Kamis, 12 November 2015
Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar meminta pemerintah serius melakukan investigasi terhadap beredarnya beras impor asal Vietnam yang masuk dan beredar secara ilegal di Sumatera. Jika tidak ada respon yang baik dari pemerintah, dipastikan beras ilegal ini akan membanjiri sentra-sentra beras utama di Sumatera.
“Sejatinya temuan beras Vietnam ilegal ini sudah diketahui pemerintah dan bulog sejak lama, namun mereka seakan enggan melakukan investigasi terhadap masalah ini. Jika saja ada keseriusan pemerintah, tentu saja masalah tata niaga beras tidak akan berlarut–larut,” kata Rofi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Sebelumnya, Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Jambi Laode Amijaya Kamaludin menyebutkan beras Vietnam ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai 4 juta ton per tahun. Beras Vietnam ini ilegal karena importasinya tidak dilakukan oleh Perum Bulog dan tidak tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Situasi ini ditegaskan oleh peneliti beras dari Universitas Cantho Vietnam yang menyebutkan produksi beras Vietnam mengalami surplus 6-7 juta ton per tahun. Kelebihan produksi tersebut diserap oleh Cina sebanyak 2 juta ton, Indonesia 1-1,5 juta ton, dan Filipina 0,5-1 juta ton.
“Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan importasi beras di Tahun 2015, namun dalam perkembangannya wacana impor datang silih berganti dari pihak pemerintah sendiri. Sejalan dengan itu, proses audit kebutuhan data beras nasional tidak kunjung sinkron antara kementerian teknis, otoritas data, dan konsumen,” imbuh Rofi.
Politisi PKS ini menyatakan keberadaan beras impor ilegal telah meresahkan petani lokal karena komoditas ini harganya lebih murah, mudah disamarkan, dan sulit dideteksi perbedaannya dengan beras lokal. Melihat kondisi tersebut, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut.
Pertama, secara teknis melakukan verifikasi dan identifikasi pintu-pintu masuk tidak resmi yang seringkali dijadikan tempat masuk beras impor ilegal. Kedua, penguatan regulasi dengan membangun sistem koordinasi yang efisien antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Bulog dan aparat penegak hukum berbasis real time dan terintegrasi. Ketiga, penegakan hukum yang serius terhadap pelaku penyeludupan beras ilegal baik secara administratif maupun hukum positif agar mampu memberikan efek jera.
“Keberadaan beras impor ilegal dikhawatirkan menjadi salah satu basis data pemerintah terkait kesediaan cadangan beras nasional. Apa yang kita anggap beras lokal ternyata campuran beras impor ilegal, hal ini perlu diversifikasi secara serius,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII ini.
http://www.gatra.com/ekonomi/industri/173672-dpr-desak-pemerintah-dan-bulog-usut-beras-ilegal-vietnam
Kamis, 12 November 2015
BULOG BENGKULU CUMA 37 PERSEN SERAP BERAS LOKAL
Rabu, 11 November 2015
RMOL. Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Bulog Divre) Bengkulu, Sugeng Rahayu melalui bagian TU Bulog Divre Bengkulu, Alfonso Roy mengungkapkan bahwa hingga November 2015, serapan beras lokal di Provinsi Bengkulu hanya 37 persen dari target di tahun 2015.
"Serapan baru tercapai 2700 ton, dari target kita di tahun 2015 sebanyak 6000 ton, jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya," katanya, Rabu (11/11/2015).
Ia mengatakan, pada tahun 2014, Bulog Divre Bengkulu, bahkan bisa menyerap beras lokal hingga 125 persen dari target 6000 ton, atau mencapai 8000 ton beras. "Kondisinya memang beda dibanding tahun lalu, sehingga penyerapan beras tahun ini rendah," imbuhnya.
Daerah yang menjadi sumber beras yang diserap oleh Bulog Divre Bengkulu adalah Kepahiang sebanyak 1075 ton, Rejang Lebong 950 ton, Bengkulu Selatan 300 Ton, dan sisanya merupakan beras asal Bengkulu Utara, Mukomuko dan Kota Bengkulu.
Ia menjelaskan, pada tahun lalu, produksi beras di Provinsi Bengkulu sangat tinggi, sehingga harga beras di pasaran menjadi rendah dan bulog melakukan penyerapan beras lokal untuk menyeimbangkan harga.
Sementara, tahun ini, lanjutnya, produksi beras lokal di Provinsi Bengkulu jauh menurun dari tahun sebelumnya, dan harga beras di pasaran jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan bulog. "Kemarau panjang pada tahun ini mempengaruhi produksi beras lokal, sehingga produksi beras jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Sedikitnya ketersediaan beras di pasaran, membuat harga jauh lebih tinggi dari harga bulog, sehingga petani lebih memilih menjual beras di pasar," jelasnya.
Saat ini, katanya, harga beras di pasar untuk kualitas Manggis yakni Rp 11.900 per kg, beras kualitas seginim Rp 10.000 per kg dan beras asalan seharga Rp 9400 per kg. "Penyerapan beras oleh bulog untuk beras lokal ada untuk menjadi penyeimbang harga beras di pasar, agar tidak merugikan petani, kalau seperti saat ini, harganya dipasar tinggi, sehingga buloh sedikit melakukan penyerapan beras," tukasnya. [Q19]
http://www.rmolbengkulu.com/index.php/rmol-nusantara/item/3985-bulog-bengkulu-cuma-37-persen-serap-beras-lokal
RMOL. Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Bulog Divre) Bengkulu, Sugeng Rahayu melalui bagian TU Bulog Divre Bengkulu, Alfonso Roy mengungkapkan bahwa hingga November 2015, serapan beras lokal di Provinsi Bengkulu hanya 37 persen dari target di tahun 2015.
"Serapan baru tercapai 2700 ton, dari target kita di tahun 2015 sebanyak 6000 ton, jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya," katanya, Rabu (11/11/2015).
Ia mengatakan, pada tahun 2014, Bulog Divre Bengkulu, bahkan bisa menyerap beras lokal hingga 125 persen dari target 6000 ton, atau mencapai 8000 ton beras. "Kondisinya memang beda dibanding tahun lalu, sehingga penyerapan beras tahun ini rendah," imbuhnya.
Daerah yang menjadi sumber beras yang diserap oleh Bulog Divre Bengkulu adalah Kepahiang sebanyak 1075 ton, Rejang Lebong 950 ton, Bengkulu Selatan 300 Ton, dan sisanya merupakan beras asal Bengkulu Utara, Mukomuko dan Kota Bengkulu.
Ia menjelaskan, pada tahun lalu, produksi beras di Provinsi Bengkulu sangat tinggi, sehingga harga beras di pasaran menjadi rendah dan bulog melakukan penyerapan beras lokal untuk menyeimbangkan harga.
Sementara, tahun ini, lanjutnya, produksi beras lokal di Provinsi Bengkulu jauh menurun dari tahun sebelumnya, dan harga beras di pasaran jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan bulog. "Kemarau panjang pada tahun ini mempengaruhi produksi beras lokal, sehingga produksi beras jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Sedikitnya ketersediaan beras di pasaran, membuat harga jauh lebih tinggi dari harga bulog, sehingga petani lebih memilih menjual beras di pasar," jelasnya.
Saat ini, katanya, harga beras di pasar untuk kualitas Manggis yakni Rp 11.900 per kg, beras kualitas seginim Rp 10.000 per kg dan beras asalan seharga Rp 9400 per kg. "Penyerapan beras oleh bulog untuk beras lokal ada untuk menjadi penyeimbang harga beras di pasar, agar tidak merugikan petani, kalau seperti saat ini, harganya dipasar tinggi, sehingga buloh sedikit melakukan penyerapan beras," tukasnya. [Q19]
http://www.rmolbengkulu.com/index.php/rmol-nusantara/item/3985-bulog-bengkulu-cuma-37-persen-serap-beras-lokal
Selasa, 10 November 2015
Mentan Klaim Mampu Tekan Potensi Impor 8 Juta Ton Beras
SENIN, 09 NOVEMBER 2015
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta masyarakat untuk tidak memperdebatkan mengenai rencana impor beras yang akan dijalankan oleh Perum Bulog. Menurutnya, impor beras tersebut dilakukan hanya sebagai langkah antisipasi jika terjadi kekurangan beras akibat dampak dari anomali cuaca El Nino.
Amran menjelaskan, sejak awal tahun, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi beras nasional. Salah satunya yaitu dengan pemberian pupuk, bibit unggul hingga alat mesin pertanian (alsintan) kepada para petani secara cuma-cuma. Hasilnya, pemerintah bisa menekan potensi impor beras Indonesia sebesar 8 juta ton pada tahun ini.
"Kami pangkas impor 7 juta hingga 8 juta ton, itu upaya keras pemerintah dalam setahun," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (9/11/2015).
Menurut Amran, dengan kondisi kemarau panjang di hampir seluruh wilayah dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia punya potensi untuk melakukan impor jika produksi beras di dalam negeri mengalami penurunan.
Sebagai perbandingan, saat kemarau panjang akibat El Nino pada 1998 lalu, impor beras Indonesia di angka 7,1 juta ton. "Pada 1998 Indonesia impor 7,1 juta ton. Itu dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa. Sekarang penduduknya 222 juta jiwa dan dampak El Nino lebih kuat. Kami harus impor 9 juta ton kalau memang tidak ada upaya khusus," lanjutnya.
Dia menerangkan, El Nino yang terjadi pada tahun ini memang menjadi salah satu yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, lanjut Amran, harusnya masyarakat bersyukur bahwa kebutuhan akan beras masih bisa dipenuhi dari dalam negeri.
"Bisa kita bayangkan sekarang El Nino sangat kuat tapi masih bisa bertahan, setahun pemerintahan tidak impor beras. Pengalaman kita di 1998 El Nino lebih rendah yaitu 1,9 (intensitas), sekarang 2,35, tapi kita mengimpor beras 7,1 juta ton pada 1998. Kalau kita interpolasi, pada 2015 impor 9 juta ton, kalau tidak ada upaya khusus. Tapi karena ada upaya khusus dari teman-teman, bergerak cepat sehingga 2015 tidak ada impor," jelasnya.
Sedangkan terkait impor beras yang dilakukan oleh Bulog, Amran memastikan bahwa beras tersebut tidak akan dikeluarkan jika produksi beras dalam negeri masih mencukupi untuk konsumsi nasional.
"Yang di proses Bulog itu cadangan beras nasional. Kalau di sepakbola, yang namanya cadangan kalau pemain inti tidak cedera pemain cadangan tidak akan turun. Stok kita masih bagus, hujan sudah turun, jadi kita minta melakukan akselerasi penanaman untuk tahun 2016. Sekarang ada standing crop padi 4,1 juta hektar," tandasnya. (Dny/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2361074/mentan-klaim-mampu-tekan-potensi-impor-8-juta-ton-beras
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta masyarakat untuk tidak memperdebatkan mengenai rencana impor beras yang akan dijalankan oleh Perum Bulog. Menurutnya, impor beras tersebut dilakukan hanya sebagai langkah antisipasi jika terjadi kekurangan beras akibat dampak dari anomali cuaca El Nino.
Amran menjelaskan, sejak awal tahun, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi beras nasional. Salah satunya yaitu dengan pemberian pupuk, bibit unggul hingga alat mesin pertanian (alsintan) kepada para petani secara cuma-cuma. Hasilnya, pemerintah bisa menekan potensi impor beras Indonesia sebesar 8 juta ton pada tahun ini.
"Kami pangkas impor 7 juta hingga 8 juta ton, itu upaya keras pemerintah dalam setahun," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (9/11/2015).
Menurut Amran, dengan kondisi kemarau panjang di hampir seluruh wilayah dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia punya potensi untuk melakukan impor jika produksi beras di dalam negeri mengalami penurunan.
Sebagai perbandingan, saat kemarau panjang akibat El Nino pada 1998 lalu, impor beras Indonesia di angka 7,1 juta ton. "Pada 1998 Indonesia impor 7,1 juta ton. Itu dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa. Sekarang penduduknya 222 juta jiwa dan dampak El Nino lebih kuat. Kami harus impor 9 juta ton kalau memang tidak ada upaya khusus," lanjutnya.
Dia menerangkan, El Nino yang terjadi pada tahun ini memang menjadi salah satu yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, lanjut Amran, harusnya masyarakat bersyukur bahwa kebutuhan akan beras masih bisa dipenuhi dari dalam negeri.
"Bisa kita bayangkan sekarang El Nino sangat kuat tapi masih bisa bertahan, setahun pemerintahan tidak impor beras. Pengalaman kita di 1998 El Nino lebih rendah yaitu 1,9 (intensitas), sekarang 2,35, tapi kita mengimpor beras 7,1 juta ton pada 1998. Kalau kita interpolasi, pada 2015 impor 9 juta ton, kalau tidak ada upaya khusus. Tapi karena ada upaya khusus dari teman-teman, bergerak cepat sehingga 2015 tidak ada impor," jelasnya.
Sedangkan terkait impor beras yang dilakukan oleh Bulog, Amran memastikan bahwa beras tersebut tidak akan dikeluarkan jika produksi beras dalam negeri masih mencukupi untuk konsumsi nasional.
"Yang di proses Bulog itu cadangan beras nasional. Kalau di sepakbola, yang namanya cadangan kalau pemain inti tidak cedera pemain cadangan tidak akan turun. Stok kita masih bagus, hujan sudah turun, jadi kita minta melakukan akselerasi penanaman untuk tahun 2016. Sekarang ada standing crop padi 4,1 juta hektar," tandasnya. (Dny/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2361074/mentan-klaim-mampu-tekan-potensi-impor-8-juta-ton-beras
Menteri Pertanian: Impor Beras Belum Perlu
SENIN, 09 NOVEMBER 2015
TEMPO.CO, Jakarta - Pernah melakukan swasembada, bahkan ekspor pada 1984, kini Indonesia justru dirundung persoalan beras. Urusan komoditas pangan ini tak pernah beres.
Dari ongkos produksi yang dinilai terlalu mahal, perbedaan angka panen, hingga penentuan perlu-tidaknya impor, yang menimbulkan kegaduhan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, misalnya, selalu berkeras bahwa pasokan beras dalam negeri aman. ”Belum perlu impor,” katanya saat ditemui dalam dua kesempatan berbeda di Kulon Progo dan Hotel Aston Yogyakarta kepada Pribadi Wicaksono, pekan lalu. (Baca selengkapnya di Majalah Tempo, edisi Senin 9 November 2015).
Benarkah pemerintah meminta Bulog mengimpor 1 juta ton beras dari Vietnam?
Itu kan katanya, dan beras itu (untuk) cadangan. Cadangan tidak akan diturunkan jika pemain inti tidak cedera atau bermasalah.
Cadangan impor beras dari Vietnam memang ada, tapi belum dikirim. Toh, di beberapa daerah sekarang sudah turun hujan. Harga beras di Cipinang juga turun, terakhir Rp 8.700 per kilogram untuk jenis medium. Pasokan ke Cipinang juga bertambah. Biasanya 2,500 - 3,000 ton, Senin lalu hingga 5.000 ton.
Kenapa kita kalah bersaing dengan Thailand dan Vietnam?
Persoalan utamanya masih seputar cara swasembada. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, seperti infrastruktur, biaya produksi, indeks pertanaman, rantai pasokan, dan kebijakan pengendalian impor itu sendiri. Itu sebabnya kami melakukan efisiensi untuk mempercepat swasembada.
Hasil swasembada pangan terlihat dari beberapa indikator. Misalnya, tahun ini El Nino cukup dahsyat, tapi kita tak sampai mengimpor karena produktivitas petani tak terganggu. Tidak seperti 1998, yang harus mengimpor hingga 7,1 juta ton. Padahal indeks saat itu El Nino 1,9, sekarang mencapai 2,3.
Dengan populasi 252 juta jiwa, Indonesia seharusnya sudah mengimpor 9 juta ton beras. Tapi buat apa dilakukan karena memang belum perlu impor.
TEMPO.CO, Jakarta - Pernah melakukan swasembada, bahkan ekspor pada 1984, kini Indonesia justru dirundung persoalan beras. Urusan komoditas pangan ini tak pernah beres.
Dari ongkos produksi yang dinilai terlalu mahal, perbedaan angka panen, hingga penentuan perlu-tidaknya impor, yang menimbulkan kegaduhan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, misalnya, selalu berkeras bahwa pasokan beras dalam negeri aman. ”Belum perlu impor,” katanya saat ditemui dalam dua kesempatan berbeda di Kulon Progo dan Hotel Aston Yogyakarta kepada Pribadi Wicaksono, pekan lalu. (Baca selengkapnya di Majalah Tempo, edisi Senin 9 November 2015).
Benarkah pemerintah meminta Bulog mengimpor 1 juta ton beras dari Vietnam?
Itu kan katanya, dan beras itu (untuk) cadangan. Cadangan tidak akan diturunkan jika pemain inti tidak cedera atau bermasalah.
Cadangan impor beras dari Vietnam memang ada, tapi belum dikirim. Toh, di beberapa daerah sekarang sudah turun hujan. Harga beras di Cipinang juga turun, terakhir Rp 8.700 per kilogram untuk jenis medium. Pasokan ke Cipinang juga bertambah. Biasanya 2,500 - 3,000 ton, Senin lalu hingga 5.000 ton.
Kenapa kita kalah bersaing dengan Thailand dan Vietnam?
Persoalan utamanya masih seputar cara swasembada. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, seperti infrastruktur, biaya produksi, indeks pertanaman, rantai pasokan, dan kebijakan pengendalian impor itu sendiri. Itu sebabnya kami melakukan efisiensi untuk mempercepat swasembada.
Hasil swasembada pangan terlihat dari beberapa indikator. Misalnya, tahun ini El Nino cukup dahsyat, tapi kita tak sampai mengimpor karena produktivitas petani tak terganggu. Tidak seperti 1998, yang harus mengimpor hingga 7,1 juta ton. Padahal indeks saat itu El Nino 1,9, sekarang mencapai 2,3.
Dengan populasi 252 juta jiwa, Indonesia seharusnya sudah mengimpor 9 juta ton beras. Tapi buat apa dilakukan karena memang belum perlu impor.
Senin, 09 November 2015
Pengusaha Giling Padi Ingatkan Pemerintah Soal Stok Beras di Awal 2016
Senin, 9 November 2015
MedanBisnis - Jakarta. Penyediaan kebutuhan beras untuk periode Januari-Maret 2016 yang bersumber dari produksi dalam negeri perlu dihitung cermat oleh Pemerintah. Harapan untuk tidak impor beras jangan sampai salah langkah dan berakibat kurangnya pasokan beras untuk konsumsi dalam negeri di awal tahun depan.
Sesuai musim di Indonesia, padi akan mengalami siklus turun produksi di tengah musim kemarau, khususnya pada periode Oktober-Maret jelang berakhirnya musim kemarau. Seperti saat ini, hanya tinggal beberapa daerah yang bisa panen.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (9/11).
"Produksi kita memang berfkultuasi. Kita harus tahu pola panen yang sebenarnya. Teman - teman saya di Perpadi melihatnya pergerakan suplai dan harga. Posisi sekarang memang bukan panen raya kan. Sejak zaman dulu Oktober-Maret memang produksi selalu di bawa rata-rata kebutuhan," ungkap Sutarto.
Sutarto melihat, bila produksi padi tercapai sesuai Angka Ramalan (ARAM) II BPS yaitu ada kenaikan 5,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 maka stok sampai akhir tahun aman.
"Kalau realisasi produksi sesuai, naik 5,6% maka sampai akhir tahun stok beras aman. Stok saat ini ada 1,7 juta ton di Bulog, itu juga aman aman, masih di atas cadangan minimum 1,5 juta ton," ujar Mantan Dirut Bulog tersebut.
Meski demikin, Soetarto mewanti-wanti agar pemerintah menghitung produksi secara cermat. Cadangan beras pemerintah di Bulog perlu diamankan termasuk jika diperlukan untuk penyaluran rastra atau raskin bulan ke-13 dan ke-14.
"Kalau ada rastra ke-13 dan ke-14 dengan cadangan yang nggak naik, ya bisa jadi rentan. Terutama Januari-Maret betul-betul harus dihitung. Gejolak biasanya ada di situ," katanya.
Soetarto mengatakan, stok beras di pengilingan di daerah-daerah masih ada, namun harganya tinggi.
"Saya tanya di Sulsel harga beras sudah sampai Rp 5.300-5.800/kg gabah kering giling (GKG) sehingga tidak lagi bisa dikirim ke Jawa karena harga tinggi. Hukum selama ini seperti itu kalau akhir tahun, posisi harga bergerak naik meski sedikit tapi memang harga harus direm (kenaikan harga)," ucapnya.
Sutarto mengatakan salah satu solusinya yaitu ada di tangan Bulog sebagai badan yang ditugaskan menyerap gabah petani. Ia mengatakan, Bulog harus mampu melakukan diversifikasi kualitas gabah yang diserap.
"Sejak beberapa tahun lalu, Bulog sudah memulai berpikir jangan hanya menyerap satu kualitas tetapi beberapa kualitas. Bulog diharapkan punya stok medium dan premium. Sebab keduanya saling bergandengan, salah satu harganya naik, lainnya ikut naik," tuturnya.
Bulog pada era kepemimpinannya pernah membangun Bulog Mart yang menjadi pusat distribusi dan perdagangan pangan. "Bulog Mart ini direncanakan dilengkapi gudang, cold storage dan penyimpanan untuk menyimpan cabai dan lainnya. Kalau kita punya instrumen tersebut, kita bisa menekan laju harga naik atau turun. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Harapan saya ini bisa dilanjutkan," jelasnya.
Secara aset, Soetarto menjelaskan, Bulog sudah punya gudang, lahan untuk membangun cold storage hingga modal untuk membangun pusat-pusat distribusi pangan seperti Bulog Mart.
"Mau tidak mau Bulog harus direvitalisasi, diberi kewenangan lebih. Bulog harus siap membangun pusat-pusat distribusi pangan," imbuhnya. (dtf)
MedanBisnis - Jakarta. Penyediaan kebutuhan beras untuk periode Januari-Maret 2016 yang bersumber dari produksi dalam negeri perlu dihitung cermat oleh Pemerintah. Harapan untuk tidak impor beras jangan sampai salah langkah dan berakibat kurangnya pasokan beras untuk konsumsi dalam negeri di awal tahun depan.
Sesuai musim di Indonesia, padi akan mengalami siklus turun produksi di tengah musim kemarau, khususnya pada periode Oktober-Maret jelang berakhirnya musim kemarau. Seperti saat ini, hanya tinggal beberapa daerah yang bisa panen.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (9/11).
"Produksi kita memang berfkultuasi. Kita harus tahu pola panen yang sebenarnya. Teman - teman saya di Perpadi melihatnya pergerakan suplai dan harga. Posisi sekarang memang bukan panen raya kan. Sejak zaman dulu Oktober-Maret memang produksi selalu di bawa rata-rata kebutuhan," ungkap Sutarto.
Sutarto melihat, bila produksi padi tercapai sesuai Angka Ramalan (ARAM) II BPS yaitu ada kenaikan 5,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 maka stok sampai akhir tahun aman.
"Kalau realisasi produksi sesuai, naik 5,6% maka sampai akhir tahun stok beras aman. Stok saat ini ada 1,7 juta ton di Bulog, itu juga aman aman, masih di atas cadangan minimum 1,5 juta ton," ujar Mantan Dirut Bulog tersebut.
Meski demikin, Soetarto mewanti-wanti agar pemerintah menghitung produksi secara cermat. Cadangan beras pemerintah di Bulog perlu diamankan termasuk jika diperlukan untuk penyaluran rastra atau raskin bulan ke-13 dan ke-14.
"Kalau ada rastra ke-13 dan ke-14 dengan cadangan yang nggak naik, ya bisa jadi rentan. Terutama Januari-Maret betul-betul harus dihitung. Gejolak biasanya ada di situ," katanya.
Soetarto mengatakan, stok beras di pengilingan di daerah-daerah masih ada, namun harganya tinggi.
"Saya tanya di Sulsel harga beras sudah sampai Rp 5.300-5.800/kg gabah kering giling (GKG) sehingga tidak lagi bisa dikirim ke Jawa karena harga tinggi. Hukum selama ini seperti itu kalau akhir tahun, posisi harga bergerak naik meski sedikit tapi memang harga harus direm (kenaikan harga)," ucapnya.
Sutarto mengatakan salah satu solusinya yaitu ada di tangan Bulog sebagai badan yang ditugaskan menyerap gabah petani. Ia mengatakan, Bulog harus mampu melakukan diversifikasi kualitas gabah yang diserap.
"Sejak beberapa tahun lalu, Bulog sudah memulai berpikir jangan hanya menyerap satu kualitas tetapi beberapa kualitas. Bulog diharapkan punya stok medium dan premium. Sebab keduanya saling bergandengan, salah satu harganya naik, lainnya ikut naik," tuturnya.
Bulog pada era kepemimpinannya pernah membangun Bulog Mart yang menjadi pusat distribusi dan perdagangan pangan. "Bulog Mart ini direncanakan dilengkapi gudang, cold storage dan penyimpanan untuk menyimpan cabai dan lainnya. Kalau kita punya instrumen tersebut, kita bisa menekan laju harga naik atau turun. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Harapan saya ini bisa dilanjutkan," jelasnya.
Secara aset, Soetarto menjelaskan, Bulog sudah punya gudang, lahan untuk membangun cold storage hingga modal untuk membangun pusat-pusat distribusi pangan seperti Bulog Mart.
"Mau tidak mau Bulog harus direvitalisasi, diberi kewenangan lebih. Bulog harus siap membangun pusat-pusat distribusi pangan," imbuhnya. (dtf)
Rabu, 04 November 2015
DPR: Tata Kelola Perusahaan BUMN Perlu Dibenahi
Selasa, 3 November 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menilai masih banyak hal yang harus dibenahi dalam badan usaha milik negara (BUMN), terutama tata kelola perusahaan. Menurut dia, tata kelola perusahaan BUMN belum menunjukkan ke arah yang baik seperti penunjukan direksi maupun komisaris.
"Kementerian BUMN kurang perhatikan tata kelola perusahaan. Jadi BUMN lebih buruk good corporate governance-nya. Menteri BUMN kurang dalam kaidah tata kelola perusahaan," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/11).
Politikus Partai Demokrat itu mencontohkan bagaimana pergantian pucuk pimpinan di badan urusan logistik (Bulog) yang menurut dia tidak sesuai. Padahal, Bulog harus menjadi perusahaan yang sukses untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia. "Kaya (pejabat) Bulog diganti dengan orang yang nggak punya track record bagus. Di Angkasa Pura bedol desa direksinya semua diganti," kata dia.
Agus juga menyindir perusahaan BUMN yang meminta dana penyertaan modal negara (PMN) yang akhirnya diputuskan ditahan saat sidang paripurna. Ia berpandangan, lebih baik dana PMN untuk perusahaan BUMN disalurkan langsung untuk masyarakat.
"Daya beli masyarakat menengah ke bawah masih sulit. PHK juga masih terjadi. Jadi PMN harus dipikirkan kembali," ujar Agus.
Sementara itu hasil survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan, Rini Soemarno masuk dalam tujuh nama menteri yang berkinerja buruk.
"Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi menempati peringat pertama sebagai menteri berkinerja buruk dengan perolehan persentase 49,7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik, Usman Rachman, di Restoran Pulau Dua, Kawasan Senayan, Selasa (3/11).
Hasil survei nasional yang dilaksanakan pada 24 Oktober-29 Oktober 2015 di 34 provinsi, mengambil sampel sebanyak 784 responden. Nama Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menjadi menteri berkinerja terburuk kedua.
"Sebesar 40,6 persen nama Rini Soemarno yang diikuti oleh nama Bambang Brodjonegoro sebesar 33,8 persen sebagai menteri keuangan" kata Usman. Setelah itu, menyusul Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebesar 32,7 persen, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 31,9 persen. Dalam survei itu Rini dipersepsikan berkinerja kurang baik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menilai masih banyak hal yang harus dibenahi dalam badan usaha milik negara (BUMN), terutama tata kelola perusahaan. Menurut dia, tata kelola perusahaan BUMN belum menunjukkan ke arah yang baik seperti penunjukan direksi maupun komisaris.
"Kementerian BUMN kurang perhatikan tata kelola perusahaan. Jadi BUMN lebih buruk good corporate governance-nya. Menteri BUMN kurang dalam kaidah tata kelola perusahaan," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/11).
Politikus Partai Demokrat itu mencontohkan bagaimana pergantian pucuk pimpinan di badan urusan logistik (Bulog) yang menurut dia tidak sesuai. Padahal, Bulog harus menjadi perusahaan yang sukses untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia. "Kaya (pejabat) Bulog diganti dengan orang yang nggak punya track record bagus. Di Angkasa Pura bedol desa direksinya semua diganti," kata dia.
Agus juga menyindir perusahaan BUMN yang meminta dana penyertaan modal negara (PMN) yang akhirnya diputuskan ditahan saat sidang paripurna. Ia berpandangan, lebih baik dana PMN untuk perusahaan BUMN disalurkan langsung untuk masyarakat.
"Daya beli masyarakat menengah ke bawah masih sulit. PHK juga masih terjadi. Jadi PMN harus dipikirkan kembali," ujar Agus.
Sementara itu hasil survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan, Rini Soemarno masuk dalam tujuh nama menteri yang berkinerja buruk.
"Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi menempati peringat pertama sebagai menteri berkinerja buruk dengan perolehan persentase 49,7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik, Usman Rachman, di Restoran Pulau Dua, Kawasan Senayan, Selasa (3/11).
Hasil survei nasional yang dilaksanakan pada 24 Oktober-29 Oktober 2015 di 34 provinsi, mengambil sampel sebanyak 784 responden. Nama Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menjadi menteri berkinerja terburuk kedua.
"Sebesar 40,6 persen nama Rini Soemarno yang diikuti oleh nama Bambang Brodjonegoro sebesar 33,8 persen sebagai menteri keuangan" kata Usman. Setelah itu, menyusul Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebesar 32,7 persen, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 31,9 persen. Dalam survei itu Rini dipersepsikan berkinerja kurang baik.
Gubernur Jatim Dukung Konsep Toko Tani
Selasa, 3 November 2015
Jatim Newsroom-Rencana pemerintah pusat merealisasikan Toko Tani guna menjaga stabilitas harga di pasar mendapatkan dukungan dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Ia menilai Tako Tani bisa mengakomodasi fungsi pemasaran dan stabilisasi harga dan bisa meningkatkan gairah petani dalam meningkatkan produksi pangan pokok.
“Informasinya Jatim ada 36 Toko Tani yang dikelola Perum Bulog. Dengan toko tani ini harga lebih murah dan stabiliasi harga bisa tetap berjalan seiring program pemprov seperti bantuan ongkos angkut yang sudah berjalan,” kata Soekarwo.
Menurutnya, pemerintah tetap berupaya memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional. Hal itu dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional.
Di samping itu, lanjutnya, dengan Toko Tani juga memberikan jaminan harga pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan petani yang wajar dan harga eceran di masyarakat yang terjangkau. “Tadi ada Toko Tani yang dibangun. Yang terpenting pembelinya terlindungi, produsennya juga terlindungi,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah menugasi Perum Bulog menjadi pemasok kebutuhan pokok untuk program Toko Tani sebagai upaya mengendalikan gejolak harga di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat menjelaskan, pemerintah meluncurkan program Toko Tani Indonesia yang akan ditempatkan di kota-kota strategis yang rentan mengalami gejolak harga.
Secara nasional, Toko tani tahun 2016 ditagetkan sebanyak 1.000 toko bisa dibuka. Tujuannya memang untuk memutus rantai pasokan, sehingga harga lebih terkendali. Amran menilai kehadiran Toko Tani yang menjual kebutuhan pokok penyebab inflasi bisa menekan gejolak harga di pasaran. Sekaligus, meningkatkan daya tawar produk pertanian yang berujung kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program itu berkisar Rp 200 miliar melalui APBN 2016. Adapun, dalam praktiknya Perum Bulog ditunjuk sebagai pemasok untuk membeli komoditas petani, serta menjualnya melalui Toko Tani.
Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Sri Sulihanti menyebut pengelolaan Toko tani dilakukan pemerintah dan Bulog. Peran monitoring dan fasilitasi ada di pemerintah. Bulog diprioritaskan sebagai pemasok kebutuhan strategis yang rentan bergejolak.
Selain dari Bulog, menurutnya, masyarakat petani juga diberi ruang untuk mengisi Toko Tani dengan menjual hasil produksi pertaniannya melalui mekanisme yang diatur Badan Ketahanan Pangan Daerah. Meski belum matang dalam skema pengelolaan, ia mengaku pemerintah tetap menjalankan program itu. Bahkan, saat ini sejumlah Toko Tani sudah beroperasi di beberapa daerah. (afr)
http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-dukung-konsep-toko-tani
Jatim Newsroom-Rencana pemerintah pusat merealisasikan Toko Tani guna menjaga stabilitas harga di pasar mendapatkan dukungan dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Ia menilai Tako Tani bisa mengakomodasi fungsi pemasaran dan stabilisasi harga dan bisa meningkatkan gairah petani dalam meningkatkan produksi pangan pokok.
“Informasinya Jatim ada 36 Toko Tani yang dikelola Perum Bulog. Dengan toko tani ini harga lebih murah dan stabiliasi harga bisa tetap berjalan seiring program pemprov seperti bantuan ongkos angkut yang sudah berjalan,” kata Soekarwo.
Menurutnya, pemerintah tetap berupaya memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional. Hal itu dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional.
Di samping itu, lanjutnya, dengan Toko Tani juga memberikan jaminan harga pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan petani yang wajar dan harga eceran di masyarakat yang terjangkau. “Tadi ada Toko Tani yang dibangun. Yang terpenting pembelinya terlindungi, produsennya juga terlindungi,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah menugasi Perum Bulog menjadi pemasok kebutuhan pokok untuk program Toko Tani sebagai upaya mengendalikan gejolak harga di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat menjelaskan, pemerintah meluncurkan program Toko Tani Indonesia yang akan ditempatkan di kota-kota strategis yang rentan mengalami gejolak harga.
Secara nasional, Toko tani tahun 2016 ditagetkan sebanyak 1.000 toko bisa dibuka. Tujuannya memang untuk memutus rantai pasokan, sehingga harga lebih terkendali. Amran menilai kehadiran Toko Tani yang menjual kebutuhan pokok penyebab inflasi bisa menekan gejolak harga di pasaran. Sekaligus, meningkatkan daya tawar produk pertanian yang berujung kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program itu berkisar Rp 200 miliar melalui APBN 2016. Adapun, dalam praktiknya Perum Bulog ditunjuk sebagai pemasok untuk membeli komoditas petani, serta menjualnya melalui Toko Tani.
Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Sri Sulihanti menyebut pengelolaan Toko tani dilakukan pemerintah dan Bulog. Peran monitoring dan fasilitasi ada di pemerintah. Bulog diprioritaskan sebagai pemasok kebutuhan strategis yang rentan bergejolak.
Selain dari Bulog, menurutnya, masyarakat petani juga diberi ruang untuk mengisi Toko Tani dengan menjual hasil produksi pertaniannya melalui mekanisme yang diatur Badan Ketahanan Pangan Daerah. Meski belum matang dalam skema pengelolaan, ia mengaku pemerintah tetap menjalankan program itu. Bahkan, saat ini sejumlah Toko Tani sudah beroperasi di beberapa daerah. (afr)
http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-dukung-konsep-toko-tani
Langganan:
Postingan (Atom)