KKN Pejabat-Pengusaha
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium indikasi kuat terjadinya korupsi cukup bear di sektor pangan yang dilakukan pejabat birokrasi demi kepentingan pelaku koartel pangan..
"Di sektor pangan, ada permainan kartel dari para importir dengan para aparatur negara," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam seminar Pekan Politik Kebangsaan di Kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), di Jakarta, Kamis (12/12)
Samad menegaskan, kuatny aroma korupsi di sektor pangan adalah potret kemiskinan para petani dan masifnya impor pangan.Ia menduga impor berbagai bahan pangan merupakan akal-akalan pengusaha dan oknum pejabat negara. "Di sektor ini (pangan) ada mafia, maka jangan heran kalau petani kita tetap miskin," katanya.
Lebih lanut dia menilai, terjadi keganjilan karena Indonesia sebagai negara agraris dan pernah berswasembada pangan, kini terus menerus mengimpor bahan pangan pokok yang sesungguhnya dapat diproduksi secara besar-besaran."Apa betul produk-produk seperti gula, beras, kedelai, dan daging sapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal sehingga harus impor," tanya Samad .
Samad memaparkan hasil observasi KPK bahwa pada kenyataannya produksi pangan Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Namun bahan-bahan tersebut terus diimpor ke Indonesia karena adanya permainan aparatur negara dengan mafia impor, sehingga seolah-olah tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal.
Dicontohkan Samad, ada aturan khusus terkait dengan impor bahan pokok seperti gula. "Gula boleh diimpor untuk kebutuhan perusahaaan makanan minuman. Tapi kemudian kuotanya terus ditingkatkan meskipun kuota perusahaan terkait sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Setuju Hukum Mati
Masih dalam forum yang sama, Abraham Samad menyatakan setuju dengan usulan Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2002-2008 Jimly Asshiddiqie untuk menghukum mati pejabat tinggi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi."Kalau pejabat tinggi terbukti korupsi, saya setuju dengan statement pak Jimly, hukum mati saja," katanya.
Samad menilai bahwa para pejabat tinggi melakukan tindak pidana korupsi karena keserakahan bukan karena kebutuhan sehingga tata cara penanganannya harus berbeda.
Menurut Samad, beberapa kepala daerah di wilayah tambang hidup dengan kemewahan, sementara rakyat di wilayah tersebut hidup dalam garis kemiskinan bahkan infrastruktur di daerah tersebut sangat buruk."Mereka ini serupa pembunuh berdarah dingin. Mereka senyum-senyum karena foya-foya sementara rakyatnya menderita," ujar nya. (idr/AR-3)
http://koran-jakarta.com/?1094-korupsi-pangan-miskinkan-petani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar