Paket Bali WTO Dinilai Tak Beri Keuntungan Bagi Negara Dunia Ketiga

8 Desember 2013

Sejumlah aktivis dari berbagai negara menggelar aksi teatrikal saat berunjuk rasa di depan ruang pertemuan konferensi tingkat menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12). Aksi tersebut digelar untuk menolak kebijakan yang akan digulirkan dalam KTM ke-9 WTO, Paket Bali, karena dianggap dapat membahayakan kedaulatan pangan.

Jakarta - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Indonesian People's Alliance (IPA) mengecam keras Paket Bali yang disahkan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ini dikarenakan Paket Bali dinilai tidak memberikan keuntungan bagi negara dunia ketiga.

"Paket Bali tidak akan memberikan keuntungan apapun terhadap negeri-negeri dunia ketiga selain penggerusan kedaulatan dan perampokan serta perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat dunia," kata Managing Director Institute for National and Democracy Studies, Ario Adityo, di Jakarta, Sabtu (7/12).

Setelah 12 tahun mengalami kebuntuan dan usaha blokade setengah hati oleh India juga sikap keras dari Cuba, Venezuela, dan Nicaragua, menurut Ario, kesepakatan pada Paket Bali merupakan langkah putus asa WTO untuk memperbarui legitimasinya.

Transaksi Paket Bali yang dipaksakan, lanjutnya, sudah dapat dipastikan akan memperdalam dan memperberat dampak krisis yang dibebankan kepada kelas pekerja dan rakyat pada umumnya.

Isu pertanian yang menjadi isu panas di WTO apapun hasilnya adalah penjualan hak atas pangan bagi jutaan rakyat di seluruh penjuru dunia yang menderita malnutrisi dan kelaparan.

Menurut dia, usaha setiap organisasi masyarakat sipil dan para pelobi di dalam WTO yang menyatakan dukungan terhadap usulan grup G-33 akan sia-sia.

Meski demikian, ia mengatakan sikap IPA yang menentang legitimasi dari pada institusi imperialis ini dan tetap menyerukan pembubaran WTO.

Sementara itu, menurut Dewi Amelia dari Serikat Perempuan Indonesia, sebuah penghinaan bagi kemanusian jika hak atas pangan menjadi topik dalam negosiasi atau hanya diakui sementara.

Pada saat bersamaan peraturan tentang investasi jangka panjang dan perdagangan yang menguntungkan negeri-negeri kaya akan tetap menjadi hambatan utama bagi negeri-negeri miskin dan berkembang untuk mencapai pembangunan sejati.

Lebih lanjut, ia mengatakan situasi semakin bertambah buruk ketika perjanjian tentang fasilitasi perdagangan yang memaksakan ikatan keharusan bagi negeri dunia ketiga uuntuk mempermudah masuknya barang dan jasa dari negeri-negeri maju ke negeri berkembang.

Penulis: /RIN

Sumber:ANT

http://www.beritasatu.com/makro/154343-paket-bali-wto-dinilai-tak-beri-keuntungan-bagi-negara-dunia-ketiga.html