 |
| Unjukrasa Tolak WTO Sejumlah aktivis dari berbagai negara menggelar aksi teatrikal saat berunjuk rasa di depan ruang pertemuan konferensi tingkat menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12). Aksi tersebut digelar untuk menolak kebijakan yang akan digulirkan dalam KTM ke-9 WTO, Paket Bali, karena dianggap dapat membahayakan kedaulatan pangan. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki) |
Jakarta (ANTARA News) - LSM Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI) menyatakan pembahasan Paket Bali dalam pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merefleksikan kepentingan negara-negara maju dan berpotensi merugikan negara-negara berkembang.
"Paket Bali adalah refleksi kepentingan negara-negara maju semata," kata Koordinator Nasional CSF-CJI Mida Saragih, Jumat.
Menurut Mida, beragam paket yang dibahas seperti proposal fasilitas perdagangan, paket proposal negara-negara kurang berkembang dan kepentingan pertanian bias kepentingan negara maju.
Di sisi lain, ujar dia, proposal keamanan pangan yang sedang dalam pembahasan dan didukung India dan sejumlah negara antara lain mengharuskan pemerintah membeli hasil panen dari petani kecil, memastikan harga pembelian di atas rata-rata harga pasar, sehingga dapat mendongkrak kualitas hidup masyarakat petani dan masyarakat rentan.
"Indonesia sebagai Ketua G33 (negara-negara berkembang) sudah semestinya menjamin hasil dari WTO guna mendukung kedaulatan pangan, perlindungan petani, dan hak atas pangan," katanya.
Ia berharap pemerintah Indonesia hendaknya mendukung usulan India serta negara berkembang agar tetap konsisten berpihak kepada kepentingan bangsanya dan G33 serta harus dapat memastikan proses negosiasi WTO bebas dari tekanan politik.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritik Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat yang menyebarkan paham antisubsidi dalam sektor perikanan secara global.
"WTO bersama dengan negara maju beranggapan bahwa subsidi dalam sektor perikanan akan mengganggu akses pasar dalam perdagangan internasional," kata Sekjen Kiara Abdul Halim.
Menurut Abdul Halim, kebijakan WTO dan negara maju tersebut berdasarkan pemikiran bahwa kebijakan subsidi bagi nelayan dan petambak serta produksi produk perikanan dinilai akan menghambat perdagangan bebas.
Subsidi perikanan, ujar dia, termasuk antara lain bantuan langsung materi untuk pembelian kapal, alat tangkap, modal usaha, pinjaman kredit, serta program preferensi pajak dan asuransi.
Bantuan subsidi lainnya, lanjutnya, bisa juga berupa pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan, subsidi harga dan pemasaran, serta subsidi program konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. (M040/I007)
Editor: Tasrief Tarmizi
http://www.antaranews.com/berita/408418/lsm-paket-wto-refleksikan-kepentingan-negara-maju
Tidak ada komentar:
Posting Komentar