Subsidi Pupuk dan Benih Sebaiknya Dihapus

Kamis, 19 Desember 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah selama ini mengalokasikan anggaran subsidi benih dan subsidi pupuk bagi petani. Namun, program itu dinilai tidak membuat produktifitas petani meningkat.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan subsidi benih dan subsidi pupuk tidak efektif dan bahkan sia-sia. "Subsidi itu sebenarnya untuk siapa? Pupuk organik apa yang terjadi di lapangan HET (harga eceran tertinggi) Rp 1.750 disubsidi Rp 1.000 dijual ke petani Rp 750, ngga laku, turun jadi Rp 500, ngga laku juga akhirnya disebarkan gratis. Lalu digunakan untuk apa, untuk tanggul. Kenapa? Karena kalau disebarkan ke tanaman, tanamannya menguning," jelasnya dalam diskusi 'Sektor Pertanian dan Tantangannya di Tengah Arus Liberalisasi' di Jakarta, Rabu (18/12).

Menurutnya, pupuk organik yang disebarkan oleh pemerintah tidak bagus untuk tanaman. Pupuk tersebut merupakan kotoran sapi yang dikumpulkan lalu disemprotkan mikroorganisme kemudian dipanaskan. "Jadi mikroorganisme mati semua. Itu bahan belum jadi," cetusnya yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank  Benih Tani Indonesia (AB2TI).

Hal yang sama juga terjadi pada subsidi benih. Dia melansir 50% subsidi benih tidak digunakan oleh petani. "Benih dari pemerintah malah diselipin jadi beras. Pasti diserap kan gratis tapi ngga dipakai," tambahnya.

Dia menyayangkan langkah pemerintah melarang petani menjual bibit. Padahal, menurutnya, bibit yang disubsidi pemerintah kualitasnya tidak bagus sehingga malah dijadikan beras. Sebaliknya, petani kadang justru menjual gabah yang bisa dijadikan bibit. "Hapuskan subsidi pupuk dan benih. Bagi petani dana itu lebih menguntungkan untuk stabilisasi harga di level petani. Karena harga jual produk tani sering di bawah biaya produksi. Bukan benihnya yang disubsidi, sesungguhnya itu subsidi untuk pengusaha," jelasnya.

Dia menambahkan, subsidi langsung ke petani juga bisa diberikan agar petani membeli sendiri bibit dan pupuk yang berkualitas. Isu soal subsidi untuk pertanian yang terbaru adalah adanya Paket Bali hasil pertemuan World Trade Organization (WTO) beberapa waktu lalu. Salah satu poinnya adalah public stockholding for food security dengan memberikan subsidi pangan hingga lebih dari 10%.

Sayangnya, Andreas menilai kebijakan pemerintah tidak mengarah untuk mencapai subsidi pangan hingga 10% saja. Dia pun menilai paket Bali itu sangat tidak adil bagi petani. Meski subsidi pangan bisa lebih dari 10% namun waktu pemberiannya dibatasi hanya 4 tahun. "Setelah itu harus ada kesepakatan baru. India mau tidak terbatas. Sebenarnya kita bisa beri subsidi ke petani hingga Rp 60 triliun kalau ikut ini," ujarnya.

Dalam APBNP 2013, subsidi pangan mengalami peningkatan sebesar 4,3 triliun dari 17,2 triliun pada APBN 2013 meningkat menjadi Rp 21,5 triliun pada APBN-P  2013. Selain itu juga, subsidi pupuk dianggarkan naik Rp 1,7 triliun bila dibandingkan dengan APBN 2013.
( Kartika Runiasari / CN39 / SMNetwork )

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/19/183847/Subsidi-Pupuk-dan-Benih-Sebaiknya-Dihapus