Senin, 15 Desember 2014
INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menilai rencana penghapusan raskin sebagai tindakan gegabah beresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin. Tak hanya itu, juga mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.
Bayu saat diskusi Stop Liberalisasi Beras gelaran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (15/12/2014) mengungkapkan, pemerintah Prancis, negara Eropa dan Amerika sedang mempelajari mekanisme program raskin untuk diterapkan di negaranya masing-masing.
"Di Eropa, saat ini sedang bergejolak soal ketahanan pangan. Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food atau kupon makanan semacam e-money. Mereka melihat raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka heran, bagaimana Indonesia menjaga stabilitas pangan rakyatnya. Karena stamp food ternyata kurang efektif," ujar dia.
Ia mengatakan, program raskin merupakan jaring pengaman sosial (JPS) yang mempunyai delapan fungsi sekaligus, mulai pengadaan beras dan gabah bagi petani, stok pangan pemerintah, penjamin ketersediaan pangan bagi warga miskin, penyedia bantuan darurat pada saat bencana atau keperluan mendadak lainnya, penjaga stabilitas harga beras, 'injeksi dana pemerintah ke pedesaan, yang saat ini jumlahnya mencapai Rp18 triliun, instrumen peningkatan likuiditas masyarakat desa hingga pengendali inflasi nasional.
"Raskin ini sejatinya telah berlaku sejak tahun 1970. Di mana pemerintah menyediakan beras untuk PNS dan ABRI, kemudian di tahun 1998, karena gejolak ekonomi, pemerintah memandang perlunya jaminan pangan untuk masyarakat umum dan program ini dilanjutkan oleh lima pemerintahan paska reformasi," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa gejolak penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga kekisruhan di tengah masyarakat. "Yang paling beresiko merasakan imbas penghapusan Raskin adalah masyarakat miskin dan para petani," imbuh dia. [aji]
“Jadi, raskin tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi padi banyak dipengaruhi oleh proses penggilingan dari gabah ke beras. Saat ini, kata dia, jumlah penggilingan padi mencapai 90 persen se-Indonesia dan didominasi pengusaha kecil dan menengah. Karena berpengaruh besar terhadap produksi, pemerintah juga seharusnya memerhatikan proses penggilingan beras agar meningkatkan rendemen.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2162837/tanpa-raskin-ketahanan-pangan-terancam#.VI9rZtKsUXs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar