Rabu, 5 November 2014
Pertanian dan Perikanan Jadi Target
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke program pembangunan yang lebih produktif. Melalui pengalihan itu, pemerintah berambisi atau memiliki target mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.
”Kita ingin mengalihkan dari yang konsumtif menjadi produktif. Dari yang boros untuk subsidi BBM ke arah usaha produktif. Jadi, kita ingin ada pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk, benih, infrastruktur irigasi, dan bendungan untuk petani,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, di Jakarta, Selasa (4/11).
Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla, rakornas tersebut juga dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Kerja, gubernur, kepala kepolisian daerah, panglima komando daerah militer, dan kepala Badan Intelijen Negara di daerah seluruh Indonesia.
Jokowi memaparkan postur anggaran 2015 mencapai Rp 2.019 triliun dengan anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 330 triliun. Porsi anggaran subsidi BBM yang besar dan alokasi pembayaran utang yang mencapai Rp 400 triliun sangat memberatkan anggaran negara dan membuat posisi ruang fiskal anggaran menjadi sempit.
Jokowi juga memberikan perbandingan anggaran negara dalam lima tahun terakhir, yaitu anggaran subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun, anggaran kesehatan Rp 202 triliun, dan anggaran pembangunan infrastruktur Rp 577 triliun. Dari anggaran subsidi BBM itu, sekitar 71 persen dinikmati masyarakat menengah ke atas.
”Setiap hari kita membakar, membakar, begitu terus (untuk subsidi BBM). Yang justru sangat penting, untuk kesehatan dan infrastruktur, jauh lebih sedikit dibandingkan subsidi BBM. Inilah yang harus kita ubah. Tidak ada negara lain yang melakukan seperti ini,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pengalihan subsidi BBM ke usaha produktif menjadi keniscayaan, apalagi pemerintah mematok target untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.
Sebagian anggaran pengalihan subsidi BBM akan digunakan membangun 5-7 bendungan per tahun serta membangun dan memperbaiki saluran irigasi di seluruh Tanah Air yang saat ini kondisinya 52 persen rusak. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi dilakukan secara paralel dengan pembagian porsi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Pengalihan subsidi BBM tak hanya ditujukan untuk pertanian, tetapi juga untuk membantu nelayan melalui pemberian mesin kapal, penyediaan pendingin ikan, dan pembangunan pelabuhan. Pemerintah menargetkan membangun dan memperluas 24 pelabuhan dalam lima tahun. Pengalihan subsidi BBM juga ditujukan untuk memberikan bantuan modal bagi usaha mikro dan kecil.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan, pemerintah masih terus menyiapkan upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi yang akan diumumkan bulan ini. Sejumlah program perlindungan sosial dan kebijakan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat disiapkan guna meredam kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Ketersediaan pasokan
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengungkapkan, masyarakat tidak perlu khawatir atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM bersubsidi sampai akhir tahun. BBM bersubsidi yang habis bisa digantikan dengan nonsubsidi.
”Masyarakat tidak boleh panik. Selama BBM bersubsidi dan nonsubsidi tersedia, masyarakat tidak akan panik. Kuncinya adalah ketersediaan,” kata Andy menjelaskan.
Andy mencontohkan ketersediaan BBM di wilayah Indonesia bagian timur yang dikenal paling sulit dalam hal pendistribusian BBM. Meskipun BBM bersubsidi dijual dengan harga yang jauh melebihi ketentuan pemerintah, masyarakat tetap membeli selama BBM tersedia.
Andy juga mengatakan, kuota BBM bersubsidi tidak boleh jebol sampai pukul 24.00 tanggal 31 Desember nanti. Pertamina harus pintar mengelola agar kuota itu cukup sampai akhir tahun. Dari kuota 46 juta kiloliter tahun ini, diperkirakan sampai awal November ini sudah terpakai sebanyak 39 juta kiloliter.
Andy menyatakan, harga BBM harus mencapai harga keekonomian. Kenaikan harga BBM bersubsidi yang ideal berkisar Rp 2.000-Rp 3.000 per liter.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pejabat sebaiknya menghentikan wacana soal kenaikan harga BBM. Pernyataan-pernyataan itu dikhawatirkan menimbulkan kepanikan di masyarakat dan membuat terjadinya penimbunan BBM bersubsidi. (APO/SON/WHY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141105kompas/#/19/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar