Para Ahli Diminta ke Lapangan
 |
SUBANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengaku sangat geregetan karena Indonesia yang sangat kaya dan sangat luas lahan sawahnya masih mengimpor beras dari negara lain. Oleh karena itu, Presiden tidak mau mendengar lagi ada impor beras.
”Presiden Vietnam, di ASEAN Summit yang baru lalu, ketemu saya. Apa yang ditanyakan, Presiden Jokowi kapan beli beras lagi dari Vietnam. Oleh karena itu, begitu pulang ke Tanah Air, saya panggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman, saya tidak ingin mendengar tawaran itu lagi,” ujar Presiden Joko Widodo seusai menyerahkan penghargaan kepada 95 gubernur, bupati, kelompok petani, dan peneliti penerima Adhikarya Pangan Nusantara 2014, Jumat (26/12) pagi, di Balai Besar Padi atau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat.
Menurut Presiden Jokowi, tiga tahun ke depan Indonesia harus swasembada beras dan tidak boleh ditawar lagi. Untuk itu, pemerintah tidak hanya memperbaiki saluran irigasi dan distribusi pupuk dan benih padi serta tenaga penyuluh, tetapi juga menyediakan alat-alat pertanian khusus bagi petani, seperti menyediakan 65.000 traktor yang sudah dibeli, untuk tahun depan.
Untuk mencapai target swasembada pangan tiga tahun mendatang, sepuluh kepala daerah pada tahun depan menjanjikan peningkatan produksi beras 1 juta hingga 2 juta ton, atau total 11 juta ton. Namun, jika janji dari target penambahan produksi beras dicapai, tak mustahil target swasembada justru bisa dicapai tahun depan.
”Namun, saya ada catatannya. Awas, kalau dalam waktu tiga tahun tidak tercapai, saya akan ganti. Begitu kalau bekerja bersama saya, harus ada target dan ukurannya. Tetapi, Pak Mentan bisik-bisik, katanya sebelum tiga tahun kita sudah bisa swasembada pangan. Jadi, Pak Menteri tenang-tenang saja karena saya yakin dia bisa wujudkan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyatakan, meskipun dari Balai Besar Padi pihaknya mendapat penjelasan bahwa dengan varietas benih yang baik setiap hektar sawah petani bisa menghasilkan 8,5 ton saat panen, kenyataannya yang terjadi panen padi hanya 4,5 ton hingga 6 ton per hektar.
”Ini berarti ada masalah mengapa hal itu selalu terjadi setiap kali saya tanya kepada petani di sawah-sawah,” kata Presiden.
Masalahnya, tambah Presiden Joko Widodo, di lapangan, tidak hanya kerusakan irigasi serta keterlambatan distribusi pupuk dan benih, tetapi juga tidak ada tenaga penyuluh. ”Insinyur pertanian kita jangan di belakang meja. Mereka harus kembali ke lapangan dan berikan bimbingan kepada petani-petani kita,” ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lanjut Presiden Jokowi mencontohkan, juga jangan hanya memperbesar kantor-kantornya di Jakarta lagi sehingga anggaran habis bukan untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Menurut Presiden, insinyur-insinyur harus juga di lapangan, mengecek jalan, irigasi, waduk, dan pertanian, bukan di dalam kantor menangani administrasi.
”Kalau insinyur-insinyur kita seperti itu terus, tentu kita akan kalah bersaing dengan negara-negara lain. Mereka harus terjun ke sawah dan lapangan,” ujar Presiden.
Lima hambatan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, dari hasil kunjungannya ke 14 provinsi dan 50 kabupaten di seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian menginventarisasi ada lima masalah yang bisa menghambat swasembada pangan.
”Irigasi kita yang mengalami kerusakan sekitar 52 persen dan tidak pernah diperbaiki lagi sejak 50 tahun lalu. Semoga kita bisa memperbaiki secara bertahap 1 juta hektar infrastruktur irigasi per tahun mulai tahun depan,” ungkapnya.
Amran Sulaiman menambahkan bahwa selain irigasi, distribusi pupuk dan benih ke petani juga bermasalah. ”Serapan benih pada tahun 2014 hanya 20 persen. Ini yang membuat produksi petani kita terus menurun,” ujarnya.
Penyuluh pertanian, kata Amran Sulaiman, juga tidak ada. Kalaupun ada, jumlahnya masih sangat kurang sehingga petani tak ada yang mengawal dan membimbing.
”Untuk infrastruktur irigasi, insya Allah pada tahun depan segera kita perbaiki 1 juta hektar dulu di seluruh Indonesia. Tahun-tahun berikutnya akan segera kita lakukan perbaikan lagi,” jelasnya.
Serahkan ribuan traktor
Setelah menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014 di Balai Besar Padi, Presiden Joko Widodo menuju Lapangan Pertamina Bojongjaya, Kecamatan Pusakajaya, Subang. Presiden menyerahkan bantuan traktor tangan sebanyak 1.099 unit untuk 19 kelompok tani dari 19 kabupaten pelaksana kontingensi di Jawa Barat.
Dari sana, Presiden Jokowi melaksanakan shalat Jumat di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Subang, dan berdialog dengan para santri di aula pondok pesantren tersebut.
Dalam acara itu, selain Menteri Pertanian, Presiden juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Dalam catatan Kompas, Indonesia beberapa kali bisa menekan angka impor beras dalam jumlah sangat kecil sejak era Reformasi. Pada tahun 2003, Indonesia tidak mengimpor beras karena cuaca dan persediaan air mendukung sehingga panen padi di dalam negeri melimpah. Tahun 2008, di tengah kelangkaan padi di sejumlah negara, Indonesia bisa memproduksi beras berlebih sehingga pada tahun yang sama tidak perlu mengimpor. (HAR/MAR)
http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010882781.aspx?epaper=yes
Tidak ada komentar:
Posting Komentar