Dalam rangka menberikan dukungan terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani untuk menghadapi masa tanam Oktober 2013-Maret 2014. Anggota Komisi IV Siswono yudo husodo sependapat penambahan pupuk bersusidi, sejauh dimungkinkan berdasarkan aturan-aturan yang ada.“Penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditambah, karena musim rendengan ini akan menjadi bagian produksi pangan nasional yang utama untuk tahun 2014,” kata Siswono, saat RDP Komisi IV dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Sumarjo Gatot Irianto, Rabu (12/12), di Gedung DPR RI.
Siswono menyampaikan rasa syukur terhadap stok bulog tidak perlu impor, dia berharap tahun 2014 juga jangan impor.
Kemudian, Siswono memberikan catatan untuk tahun 2014, dilihat dari kepentingan petani menurutnya dia lebih memilih pupuk itu ada dibandingkan dengan pupuk seharga Rp.1.800 tetapi tidak ada.
Jadi kalau nanti anggarannya dibahas, dia condong untuk bisa dipakati pada tahun 2014 harga pupuknya naik dari Rp.1.800 menjadi Rp.2.100. "Naiknya Rp.300, tapi dikali rata 4 juta sudah Trlliun," kata Siswono.
Paling tidak kenaikan itu setelah April, jadi untuk musim tanam tahun 2014. "Terus terang saya khawatir kalau pupuknya tidak cukup, dan naiknya harga pupuk juga membuat petani menjadi lebih hati-hati," ungkapnya.
Selain itu, Siswono memahami tentunya ada alasan sehingga sistem penyaluran pupuk diubah menjadi Single Responbility, namun dia merasa heran, bahwa sistem penyaluran pupuk yang gonta-ganti. "Format ini apakah sudah dipikirkan matang-matang, jangan nanti 2 tahun berubah lagi, jadi jangan sampai sifatnya trial and error,” imbuhnya.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen menjelaskan kurang bayar penyebabnya adalah naik upah tenaga kerja, harga gas naik, bahan baku yang di beli menggunakan mata uang dollar. Berdasarkan rekomendasi Tim Kajian Penelitian dan Pengembangan dari KPK telah dilakukan penyesuaian HPP Pupuk bersubsidi dari HPP tahun 2012 (mulai Juli 2013), “Berimplikasi Volume pupuk berkurang dari 9,25 juta ton menjadi menjadi 8,014 juta ton,” katanya.
Oleh karena itu, yang perlu dilakukan supaya menghemat HPP adalah merasionalisasi jumlah kios dan jumlah distributor, karena kios dulu produsennya beda-beda. Berarti pemerintah harus membayar dengan jumlah yang lebih banyak berdasarkan jumlah kios dan jumlah distributor, padahal di wilayah dan lokasi yang sama.
"Diwilayah itu penanggungjawabnya satu pupuk, tetapi produknya heterogen, Tetapi mereka telah melakukan zonasi atau rayonisasi, misalnya petro dari jawa tengah Jawa Timur Bali NTB,” papar gatot.
Selanjutnya, dia juga setuju jika harga pupuk rasional maka penggunaannya juga akan rasional, kalau tidak mereka akan menggunakannnya secara berlebihan. (as), foto : wahyu/parle/hr.
http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi4/2013/des/12/7256/dukungan-ketersediaan-pupuk-bersubsidi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar