DPR Dukung Pembangunan Toko Tani Indonesia

Senin, 21 September 2015

BANDUNG, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung penuh rencana Kementerian Pertanian membangun Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menjaga stabilitas harga komoditas. DPR pun yakin tidak akan sulit menyetujui anggaran sebesar Rp 200 miliar yang akan diajukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk pembangunan TTI tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, keberadaan TTI merupakan impian para petani sejak lama. Apalagi jika kepemilikan TTI tersebut nantinya diarahkan kepada para petani itu sendiri.

"Kan abgus kalau ada toko milik petani. Mereka akan bisa mengatur harga jual komoditas hasil panen mereka sendiri tanpa bergantung pada oknum tengkulak yang seringkali menekan harga serendah mungkin sehingga merugikan petani," tutur Herman saat dihubungi Senin (21/9/2015).

Menurut Herman, TTI juga bisa efektif memotong mata rantai distribusi komoditas pertanian yang selama ini masih terlalu panjang. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan harga jual yang layak dan konsumen pun bisa mendapatkan komoditas lebih segar dengan harga yang lebih terjangkau.

Herman menegaskan, selama ini harga komoditas pertanian cenderung fluktuatif karena tidak adanya sarana pendukung yang memadai. Para petani terpaksa menjual dengan harga rendah saat panen raya namun tidak menikmati keuntungan besar saat hasil panen minim dan harga tinggi.

Keberadaan TTI, ujar Herman, diharapkan bisa menjaga kesinambungan pasokan komoditas pertanian sehingga harga bisa tetap stabil sepanjang tahun. Selain itu, para petani bisa mendapatkan harga jual yang lebih tinggi dari ongkos produksi yang mereka keluarkan. "Oleh karena itu DPR sepertinya tidak akan sulit untuk menyetujui anggaran yang diajukan kementan untuk program ini," katanya.

Sementara itu Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmadja mengatakan, konsep TTI cukup baik mengingat Badan urusan Logistik (Bulog) yang akan bertindak sebagai penyerap komoditas dari petani. "Dari Bulog, komoditas disebar ke pedagang tradisional secara langsung, sehingga bisa menekan rantai distribusi dan menjaga kestabilan harga. Hal ini terutama diperlukan di daerah yang seringkali mengalami lonjakan harga," katanya.

Meskipun demikian, Entang menampik jika semua tengkulak selama ini menjadi penyebab kesejahteraan petani yang tak kunjung membaik. Ia menilai hanya sebagian kecil oknum tengkulak saja yang selama ini bermain dan mendominasi pasar komoditas pertanian dan menjadi penentu harga di tingkat petani maupun konsumen.

Menurut Entang, tengkulak sebenarnya membantu petani untuk mendistribusikan hasil panen mereka ke konsumen melalui pasar tradisional. "Kalau kemitraan antara petani dengan tengkulak sudah berjalan baik dan saling menguntungkan secara adil, maka TTI itu tidak diperlukan," ujarnya.

Entang mengakui, tidak jarang ada dominasi tengkulak dalam menentukan harga bagi petani. Dalam kondisi seperti itu, maka TTI menjadi sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, Entang berharap TTI nantinya digarap secara sistemi dan dikelola oleh tenaga profesional. Selain itu sinergitas antara Bulog dan dinas terkait di daerah juga harus dijaga agar tetap solid.

Entang berharap, kinerja Bulog dalam menyerap hasil panen bisa didukung oleh peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan hasil produksi dalam berbagai kondisi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga bisa membantu petani mengolah hasil panen dengan kemasan yang baik atau menjadi produk lain yang bernilai ekonomis lebih tinggi. (Handri Handriansyah/A-147)***

http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/09/21/343205/dpr-dukung-pembangunan-toko-tani-indonesia