 |
”Presiden ingin memastikan program kedaulatan pangan tercapai dalam Kabinet Kerja ini. Kedaulatan pangan itu, walau ada benih, pupuk, dan tanah, kalau tidak ada air, tidak bisa terwujud. Presiden memberikan perhatian penuh pada pembangunan bendungan dan irigasi ini untuk menuju kedaulatan pangan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Kamis (30/10), seusai rapat kabinet terbatas bidang perekonomian.
Rapat yang dipimpin Presiden Jokowi itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengidentifikasi ada 73 lokasi di Tanah Air yang berpotensi dibangun dam atau bendungan. Lokasi itu tersebar di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. 47 lokasi di antaranya sudah disurvei dan dam ditargetkan dibangun hingga 2019.
Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan 16 bendungan yang pembangunannya dirintis pemerintah sebelumnya. Tahun ini, pemerintah berupaya mempercepat penandatanganan kontrak pembangunan lima bendungan yang hingga kini masih terhenti. Lima bendungan itu berada di Aceh, Banten, Kudus (Jawa Tengah), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.
”Kami percepat agar lima bendungan yang kontraknya ditandatangani tahun 2014 bisa dilaksanakan pembangunan fisiknya tahun 2015. Untuk tahun 2015, sudah dialokasikan anggaran untuk pembangunan enam bendungan,” kata Basuki.
Dengan 47 bendungan baru itu, menurut Basuki, volume tampungan air untuk irigasi diprediksi bertambah hingga lebih dari 14 miliar meter kubik. Selain membangun bendungan, pemerintah berupaya merehabilitasi saluran irigasi yang rusak. Tercatat hingga saat ini ada sekitar 7,3 juta hektar lahan irigasi. Dari luasan itu, saluran irigasi bagi 3 juta hektar lahan akan direhabilitasi tahun 2015.
Ada sekitar 0,5 juta hektar lahan yang rehabilitasi saluran irigasinya menjadi tanggungan pemerintah pusat, 0,5 juta hektar lahan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan 2 juta hektar lahan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Sofyan Djalil menambahkan, Presiden memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang turun tangan mengatasi persoalan pembebasan lahan agar tidak terkendala. Dengan kementerian yang aktif dan dukungan anggaran, diharapkan tak ada lagi hambatan pembangunan.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan, masalah terbesar pembangunan waduk pada pemerintahan adalah pembebasan lahan. ”Kalau lahan tersedia, pembangunan fisik waduk tinggal dilakukan karena anggaran ada,” katanya. (WHY/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141031kompas/#/1/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar