Ekonomi Indonesia Bisa Maju Pesat Jika Dipimpin oleh Ekonom Senior Seperti Rizal Ramli

Kamis, 19 Desember 2013

APA iya, rakyat Indonesia benar-benar serius ingin menjadi bangsa yang kuat dan tangguh ekonominya..??? Pertanyaan seperti inilah yang nyaris setiap hari muncul di benak saya. Mungkin juga di benak Anda.

Namun hingga saat ini, pertanyaan tersebut belum jua bisa saya temui jawabannya. Sebab, sampai hari ini juga, rakyat kita masih lebih banyak yang memiliki kecenderungan untuk lebih mendukung dan membela figur bakal capres dengan alasan karena :
1. Dari parpol besar yang mampu memberi duit pula,
2. Dari satu daerah dan suku yang sama, dan
3. Dari “mulut ke mulut” dinilai hebat melalui rekayasa pencitraan dari berbagai media secara gencar.

Tiga poin di atas adalah merupakan alasan, bukan kriteria. Alasan cenderung bersifat subjektif, sedangkan kriteria lebih cenderung objektif.

Sehingga Akibat dari 3 alasan tersebut, membuat sebagian besar rakyat terjebak dan larut dalam “percekcokan” serta perang urat saraf yang amat sengit, terutama di media jejaring sosial. Semuanya merasa paling hebat, tak ada yang mau kalah, sehingga lontar-melontar cacian dan hujatan yang tak pantas pun tak dapat dihindari antara satu dengan lainnya.

Itulah fenomena riil yang telah berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita akhir-akhir ini. Dan intensitasnya diyakini akan semakin meninggi dan memanas ketika mendekati dan memasuki Pemilu 2014.

Situasi seperti itu tentu saja hanya akan mengubah rasa persatuan dan kesatuan antar anak bangsa menjadi rasa saling benci-membenci, serta musuh-memusuhi satu sama lain. Dan jika kondisi seperti itu terus berlangsung, maka sebetulnya negara ini sudah menjelma menjadi negara yang sangat rapuh: gampang dipermainkan, gampang diadu-domba, dan gampang ditipu.

Percekcokan dan perang urat saraf yang saat ini telah berlangsung secara sengit dalam mendukung figur masing-masing tersebut, adalah menunjukkan bahwa rakyat kita telah diseret ke arena politik yang tidak sehat dan sama sekali hanya menguntungkan sejumlah kelompok saja. Dan kondisi ini sekaligus mencerminkan, bahwa rakyat kita sesungguhnya sedang dipermainkan dan diadu-domba. Selanjutnya, pada tahap akhir, semuanya kembali berteriak: “Ternyata kita tertipu lagi”.

Tetapi masih ada waktu agar tidak tertipu dalam hal mendukung dan memilih figur untuk dijadikan presiden dan wakil presiden 2014 mendatang. Yakni, hindari mendukung figur karena 3 alasan tersebut di atas!!!

Sadari segera, bahwa masalah yang sangat mendesak untuk secepat mungkin dibenahi di negeri ini adalah masalah ekonomi bangsa dan negara agar bisa menjadi kuat dan tangguh. Sehingga demi kemajuan ekonomi negeri ini, maka dukung dan pilihlah figur dengan kriteria di bawah ini:
1. Benar-benar sebagai pakar dan ahli di bidang ekonomi (ingat, serahkan urusan dan masalah perbaikan kepada ahlinya!),
2. Konsisten berjuang pro-rakyat tanpa melalui partai politik tertentu, dan
3. Mampu muncul sebagai tokoh nasional berkat kemandirian, bukan karena campur tangan atau hasil rekayasa partai politik dan sejumlah media tertentu.

Jika tiga kriteria ini yang menjadi dasar kita memilih pemimpin (Presiden/Wakil Presiden), maka bangsa dan negara kita diyakini akan benar-benar menjadi kuat dan tangguh ekonominya.

Mari kita gali relevansi satu persatu dari ketiga kriteria di atas. Dan maaf, tanpa menyepelekan figur lainnya, maka sosok yang memenuhi tiga poin kriteria tersebut di atas adalah (hanya) DR. Rizal Ramli. Boleh, dan silakan saja dibandingkan dengan semua figur (capres) yang ada saat ini dengan menjadikan 3 kriteria di atas sebagai patokannya.

Rizal Ramli adalah sosok ekonom senior yang dimiliki oleh negara ini. Predikat doktor ekonominya ia raih secara berjenjang di Boston University-AS. Ide-ide dan gagasan ilmu ekonominya sangat dibutuhkan di dunia internasional, yakni dengan ditunjuknya Rizal Ramli sampai saat ini sebagai salah satu anggota panel (semacam dewan penasehat) ekonomi di badan dunia Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Sehingganya diakui atau tidak, serta disadari atau tidak, Rizal Ramli sesungguhnya adalah seorang pakar dan ahli di bidang ekonomi.

Olehnya itu, jika telah diketahui ada ahlinya yang bisa membenahi ekonomi di negeri ini, lalu mengapa kita harus mendukung dan memilih figur yang bukan ahlinya…??? Sederhananya: jika kita bisa mempermudah pekerjaan, maka mengapa kita harus mempersulitnya…??? Ini relevansi pertama dari poin kriteria sebagaimana tersebut di atas terhadap sosok Rizal Ramli.

Relevansi kedua. Bahwa Rizal Ramli benar-benar sosok yang sangat konsisten berjuang pro-rakyat sejak dulu tanpa melalui partai politik tertentu. Artinya, dalam melakukan perjuangan dan pergerakan perubahan, Rizal Ramli tidak pernah ditunggangi oleh kepentingan partai politik tertentu. Dan ini sangat berbeda dengan figur-figur capres lainnya yang muncul saat ini dengan penonjolan kepentingan partai politiknya masing-masing. Sehingga tak keliru jika Rizal Ramli disebut sebagai pejuang rakyat, bukan pejuang parpol.

Relevansi ketiga. Ini adalah poin yang tak bisa terbantahkan, bahwa Rizal Ramli memang sosok yang mampu muncul sebagai tokoh nasional berkat kemandiriannya, bukan karena campur tangan atau hasil rekayasa partai politik dan sejumlah media tertentu.

Sebab bicara kemandirian, Rizal Ramli sungguh dan benar-benar sudah teruji dan terbukti sukses dengan kemandiriannya. Bisa meraih Doktor Ekonomi, menjadi Kabulog, menjadi Menko Perekonomian, Menkeu, Komisaris Utama Semen Gresik, Penasehat Ekonomi PBB. Padahal, Rizal Ramli hanyalah “berangkat” dari awal sebagai seorang anak Yatim-Piatu, dan tak ada tumpukan warisan dan harta dari mendiang kedua orangtuanya.

Mencoba membayangkan saja, saya betul-betul tak mampu dan seakan tak percaya jika  ketokohan Rizal Ramli kini bisa sejajar dengan tokoh nasional lainnya, seperti para “pemilik” parpol yang diketahui bisa sukses karena memang “berangkat dan start” dari awal sudah dalam kondisi masih punya orangtua, dan bahkan mungkin berasal dari keluarga kalangan ekonomi memadai.

Ibarat dalam perlombaan kecepatan, pada start awal (nol kilometer), Rizal Ramli tidak memiliki apa-apa yang bisa membantu dirinya untuk melejit ke depan. Sebab, kedua orangtuanya sudah tiada sejak usianya masih 6 tahun, juga tak cukup uang untuk menunjang karir hidupnya.

Dan ini sangat jauh berbeda dengan “peserta lomba” lainnya yang pada nol kilometer tersebut ibarat memang sudah difasilitasi dengan mesin berkecepatan tinggi. Artinya, mereka masih memiliki orangtua, dan juga beberapa di antaranya memang berasa dari keluarga berduit. Tetapi kenyataannya, pada di lintasan “1990 kilometer” hingga pada “posisi kilometer” saat ini (2013) Rizal Ramli nyatanya mampu mengimbangi dan sejajar dengan para peserta lomba lainnya. Jadi kira-kira hebat yang mana..???

Singkat kata, Rizal Ramli mampu muncul menjadi tokoh nasional seperti saat ini adalah benar-benar berkat kemandirian dan kecerdasannya. Bukan karena orangtua atau mertua, bukan pula karena uang dan harta, juga bukan karena menjadi kader parpol, atau pun bukan karena hasil rekayasa dari berbagai media secara instan.

Sehingga itu, saya sangat yakin, bahwa jika Rizal Ramli yang jadi Presiden maupun Wakil Presiden pada 2014, maka Ekonomi Indonesia akan menjadi kuat dengan kemandiriannya, sumber-sumber kekayaan alam negeri ini tentu akan dikelola sebesar-besarnya oleh rakyat dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat pula. Sebab, Rizal Ramli adalah termasuk tipe pemimpin yang murni berasal dari rakyat (bukan dari parpol, karena selama ini ia memang bukan kader dari parpol tertentu).

Rizal Ramli adalah sosok yang terbiasa dengan kemandirian, sehingga jika terpilih sebagai presiden maupun wakil presiden, ia akan bertindak sebagai pemimpin, bukan penguasa.

Masalah pembenahan ekonomi di negeri kita saat ini, sungguh, sudah sangat dibutuhkan penanganan dan perbaikan dari pemimpin berlatar-belakang sebagai ekonom (ahli bidang ekonomi). Sebab, sejauh ini, saya sangat yakin bahwa Ekonomi Indonesia hanya bisa maju pesat jika dipimpin oleh Ekonom Senior seperti Rizal Ramli yang sudah terbukti dan teruji kemandiriannya. Yakni secara mandiri tanpa orangtua, tanpa parpol, tanpa uang tetapi  mampu menjadi tokoh nasional hingga seperti saat ini.

Dari seluruh figur yang pernah menjadi Presiden Indonesia, belum satupun dari seorang ekonom. Soekarno adalah insinyur Teknik Sipil (arsitek); Soeharto adalah seorang militer; BJ. Habibie adalah Insinyur Teknik Mesin (doktor Engineering); Abdurrahman Wahid adalah Ilmu Sastra Arab; Megawati Soekarnoputri pernah di Fakultas Pertanian, juga Psikologi; dan Susilo Bambang Yudhoyono sosok militer yang meraih doktor pertanian.

Memperhatikan latar-belakang dan disiplin ilmu dari semua presiden kita tersebut, membuat saya sedikit tersenyum, dan kembali harus mengulang pertanyaan yang saya tuliskan di awal artikel ini, bahwa : “apa iya, rakyat Indonesia benar-benar serius ingin menjadi bangsa yang kuat dan tangguh ekonominya..???

Maaf…saya sama sekali tidak sepakat jika seorang ekonom yang sudah matang, juga yang telah teruji kemandiriannya hanya disepelekan keberadaannya di saat kondisi ekonomi negara kita sedang mengalami maju-mundur, bahkan terpuruk seperti saat ini.

Sungguh sangat lucu rasanya, ketika saat ini rakyat kita tak henti-hentinya berteriak dan menjerit akibat terhimpit masalah ekonomi, namun di sisi lain (entah sadar atau tidak) pemimpin yang terpilih kok bukan yang ahli ekonomi…??? Akibatnya, masalah ekonomi yang melilit pun makin mencekik dan jauh dari solusi yang diharapkan.

Dan kondisi ekonomi seperti itulah yang saat ini kita rasakan. Di mana rakyat malah harus menanggung beban utang negara yang makin menggunung, defisit keuangan negara bahkan tak kunjung teratasi. Dan hingga saat ini pun rakyat kita seakan hanya dipaksa untuk ikhlas dan puas menerima “imbalan” atas kesabaran sebagai orang miskin melalui BLSM dan semacamnya.

Lalu… akankah kondisi itu akan terulang lagi…????

SALAM PERUBAHAN….!!!!!


Abdul Muis Syam

http://politik.kompasiana.com/2013/12/19/ekonomi-indonesia-bisa-maju-pesat-jika-dipimpin-oleh-ekonom-senior-seperti-rizal-ramli-619729.html

Makna Penting Hari Bela Negara (HBD)

Kamis, 19 Desember 2013

19 Desember kemarin, merupakan Hari Bela Negara (HBN) yang merupakan salah satu hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia guna untuk memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat pada tahun 19 Desember 1948. Hari yang mana para pahlawan bangsa terdahulu mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah-tengah guncangan Agresi Militer Belanda II.

Pada saat itu Belanda menguasai ibukota RI yang masih berada di Yogyakarta. Mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinya, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan.

Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pemimpin Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Perwiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/ Ketua Komisaris Pemerintah Pusat dikediamanya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh, 15 Km di selatan kota Payakumbuh.

Sejumlah tokoh pimpinan RI yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada tanggal 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan Muhammad Rosjid, Kol. Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Mr. A. Karim, Rusli Rahim, dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Dalam keputusan tersebut, Mr. Sjafruddin Prawiranegara terpilih menjadi ketua PDRI, dan pada keesokan harinya, pada tanggal 23 Desember beliau berpidato yang intinya memberi motifasi kepada para tentara RI dan seluruh rakyat Sumatera Barat agar selalu semangat dan terus berjuang mempertahankan NKRI, walaupun para pemimpin bangsa telah ditangkap Belanda. Salah satu kata motifasi beliau dalam pidatonya yaitu “Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh”.

Sejak itu PDRI menjadi musuh nomor satu bagi Belanda. Tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda. Hutan belukar, sepanjang sungai, tanah yang terjal menjadi saksi besarnya perjuangan para pahlawan bangsa, bahkan kurangnya bahan makanan tak menghentikan perjuangan mereka mempertahankan keutuhan NKRI.

Sekitar satu bulan setelah agresi militer Belanda, Mr. Sjrafuddin Prawiranegara menjalin komunikasi dengan keempat Menteri yang berada di Jawa, guna untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan di Sumatera dan Jawa. Akhirnya, pada tanggal 31 Maret 1945 PDRI dapat disempurnakan.

Menjelang pertengahan tahun 1949, posisi Belanda semakin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Akhirnya, dengan terpaksa Belanda harus menghadapi RI di meja perundingan. Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno-Hatta yang ketika itu statusnya tawanan. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem-Royen yang membuat para tokoh PDRI tidak senang. Jendral Sudirman mengirimkan kawat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja perundingan. Namun, Sjafruddin Prawiranegara berfikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian Roem-Royen.

Setelah perjanjian Roem-Royen, M. Nasir meyakinkan Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk datang ke Jakarta, menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinya, dan kabinet Hatta, yang secara resmi tidak dibubarkan. Dan setelah perjanjian Roem-Royen ditandatangani, pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang inilah secara formal Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian, M. Hatta, selain sebagai wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengambilan mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli, pemerintah RI menyetujui hasil persetujuan Roem-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.

Perjuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara ini tidak boleh kita lupakan begitu saja, sebab perjuangan mempertahankan keutuhan suatu negara merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Jika waktu itu, tidak ada yang bertindak seperti apa yang dilakukan beliau, pasti tidak akan ada negara Indonesia yang sekarang ini. Mengingat pentingnya peristiwa tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 28 Tahun 2006. Negara megakui PDRI sebagai bagian sejarah, dan memiliki arti penting bagi keutuhan NKRI. Masa itu, pemerintah tidak berjalan dan pemimpin Indonesia Soekarno-Hatta ditangkap Belanda, tapi PDRI yang dipimpin Mr.Sjafruddin Prawiranegara membuktikan NKRI masih ada.

Begitulah perjuangan para pahlawan bangsa kita terdahulu. Mereka begitu ikhlas dalam berjuang, memiliki semangat yang tinggi, dan selalu mengutamakan persatuan demi kemakmuran bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus sudah seharusnya kita melanjutkan perjuangannya demi mewujudkan bangsa yang aman dan sejahtera.

Kita harus memaknai Hari Bela Negara kali ini, dengan selalu berada di barisan terdepan dalam bersikap dan berbuat demi membela dan mempertahankan kepentingan bangsa dan negara, karena negara merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Pada dasarnya setiap orang itu membutuhkan organisasi yang disebut negara. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika tidak ada negara? Pasti kehidupan ini tidak akan teratur, kacau, dan rusak yang tidak bisa dibayangkan kerusakannya.

Dalam hal ini, Thomas Hobes pernah melukiskan kehidupan manusia sebelum adanya negara yaitu “manusia merupakan serigala bagi manusia lainya” (Homo Homini Lupus) dan “perang manusia lawan manusia” (Bellum Omnium Contra Omnes). Dengan demikian, jika tidak ada negara pasti tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan keadilan. Supaya hidup tertib, aman, dan damai maka diperlukan negara. Sedangkan, negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warganya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya.

Wahyu Eko Sasmito

http://sejarah.kompasiana.com/2012/12/21/makna-penting-hari-bela-negara-hbd-517764.html

Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Benih Pertanian Nasional

Rabu, 18 Desember 2013

Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

[JAKARTA] Sebagai negara agraris yang dianugerahi sumberdaya alam yang melimpah sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan. Sehinggatidak lagi bergantung pada import. Apalagi di masa-masa mendatang, saat harga pangan  melonjak tinggi, negara-negara lain yang selama ini mengeksport hasil pertaniannya terutama beras ke Indonesia, akan memprioritaskan kebutuhan pangan rakyatnya terlebih dahulu.

Untuk  mendukung hal tersebut selain pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan para petani sebagai ujung tombak dunia pertanian, juga harus mampu memproduksi benih tanah pangan dan palawija yang berkualitas yang dapat melipatgandakan kualitas hasil produksi pertanian.

Untuk itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian seperti PT Sang Hyang Seri, yang selama ini diserahi tugas negara memproduksi dan mendistribusikan benih tanaman pangan dan palawija harusnya lebih diberdayakan menjadi perusahaan yang benar-benar dapat memproduksi benih yang berkualitas sehingga dapat melayani petani sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian. Bukan sebaliknya, dikerdilkan perannya.

Hal tersebut disampaikan Dosen Pertanian dari Politeknik Agro Industri Sukamandi Ujianto, Dosen Sosiologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Adiwibowo, serta anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Honing Sani, kepada pers kemarin di Jakarta.

“Mati hidupnya suatu negara tergantung dari maju mundurnya dunia pertanian. Maju mundurnya dunia pertanian dimulai dari penyediaan dan distribusi benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas. Untuk itu PT Sang Hyang Seri, sebagai badan usaha milik negara yang diserahi tugas negara memproduksi dan mendistribusikan benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas harusnya lebih diberdayakan. Bukan seperti saat ini dilemahkan,” papar Dosen Politeknis Pertanian Agro Industri Ujianto.

Yang dimaksud dilemahkan, menurut Ujianto, PT Sang Hyang Seri yang dulu berstatus BUMN mandiri sehingga dapat dengan mudah berkreasi memproduksi dan mendistribusikan benih kepada para petani. Namun tanpa kajian akademis yang matang, diakuisisi menjadi anak perusahaan dari BUMN Pupuk. Akibatnya saat ini PT Sang Hyang Seri menurut pengamatannya menjadi kurang berkembang dan kurang dapat melayani petani dengan baik. Akibat lainnya adalah sistem perbenihan di tanah air juga menjadi lemah.

 “Jika PT Sang Hyang Seri, digabung menjadi anak perusahaan dari perusahaan pupuk ini tidak cocok. Karena visi dan misi BUMN Produsen benih berbeda dengan visi dan misi perusahaan pupuk. Apalagi tujuan dari akuisisi itu sendiri hanya karena faktor keuntungan semata. Padahal BUMN benih selain perlu untung, tugas utamanya adalah melayani petani dan dunia pertanian di Indonesia. Bukan semata mencari keuntungan. Jika sekarang berstatus anak perusahaan, berarti tugasnya hanya mencari untung. Padahal, saat ini kita masih memerlukan perusahaan seperti PT Sang Hyang Seri yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan benih tanaman pangan yang berkualitas hingga diterima para Petani kita dan dapat meningkatkan kualitas produksi pertanian berlipat lipat,” papar mantan Direktur Utama PT Pertani (Persero) ini.

Masih diperlukannya PT Sang Hyang Seri sebagai BUMN produsen benih diaminkan Pakar Sosiologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Adiwibowo. Menurutnya peran PT Sang Hyang Seri diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan produksi petani Indonesia agar mampu meningkatkan hasil yang lebih baik..

Sementara jika sektor penyediaan benih diserahkan kepada sektor swasta dikhawatirkan terlalu besar motif ekonomi maupun politiknya. Hal ini membahayakan sektor pertanian dan nasib petani di Indonesia.  “Saya khawatir kalau peran swasta terlalu besar di sektor pertanian, karena pasti ada motif ekonomi politik. Selain itu perusahaan swasta itu pasti mencari keuntungan yang besar. Petani kita kalau dihadapkan dengan masalah biaya produksi, itu sangat menyusahkan. Jadi jangan lagi petani kita dihadapkan pada masalah lainnya,” papar Suryo Adiwibowo.

Lebih lanjut, Suryo Adiwibowo menjelaskan, dengan berstatus BUMN, PT Sang Hyang Seri dapat menjalankan peran di bidang pelayanan publik atau public service obligations (PSO). Yakni pelayanan publik di bidang jaminan penyediaan benih yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh petani.  “Keberadaan PT Sang Hyang Serin masih diperlukan, selama itu dijalankan tidak membebani petani kita. Sang Hyang Sri misalnya, selain memberikan jaminan atas kualitas benih yang bersertifikat kepada petani sehingga hasil produksi bisa melimpah, juga seharusnya bisa melegalkan benih-benih yang memang asli dikembangkan oleh petani kecil di desa desa. Petani kecil tidak punya cukup modal tapi mereka mampu mengembangkan jenis benih tertentu. Ya, sebaiknya dibantu untuk dikembangkan jika memang hasilnya lebih bagus diberikan sertifikasi,” saran Suryo Adiwibowo..

Anggota Komisi IV DPR RI Honing Sari sependapat dengan Ujianto. BUMN bidang Pertanian tidak harus seperti swasta yang bertugas hanya mencari keuntungan semata melainkan harus melayani para petani dengan lebih profesional. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah masih berkewajiban memberikan subsidi kepada petani. Termasuk di dalamnya adalah subsidi benih. Pemberian subsidi di bidang pertanian sehingga petani kita bisa lebih sejahtera hidupnya dan lebih bergairah dalam melakukan aktifitasnya di bidang pertanian adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga di masa depan kita tidak bergantung lagi kepada import produk pertanian.

“Sesuai konstitusi, kita harus bisa mewujudkan (negara yang) berdikari di bidang pangan. Karena negara ini dianugerahi begitu besar sumber daya alam untuk memproduksi hasil pertanian secara maksimal. Untuk itu Kami mendorong subsidi pertanian ditingkatkan.Kebijakan pemerintah harus pro-petani, bukan pro-pasar,” papar Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Kembalikan Status SHS
Untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah di bidang ketahanan dan swasembada pangan, Ujianto menyarankan pemerintah agar mengembalikan status PT Sang Hyang Seri kembali menjadi BUMN bukan sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Dengan status BUMN PT Sang Hyang Seri dapat menjalankan kewajibannya dalam bidang pelayanan publik/masyarakat dengan lebih baik. Selain itu dapat memperkuat sistem perbenihan di tanah air.Kreatifitas para ahli pertanian yang ada di PT Sang Hyang Seri, bisa lebih berkembang seperti sebelumnya, bila PT Sang HyangSeri menjadi perusahaan yang mandiri.

“Jangan hanya kecewa pada satu dua orang, tanpa kajian akademis yang matang dan mendalam lalu dengan mudah mengubah status sebuah BUMN yang punya peran penting di sektor pertanian dan memiliki latar belakang sejarah penting, diubah menjadi anak perusahaan. Untuk itu, kami menyarankan agar PT Sang Hyang Seri sebagai BUMN dikembalikan posisinya sebagai BUMN yang bertanggungjawab menjalankan tugas negara, memproduksi benih yang berkualitas. Mari kita perkuat dunia pertanian kita mulai dari penyediaan benih yang berkualitas. Mari kita perkuat sistem pembenihan Nusantara. Agar Kita tidak kalah dengan Thailand dalam bidang Pertanian,” pinta Ujianto.

Ditambahkan oleh Ujianto, Thailand mengalami kemajuan di industri pertanian karena fokus dalam menciptakan beni benih pertanian yang berkualitas. Sehingga hasil produksi pertaniannya juga berlipat lipat. Indonesia belum ketinggalan untuk mengikuti jejak negeri Gajah Putih tersebut, memperkuat industri benih pertanian nasional untuk melipat gandakan kualitas hasil produksi pertanian kita.Semuanya untuk kemandirian dan kedaulatan pangan kita [L-9]

http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-diminta-perhatikan-industri-benih-pertanian-nasional/46731

Banyak yang Tidak Paham soal Kedaulatan Pangan

Rabu, 18 Desember 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan,  banyak pemangku kepentingan baik pemerintah maupun politisi tak sepenuhnya paham tentang konsep kedaulatan pangan.

"Banyak dari mereka yang menekankan soal kedaulatan pangan, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya paham soal kedaulatan pangan. Malah jadinya dikaitkan dengan swasembada pangan atau sebagainya," kata Andreas pada diskusi "Pembelajaran dari Pengelolaan Ekonomi 2013: Banyak Kebijakan Dikeluarkan, Sedikit Masalah Terselesaikan," Rabu (18/12/2013).

Andreas menegaskan,  kedaulatan pangan bertolak belakang dengan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak tiap masyarakat menetapkan pangan dan sistem pertanian bagi dirinya sendiri tanpa menjadikannya sebagai subjek berbagai kekuatan pasar internasional.

Seharusnya, ungkap pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) ini, ada enam pilar kedaulatan pangan yang harus dipahami. Pertama, hak atas pangan. Ia mencontohkan bila terjadi kelaparan di wilayah Nusa Tenggara Timur, maka masyarakat akan protes ke pemerintah karena hak mereka atas pangan telah dilanggar.

"Kedua adalah reforma agraria, redistribusi lahan untuk petani. Kami cenderung senang sekaligus cemas dengan data BPS. Setiap keluarga petani hanya punya 0,86 hektar lahan. Di Jawa 49,5 persen tidak berlahan, luar Jawa 18,7 persen. 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset nasional sebagian besar tanah. Itu bisa memunculkan tuan tanah-tuan tanah kecil," jelasnya.

Selanjutnya adalah akses terhadap sumber daya produktif. Akses petani sangat kecil terhadap sumber daya air, genetik, dan SDA. Andreas mengatakan 50 persen jaringan irigasi strategis nasional di Jawa rusak. "Ini berarti dalam 30 tahun terakhir tak ada perhatian pemerintah soal irigasi," jelasnya.

Pilar lainnya adalah produksi pertanian agroekologi, yang berpusat di komunitas dan keluarga. Selain itu adalah perlindungan petani dari perdagangan pangan internasional yang tak adil. Terakhir, demokrasi. Petani kecil punya hak untuk menetapkan kebijakan pertanian pada semua level.

"Di Indonesia ini belum pernah dilakukan. Asosiasi pertanian yang ada tidak memihak petani. Di India sudah diberlakukan Farmer Jury. Ini berdampak pada gerakan kedaulatan pangan di India. Dengan 1,2 miliar penduduk masih bisa ekspor 4,5 juta ton beras, 2,2 juta ton jagung, dan 4,2 juta ton tepung kedelai tahun 2011," jelasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/18/1332475/Banyak.yang.Tidak.Paham.soal.Kedaulatan.Pangan

Berat Pupuk Subsidi Berkurang

Rabu, 18 Desember 2013

BANJARMASINPOST.CO.ID - PARA petani yang bernaung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Provinsi Lampung akhir-akhir ini resah. Pupuk yang mereka peroleh mengalami penyusutan antara 5 kg-13 kg. Pupuk yang seharusnya disalurkan kepada petani 50 kg per karung, berkurang drastis. Inilah yang dialami petani di Lampung Selatan, Mesuji maupun Lampung Tengah.

Penelusuran kami di lapangan, tingkat penyusutan pupuk bersubsidi bisa 5 kg per karung. Jika dihitung-hitung angka penyusutan terjadi pada setiap pupuk bersubsidi dalam lima jenis, kerugian yang ditanggung negara untuk kuota penyaluran di Bumi Ruwa Jurai selama tahun 2013 mencapai Rp 91,42 miliar.

Angka ini berasal dari kuota urea 24.809 ton (Rp 44 miliar), ZA 2.400 ton (Rp 3,36 miliar), SP 36 4.584 ton (Rp 9,17 miliar), NPK 14. 100 ton (Rp 32,43 miliar), dan petro organik 4.600 ton (Rp 1,8 miliar). Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Lampung Anang Prihantoro punya catatan tersendiri. Kasus penyusutan berat pupuk sudah terjadi lima tahun terakhir.

Rata rata penyusutan mencapai 5 hingga 7 kg per karung. Anang memaparkan, kalau ditotal se Lampung, uang negara yang hilang di pupuk subsidi bisa miliaran. Ini terjadi setiap tahun.

Fakta yang kami temukan di lapangan selaras dengan pernyataan Anang. Di Lampung Tengah, petani mendapati kekurangan bobot kemasan pupuk urea subsidi mencapai 1 6 kg per karung.

Di Mesuji para petani bahkan pernah mendapati berat pupuk subsidi jenis urea berkurang sampai 20 kg per karung. Kelompok tani di Kota Ratu di Desa Kota Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, juga menemukan  penyusutan  antara 3-13 kg per kemasan. Lantas siapa yang patut disalahkan dalam kasus berkurangnya bobot karung pupuk?

Kepala Subbagian Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan Biro Perekonomian Lampung Tubagus M Rifki mengatakan, penyaluran pupuk di Lampung diawasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP). KPPP berada di tingkat provinsi dan kabupaten. Anggotanya berasal dari berbagai unsur, baik satuan kerja perangkat daerah, kepolisian, maupun kejaksaan. Komisi khusus selama ini belum pernah menerima laporan pengurangan bobot pupuk per karung.

Tugas dari KPPP baru akan menelusuri apabila telah menerima laporan tertulis dari petani yang dirugikan. Laporan wajib disertai bukti.  KPPP selalu melaksanakan pengawasan rutin setiap bulan maupun saat ada kasus kasus tertentu yang mencuat ke permukaan. Intinya, sepanjang pemantauan KPPP penyaluran pupuk bersubsidi di Lampung sudah sesuai ketentuan.

Kalaupun terjadi kekurangan seperti keterlambatan penyaluran masih dalam batas wajar. Apalagi subsidi pupuk diberikan tidak dalam bentuk uang tunai kepada petani, tapi langsung kepada produsen pembuat pupuk.

Distribusi pupuk ada empat lini. Pertama suplai barang di pabrik produsen. Tanggung jawabnya pihak produsen. Kedua, pupuk disalurkan ke gudang di tingkat provinsi dan produsen tetap menjadi penanggung jawab.

Ketiga, keberadaan pupuk masih menjadi tanggung jawab produsen ketika sampai di gudang kabupaten. Keempat, tanggung jawab distributor menyalurkan pupuk ke agen hingga kios. Pupuk bersubsidi pemerintah ini hanya bisa dibeli di kios-kios yang sudah ditunjuk.  Klaim tidak masalah dengan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Lampung bertolak belakang dengan yang fakta kami yang ditelusuri di lapangan.

Seperti diungkapkan Anang Prihantoro, kasus pupuk bersubsidi yang juga meliputi pengoplosan, pengurangan timbangan, hingga pemalsuan ini, merupakan ulah mafia pupuk. Kebocoran dimungkinkan terjadi pada semua tingkat distribusi, pabrik, distributor, agen hingga kelompok tani.

Semua level dalam proses distribusi bisa bermain. Tapi yang menjadi korban selalu petani. Masalah pupuk subsidi ini menjadi lahan empuk mafia untuk mengeruk keuntungan karena jumlah dan nilainya sangat besar.

Penanganan masalah pupuk bersubsidi seharusnya dilakukan melalui cara-cara luar biasa. Apalagi, ini menyangkut keuangan negara. (*)

http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/12/18/berat-pupuk-subsidi-berkurang

Geledah Distributor Pupuk

Selasa, 17 Desember 2013

PAGARALAM - Pengusutan dugaan adanya indikasi kuat penyimpangan dalam pendistribusi pupuk subsidi di Pagaralam terus dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Pagaralam. Setelah sebelumnya didapat temuan bukti selisih permohonan pupuk oleh petani, Selasa (17/12) sekitar pukul 13.00 WIB, penyidik langsung melakukan penyegelan dan penggeledahan toko pupuk milik salahsatu distributor (Petrokimia Gresik) yakni UD Ayek Lematang berlokasi di Simpang Tiga Ali Topan, Jalan Trip Yunus, Kelurahan Pagaralam, Kecamatan Pagaralam Utara.


Penggeledahan dilakukan penyidik yang berjumlah sekitar 7 personil dari Kejari Kota Pagaralam dipimpin Kasi Pidsus Hafit Suhandi MH didampingi Kasi Intel Syahril Siregar SH. Sejumlah barang bukti dokumen diduga permintaan pupuk disita penyidik yang diamankan dari laci toko.

Tidak hanya itu, anggota penyidik ini juga memeriksa dokumen lain yang tersimpan dalam komputer di tokoh pupuk UD Ayek Lematang untuk mendapatkan tambahan bukti kuat mendalami kasus dugaan penyimpangan distribusi pupuk subsidi di Kota Pagaralam.

Sementara itu direktur UD Ayek Lematang, Rus saat tokonya digeledah tidak ada di tempat. Namun dari penjaga toko bernama Indra terlihat bersikap kooperatif namun tidak bisa berbuat banyak saat dilakukan penggeledahan dan sejumlah barang bukti yang diamankan penyidik.

Kajari Kota Pagaralam Ramu SH melalui Kasi Pidsus Hafit Suhandi MH didampingi Kasi Intel Syahril Siregar SH mengatakan kecurigaan dugaan kecurangan distribusi ini setelah pihaknya memantau adanya kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Berawal dari itu pihaknya langsung mendalami dan crosscek ke lapangan dan mendapatkan berbagai kejanggalan mengenai penyaluran pupuk kepada petani tersebut.

Temuan kuat, jumlah permintaan petani melalui kelompok tani dilebihkan dari jumlah kebutuhan, namun penyaluran pupuk tersebut tidak jelas kemana.

“Penggeledahan hari ini untuk mendalami kasus kecurangan distribusi pupuk, kita mengamankan dua dus berisikan dokumen, termasuk satu unit CPU computer untuk kita periksa dan pengembangan lebih lanjut,” terangnya. (ald/dom)

http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=28813:geledah-distributor-pupuk&catid=60:news-update&Itemid=134

Saatnya Lakukan Jihad Kedaulatan Pangan

Senin, 16 Desember 2013

REPUBLIKA, YOGYAKARTA -- Indonesia selama ini dikenal sebagai Negara agraris yang subur sehingga apapun yang ditanam akan menghasilkan pangan. Namun saat ini sungguh ironis, Indonesia lebih banyak mengimpor bahan pangan ketimbang menghasilkan sendiri kebutuhan panganya.

Berdasarkan data-data statistik, bahwa produk bahan pangan dan pangan seperti beras, gandum, kedelai, ubi kayu, garam, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging sapi dari luar negeri membanjiri pasar Indonesia. Produk pertanian tersebut berasal Thailand, India, Amerika, Eropa, Australia. Mengapa hal ini bias terjadi?

Berikut wawancara wartawan Republika Heri Purwata dengan Prof Dr Ali Agus, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Mengapa banyak produk pertanian impor membanjiri pasar Indonesia, padahal produk pangan tersebut bias dihasilkan sendiri?

Ada dua penyebab utama. Pertama, diakui atau tidak, peningkatan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin tambah.  Setiap tahunnya, ada warga yang lahir  sekitar 3,6 -4 juta jiwa. Penduduk yang meningkat otomatis membutuhkan pangan. Kedua, dengan demokrasi reformasi memberikan dampak positif, di sisi lain, berupa desentralisasi penguasaan asset-aset ekonomi.

Selain itu, perkembangan ekonomi yang bagus menyebabkan pendapatan penduduk dari jumlah pendapatan rendah ke pendapatan yang lebih tinggi atau meningkatnya jumlah kelas menengah. Berdasarkan data peningkatannya sangat tajam, sehingga permintaan akan bahan pangan juga meningkat. Kalau dilihat dari sisi demand, jumlah permintaan semakin meningkat dan daya beli juga meningkat.

Karena permintaan meningkat dan daya beli meningkat, maka kebutuhan itu harus disuplai dari luar. Akibat produk dalam negeri tidak mencukupi. Gap antara demand dan suplai terhadap bahan pangan oleh penduduk Indonesia semakin menganga.

Bagaimana produk bahan pangan dalam negeri?

Produk pangan dalam negeri tidak bisa memenuhi permintaan dalam negeri.  Meskipun sudah ada peningkatan produksi, tetapi tidak dapat mengejar jumlah kebutuhan. Hal ini disebabkan, pertama, produktivitas relatif stagnan. Kedua, luas lahan tidak bertambah. Bahkan luas lahan pertanian ini semakin hari semakin menyusut karena digunakan untuk membangun rumah atau fungsi lain. Ketiga, kondisi lahan itu tidak semakin subur karena ketergantungan pada pupuk kimia. Keempat, kebijakan pemerintah yang belum memihak petani.

Apa kebijakan pemerintah tidak berpihak pada petani agar produktivitas terus meningkat?

Kebijakan-kebijakan pemerintah justru membuat produk pertanian kita semakin terpuruk. Di antaranya, pertama, ketika ada kekurangan kebutuhan pangan pemerintah langsung memutuskan impor. Sebab dengan impor biayanya lebih murah. Kedua, keberpihakan terhadap produsen bahan pangan (petani) lemah. Buktinya, tidak ada petani di Negara kita ini yang sejahtera.

Sebagai contoh, harga gabah kering giling (GKG) sudah ditetapkan harga maksimum oleh pemerintah. Padahal meskipun gabah dijual dengan harga maksimum belum bias menutup ongkos produksi seperti beli pupuk, bibit, ongkos tenaga kerja dan sebagainya. Walaupun pemerintah telah memberikan subsidi bibit dan pupuk.

Selama ini, pemerintah telah mengeluarkan subsidi bibit dan pupuk bagi petani. Apa kebijakan ini tidak menolong petani?

Subsidi bibit dan pupuk itu belum menjawab kebutuhan petani. Sebab subsidi itu belum bisa hadir tepat waktu ketika para petani butuh. Selama ini yang terjadi, pada waktu bibit dibutuhkan datangnya terlambat dan kualitasnya tidak match yang dibutuhkan petani.

Pupuk juga demikian. Ketika dibutuhkan pupuk kimia langka di pasaran dan datang terlambat. Meskipun pemerintah telah menganggarkan subsidi pupuk dan bibit tidak tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah yang dibutuhkan petani. Namun praktek di mana-mana selalu terlambat. Akibatnya, produksi pangan dalam negeri tidak maksimal.

Bagaimana kebijakan pemerintah setelah produk dalam negeri tidak mencukupi?

Kemudian pemerintah dengan mudah mengeluarkan regulasi impor yang mudah.

Apa dampak kebijakan pemerintah yang dengan mudah mengimpor bahan pangan tersebut?

Petani tidak mendapatkan insentif yang pas. Ini membuat pendapatan petani rendah dan diprediksikan selanjutnya petani akan meninggalkan usaha tani jenis komoditas tertentu. Misalnya, petani enggan menanam padi lagi dan memilih menanam melon atau tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Akibatnya produksi padi semakin turun. Saat ini sudah ada sinyalemen, jumlah petani kita berkurang sekitar lima juta orang dan mereka beralih ke profesi lain.

Kalau jumlah petani dan rumah tangga petani menurun artinya tidak ada lagi orang yang menjadi petani. Sehingga produk pertanian dalam negeri akan semakin tidak mencukupi permintaan rakyat Indonesia.

Apa ini bisa dikatakan ada salah kelola dalam meningkatkan produk pertanian?

Kalau salah kelola tidak. Tetapi lebih tepat bahasanya kita itu tidak segera melakukan langkah-langkah yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan pangan. Sebagai contoh, koordinasi regulasi antar kementerian susah sekali. Masalah lahan, misalnya. Dulu awal SBY menduduki jabatan presiden mengatakan ada lahan tidur sekian ratus hectare. Setelah dicek di lapangan ternyata sudah tidak ada, karena sudah dipakai dan dikapling orang lain.

Untuk koordinasi antar kementerian juga tidak mudah. Contohnya, masalah daging. Koordinasiannya kementerian pertanian, kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, masing-masing membela kepentingannya sendiri-sendiri.

Lalu bagaimana meningkatkan peranan pemerintah agar produk pertanian dalam negeri bisa lebih unggul?

Sebetulnya dibutuhkan komitmen politik dan dibutuhkan sinergitas kebijakan.

Apa dampak impor pangan yang berlangsung cukup lama?

Sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Artinya kita sangat mengandalkan pangan kepada bangsa lain. Padahal pangan itu, merupakan nasib atau hidup matinya bangsa tergantung pada pangan. Di dunia ini tidak ada Negara yang menggantungkan pangan pada bangsa lain.

Di zaman Orde Baru, mempunyai konsep besar industrialisasi yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh di sini adalah penghasil pangan. Sekarang ini, kita ini kropos sekali dalam urusan pangan. Itu baru berbicara jumlah ketersediaan pangan, belum berbicara kualitas.

Maksud pangan berkualitas yang seperti apa?

Bagi umat Islam, pangan itu tidak hanya cukup jumlah dan ketersediaannya saja. Tetapi pangan itu, harus halal dan thoyib. Kita belum pernah berbicara tentang pangan yang thoyib. Yang dimaksud dengan thoyib,  adalah pangan harus bebas pestisida, bebas residu kimia, bila dikonsumsi menyehatkan.

Bagaimana mensikapi kondisi pangan di negera kita ini?

Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bergerak dan berjuang secara sungguh-sungguh. Selama ini, orang Indonesia dikenal membuat konsep, membuat program, tetapi dalam implementasinya banyak menghadapi banyak persoalan.  Karena itu, konsep yang ada kita harus kerjakan, kerjakan dan kerjakan. Tampaknya, yang masih menjadi PR adalah mengerjakan program belum secara sungguh-sungguh.

Banyak contoh, bila mengerjakan program pembangunan nasional yang tidak sungguh-sungguh akan tertangkap KPK dan masuk penjara. Mereka itu tidak sungguh dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Padahal ketika hendak menjabat disumpah dengan nama Allah SWT. Tetapi setelah menjabat ternyata tidak amanah.

Sehingga kita perlu melakukan suatu gerakan dalam melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Saya menyebutnya ‘berjihad.’ Dalam Alquran, surat Alam Nasyrah (94) ayat 7 disebutkan ‘Apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.’  Kemudian di surat lain dijelaskan ‘bila kamu bersungguh-sungguh, Allah akan membukakan banyak jalan.’

Karena itu, melihat kondisi Indonesia yang terpuruk ini kalau kita tidak bersungguh-sungguh tidak akan tercapai. Di sini akademisinya harus sungguh-sungguh dalam bekerja, petani juga sungguh-sungguh.  Jadi jihad yang dimaksud di sini adalah bekerja sungguh-sungguh, bukan memerangi orang kafir. Mengentaskan kemiskinan juga jihad, ibu melahirkan juga jihad. Makna jihad ada tiga yaitu bersungguh-sungguh,  berjuang di jalan Allah SWT, dan memerangi orang kafir.

Bagaimana bentuk kongkrit berjihad menegakkan kedaulatan pangan?

Ada lima gerakan (jihad)  yaitu pertama, komitmen politik dan sinergitas kebijakan. Kalau tidak ada komitmen politik dalam urusan pangan tidak akan tercapai kedaulatan pangan itu. Upaya pemerintah memberi subsidi pupuk dan bibit ini berhasil karena tidak tepat sasaran. Lebih baik justru disubsidi harga jual produksi pertanian. Sebab jika ada subsidi harga, petani akan berusaha untuk menghasilkan produk pertanian yang terbaik.

Kedua, optimalisasi pemanfaatan lahan dan air yang dimaksudkan untuk produksi pangan dan kesejahteraan rakyat. Di sini pemerintah tidak boleh membiarkan adanya lahan tidur. Tapi tugas ini tidak mudah karena lawan kita adalah konglomerat multi nasional dan para cukong yang tanahnya beribu-ribu hektare.

Ketiga, pemandirian proses produksi pangan. Untuk bias mandiri karena proses produksi melibatkan bibit, pupuk, teknologi, sarana dan prasarana, mesin dan sebagainya dari hulu hingga hilir harus mandiri.  Keempat, pembudayaan pola konsumsi pangan nusantara. Ini merupakan pendidikan kepada konsumen dalam negeri. Seandainya ada dua pilihan pangan, antara produk impor dan lokal. Jangan dipilih semata-mata yang murah atau yang bagus, tetapi kalau kita nasional maka kita belanja produk-produk nasional. Konsumen perlu diedukasi, termasuk pangan yang halal dan thoyib.

Kelima, penguatan jejaring dan kelembagaan pangan. Memperkuat jaringan kelompok tani, koperasi. Kelima gerakan inilah yang disebut dengan Panca Krida Kedaulatan Pangan Nusantara. Kalau kita bias melaksanakan semua ini kita bias terhindar dari ketergantungan Negara lain.

http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/12/15/mxuuzv-saatnya-lakukan-jihad-kedaulatan-pangan