Pemerintah Diminta Berpikir Matang Sebelum Bertindak
RMOL. Rencana pemerintah menghapuskan program beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) terus mendapat perlawanan. Alasannya, program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh kalangan kurang mampu. Selain itu, raskin merupakan andalan bagi kaum tani di Indonesia untuk menjual beras yang dihasilkannya.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, program raskin bukan sekadar program memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Program ini juga terkait pertumbuhan sumber daya manusia, serta pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor,” katanya dalam siaran persnya, kemarin.
Winarno meminta pemerintah tidak gegabah menghapus program raskin, karena program tersebut dinilai berhasil menjamin kebutuhan pangan masyarakat, menjaga stabilitas harga beras di pasaran, juga menjadi andalan petani untuk menjual hasil taninya dengan harga yang mahal di atas harga pasaran. Kalau raskin dihapus, diperkirakan harga beras akan melonjak, meskipun orang miskin dikasih uang untuk bisa membeli beras, tetapi harga beras di pasar akan naik,” ujarnya.
Dia menerangkan, saat ini harga raskin Rp 1.600,- per kilogram sementara harga beras termurah di pasaran Rp 6.600,- per kilogram.
Jika selama ini masyarakat miskin memperoleh raskin sebanyak 15 kilogram per bulan, maka pemerintah ke depan harus menyiapkan uang yang setara dengan harga 15 kilogram beras. Selama ini harga raskin di daerah-daerah Papua sama dengan Pulau Jawa, karena pendistribusiannya ditanggung Bulog. Kalau pakai e-money, harga beras tidak terkontrol karena sesuai dengan mekanisme pasar dan tentu harganya lebih mahal dari harga beras di Jawa,” paparnya.
Winanor menambahkan, program raskin juga telah membantu petani karena selama ini Bulog membeli beras petani di atas harga pasaran. Setiap bulannya Bulog setidaknya mengelola 3,6 juta ton beras hasil tani dari masyarakat, karena itu petani merasa dibantu dengan program raskin,” tandasnya.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendesak pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan raskin. Pihaknya menentang rencana pemerintah menghapuskan raskin dan pupuk bersubsidi dengan alasan penghapusan itu sangat tidak tepat karena masih dibutuhkan oleh masyarakat. Fadli menilai, pemerintah seharusnya menambah subsidi bagi masyarakat miskin dan petani, bukan menguranginya.
Akan lebih bagus lagi subsidi itu ditambah, bukan dihilangkan. Bahkan kalau bisa benih itu ya benih gratis, kalau memang mau betul-betul ke arah swasembada pangan. Ingat, petani kita saat ini merupakan masyarakat petani yang terlemah secara ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK berencana menghapus program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dan Pupuk Bersubsidi pada 2015. Langkah ini diambil guna mengalihkan pemberian subsidi kepada golongan masyarakat yang lebih tepat. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar