Kamis, 4 Desember 2014
JAKARTA – Wacana dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terhadap penghapusan beras bagi masyarakat miskin (raskin) dan digantikan dengan e-money (uang elektronik) menuai penolakan dari masyarakat. Pasalnya, akan menghadirkan efek domino yang berkepanjangan.
Menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia (KTNAI) Winarno Tohir, tak hanya 14 juta petani saja yang akan merasakan efeknya, namun juga 15 jutaan masyarakat miskin, bahkan hingga masyarakat pada umumnya.
‘’Ya, karena harga beras pasti akan menggunakan mekanisme pasar dan bisa meningkat tajam, sementara petani sengsara lantaran hasil panen tidak terjual habis,’’ ungkap Winarno di Jakarta, Rabu (3/12).
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Arif Satria. Menurut dia, Raskin sudah terbukti berkonstribusi dalam menekan efek spekulasi dalam mempermainkan harga gabah.
Pada saat stok raskin meningkat, harga beras di tingkat konsumen stabil, akan tetapi pada saat stok raskin berkurang atau habis, harga beras di masyarakat cenderung meningkat.
jaring pengaman sosial
‘’Setelah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM-red), program raskin merupakan jaring pengaman sosial yang dapat memberikan rasa aman 15 juta lebih penduduk miskin dan tidak mampu terhadap kekurangan pangan,’’ katanya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Bulog, Rito Angky Wibowo mengemukakan, pihaknya mendapat tugas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.7/2003 sebagai badan usaha logistik pangan pokok yang di antaranya menyalurkan raskin bagi keluarga miskin.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menambahkan, bila raskin diganti e-money, maka yang harus dipertanyakan, siapa yang akan membeli beras petani.
Untuk itu, pembenahan dan dukungan kepada petani justru yang harus ditingkatkan, agar memperoleh swasembada beras dan meningkatkan ketahanan pangan. (bn-69)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/wacana-penghapusan-raskin-ditolak/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar