Membangun Harapan

Selasa, 23 Desember 2014

PEMERINTAHAN  Joko Widodo-Jusuf Kalla ingin menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Dengan memproduksi komoditas pangan dan komoditas utama pertanian, warga Papua diharapkan bisa sejahtera.

Kesenjangan kesejahteraan bisa ditekan. Yang tak kalah penting, ketersediaan pangan nasional akan lebih terjaga. Pengeluaran devisa negara untuk impor pangan bisa dipangkas.

Komoditas yang potensial untuk dikembangkan di Papua misalnya pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai. Ada juga komoditas perkebunan, seperti tebu, karet, dan sawit.

Impor pangan Indonesia periode Januari-Oktober 2014 untuk jagung 700 juta dollar AS, gula 1,2 miliar dollar AS, daging sapi 700 juta dollar AS, kedelai 1 miliar dollar AS, dan tembakau 500 juta dollar AS. Adapun impor gandum 2,1 miliar dollar AS dan beras 200 juta dollar AS. Total nilai impor tujuh komoditas pertanian itu 6,6 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 80 triliun.

Dengan logika sederhana, devisa negara yang selama ini dibelanjakan untuk bahan pangan dari negara lain dialihkan untuk mewujudkan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Dengan tambahan dana itu, perekonomian Papua bisa semakin bergeliat. Perekonomian yang berkembang akan menarik investor untuk berlomba-lomba berinvestasi.

Di satu sisi, dampaknya, ketahanan pangan rakyat Indonesia akan terjamin. Di sisi lain, masyarakat Papua akan mempunyai pendapatan dari pangan.

Pertanyaannya kemudian, adakah kesungguhan pemerintah mewujudkan gagasan itu? Berkaca dari pengembangan pertanian pangan skala luas, misalnya, Kabupaten Merauke bisa jadi cukup siap mengembangkan pangan, ditilik dari luas datarannya yang lebih dari 1 juta hektar.

Kendati potensial, keinginan membangun pertanian pangan skala luas di Merauke tak kunjung terealisasi. Beberapa waktu lalu, pengusaha siap berinvestasi, bahkan sebagian di antaranya sudah mulai mengolah lahan dan mengembangkan budidaya pangan.

Infrastruktur dan mahalnya biaya angkutan barang dari Papua ke wilayah lain menjadi kendala utama. Untuk itu, pengusaha atau swasta berharap pemerintah mau membangun jaringan infrastruktur dasar.

Namun, pemerintah enggan mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Sebaliknya, pemerintah justru berharap pengusaha yang membangun infrastruktur tersebut. Titik temu tak kunjung didapat. Rencana mewujudkan Papua sebagai lumbung pangan nasional kembali jauh di awang-awang.

Jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mau benar-benar menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional, waduk dan jaringan irigasi di Papua harus diperbanyak. Infrastruktur jalan, jembatan, dan penunjang angkutan atau logistik harus dikembangkan. Infrastruktur listrik hendaknya juga menjadi prioritas.

Kesiapan sumber daya manusia di Papua juga harus diperhatikan. Selain itu, persoalan budaya dan masalah adat juga tak boleh dikesampingkan.

Yang paling penting, keinginan—dengan maksud dan tujuan baik—hendaknya direalisasikan. (HERMAS E PRABOWO)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141223kompas/#/17/