Kalsel Amankan Lahan

13 November 2013

Petani Jateng Minta Jaminan Harga Komoditas Pertanian
BANJARMASIN, KOMPAS — Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Tanaman Pangan Berkelanjutan ke DPRD setempat. Tujuannya untuk mengamankan lahan dan produksi pangan, terutama beras, di Kalsel. Delapan tahun terakhir, provinsi itu kehilangan lebih dari 50.000 hektar lahan pertanian.

”Akibat lahan pertanian di Kalsel berkurang, produksi pangan menjadi menurun. Di samping itu, kesejahteraan petani juga menurun seiring lahan garapan hilang. Hal ini yang akan kami cegah lewat pengajuan rancangan peraturan daerah ini,” kata Rudy, Selasa (12/11).

Ia menjelaskan, lahan pertanian di Kalsel berkurang umumnya karena alih fungsi lahan untuk permukiman. Laju urbanisasi di Kalsel menjadi salah satu pemicu sehingga terjadi alih fungsi lahan untuk permukiman di sekitar perkotaan. Padahal, Kalsel berpotensi menjadi salah satu lumbung beras di Indonesia.

”Oleh presiden, Kalsel termasuk provinsi yang dijadikan daerah penyangga pangan di Indonesia. Kami akan berusaha untuk mewujudkan itu. Salah satu caranya melarang alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan lain,” ujar Rudy.

Menurut Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian Kalsel Faturahman, luas lahan pertanian yang produktif di Kalsel saat ini 616.024 hektar. Dari jumlah itu, 121.014 hektar belum dimanfaatkan. Alih fungsi lahan yang belum termanfaatkan itu dari dari 2005 hingga sekarang sudah lebih dari 50.000 hektar.

”Produksi beras Kalsel menyusut dari 1,17 juta ton pada 2012 menjadi 1,12 juta ton pada 2013,” kata Faturahman. Kalsel menargetkan produksi beras 1,23 juta ton pada 2014.

Kalangan DPRD Jawa Tengah dan petani meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjamin harga komoditas pertanian, khususnya beras dan palawija. Hal itu paralel dengan program Pemprov Jateng tahun depan sebagai tahun infrastruktur dengan anggaran Rp 1,5 triliun.

”Tahun 2014, Gubernur minta anggaran untuk infrastruktur Rp 1,5 triliun. Ini jumlah yang besar dan bisa jadi disetujui. Namun, kami meminta pertanian mendapatkan jaminan pula,” ujar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Jateng Istajib, Senin, di Kota Semarang.

Tanpa ada jaminan atas harga produk pertanian, petani saat ini merasakan harga singkong saat ini rendah, yaitu Rp 600-Rp 750 per kilogram. Harga ini terlalu rendah. Petani berharap harga singkong Rp 1.200 per kilogram. Jika harga per kilogram Rp 750, petani singkong merugi minimal Rp 5,5 juta per hektar.

Anggota DPRD Jateng, Khafid Siratuddin, mengemukakan, peningkatan infrastruktur sebaiknya diikuti dengan bantuan subsidi bagi petani, misalnya dengan mendorong terus praktik pengelolaan resi gudang. (APO/WHO)

http://epaper.kompas.com/kompas/books/131113kompas/#/23/