Besok, Rakyat Miskin Minta THR Ke DPR

Selasa, 30 Juni 2015

[JAKARTA] Sebanyak 1.500 massa dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PRRI) rencananya akan mendatangi kantor Menteri Sosial RI dan DPR Rabu (1/7).

Massa PPRI ini datang untuk menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) bagi rakyat miskin.

Aksi ini akan digelar mulai pukul 10.00 WIB dengan rute mulai dari kantor Kemsos dan terus ke DPR RI.

PPRI merupakan gabungan dari sejumlah elemen masyarakat, seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), AMP-HK, SEBUMI, PEMBEBASAN, KPA, Solidaritas.net dan PPR.

“Besok, kami kaum miskin Indonesia yang sadar akan hak-haknya datang ke Kantor Menteri Sosial RI dan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar mengalokasikan dana APBN untuk THR Rakyat Miskin,” ujar Ketua Umum SPRI Marlo Sitompul, saat konferensi pers persiapan aksi “THR Rakyat Miskin Tanggung Jawab Negara” di Kantor LBH Jakarta, Selasa (30/6).

Marlo menilai kehidupan rakyat miskin semakin hari semakin terasa berat. Pasalnya, harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan Raskin dan KKS tidak merata, upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup.

“Padahal dalam waktu dekat, seluruh rakyat Indonesia khususnya umat Islam akan merayakan lebaran dengan membeli kuat, daging untuk ketupat, pakaian baru dan kunjungan tentangga dan keluarga. Namun, orang miskin tentunya tidak mudah menikmati lebaran seperti biasanya karena keterbatasan uang,” ungkap Marlo.

Lebih lanjut Marlo menuturkan, bahwa kita tidak perlu heran jika menjelang lebaran banyak orang nekad mencuri atau tindakan kriminalitas lain demi membiaya hidup dan merayakan lebaran bersama keluarga. Negara, katanya mempunyai kewajiban untuk memelihara rakyat miskin dan anak-anak terlantar.

“Pemerintah melihat tindakan kejahatan hanya soal kriminalitas, padahal itu adalah tanggung jawab pemerintah agar membuat kebijakan ekonomi dan politik untuk mengatasi masalah kemiskinan,” tegasnya.

Sementara Surya Anta dari PRR mengatakan rakyat miskin seharusnya mendapatkan THR dari pemerintah karena mereka adalah warga pembayar pajak.  Kebutuhan hari raya, seperti makanan, pakaian, kue, ongkos pulang kampong atau berkunjung ke rumah saudara dan rekreasi sudah seharusnya dibiayai oleh Pemerintah dan APBN.

“Seluruh pengeluaran pemerintah yang tidak perlu seperti THR untuk para menteri, Staf Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, pejabat Pemda, Kepala Dinas, Pejabat BUMN, camat dan luruh haruslah untuk kepentingan THR rakyat miskin. Agar di saat menjelang lebaran tidak perlu ada lagi orang miskin yang harus bertindak criminal atau kehilangan nyawa saat antri rebutan Zakat atau sumbangan,” terang Surya.

Sebagai Presiden yang mengaku diri pro-rakyat, Surya meminta Presiden Jokowi untuk membuktikan sikapnya yang pro-rakyat dengan membuat kebijakan THR bagi rakyat miskin yang ditanggung Negara.

“Oleh karena itu, PRRI menuntut pemerintah segera berikan THR untuk rakyat miskin dengan alokasi dari APBN dan APBD, pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan peraturan yang menyatakan THR untuk rakyat miskin dan stop THR untuk para pejabat Negara,” tandas Surya. [YUS/L-8]

http://sp.beritasatu.com/home/besok-rakyat-miskin-minta-thr-ke-dpr/90941