Jumat, 24 Oktober 2014
Koordinasi dengan Kementerian Lain Jadi Kunci
JAKARTA, KOMPAS — Sektor pertanian membutuhkan menteri yang mampu menjadikan pertanian sebagai lokomotif ekonomi dengan tetap memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya. Calon menteri pertanian harus paham cara-cara mencapai kemandirian pangan.
Harapan terhadap sosok menteri pertanian (mentan) yang tepat pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dikemukakan secara terpisah, Kamis (23/10), di Jakarta, oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia sekaligus Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia Anton J Supit dan Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia Franky Sibarani. Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih juga mengemukakan pandangannya.
Anton mengatakan, sektor pertanian sangat penting, bukan hanya menyangkut kedaulatan pangan, melainkan juga ada sekitar 40 juta pekerja di sana.
Total angkatan kerja di sektor pertanian merupakan terbesar dibandingkan sektor lain.
”Kalau sampai petani tidak diberdayakan, artinya pemerintah gagal menyejahterakan rakyat,” katanya.
Sektor pertanian harus menjadi prioritas. Jika pertanian diberdayakan, ekonomi nasional akan kuat karena daya beli meningkat.
Oleh karena itu, sosok menteri pertanian harus orang yang memahami masalah di sektor pertanian dan mengenal organisasi di Kementerian Pertanian yang rusak selama beberapa tahun terakhir karena dampak permainan politik.
Menurut Franky, sosok menteri pertanian ke depan harus yang berpengalaman serta mengerti dan menguasai persoalan pertanian dengan baik sehingga tidak harus belajar lagi.
Menteri pertanian harus mengetahui cara pemerintah bekerja. Dia harus mampu menggerakkan organisasi serta mengerti administrasi anggaran dan aturan-aturan.
Lembaga lain
Dalam kesempatan berbeda, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan, menteri pertanian harus mampu membujuk dan memberikan pemahaman kepada presiden dan kementerian/lembaga lain bahwa sektor pertanian sangat strategis.
Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjadi prioritas sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Sebagai konsekuensinya, sektor dan lembaga yang lain berkewajiban mendukung, baik
untuk meningkatkan produksi dan kapasitas sektor pertanian maupun dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
Jika lahan merupakan sumber daya pertanian yang penting, menteri pertanian harus mampu meyakinkan Badan Pertanahan Nasional dan presiden bahwa lahan menjadi prioritas. Jika industri olahan pangan penting, menteri pertanian harus mampu menarik Kementerian Perindustrian agar memprioritaskan pengembangan industri terkait pertanian.
Visi dan misi
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo mengatakan, sosok menteri pertanian harus memahami dengan baik visi dan misi presiden di bidang pertanian, terutama masalah pada komoditas strategis seperti beras, gula, kedelai, dan jagung.
”Profesionalisme yang sangat dibutuhkan adalah pemahaman mendalam pada arah politik pertanian/pangan bangsa ke depan,” jelasnya.
Ketua Asosiasi Petani Perkebunan Jawa Timur Arum Sabil berharap, presiden tidak memilih menteri pertanian hanya karena pernah memberikan bantuan. Presiden harus benar-benar
mengetahui latar belakang calon menteri. (MAS/MAR)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141024kompas/#/23/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar