbangan angka penurunan terbesar secara nasional dibanding provinsi lain. Penurunan ini dipicu oleh musim hujan sehingga terjadi penyusutan luas panen 44,54 ribu ha, dan produktivitas tanaman padi pun turun 0,33%. Musim kemarau yang diharapkan menjadi masa ”kebangkitan” justru sebaliknya.
Pasalnya, banyak padi mengalami puso atau gagal panen akibat kekurangan air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jateng memprediksi wilayah ini mengalami kekeringan dan kemarau panjang hingga Januari 2016. Jateng akan berada di titik terdekat dengan matahari pada 22 September 2015. Dampak musim kemarau pun makin dirasakan oleh sejumlah daerah. Sejak awal Juli 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng melaporkan 10 daerah mengalami krisis air. Saat ini sudah 487 desa di provinsi ini mengalami krisis air. Daerah yang mengalami kekeringan meliputi Rembang, Blora, Grobogan, Pati, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Purworejo, Jepara, Demak, dan Kebumen.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng memaparkan, kawasan pantura menjadi daerah yang mengalami kekeringan parah seperti Brebes, Tegal hingga Pemalang, lalu mulai Demak hingga ke timur. Selain kawasan pantura, kekeringan juga terjadi di selatan Surakarta seperti Karanganyar, Sragen dan Wonogiri. Kekeringan yang terjadi saat ini karena persediaan air hanya 50% dari kebutuhan. Bahkan untuk daerah seperti Karanganyar, Wonogiri dan Sragen persediaan air sudah di bawah 50%. Dari 39 waduk di Jateng, setidak-tidaknya ada lima waduk mengalami kekeringan, yakni Waduk Brambang, Blimbing, dan Botok di Sragen, Waduk Gunungrowo di Pati, dan Waduk Sanggeh di Grobogan. Adapun 15 waduk lainnya terancam kekeringan pada Agustus ini. Akibatnya, sejumlah lahan pertanian yang akan memasuki masa panen mulai kesulitan air, seperti di Pati, Brebes, dan Tegal. Sebagian besar lahan pertanian di Brebes sisi utara jalur pantura terpaksa ditelantarkan, membentang di wilayah pesisir empat kecamatan, yakni Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari. Di Bulakamba saja, total luas sawah yang ditinggalkan petani mencapai 1.000 ha. Bagikan Pompa Di Tegal, 300 ha lahan pertanian produktif juga sudah mengalami kekeringan, terdapat di tiga kecamatan, yakni Kramat, Suradadi, dan Warureja, serta kekeringan kemungkinan juga terjadi di dua kecamatan lain, yakni Dukuhturi dan Pagerbarang. Ironisnya, dalam mengatasi kekeringan, pemerintah membagikan pompa air.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Gatot Irianto menyatakan, kementeriannya telah menyiapkan 36.000 pompa air. Selain itu, membagikan traktor dan merehabilitasi jaringan irigasi tersier, termasuk di Demak dan Grobogan yang merupakan daerah endemik. Padahal petani rata-rata sudah memiliki pompa air dan kalau pun tidak punya, biasanya meminjam tetangga. Yang diperlukan saat ini sesungguhnya pembuatan sumur-sumur bor. Ini solusi jangka pendek. Bagaimana solusi jangka menengah dan panjang? Pemerintah harus segera merealisasikan program pembangunan embung, sumur dalam, dan sumur dangkal supaya lahan tadah hujan tetap produktif. Tahun ini pemerintah berencana membangun embung direncanakan hingga 20 ribu se-Indonesia, dengan anggaran Rp 2,2 triliun. Di Boyolali, Mentan Amran Sulaiman berencana membangun 100 sumur dangkal di lokasi pertanian lahan tadah hujan. Jumlah sumur dangkal 100 titik ini masih bisa bertambah sesuai permintaan petani. Adapun untuk sawah irigasi, perbaikan saluran irigasi dari primer, sekunder hingga tersier tak bisa dielakkan lagi. Hampir 66% infrastruktur irigasi milik kabupaten/kota di Jateng rata-rata rusak, meskipun infrastruktur irigasi milik provinsi 78% dalam kondisi baik, bahkan mendapat penghargaan terbaik se-Indonesia. Berkaca dari fenomena itu, terutama cara jangka pendek pemerintah mengatasi kekeringan, tampaknya optimisme Ganjar bahwa Jateng akan surplus padi tahun ini masih perlu diuji. (10)
— Ir Suharto Wongsosumarto, alumnus Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kembali-menguji-optimisme-ganjar/
“Perlu segera merealisasikan pembangunan embung supaya lahan tadah hujan tetap produktif”
KENDATI wilayahnya dilanda kekeringan, bahkan 5 kabupaten darurat kekeringan, sebagaimana dinyatakan BNPB (SM, 4/8/15), Gubernur Ganjar Pranowo optimistis Jateng tahun ini surplus padi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Benarkah? Ganjar menargetkan produksi padi tahun ini 12 juta ton, lebih tinggi 2 ton dari rata-rata produksi tiap tahun. Padahal data BPS Jateng menunjukkan 2014 produksi gabah kering giling (GKG) provinsi berpenduduk 33 juta jiwa ini turun hingga 696.712 ton atau 6,73%. Bila 2013 mencapai 10,34 juta ton, tahun 2014 hanya 9,65 juta ton, dan itu sumbangan angka penurunan terbesar secara nasional dibanding provinsi lain. Penurunan ini dipicu oleh musim hujan sehingga terjadi penyusutan luas panen 44,54 ribu ha, dan produktivitas tanaman padi pun turun 0,33%. Musim kemarau yang diharapkan menjadi masa ”kebangkitan” justru sebaliknya.
Pasalnya, banyak padi mengalami puso atau gagal panen akibat kekurangan air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jateng memprediksi wilayah ini mengalami kekeringan dan kemarau panjang hingga Januari 2016. Jateng akan berada di titik terdekat dengan matahari pada 22 September 2015. Dampak musim kemarau pun makin dirasakan oleh sejumlah daerah. Sejak awal Juli 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng melaporkan 10 daerah mengalami krisis air. Saat ini sudah 487 desa di provinsi ini mengalami krisis air. Daerah yang mengalami kekeringan meliputi Rembang, Blora, Grobogan, Pati, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Purworejo, Jepara, Demak, dan Kebumen.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng memaparkan, kawasan pantura menjadi daerah yang mengalami kekeringan parah seperti Brebes, Tegal hingga Pemalang, lalu mulai Demak hingga ke timur. Selain kawasan pantura, kekeringan juga terjadi di selatan Surakarta seperti Karanganyar, Sragen dan Wonogiri. Kekeringan yang terjadi saat ini karena persediaan air hanya 50% dari kebutuhan. Bahkan untuk daerah seperti Karanganyar, Wonogiri dan Sragen persediaan air sudah di bawah 50%. Dari 39 waduk di Jateng, setidak-tidaknya ada lima waduk mengalami kekeringan, yakni Waduk Brambang, Blimbing, dan Botok di Sragen, Waduk Gunungrowo di Pati, dan Waduk Sanggeh di Grobogan. Adapun 15 waduk lainnya terancam kekeringan pada Agustus ini. Akibatnya, sejumlah lahan pertanian yang akan memasuki masa panen mulai kesulitan air, seperti di Pati, Brebes, dan Tegal. Sebagian besar lahan pertanian di Brebes sisi utara jalur pantura terpaksa ditelantarkan, membentang di wilayah pesisir empat kecamatan, yakni Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari. Di Bulakamba saja, total luas sawah yang ditinggalkan petani mencapai 1.000 ha. Bagikan Pompa Di Tegal, 300 ha lahan pertanian produktif juga sudah mengalami kekeringan, terdapat di tiga kecamatan, yakni Kramat, Suradadi, dan Warureja, serta kekeringan kemungkinan juga terjadi di dua kecamatan lain, yakni Dukuhturi dan Pagerbarang. Ironisnya, dalam mengatasi kekeringan, pemerintah membagikan pompa air.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Gatot Irianto menyatakan, kementeriannya telah menyiapkan 36.000 pompa air. Selain itu, membagikan traktor dan merehabilitasi jaringan irigasi tersier, termasuk di Demak dan Grobogan yang merupakan daerah endemik. Padahal petani rata-rata sudah memiliki pompa air dan kalau pun tidak punya, biasanya meminjam tetangga. Yang diperlukan saat ini sesungguhnya pembuatan sumur-sumur bor. Ini solusi jangka pendek. Bagaimana solusi jangka menengah dan panjang? Pemerintah harus segera merealisasikan program pembangunan embung, sumur dalam, dan sumur dangkal supaya lahan tadah hujan tetap produktif. Tahun ini pemerintah berencana membangun embung direncanakan hingga 20 ribu se-Indonesia, dengan anggaran Rp 2,2 triliun. Di Boyolali, Mentan Amran Sulaiman berencana membangun 100 sumur dangkal di lokasi pertanian lahan tadah hujan. Jumlah sumur dangkal 100 titik ini masih bisa bertambah sesuai permintaan petani. Adapun untuk sawah irigasi, perbaikan saluran irigasi dari primer, sekunder hingga tersier tak bisa dielakkan lagi. Hampir 66% infrastruktur irigasi milik kabupaten/kota di Jateng rata-rata rusak, meskipun infrastruktur irigasi milik provinsi 78% dalam kondisi baik, bahkan mendapat penghargaan terbaik se-Indonesia. Berkaca dari fenomena itu, terutama cara jangka pendek pemerintah mengatasi kekeringan, tampaknya optimisme Ganjar bahwa Jateng akan surplus padi tahun ini masih perlu diuji. (10)
— Ir Suharto Wongsosumarto, alumnus Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kembali-menguji-optimisme-ganjar/
Kamis, 06 Agustus 2015
Alihkan Wewenang Impor Pangan Kepada Bulog
Kamis, 06 Agustus 2015
JAKARTA – Guna meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi pengeluaran devisa untuk impor yang kini jumlahnya mencapai 17 miliar dollar AS, pemerintah sebaiknya mengembalikan wewenang impor pangan kepada Bulog.
Pemberdayaan Bulog ini juga akan memberikan keuntungan kepada pemerintah, sebab pendapatan dari impor kembali ke kas negara.
Ahli statistik ITS Surabaya, Kresnayana Yahya, mengungkapkan sekarang ini impor gandum sudah 8 juta ton, impor kedelai 4 juta ton, impor gula hampir 2,1 juta ton, belum lagi bawang merah dan bawang putih serta lain-lainnya yang nilainya sudah mencapai 17 miliar dollar AS.
“Kenyataan ini menjadikan Indonesia sebagai negara importer bukan produsen pangan. Padahal, kalau pemerintah bisa berhemat mengeluarkan devisa impor, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh rakyat. Di antaranya, cadangan devisa akan menguat dan Bank Indonesia tidak perlu terengah-engah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta masyarakat tidak perlu pegang dollar AS lagi,” kata Kresnayana saat dihubungi, Rabu (5/8).
Kresnayana menjelaskan, bersamaan pemberian wewenang impor pangan kepada Bulog, pemerintah juga harus merealisasikan Badan Pangan seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“Terbentuknya Badan Pangan ini penting agar wewenang Bulog sebagai pemasok sekaligus penyanggah pangan nasional bisa berjalan. Untuk itu, pimpinan Bulog harus benar-benar bersih dan bertanggung jawab ke presiden, yaitu Badan Pangan,” ujarnya.
Menurut Kresnayana, pemberian wewenang kepada Bulog secara tidak langsung melindungi petani. Sebab, Bulog dan jaringannya telah berpengalaman sebagai penyanggah saat kekurangan atau setelah panen.
“Daripada semua (menteri) urusi impor lebih baik serahkan saja kepada Bulog, jadi satu pintu. Pedagang cukup 25 persen saja. Biarkanlah keuntungan masuk ke negara bukan ke 11 importir. Pemberian wewenang impor pangan kepada Bulog juga akan menekan terjadinya rent seeking,” katanya.
Ganti Menteri
Dijelaskan, yang bisa melindungi petani hanya negara. Sebab, kalau hanya melindungi pedagang tidak perlu jabatan setingkat menteri. Lagi pula, masih ada menteri yang tidak bisa membedakan antara gula untuk rakyat dan industri. Menteri bersangkutan juga tidak mengerti bea tarif yang tidak melindungi petani.
Selain itu, upaya menekan Australia dengan mengurangi impor sapi namun tetap masih impor dari sapi India, yang dikenal sebagai negara yang tidak bebas penyakit mulut dan kuku, terkesan hanya main. Seharusnya, menteri terkait menyatakan: setop impor sapi dari Australia dan bangun industri peternakan secara besar-besaran di dalam negeri.
“Ini pentingnya pergantian menteri segera mungkin. Kalau Jokowi tidak menyadari pentingnya pergantian menteri berarti dia juga tidak menyadari bahayanya ini bagi negara,” tegas Kresnayana.
Kresnayana menambahkan, konservasi cadangan devisa hanya bisa dilakukan dengan mengurangi impor. Selain itu, kekurangan pangan bisa dengan membantu petani yang menghasilkan bahan pangan yang menguntungkan.
“Artinya, bukan sekadar supply dan demand, tapi harus punya strategi dan peduli pada petani. Masa menteri belajarnya cuma supply demand, siapa pun juga bisa. Malah, di saat sekarang ini masih bicara impor sapi, beras dan gula. Ini kan belum melek. Kalau jawabnya karena kita kekurangan, orang kecil pun bisa.”
Dihubungi terpisah pakar pertanian UGM Yogyakarta, Jangkung Handoyo Mulyo, mengatakan biang keladi dari ruwetnya tata niaga gula, adalah tidak adanya neraca produksi dan konsumsi gula secara nasional. Sehingga menteri terkait bisa mengklaim apapun, impor maupun tidak impor.
Bahkan tekanan dari para produsen pengolah gula rafinasi bisa memutuskan impor atau tidak impor “Akhirnya tiap ada keputusan apapun selalu menimbulkan keresahan, terutama di kalangan petani yang aksesnya lemah. Negara kan mustinya melindungi yang lemah bukan malah memberi jalan yang kuat untuk mematikan yang lemah,” kata Jangkung.
Petani memerlukan kepastian bahwa hasil produksinya bisa diserap pasar dengan harga yang memberi keuntungan. Tapi sayangnya tanpa tata niaga yang berbasis data neraca gula yang dapat dipercaya, petani sering mendapati harga gulanya kalah dengan gula impor.
Jangkung menyebut setelah neraca gula ada, sumber daya yang ada harus dikerahkan untuk mengawasi tidak terjadinya rembesan gula rafinasi impor ke pasar konsumen rumah tangga. n SB/YK/tgh/AR-2
http://www.koran-jakarta.com/?34056-alihkan%20wewenang%20impor%20%20pangan%20kepada%20bulog
JAKARTA – Guna meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi pengeluaran devisa untuk impor yang kini jumlahnya mencapai 17 miliar dollar AS, pemerintah sebaiknya mengembalikan wewenang impor pangan kepada Bulog.
Pemberdayaan Bulog ini juga akan memberikan keuntungan kepada pemerintah, sebab pendapatan dari impor kembali ke kas negara.
Ahli statistik ITS Surabaya, Kresnayana Yahya, mengungkapkan sekarang ini impor gandum sudah 8 juta ton, impor kedelai 4 juta ton, impor gula hampir 2,1 juta ton, belum lagi bawang merah dan bawang putih serta lain-lainnya yang nilainya sudah mencapai 17 miliar dollar AS.
“Kenyataan ini menjadikan Indonesia sebagai negara importer bukan produsen pangan. Padahal, kalau pemerintah bisa berhemat mengeluarkan devisa impor, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh rakyat. Di antaranya, cadangan devisa akan menguat dan Bank Indonesia tidak perlu terengah-engah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta masyarakat tidak perlu pegang dollar AS lagi,” kata Kresnayana saat dihubungi, Rabu (5/8).
Kresnayana menjelaskan, bersamaan pemberian wewenang impor pangan kepada Bulog, pemerintah juga harus merealisasikan Badan Pangan seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“Terbentuknya Badan Pangan ini penting agar wewenang Bulog sebagai pemasok sekaligus penyanggah pangan nasional bisa berjalan. Untuk itu, pimpinan Bulog harus benar-benar bersih dan bertanggung jawab ke presiden, yaitu Badan Pangan,” ujarnya.
Menurut Kresnayana, pemberian wewenang kepada Bulog secara tidak langsung melindungi petani. Sebab, Bulog dan jaringannya telah berpengalaman sebagai penyanggah saat kekurangan atau setelah panen.
“Daripada semua (menteri) urusi impor lebih baik serahkan saja kepada Bulog, jadi satu pintu. Pedagang cukup 25 persen saja. Biarkanlah keuntungan masuk ke negara bukan ke 11 importir. Pemberian wewenang impor pangan kepada Bulog juga akan menekan terjadinya rent seeking,” katanya.
Ganti Menteri
Dijelaskan, yang bisa melindungi petani hanya negara. Sebab, kalau hanya melindungi pedagang tidak perlu jabatan setingkat menteri. Lagi pula, masih ada menteri yang tidak bisa membedakan antara gula untuk rakyat dan industri. Menteri bersangkutan juga tidak mengerti bea tarif yang tidak melindungi petani.
Selain itu, upaya menekan Australia dengan mengurangi impor sapi namun tetap masih impor dari sapi India, yang dikenal sebagai negara yang tidak bebas penyakit mulut dan kuku, terkesan hanya main. Seharusnya, menteri terkait menyatakan: setop impor sapi dari Australia dan bangun industri peternakan secara besar-besaran di dalam negeri.
“Ini pentingnya pergantian menteri segera mungkin. Kalau Jokowi tidak menyadari pentingnya pergantian menteri berarti dia juga tidak menyadari bahayanya ini bagi negara,” tegas Kresnayana.
Kresnayana menambahkan, konservasi cadangan devisa hanya bisa dilakukan dengan mengurangi impor. Selain itu, kekurangan pangan bisa dengan membantu petani yang menghasilkan bahan pangan yang menguntungkan.
“Artinya, bukan sekadar supply dan demand, tapi harus punya strategi dan peduli pada petani. Masa menteri belajarnya cuma supply demand, siapa pun juga bisa. Malah, di saat sekarang ini masih bicara impor sapi, beras dan gula. Ini kan belum melek. Kalau jawabnya karena kita kekurangan, orang kecil pun bisa.”
Dihubungi terpisah pakar pertanian UGM Yogyakarta, Jangkung Handoyo Mulyo, mengatakan biang keladi dari ruwetnya tata niaga gula, adalah tidak adanya neraca produksi dan konsumsi gula secara nasional. Sehingga menteri terkait bisa mengklaim apapun, impor maupun tidak impor.
Bahkan tekanan dari para produsen pengolah gula rafinasi bisa memutuskan impor atau tidak impor “Akhirnya tiap ada keputusan apapun selalu menimbulkan keresahan, terutama di kalangan petani yang aksesnya lemah. Negara kan mustinya melindungi yang lemah bukan malah memberi jalan yang kuat untuk mematikan yang lemah,” kata Jangkung.
Petani memerlukan kepastian bahwa hasil produksinya bisa diserap pasar dengan harga yang memberi keuntungan. Tapi sayangnya tanpa tata niaga yang berbasis data neraca gula yang dapat dipercaya, petani sering mendapati harga gulanya kalah dengan gula impor.
Jangkung menyebut setelah neraca gula ada, sumber daya yang ada harus dikerahkan untuk mengawasi tidak terjadinya rembesan gula rafinasi impor ke pasar konsumen rumah tangga. n SB/YK/tgh/AR-2
http://www.koran-jakarta.com/?34056-alihkan%20wewenang%20impor%20%20pangan%20kepada%20bulog
Sumsel Siap Panen Padi 100.000 Hektar
Kamis, 6 Agustus 2015
PALEMBANG, KOMPAS — Pada puncak musim kemarau ini, sekitar 100.000 hektar tanaman padi di Sumatera Selatan siap panen pada akhir Agustus hingga September. Sawah siap panen ini merupakan sawah rawa-rawa yang menjadi kantong produksi beras pada musim kemarau. Dinas pertanian setempat terus mengawasi persawahan tersebut agar selamat dari kekeringan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel Erwin Noorwibowo, di Palembang, Selasa (5/8), mengatakan, sawah rawa-rawa atau biasa juga disebut sawah lebak terdapat di Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir. "Saat ini tanaman-tanaman itu hampir panen. Puncak panen raya nanti pada akhir Agustus dan September. Kami optimistis panen selamat," katanya.
Di luar musim kemarau, sawah lebak adalah rawa-rawa sehingga tak dapat ditanami. Air yang menggenang setinggi 1 meter hingga 1,5 meter itu menyusut pada musim kemarau sehingga membuka lahan tanaman padi.
Menurut Erwin, guna mengantisipasi kekeringan, pemerintah kabupaten dan kota diminta mengusulkan dana alokasi khusus langsung kepada pemerintah pusat. Usulan itu berupa pengadaan embung, pompa air, sumur bor, dan parit dangkal. Upaya-upaya ini ditempuh agar tanaman selamat dari kekeringan.
Sejauh ini, 25.000 hektar tanaman padi di Sumsel mengalami kekeringan. Sebanyak 24.000 hektar termasuk kategori kekeringan sedang dan 1.000 hektar kekeringan berat. Kekeringan sedang terjadi di Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir. Kekeringan berat terjadi di sawah pasang surut di Banyuasin. Berkurangnya air di sawah pasang surut di Banyuasin diperparah intrusi air laut.
Namun, Erwin memastikan kekeringan belum sampai berdampak pada target panen beras Sumsel tahun ini. Ia optimistis panen Sumsel yang tahun ini ditargetkan sebanyak 4,7 ton gabah kering giling per hektar akan tercapai. Belum ada laporan gagal tanam dan gagal panen. Luas tanam Sumsel tahun 2015 hingga Agustus ini 820.000 hektar dari target 1 juta hektar.
Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan, hasil panen padi musim kemarau saat ini merosot drastis dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan kondisi ini, sejumlah petani di Kabupaten Magelang mengosongkan lahan hingga musim hujan tiba.
Hamid, petani asal Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, mengatakan, kondisi air di sungai kini juga menyurut. Dengan kondisi itu, ia tidak berani menanam palawija.
Krisis air
Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dilaporkan, musim kemarau juga mengakibatkan kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Akibatnya, krisis air bersih terjadi di tiga kecamatan, yaitu Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, dan Pulau Hanaut. Sedikitnya 39.401 jiwa membutuhkan bantuan distribusi air bersih.
"Hari ini adalah distribusi air bersih tahap ke-4 kepada warga. Ada 17 tangki air bersih yang dibagikan," kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kotawaringin Timur Agus Mulyadi.
Camat Mentaya Hilir Selatan Jumri mengatakan, warga di 10 desa di kecamatannya kesulitan mendapatkan air bersih karena air Sungai Mentaya bercampur dengan air laut.
"Warga desa tinggal di hilir Sungai Mentaya. Air sungai menjadi payau sehingga tidak bisa diminum. Warga biasanya menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari, tetapi pasokan menipis karena hujan tidak lagi turun," ujar Jumri.
Distribusi air secara bertahap terus dilakukan sejak Kamis (30/7). Distribusi air juga dibantu perusahaan-perusahaan besar perkebunan. Selain itu, pemerintah kabupaten menyediakan dana Rp 16 miliar untuk membuat sumur bor di setiap desa dengan kedalaman 90 meter.
Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, BPBD setempat mulai mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis. Bantuan air baru diberikan kepada warga dua desa di dua dari delapan kecamatan yang rawan krisis air.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang EK Hafi Lutfi, Rabu, mengatakan, dua desa yang mendapat bantuan air bersih adalah Wonorejo, Kecamatan Singosari, dan Karangkates, Kecamatan Sumberpucung. Kecamatan lain yang rawan krisis air adalah Kalipare, Donomulyo, Bantur, Pagak, dan Lawang.
Slamet, warga Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, mengatakan, air di sumur warga umumnya telah menyurut akibat kemarau. (WER/IRE/EGI/DKA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150806kompas/#/24/
PALEMBANG, KOMPAS — Pada puncak musim kemarau ini, sekitar 100.000 hektar tanaman padi di Sumatera Selatan siap panen pada akhir Agustus hingga September. Sawah siap panen ini merupakan sawah rawa-rawa yang menjadi kantong produksi beras pada musim kemarau. Dinas pertanian setempat terus mengawasi persawahan tersebut agar selamat dari kekeringan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel Erwin Noorwibowo, di Palembang, Selasa (5/8), mengatakan, sawah rawa-rawa atau biasa juga disebut sawah lebak terdapat di Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir. "Saat ini tanaman-tanaman itu hampir panen. Puncak panen raya nanti pada akhir Agustus dan September. Kami optimistis panen selamat," katanya.
Di luar musim kemarau, sawah lebak adalah rawa-rawa sehingga tak dapat ditanami. Air yang menggenang setinggi 1 meter hingga 1,5 meter itu menyusut pada musim kemarau sehingga membuka lahan tanaman padi.
Menurut Erwin, guna mengantisipasi kekeringan, pemerintah kabupaten dan kota diminta mengusulkan dana alokasi khusus langsung kepada pemerintah pusat. Usulan itu berupa pengadaan embung, pompa air, sumur bor, dan parit dangkal. Upaya-upaya ini ditempuh agar tanaman selamat dari kekeringan.
Sejauh ini, 25.000 hektar tanaman padi di Sumsel mengalami kekeringan. Sebanyak 24.000 hektar termasuk kategori kekeringan sedang dan 1.000 hektar kekeringan berat. Kekeringan sedang terjadi di Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir. Kekeringan berat terjadi di sawah pasang surut di Banyuasin. Berkurangnya air di sawah pasang surut di Banyuasin diperparah intrusi air laut.
Namun, Erwin memastikan kekeringan belum sampai berdampak pada target panen beras Sumsel tahun ini. Ia optimistis panen Sumsel yang tahun ini ditargetkan sebanyak 4,7 ton gabah kering giling per hektar akan tercapai. Belum ada laporan gagal tanam dan gagal panen. Luas tanam Sumsel tahun 2015 hingga Agustus ini 820.000 hektar dari target 1 juta hektar.
Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan, hasil panen padi musim kemarau saat ini merosot drastis dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan kondisi ini, sejumlah petani di Kabupaten Magelang mengosongkan lahan hingga musim hujan tiba.
Hamid, petani asal Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, mengatakan, kondisi air di sungai kini juga menyurut. Dengan kondisi itu, ia tidak berani menanam palawija.
Krisis air
Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dilaporkan, musim kemarau juga mengakibatkan kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Akibatnya, krisis air bersih terjadi di tiga kecamatan, yaitu Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, dan Pulau Hanaut. Sedikitnya 39.401 jiwa membutuhkan bantuan distribusi air bersih.
"Hari ini adalah distribusi air bersih tahap ke-4 kepada warga. Ada 17 tangki air bersih yang dibagikan," kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kotawaringin Timur Agus Mulyadi.
Camat Mentaya Hilir Selatan Jumri mengatakan, warga di 10 desa di kecamatannya kesulitan mendapatkan air bersih karena air Sungai Mentaya bercampur dengan air laut.
"Warga desa tinggal di hilir Sungai Mentaya. Air sungai menjadi payau sehingga tidak bisa diminum. Warga biasanya menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari, tetapi pasokan menipis karena hujan tidak lagi turun," ujar Jumri.
Distribusi air secara bertahap terus dilakukan sejak Kamis (30/7). Distribusi air juga dibantu perusahaan-perusahaan besar perkebunan. Selain itu, pemerintah kabupaten menyediakan dana Rp 16 miliar untuk membuat sumur bor di setiap desa dengan kedalaman 90 meter.
Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, BPBD setempat mulai mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis. Bantuan air baru diberikan kepada warga dua desa di dua dari delapan kecamatan yang rawan krisis air.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang EK Hafi Lutfi, Rabu, mengatakan, dua desa yang mendapat bantuan air bersih adalah Wonorejo, Kecamatan Singosari, dan Karangkates, Kecamatan Sumberpucung. Kecamatan lain yang rawan krisis air adalah Kalipare, Donomulyo, Bantur, Pagak, dan Lawang.
Slamet, warga Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, mengatakan, air di sumur warga umumnya telah menyurut akibat kemarau. (WER/IRE/EGI/DKA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150806kompas/#/24/
Jateng berstatus darurat kekeringan
Rabu, 5 Agustus 2015
"Sekarang lagi pnyusunan, mungkin dalam 1--2 hari keluar keputusan mengenai status siaga darurat kekeringan (tingkat provinsi),"
Semarang (ANTARA News) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai Provinsi Jateng sudah bisa masuk kategori status siaga darurat kekeringan.
Berdasarkan kajian kondisi yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota, kata Ganjar di Semarang, Rabu, sudah layak untuk dinyatakan darurat kekeringan sehingga biar semua bisa gunakan anggaran-anggaran yang bersifat respons cepat.
Menurut Ganjar, saat ini sedang penyusunan keputusan siaga darurat kekeringan untuk tingkat provinsi agar pencairan dana tak terduga dapat segera dilakukan.
"Sekarang lagi pnyusunan, mungkin dalam 1--2 hari keluar keputusan mengenai status siaga darurat kekeringan (tingkat provinsi)," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Sarwa Pramana mengungkapkan bahwa Kabupaten Temanggung, Kendal, Cilacap, Wonogiri, dan Boyolali telah menyatakan status siaga darurat kekeringan.
"Dengan adanya lima daerah yang menyatakan siaga darurat kekeringan, Gubernur Jateng diharapkan segera mengeluarkan keputusan siaga darurat kekeringan untuk tingkat provinsi," katanya.
Salah satu persyaratan dikeluarkannya keputusan Gubernur Jateng mengenai siaga darurat kekeringan, kata dia, adalah dua kabupaten/kota atau lebih telah menyatakan kondisi kedaruratan dalam menghadapi kekeringan.
"Kalau kabupaten/kota belum menyatakan siaga darurat kekeringan, pemerintah provinsi tidak bisa menyatakan hal serupa karena yang terdampak adalah wilayah di daerah," ujarnya.
Sarwa mengungkapkan bahwa 16 kabupaten/kota, termasuk lima daerah yang menyatakan siaga darurat kekeringan, mengajukan bantuan dana tak terduga sebesar Rp8,6 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
"Dana tak terduga itu akan digunakan untuk program jangka panjang dalam mengatasi kekeringan, seperti pipanisasi dari mata air di pegunungan dan pembuatan sumur pantek terus disalurkan ke rumah-rumah warga," katanya.
Dengan program-program jangka panjang itu, kata dia, luasan daerah yang terdampak kekeringan dapat terus berkurang karena pengadaan air bersih tidak menyelesaikan permasalahan.
Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau pada tahun akan terus meluas di daerah lainnya dan terjadi hingga November 2015.
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/510781/jateng-berstatus-darurat-kekeringan
"Sekarang lagi pnyusunan, mungkin dalam 1--2 hari keluar keputusan mengenai status siaga darurat kekeringan (tingkat provinsi),"
Semarang (ANTARA News) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai Provinsi Jateng sudah bisa masuk kategori status siaga darurat kekeringan.
Berdasarkan kajian kondisi yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota, kata Ganjar di Semarang, Rabu, sudah layak untuk dinyatakan darurat kekeringan sehingga biar semua bisa gunakan anggaran-anggaran yang bersifat respons cepat.
Menurut Ganjar, saat ini sedang penyusunan keputusan siaga darurat kekeringan untuk tingkat provinsi agar pencairan dana tak terduga dapat segera dilakukan.
"Sekarang lagi pnyusunan, mungkin dalam 1--2 hari keluar keputusan mengenai status siaga darurat kekeringan (tingkat provinsi)," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Sarwa Pramana mengungkapkan bahwa Kabupaten Temanggung, Kendal, Cilacap, Wonogiri, dan Boyolali telah menyatakan status siaga darurat kekeringan.
"Dengan adanya lima daerah yang menyatakan siaga darurat kekeringan, Gubernur Jateng diharapkan segera mengeluarkan keputusan siaga darurat kekeringan untuk tingkat provinsi," katanya.
Salah satu persyaratan dikeluarkannya keputusan Gubernur Jateng mengenai siaga darurat kekeringan, kata dia, adalah dua kabupaten/kota atau lebih telah menyatakan kondisi kedaruratan dalam menghadapi kekeringan.
"Kalau kabupaten/kota belum menyatakan siaga darurat kekeringan, pemerintah provinsi tidak bisa menyatakan hal serupa karena yang terdampak adalah wilayah di daerah," ujarnya.
Sarwa mengungkapkan bahwa 16 kabupaten/kota, termasuk lima daerah yang menyatakan siaga darurat kekeringan, mengajukan bantuan dana tak terduga sebesar Rp8,6 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
"Dana tak terduga itu akan digunakan untuk program jangka panjang dalam mengatasi kekeringan, seperti pipanisasi dari mata air di pegunungan dan pembuatan sumur pantek terus disalurkan ke rumah-rumah warga," katanya.
Dengan program-program jangka panjang itu, kata dia, luasan daerah yang terdampak kekeringan dapat terus berkurang karena pengadaan air bersih tidak menyelesaikan permasalahan.
Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau pada tahun akan terus meluas di daerah lainnya dan terjadi hingga November 2015.
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/510781/jateng-berstatus-darurat-kekeringan
Langganan:
Postingan (Atom)