Kamis, 14 Januari 2016
INILAHCOM, Jakarta - Perum Bulog mengusulkan agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2016 ditetapkan fleksibel. Agar bisa menyesuaikan dengan harga gabah dan beras petani.
Direktur Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, saat ini, Bulog dihadapkan pada penetapan harga HPP yang selalu di bawah harga pasar. Sehingga mempengaruhi upaya pengadaan gabah/beras oleh BUMN tersebut.
"Sekarang yang dihadapkan, Bulog dengan satu harga HPP. Ini menyulitkan ketika terjadi gejolak harga. Kenapa? Beras itu keberadaannya fluktuatif. Harga ketika panen dan tidak panen, sangatlah berbeda," kata Djarot di Jakarta, Kamis (14/01/2016).
Menurut Djarot, saat ini, sistem pengadaan beras di tanah air, terbagi menjadi 2 macam, yakni pengadaan dalam negeri dan luar negeri. Dalam hal ini, Perum Bulog memprioritaskan pengadaan di dalam negeri saja.
"Jadi pengadaan ada dua. Apapapun pengadaan bisa dalam negeri dan luar negeri. Prioritas kita pengadaan dalam negeri. Artinya tentu Bulog akan laksanakan pengadaan luar negeri kalau pengadaan dalam negeri tidak memenuhi," papar Djarot.
Asal tahu saja, Perum Bulog acapkali kesulitan bersaing dengan swasta dalam menyerap beras dari petani. Para petani lebih memilih menjual gabah hasil panen kepada swasta karena harga lebih tinggi.
Harga yang dijadikan acuan Perum Bulog dalam membeli beras atau gabah dari petani alias HPP, dibatasi regulasi yang ketat. Karena serapan Perum Bulog minim maka berdampak kepada rendahnya cadangan beras nasional yang mengganggu ketahanan pangan nasional.
"Tentu supply beras dari sawah akan memengaruhi harga. Kalau panen raya, supply melimpah, harga turun. Sementara pas kering harganya naik," papar Djarot. [ipe]
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2266921/target-bulog-sering-gagal-karena-kakunya-hpp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar