Kamis, 25 Juni 2015
BOJONEGORO, KOMPAS — Jumlah air yang tersedia saat ini dikhawatirkan tidak mencukupi untuk mengairi areal sawah yang ditanami padi. Dalam kunjungannya di Bojonegoro, Rabu (24/6), Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, 10.000 hektar areal tanaman padi di Bojonegoro yang berpotensi dilanda kekeringan harus diselamatkan.
Dalam waktu seminggu ini, pihaknya akan memberikan bantuan 300 pompa air di Bojonegoro, dari rencana awal hanya 27 unit. Di Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, saja dilaporkan 1.741 hektar tanaman padi terancam kekeringan.
Ia menjelaskan, fokus saat ini adalah menyelamatkan areal tanaman pangan jangan sampai mati ataupun gagal panen. Di seluruh Indonesia, areal rawan kekeringan mencapai 198.000 hektar per tahun. Pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 880 miliar untuk pengadaan pompa di seluruh Tanah Air.
Amran menyatakan, penyelamatan pertanian itu mutlak dilakukan karena alam. Dampak kekeringan harus segera ditangani dan tidak bisa ditunda-tunda, apalagi menunggu pengadaan melalui proses tender. "Pangan tidak bisa disamakan dengan pembangunan gedung. Tanaman pangan tidak bisa dihitung jam ataupun hari harus segera dilakukan," katanya.
Apabila bantuan 300 pompa air di Bojonegoro dirasa kurang, pihaknya siap memberikan penambahan. Bojonegoro juga mendapat alokasi pembangunan jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan lahan 4.000 hektar.
Menurut Amran, daerah yang mampu meningkatkan produksi pertanian dijamin akan mendapatkan peningkatan anggaran dari APBN. Sebaliknya, ada 25 kabupaten yang nol anggaran karena produksi pertaniannya sama sekali tidak ada perbaikan.
Bupati Bojonegoro Suyoto mengemukakan, 10.000 hektar dari 32.000 hektar tanaman padi di Bojonegoro masuk titik kritis. Tanaman padi itu harus diselamatkan karena jauh dari aliran sungai Bengawan Solo. Petani telanjur mempertaruhkan hidup untuk bercocok tanam karena semula musim hujan diprediksi berlangsung hingga Juni. Kenyataannya, Mei sudah kemarau.
Di Nganjuk, Jawa Timur, sehari sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meyakini, kombinasi mekanisasi dengan melibatkan tenaga kerja sebagai sarana produksi dapat diterapkan dalam upaya mencapai produktivitas untuk cita-cita swasembada pangan. Itu antara lain yang membuatnya sejak mulai musim tanam Januari 2015 hingga akhir musim hujan Juni ini bisa bertahan memutuskan tidak perlu mengimpor beras.
Ia menyatakan, Nganjuk merupakan kabupaten dengan produktivitas nomor enam tertinggi se-Indonesia.
Mentan menyatakan, saat ini dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, pihaknya mendapat alokasi anggaran 100 persen lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (ACI/ODY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150625kompas/#/24/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar