Senin, 9 Desember 2013
JAKARTA, suaramerdeka.com - Koalisi Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan), menilai pemerintahan SBY telah gagal melindungi kepentingan nasional di ajang WTO.
Indonesia bahkan menjadi negara paling dirugikan Paket Bali, tidak saja karena telah mengeluarkan ongkos untuk mempersiapkan konferensi tersebut, juga hasilnya tak akan membantu kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Dengan diadopsinya Trade Facilitation di Bali, maka Petani, Nelayan dan UMKM kita, jelas dihadapkan melawan serbuan produk-produk asing, dan mereka tidak dilindungi pemerintah kita. Ini jelas bukti gagalnya pemerintahan SBY melindungi kepentingan nasionalnya, bahkan telah mewariskan kerusakan ekonomi nasional dengan mendorong masif sistem ekonomi liberal," kata Dani Setiawan Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) dalam konferensi pers Gerak Lawan atas hasil WTO di Dapur Selera Tebet, siang ini (9/12).
Atas kondisi yang justru makin melemahkan perekonomian Indonesia dañ pelaku ekonomi (Nelayan, Petani dan UMKM) tersebut, maka Gerak Lawan menyerukan kepada nelayan, petani dan umkm untuk menolak Paket Bali.
"Juga kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin Indonesia, khususnya yang terlibat dalam meloloskan Paket Bali WTO. Juga kami mengajak rakyat untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong untuk membangun kemandirian bangsa," kata Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.
Masih dalam kesempatan yang sama Direktur Indonesia for Global Justice Riza Damanik mengatakan bahwa semua perjanjian yang merugikan kepentingan bangsa tersebut, selain memposisikan Indonesia hanya sebagai negara pengekspor bahan mentah dan hasil pertambangan, juga telah mengangkangi amanat Pancasila dan UUD 45. Hal ini sangat-sangat disesalkan.
( Hartono Harimurti / CN33 / SMNetwork )
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/09/182651/Indonesia-Gagal-Lindungi-Kepentingan-Nasional-di-WTO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar