Kartu Petani Tak Merata

18 November 2013

SEMARANG - Penerima manfaat kartu petani yang menjadi program unggulan Gubernur Ganjar Pranowo ternyata hanya 0,69% atau 30 ribu dari total keseluruhan 4.290.000 rumah tangga petani di Jateng.

Tentu saja jumlah penerima kartu menimbulkan kecemburuan dari petani.

Anggota Komisi B DPRD Ja­teng, Istajib AS menyatakan, ke­bijakan kartu petani semesti­nya ber­si­fat populis dan tidak hanya difo­kuskan kepada penerima manfaat.

”Gubernur harus berhati-hati saat mengeluarkan kebijakan kartu petani, apalagi itu tidak hanya sekadar kartu tetapi banyak manfaat lainnya. Kalau bisa di­berikan ke semua petani akan le­bih bagus, tapi kalau ha­nya sekian persennya akan ber­potensi timbulkan kecemburuan di kalangan petani,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng itu.

Istajib menjelaskan, jumlah rumah tangga tani itu merupakan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng per Mei lalu. Dari jumlah 4.290.000 ru­mah tangga tani, sekitar 2.700.000 di antaranya merupakan petani perkebunan seperti tebu, cengkih, karet, dan kopi, sedangkan sisa­nya petani umum.

Anggaran

Menurut Ista­jib, jika gubernur berniat menyejahterakan petani semestinya semua rumah tangga tani di Jateng bisa diperhatikan. ”Akan lebih baik jika pemerintah provinsi mengalokasikan ang­garan untuk pertanian, dan hal itu bi­sa di­ra­­­sakan ke­se­luruhan peta­ni,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan se­belumnya, gubernur akan me­lun­curkan 30.000 kartu petani perkebunan, khususnya pertani­an bi­dang tebu. Peluncuran kar­tu pe­tani ini akan dilaksanakan ber­ba­rengan dengan puncak per­ingatan Hari Perkebunan Nasio­nal 2013 di kebun Tlogo Plan­tation Resort, Kecamatan Tun­tang, Kabupaten Semarang, pa­da 10 Desember mendatang.

Istajib juga mengungkapkan, jika diperbandingkan hanya untuk petani tebu, jumlah penerima manfaat kartu itu mencakup 10 persen dari total 300.000 petani tebu se-Jateng.

Menurut Ganjar, kartu petani ini multiguna, pada tahap awal akan dimanfaatkan untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi penerimanya.

Setelah itu, kartu bisa dija­di­kan acuan untuk memberikan peralatan atau sarana prasarana produksi (saprodi).

Sebelumnya, Kepala Dinas Per­kebunan Jateng Tegoeh Wy­nar­no Haroeno menyatakan, kartu petani perkebunan menggunakan konsep single identity number.

”Fungsinya multiguna karena dapat terintegrasi dengan KTP dan ATM, kartu ini mendata nama petani perkebunan, jenis usaha, komuditas, besaran produksi, harga jual, dan lain sebagainya,” jelasnya. (J17,H68-90)

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/18/243495/Kartu-Petani-Tak-Merata