Sabtu, 21 Desember 2013
RMOL. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyayangkan mengapa kaum intelektual di Indonesia lebih sering menggunakan istilah ketahanan pangan ketimbang kedaulatan pangan saat membicarakan soal kondisi pangan nasional. Menurutnya, dua kata itu memiliki perbedaan yang mendasar.
"Kedaulatan pangan berbeda dengan ketahanan pangan. Ketahanan itu yang penting cukup pangannya, entah dari mana sumbernya (impor)," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi kebangsaan bertajuk 'Kedaulatan Pangan dan Martabat Bangsa' di Auditorium Harun Nasution Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (21/12).
Megawati juga merasa miris melihat kondisi pangan di Indonesia sekarang ini. Dimana, total impor kedelai Indonesia mencapai Rp 160 triliun per tahunnya. Kalau saja pemerintah menggunakan dana sebesar itu untuk mengembangkan petani kedelai domestik. Pasti Indonesia tidak akan mengimpor kedelai dari luar negeri.
"(Terdapat perbedaan selisih laporan) dari exporting Thailand bilang ekspor 2.000 ton kedelai, tapi dari BPS (Badan Pusat Statistik) bilang hanya impor 300 ton," imbuhnya.
Megawati juga menyebutkan bahwa hampir semua hasil pangan yang diekspor Thailand, berasal dari Indonesia. Untuk menggambarkannya, Megawati mengatakan bahwa Raja Thailand juga mengakui hal itu kepadanya saat bertemu beberapa waktu silam. [ian]
http://m.rmol.co/news.php?id=137281
Minggu, 22 Desember 2013
Pupuk Bersubsidi Terancam Langka
Sabtu, 21 Desember 2013
KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Keberadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kebumen terancam langka akibat dipangkasnya alokasi pupuk bersubisidi oleh pemerintah. Selain itu, tingginya kebutuhan pupuk pada musim tanam ini turut menyumbang kelangkaan tersebut.
Pupuk urea yang semula dialokasikan 26.000 ton, kini dipangkas menjadi 22.700 ton. SP-36 jatah sebelumnya sebanyak 6.300 ton dipangkas menjadi 5.325 ton. NPK sebelumnya 10.300 ton dipangkas menjadi 9.295 ton. Sebaliknya, pupuk ZA jutru mengalami penambahan kuota, jika kuota awal sebanyak 3.450 ton, ditambah 850 ton, sehingga kuota ZA menjadi 4.325 ton. Pupuk organik juga mengalami kenaikan cukup banyak, sebelumnya hanya 4.500 ton, kini kuotanya menjadi 6.455 ton.
Untuk mengantisipasi kelangkaan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Kebumen akan menggeser pupuk dari daerah yang belum membutuhkan ke daerah yang kebutuhannya tinggi. Pergeseran dilakukan mengantisipasi kelangkaan pupuk menyusul pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi jenis urea, SP-36, dan NPK.
“Pengurangan alokasi pupuk jelas rawan terjadi kelangkaan. Karena itu agar kebutuhan petani tetap terpenuhi, KP3 akan menggeser pupuk dari distributor yang wilayahnya belum membutuhkan pupuk ke distributor yang wilayahnya sudah membutuhkan pupuk,” terang anggota KP3 Kabupaten Kebumen, Agung Patuh, Jumat (20/12).
Sependapat dengan Agung Patuh, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen, Ir Kotib mengatakan, pergeseran atau relokasi pupuk dapat dilakukan dari tempat yang belum membutuhkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Namun, untuk melakukan itu harus dengan SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
Ir Kotib menambahkan, serapan pupuk di Kabupaten Kebumen hingga 30 November lalu mencapai 19.705 ton urea, sedangkan data berjalan hingga 13 Desember, pupuk urea bersubsidi sudah terserap 20.897,5 ton, atau telah mencapai 92 persen. Sedang SP-36 hingga 30 November telah terserap 5.091,5 ton, ZA terserap 3.277, 5 ton, NPK 8.718 ton, dan organik sudah terserap 5.897 ton.
“Beruntung awal tanam tidak bareng. Saat ini daerah barat sudah membutuhkan pupuk. Namun di daerah timur, baru mengolah lahan sehingga belum membutuhkan pupuk. Sambil menunggu alokasi pupuk tahun 2014, kebutuhan pupuk wilayah barat terlebih dahulu dipenuhi dari alokasi pupuk yang sedianya untuk wilayah timur,” ujarnya.(ori/bdg/radarbanyumas)
http://www.beritakebumen.info/2013/12/pupuk-bersubsidi-terancam-langka.html
KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Keberadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kebumen terancam langka akibat dipangkasnya alokasi pupuk bersubisidi oleh pemerintah. Selain itu, tingginya kebutuhan pupuk pada musim tanam ini turut menyumbang kelangkaan tersebut.
Pupuk urea yang semula dialokasikan 26.000 ton, kini dipangkas menjadi 22.700 ton. SP-36 jatah sebelumnya sebanyak 6.300 ton dipangkas menjadi 5.325 ton. NPK sebelumnya 10.300 ton dipangkas menjadi 9.295 ton. Sebaliknya, pupuk ZA jutru mengalami penambahan kuota, jika kuota awal sebanyak 3.450 ton, ditambah 850 ton, sehingga kuota ZA menjadi 4.325 ton. Pupuk organik juga mengalami kenaikan cukup banyak, sebelumnya hanya 4.500 ton, kini kuotanya menjadi 6.455 ton.
Untuk mengantisipasi kelangkaan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Kebumen akan menggeser pupuk dari daerah yang belum membutuhkan ke daerah yang kebutuhannya tinggi. Pergeseran dilakukan mengantisipasi kelangkaan pupuk menyusul pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi jenis urea, SP-36, dan NPK.
“Pengurangan alokasi pupuk jelas rawan terjadi kelangkaan. Karena itu agar kebutuhan petani tetap terpenuhi, KP3 akan menggeser pupuk dari distributor yang wilayahnya belum membutuhkan pupuk ke distributor yang wilayahnya sudah membutuhkan pupuk,” terang anggota KP3 Kabupaten Kebumen, Agung Patuh, Jumat (20/12).
Sependapat dengan Agung Patuh, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen, Ir Kotib mengatakan, pergeseran atau relokasi pupuk dapat dilakukan dari tempat yang belum membutuhkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Namun, untuk melakukan itu harus dengan SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
Ir Kotib menambahkan, serapan pupuk di Kabupaten Kebumen hingga 30 November lalu mencapai 19.705 ton urea, sedangkan data berjalan hingga 13 Desember, pupuk urea bersubsidi sudah terserap 20.897,5 ton, atau telah mencapai 92 persen. Sedang SP-36 hingga 30 November telah terserap 5.091,5 ton, ZA terserap 3.277, 5 ton, NPK 8.718 ton, dan organik sudah terserap 5.897 ton.
“Beruntung awal tanam tidak bareng. Saat ini daerah barat sudah membutuhkan pupuk. Namun di daerah timur, baru mengolah lahan sehingga belum membutuhkan pupuk. Sambil menunggu alokasi pupuk tahun 2014, kebutuhan pupuk wilayah barat terlebih dahulu dipenuhi dari alokasi pupuk yang sedianya untuk wilayah timur,” ujarnya.(ori/bdg/radarbanyumas)
http://www.beritakebumen.info/2013/12/pupuk-bersubsidi-terancam-langka.html
Pupuk Langka, Petani Bojonegoro Tercekik
Sabtu, 21 Desember 2013
HaloBOjonegoro.com – Memasuki musim penghujan banyak petani yang mulai melakukan penanaman, khisinya tanaman padi. Mengingat masyarakat bojonegoro yang sebagian besar adalah petani mau tidak mau harus bercocok tanam, meski terkadang mengalami kerugian. Misalnya untuk saat ini banyak petani yang mengalami kerugian akibat terkena banjir.(21/12/2013)
Adanya kelangkaan Pupuk menjadikan, para petani semakin menjerit, padahal hasil pertanian adalah satu-satunya sebagai penopang hidup mereka, kalau pupuk langka secara otomatis akan merepotkan dan menyusahkan para petani. Hal semacam ini dirasakan sebagian masyarakat yang berada didaerah pinggiran kabupaten Bojonegoro bagian selatan, yaitu dikawasan Kecamatan Gondang dan sekitarnya.
Tatik mengatakan“ masyarakat disini saat ini lagi kesusahan untuk mendapatkan pupuk mas, kalau pupuk sulit semacam ini biasanya kami semua memebeli dari daerah Nganjuk” meski sebenarnya hal ini melanggar dan tidak diperbolehkan, tapi mau gimana lagi, karena kami tidak mau tanaman padi kami mati dan tidak subur lantaran kekurangan pupuk, “ujar Tatik salah satu petani dari gondang.
Sudah beberapa hari Pupuk langka dirasakan petani, banyak petani yang mencari pupuk diluar daerah kususnya petani yang dekat dengan daerah kabupaten tetangga seperti cepu, nganjuk dan lamongan
Langkanya pupuk di Bojonegoro menjadikan petani kebingungan, apalagi tanamannya memasuki pemupukan. Hal itu menjadikan petani cemas kuwatir tanamannya tidak bisa tumbuh secara normal.
Menurut sebagian petani selama ini belum ada tindakan jelas dari Dinas terkait, sebab masih banyak kesulitan dirasakan, apalagi saat ini musim tanam pupuk pun tidak ada, kalau musim tanam pupuk langka, tetapi saat musim kemarau pupuk melimpah.
Tatik juga menegaskan seharusnya pemerintah itu paham terhadap permasahan petani, disaat musim tanam kayak gini seharusnya Pemerintah cepat tanggap, sebab Pemerintah tanpa petani juga akan kesulitan mencukupi kebutuhannya kalau petani gagal artinya pemerintah juga gagal,”Tegas tatik.
Andik “menambahkan” kelangkaan pupuk didaerah saya ini sangat sering terjadi mas, saya sendiri juga heran padahal didaerah nganjuk dan kabupaten lain pupuk mudah didapat tapi kenapa di Bojonegoro sini kuk susah, Tambahnya” dengan nada gereget.
Ketika dikonfirmasi, Dinas terkait dalam hal ini Dinas pertanian tidak ada ditempat, ketika disms belum direspon, dan nada telponnya juga tidak aktif…(sw)
http://halobojonegoro.com/pupuk-langka-petani-bojonegoro-tercekik/
HaloBOjonegoro.com – Memasuki musim penghujan banyak petani yang mulai melakukan penanaman, khisinya tanaman padi. Mengingat masyarakat bojonegoro yang sebagian besar adalah petani mau tidak mau harus bercocok tanam, meski terkadang mengalami kerugian. Misalnya untuk saat ini banyak petani yang mengalami kerugian akibat terkena banjir.(21/12/2013)
Adanya kelangkaan Pupuk menjadikan, para petani semakin menjerit, padahal hasil pertanian adalah satu-satunya sebagai penopang hidup mereka, kalau pupuk langka secara otomatis akan merepotkan dan menyusahkan para petani. Hal semacam ini dirasakan sebagian masyarakat yang berada didaerah pinggiran kabupaten Bojonegoro bagian selatan, yaitu dikawasan Kecamatan Gondang dan sekitarnya.
Tatik mengatakan“ masyarakat disini saat ini lagi kesusahan untuk mendapatkan pupuk mas, kalau pupuk sulit semacam ini biasanya kami semua memebeli dari daerah Nganjuk” meski sebenarnya hal ini melanggar dan tidak diperbolehkan, tapi mau gimana lagi, karena kami tidak mau tanaman padi kami mati dan tidak subur lantaran kekurangan pupuk, “ujar Tatik salah satu petani dari gondang.
Sudah beberapa hari Pupuk langka dirasakan petani, banyak petani yang mencari pupuk diluar daerah kususnya petani yang dekat dengan daerah kabupaten tetangga seperti cepu, nganjuk dan lamongan
Langkanya pupuk di Bojonegoro menjadikan petani kebingungan, apalagi tanamannya memasuki pemupukan. Hal itu menjadikan petani cemas kuwatir tanamannya tidak bisa tumbuh secara normal.
Menurut sebagian petani selama ini belum ada tindakan jelas dari Dinas terkait, sebab masih banyak kesulitan dirasakan, apalagi saat ini musim tanam pupuk pun tidak ada, kalau musim tanam pupuk langka, tetapi saat musim kemarau pupuk melimpah.
Tatik juga menegaskan seharusnya pemerintah itu paham terhadap permasahan petani, disaat musim tanam kayak gini seharusnya Pemerintah cepat tanggap, sebab Pemerintah tanpa petani juga akan kesulitan mencukupi kebutuhannya kalau petani gagal artinya pemerintah juga gagal,”Tegas tatik.
Andik “menambahkan” kelangkaan pupuk didaerah saya ini sangat sering terjadi mas, saya sendiri juga heran padahal didaerah nganjuk dan kabupaten lain pupuk mudah didapat tapi kenapa di Bojonegoro sini kuk susah, Tambahnya” dengan nada gereget.
Ketika dikonfirmasi, Dinas terkait dalam hal ini Dinas pertanian tidak ada ditempat, ketika disms belum direspon, dan nada telponnya juga tidak aktif…(sw)
http://halobojonegoro.com/pupuk-langka-petani-bojonegoro-tercekik/
Sabtu, 21 Desember 2013
Bea Cukai Aceh Musnahkan 26 Ton Gula Impor Ilegal
Jumat, 20 Desember 2013
BANDA ACEH, KOMPAS.com - Sebanyak 26 ton gula impor ilegal akhirnya dimusnahkan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh. Sebagian gula impor ini juga merupakan hasil tegahan Kepolisian Resor Banda Aceh.
Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh, Beni Novri, mengatakan, gula-gula ini disita pada periode tahun 2011 dan 2012. "Gula-gula ini diimpor melalui pelabuhan bebas Sabang, dan melanggar ketentuan UU Nomor 37 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," kata Beni Novri seusai melakukan pemusnahan, Kamis sore (19/12/2013).
Beni Novri mengatakan, upaya pemusnahan ini dilakukan juga setelah mendapat persetujuan dari Kementrian Keuangan. "Pemusnahan barang bukti ini diizinkan karena barang buktinya sudah dalam kondisi rusak," jelasnya.
Barang bukti gula yang dimusnahkan berjumlah 114 karung gula isi 50 kg, 159 karung, 226 karung dan 42 potongan karung dengan jumlah total sebanyak 26 ton. Pemusnahan dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kampung Jawa, Banda Aceh yang turut disaksikan oleh pejabat kepolisian dan militer setempat.
Diakui Novri, perairan Aceh banyak dimanfaatkan untuk kegiatan impor barang secara ilegal, terutama jalur masuk melalui Pelabuhan Bebas Sabang. "Kita memang terus meningkatkan pengawasan di kawasan pelabuhan bebas Sabang, dan untuk meminimalisasinya, kita juga terus berkoordinasi dengan militer kelautan dan polisi airud," jelasnya.
Selain pelabuhan bebas Sabang, beberapa pelabuhan tikus yang digunakan nelayan juga disinyalisasi sering membawa barang-barang impor ilegal berasal dari Malaysia dan Thailand, berupa gula, beras ketan dan bawang merah.
"Saat ini masih ada barang bukti yang belum dimusnahkan karena masih dalam proses hukum, seperti sisa gula pasir, bawang merah dan beras ketan," jelas Novri.
Sepanjang tahun 2011-2012, petugas juga sudah memastikan status hukum untuk empat tersangka terkait impor gula ilegal tersebut.
http://regional.kompas.com/read/2013/12/19/2120362/Bea.Cukai.Aceh.Musnahkan.26.Ton.Gula.Impor.Ilegal
 |
Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh, Beni Novri, mengatakan, gula-gula ini disita pada periode tahun 2011 dan 2012. "Gula-gula ini diimpor melalui pelabuhan bebas Sabang, dan melanggar ketentuan UU Nomor 37 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," kata Beni Novri seusai melakukan pemusnahan, Kamis sore (19/12/2013).
Beni Novri mengatakan, upaya pemusnahan ini dilakukan juga setelah mendapat persetujuan dari Kementrian Keuangan. "Pemusnahan barang bukti ini diizinkan karena barang buktinya sudah dalam kondisi rusak," jelasnya.
Barang bukti gula yang dimusnahkan berjumlah 114 karung gula isi 50 kg, 159 karung, 226 karung dan 42 potongan karung dengan jumlah total sebanyak 26 ton. Pemusnahan dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kampung Jawa, Banda Aceh yang turut disaksikan oleh pejabat kepolisian dan militer setempat.
Diakui Novri, perairan Aceh banyak dimanfaatkan untuk kegiatan impor barang secara ilegal, terutama jalur masuk melalui Pelabuhan Bebas Sabang. "Kita memang terus meningkatkan pengawasan di kawasan pelabuhan bebas Sabang, dan untuk meminimalisasinya, kita juga terus berkoordinasi dengan militer kelautan dan polisi airud," jelasnya.
Selain pelabuhan bebas Sabang, beberapa pelabuhan tikus yang digunakan nelayan juga disinyalisasi sering membawa barang-barang impor ilegal berasal dari Malaysia dan Thailand, berupa gula, beras ketan dan bawang merah.
"Saat ini masih ada barang bukti yang belum dimusnahkan karena masih dalam proses hukum, seperti sisa gula pasir, bawang merah dan beras ketan," jelas Novri.
Sepanjang tahun 2011-2012, petugas juga sudah memastikan status hukum untuk empat tersangka terkait impor gula ilegal tersebut.
http://regional.kompas.com/read/2013/12/19/2120362/Bea.Cukai.Aceh.Musnahkan.26.Ton.Gula.Impor.Ilegal
Pupuk Langka, Petani Rembang Kebingungan
Jumat, 20 Desember 2013
REMBANG, suaramerdeka.com - Petani di Kabupaten Rembang kebingunan karena kesulitan mendapat pupuk bersubsidi jenis urea. Padahal padi yang mereka tanam sudah memasuki waktu pemupukan pada minggu ini.
Sahid (40), petani di Desa Kedungasem, Sumber mengatakan, stok pupuk di tingkat pengecer kosong. “Seharusnya pemerintah sudah bisa memperkirakan kapan waktunya pemupukan padi, sehingga memastikan stok ada. Namun saat petani hendak menebus pupuk, di tingkat pengecer justru kosong,” jelasnya, Jumat (20/12).
Kelangkaan pupuk hampir merata di Kabupaten Rembang. Petani di sejumlah kecamatan seperti Sulang dan Pamotan juga kesulitan mencari pupuk bersubsidi. Kusnanto (45), petani di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotanb menyebutkan, kelangkaan pupuk tak hanya untuk jenis urea saja.
Pupuk bersubsidi lainnya seperti jenis ZA juga kosong di tingkat pengecer. “Selain urea saya butuh pupuk ZA karena saya juga memiliki lahan melon. Karena tidak ada ZA terpaksa saya gunakan pupuk jenis lain yang memilikib kandungan sama,” jelasnya.
Maskud (53), petani di Desa Pamotan menambahkan, kelangkaan pupuk membuat petani khawatir perkembangan tanaman padinya tidak maksimal. Sebagian petani terpaksa meminjam pupuk ke petani lainnya yang masih memiliki simpanan.
“Mengapa tahun ini sampai terjadi kelangkaan di akhir tahun saat petani memasuki musim tanam. Pemerintah harus segera mengecek ke produsen maupun distributor. Jangan-jangan ada permainan untuk keuntungan oknum tertentu,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Rembang Suratmin mengatakan, seharusnya masih ada sisa stok pupuk urea sebanyak 1.419 ton. “Stok sebanyak itu seharusnya cukup untuk kebutuhan Bulan Desember. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Distributor dan gudang akan segera kami cek,” katanya.
( Saiful Annas / CN34 / SMNetwork )
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/20/184067/Pupuk-Langka-Petani-Rembang-Kebingungan
REMBANG, suaramerdeka.com - Petani di Kabupaten Rembang kebingunan karena kesulitan mendapat pupuk bersubsidi jenis urea. Padahal padi yang mereka tanam sudah memasuki waktu pemupukan pada minggu ini.
Sahid (40), petani di Desa Kedungasem, Sumber mengatakan, stok pupuk di tingkat pengecer kosong. “Seharusnya pemerintah sudah bisa memperkirakan kapan waktunya pemupukan padi, sehingga memastikan stok ada. Namun saat petani hendak menebus pupuk, di tingkat pengecer justru kosong,” jelasnya, Jumat (20/12).
Kelangkaan pupuk hampir merata di Kabupaten Rembang. Petani di sejumlah kecamatan seperti Sulang dan Pamotan juga kesulitan mencari pupuk bersubsidi. Kusnanto (45), petani di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotanb menyebutkan, kelangkaan pupuk tak hanya untuk jenis urea saja.
Pupuk bersubsidi lainnya seperti jenis ZA juga kosong di tingkat pengecer. “Selain urea saya butuh pupuk ZA karena saya juga memiliki lahan melon. Karena tidak ada ZA terpaksa saya gunakan pupuk jenis lain yang memilikib kandungan sama,” jelasnya.
Maskud (53), petani di Desa Pamotan menambahkan, kelangkaan pupuk membuat petani khawatir perkembangan tanaman padinya tidak maksimal. Sebagian petani terpaksa meminjam pupuk ke petani lainnya yang masih memiliki simpanan.
“Mengapa tahun ini sampai terjadi kelangkaan di akhir tahun saat petani memasuki musim tanam. Pemerintah harus segera mengecek ke produsen maupun distributor. Jangan-jangan ada permainan untuk keuntungan oknum tertentu,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Rembang Suratmin mengatakan, seharusnya masih ada sisa stok pupuk urea sebanyak 1.419 ton. “Stok sebanyak itu seharusnya cukup untuk kebutuhan Bulan Desember. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Distributor dan gudang akan segera kami cek,” katanya.
( Saiful Annas / CN34 / SMNetwork )
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/20/184067/Pupuk-Langka-Petani-Rembang-Kebingungan
Kamis, 19 Desember 2013
Bupati Sragen: Distributor Pupuk Nakal, Disanksi Saja!
Kamis. 19 Desember 2013
SRAGEN—Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman meminta agar Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) lebih peka dan tanggap dalam menyikapi laporan atau keluhan soal distribusi pupuk yang terjadi di tingkat bawah. Bahkan, KP3 diminta berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk berani memberikan sanksi tegas hingga peninjauan izin usaha kepada distributor yang nekat mengalihkan alokasi pupuk di luar aturan.
“Kuota atau jatah pupuk di setiap wilayah itu kan sudah dihitung sesuai kebutuhan kelompok, bahkan sampai ke petani. Artinya, kalau ada problem di lapangan sebenarnya problemnya ada di distribusi bukan di ketersediaan pupuk. Makanya saya mendorong KP3 harusnya berani memberi sanksi tegas kepada distributor yang nakal seperti itu,” ujarnya saat menghadiri acara Rembuk KTNA se-Sragen di Gedung Korpri, Rabu (18/12).
Menurut Bupati, dengan sistem Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok (RDKK), jumlah dan material pupuk saat ini sebenarnya sudah melimpah. Sehingga jika dirunut, pemicu problem kelangkaan atau kekurangan di lapangan sebenarnya lebih banyak karena ketidaktepatan atau pelanggaran distribusinya. Karena itu, ia meminta KTNA dan Dinas Perdagangan lebih tegas menindak atau meninjau izin distribusi kepada distributor yang diam-diam mengalihkan alokasi di luar ketentuan.
“Kalau ada yang mengalihkan distribusi ke wilayah lain artinya itu sudah pelanggaran. Izin usaha distributor itu kan di kita. Kalau mereka terbukti menyalahgunakan dan melakukan pelanggaran, ya lebih baik diberi sanksi,” tegasnya.
Pernyataan Bupati itu disampaikan menjawab sejumlah pertanyaan dari kelompok tani di beberapa wilayah kecamatan yang masih mengeluhkan adanya kekurangan pupuk. Hal ini juga selaras dengan laporan yang masuk ke Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen yang belum lama ini merilis ada 11 kecamatan yang mengalami kekosongan pupuk bersubsidi produk Petro seperti SP36, ZA, dan Phonska (NPK).
Ketua KTNA Sragen, Suratno mengatakan hasil penelusuran, kekosongan itu ternyata dipicu oleh perilaku sejumlah distributor yang kedapatan mengedrop kuota satu kecamatan melebihi alokasi yang ditentukan dalam SK. Seperti wilayah Sambungmacan di SK Bupati 2013 tertera mendapat jatah NPK 1.639 ton setahun, ternyata oleh distributor sudah didrop 1.902 ton atau 263 ton lebih banyak dari jatahnya. Sementara untuk Kecamatan Gondang yang jatah NPK-nya 1.639 ton dan baru diambil 1.081 ton atau masih punya sisa 558 ton, akhirnya tak lagi bisa mengambil sisa jatah itu, karena jatah pupuk sudah tidak ada lagi. Wardoyo
http://joglosemar.co/2013/12/bupati-sragen-distributor-pupuk-nakal-disanksi-saja.html
 |
“Kuota atau jatah pupuk di setiap wilayah itu kan sudah dihitung sesuai kebutuhan kelompok, bahkan sampai ke petani. Artinya, kalau ada problem di lapangan sebenarnya problemnya ada di distribusi bukan di ketersediaan pupuk. Makanya saya mendorong KP3 harusnya berani memberi sanksi tegas kepada distributor yang nakal seperti itu,” ujarnya saat menghadiri acara Rembuk KTNA se-Sragen di Gedung Korpri, Rabu (18/12).
Menurut Bupati, dengan sistem Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok (RDKK), jumlah dan material pupuk saat ini sebenarnya sudah melimpah. Sehingga jika dirunut, pemicu problem kelangkaan atau kekurangan di lapangan sebenarnya lebih banyak karena ketidaktepatan atau pelanggaran distribusinya. Karena itu, ia meminta KTNA dan Dinas Perdagangan lebih tegas menindak atau meninjau izin distribusi kepada distributor yang diam-diam mengalihkan alokasi di luar ketentuan.
“Kalau ada yang mengalihkan distribusi ke wilayah lain artinya itu sudah pelanggaran. Izin usaha distributor itu kan di kita. Kalau mereka terbukti menyalahgunakan dan melakukan pelanggaran, ya lebih baik diberi sanksi,” tegasnya.
Pernyataan Bupati itu disampaikan menjawab sejumlah pertanyaan dari kelompok tani di beberapa wilayah kecamatan yang masih mengeluhkan adanya kekurangan pupuk. Hal ini juga selaras dengan laporan yang masuk ke Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen yang belum lama ini merilis ada 11 kecamatan yang mengalami kekosongan pupuk bersubsidi produk Petro seperti SP36, ZA, dan Phonska (NPK).
Ketua KTNA Sragen, Suratno mengatakan hasil penelusuran, kekosongan itu ternyata dipicu oleh perilaku sejumlah distributor yang kedapatan mengedrop kuota satu kecamatan melebihi alokasi yang ditentukan dalam SK. Seperti wilayah Sambungmacan di SK Bupati 2013 tertera mendapat jatah NPK 1.639 ton setahun, ternyata oleh distributor sudah didrop 1.902 ton atau 263 ton lebih banyak dari jatahnya. Sementara untuk Kecamatan Gondang yang jatah NPK-nya 1.639 ton dan baru diambil 1.081 ton atau masih punya sisa 558 ton, akhirnya tak lagi bisa mengambil sisa jatah itu, karena jatah pupuk sudah tidak ada lagi. Wardoyo
http://joglosemar.co/2013/12/bupati-sragen-distributor-pupuk-nakal-disanksi-saja.html
Subsidi Pupuk dan Benih Sebaiknya Dihapus
Kamis, 19 Desember 2013
JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah selama ini mengalokasikan anggaran subsidi benih dan subsidi pupuk bagi petani. Namun, program itu dinilai tidak membuat produktifitas petani meningkat.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan subsidi benih dan subsidi pupuk tidak efektif dan bahkan sia-sia. "Subsidi itu sebenarnya untuk siapa? Pupuk organik apa yang terjadi di lapangan HET (harga eceran tertinggi) Rp 1.750 disubsidi Rp 1.000 dijual ke petani Rp 750, ngga laku, turun jadi Rp 500, ngga laku juga akhirnya disebarkan gratis. Lalu digunakan untuk apa, untuk tanggul. Kenapa? Karena kalau disebarkan ke tanaman, tanamannya menguning," jelasnya dalam diskusi 'Sektor Pertanian dan Tantangannya di Tengah Arus Liberalisasi' di Jakarta, Rabu (18/12).
Menurutnya, pupuk organik yang disebarkan oleh pemerintah tidak bagus untuk tanaman. Pupuk tersebut merupakan kotoran sapi yang dikumpulkan lalu disemprotkan mikroorganisme kemudian dipanaskan. "Jadi mikroorganisme mati semua. Itu bahan belum jadi," cetusnya yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI).
Hal yang sama juga terjadi pada subsidi benih. Dia melansir 50% subsidi benih tidak digunakan oleh petani. "Benih dari pemerintah malah diselipin jadi beras. Pasti diserap kan gratis tapi ngga dipakai," tambahnya.
Dia menyayangkan langkah pemerintah melarang petani menjual bibit. Padahal, menurutnya, bibit yang disubsidi pemerintah kualitasnya tidak bagus sehingga malah dijadikan beras. Sebaliknya, petani kadang justru menjual gabah yang bisa dijadikan bibit. "Hapuskan subsidi pupuk dan benih. Bagi petani dana itu lebih menguntungkan untuk stabilisasi harga di level petani. Karena harga jual produk tani sering di bawah biaya produksi. Bukan benihnya yang disubsidi, sesungguhnya itu subsidi untuk pengusaha," jelasnya.
Dia menambahkan, subsidi langsung ke petani juga bisa diberikan agar petani membeli sendiri bibit dan pupuk yang berkualitas. Isu soal subsidi untuk pertanian yang terbaru adalah adanya Paket Bali hasil pertemuan World Trade Organization (WTO) beberapa waktu lalu. Salah satu poinnya adalah public stockholding for food security dengan memberikan subsidi pangan hingga lebih dari 10%.
Sayangnya, Andreas menilai kebijakan pemerintah tidak mengarah untuk mencapai subsidi pangan hingga 10% saja. Dia pun menilai paket Bali itu sangat tidak adil bagi petani. Meski subsidi pangan bisa lebih dari 10% namun waktu pemberiannya dibatasi hanya 4 tahun. "Setelah itu harus ada kesepakatan baru. India mau tidak terbatas. Sebenarnya kita bisa beri subsidi ke petani hingga Rp 60 triliun kalau ikut ini," ujarnya.
Dalam APBNP 2013, subsidi pangan mengalami peningkatan sebesar 4,3 triliun dari 17,2 triliun pada APBN 2013 meningkat menjadi Rp 21,5 triliun pada APBN-P 2013. Selain itu juga, subsidi pupuk dianggarkan naik Rp 1,7 triliun bila dibandingkan dengan APBN 2013.
( Kartika Runiasari / CN39 / SMNetwork )
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/19/183847/Subsidi-Pupuk-dan-Benih-Sebaiknya-Dihapus
JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah selama ini mengalokasikan anggaran subsidi benih dan subsidi pupuk bagi petani. Namun, program itu dinilai tidak membuat produktifitas petani meningkat.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan subsidi benih dan subsidi pupuk tidak efektif dan bahkan sia-sia. "Subsidi itu sebenarnya untuk siapa? Pupuk organik apa yang terjadi di lapangan HET (harga eceran tertinggi) Rp 1.750 disubsidi Rp 1.000 dijual ke petani Rp 750, ngga laku, turun jadi Rp 500, ngga laku juga akhirnya disebarkan gratis. Lalu digunakan untuk apa, untuk tanggul. Kenapa? Karena kalau disebarkan ke tanaman, tanamannya menguning," jelasnya dalam diskusi 'Sektor Pertanian dan Tantangannya di Tengah Arus Liberalisasi' di Jakarta, Rabu (18/12).
Menurutnya, pupuk organik yang disebarkan oleh pemerintah tidak bagus untuk tanaman. Pupuk tersebut merupakan kotoran sapi yang dikumpulkan lalu disemprotkan mikroorganisme kemudian dipanaskan. "Jadi mikroorganisme mati semua. Itu bahan belum jadi," cetusnya yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI).
Hal yang sama juga terjadi pada subsidi benih. Dia melansir 50% subsidi benih tidak digunakan oleh petani. "Benih dari pemerintah malah diselipin jadi beras. Pasti diserap kan gratis tapi ngga dipakai," tambahnya.
Dia menyayangkan langkah pemerintah melarang petani menjual bibit. Padahal, menurutnya, bibit yang disubsidi pemerintah kualitasnya tidak bagus sehingga malah dijadikan beras. Sebaliknya, petani kadang justru menjual gabah yang bisa dijadikan bibit. "Hapuskan subsidi pupuk dan benih. Bagi petani dana itu lebih menguntungkan untuk stabilisasi harga di level petani. Karena harga jual produk tani sering di bawah biaya produksi. Bukan benihnya yang disubsidi, sesungguhnya itu subsidi untuk pengusaha," jelasnya.
Dia menambahkan, subsidi langsung ke petani juga bisa diberikan agar petani membeli sendiri bibit dan pupuk yang berkualitas. Isu soal subsidi untuk pertanian yang terbaru adalah adanya Paket Bali hasil pertemuan World Trade Organization (WTO) beberapa waktu lalu. Salah satu poinnya adalah public stockholding for food security dengan memberikan subsidi pangan hingga lebih dari 10%.
Sayangnya, Andreas menilai kebijakan pemerintah tidak mengarah untuk mencapai subsidi pangan hingga 10% saja. Dia pun menilai paket Bali itu sangat tidak adil bagi petani. Meski subsidi pangan bisa lebih dari 10% namun waktu pemberiannya dibatasi hanya 4 tahun. "Setelah itu harus ada kesepakatan baru. India mau tidak terbatas. Sebenarnya kita bisa beri subsidi ke petani hingga Rp 60 triliun kalau ikut ini," ujarnya.
Dalam APBNP 2013, subsidi pangan mengalami peningkatan sebesar 4,3 triliun dari 17,2 triliun pada APBN 2013 meningkat menjadi Rp 21,5 triliun pada APBN-P 2013. Selain itu juga, subsidi pupuk dianggarkan naik Rp 1,7 triliun bila dibandingkan dengan APBN 2013.
( Kartika Runiasari / CN39 / SMNetwork )
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/19/183847/Subsidi-Pupuk-dan-Benih-Sebaiknya-Dihapus
Langganan:
Postingan (Atom)