1 November 2013
Ingin Bertemu SBY, Demo Mahasiswa Ricuh
Padang, Padek—Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) di jalan Bypass Padang, disambut aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Bung Hatta dan Universitas Negeri Padang.
Mahasiswa yang ingin bertemu presiden, berusaha menerobos blokade polisi. Akibatnya, aksi saling dorong tak terelakkan. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 10.00 itu dihadiri puluhan mahasiswa. Mahasiswa UBH dan UNP, tidak menjalankan aksi secara terpisah. Mahasiswa UBH tertahan di gerbang kampus mereka di Aipacah. Sedangkan belasan mahasiswa UNP tertahan di depan kantor Wali Kota Padang, juga di Aiapacah.
Mahasiswa UBH yang tergabung dalam Mahasiswa Sumbar Peduli Pangan ini menilai pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat. Berbagai kebijakan yang dihasilkan, seperti UU Penanaman Modal, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan peraturan perundang-undangan lainnya hanya menguntungkan perusahaan, khususnya perusahaan asing. Dalam berbagai kasus, masyarakat selalu dirugikan.
Pertemuan Organisasi Pangan dan Pertanian di Padang sejak 31 Oktober-3 November 2013 dianggap hanya membahas pentingnya peran perusahaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
”Sedangkan kita tahu kedaulatan hanya ada jika rakyat yang memegangnya,” ujar salah seorang orator mahasiswa.
UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, judulnya memang menarik, tapi ketika ditelisik, isinya ternyata memperdayai petani. Petani diwajibkan menanam tanaman yang menjadi program nasional. Mahasiswa memaparkan, Sumbar merupakan daerah agraris. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2013 mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,27 juta keluarga pada 2013 menjadi 26,13 juta keluarga pada tahun 2013. Diperiode sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah dari 4.011 tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. “Karena itu, Hari Pangan Sedunia tak ubahnya seperti Hari Ketiadaan Pangan,” jelas seorang mahasiswa UBH saat menyampaikan orasinya. Sedangkan mahasiswa UNP mengajak seluruh kekuatan rakyat, baik di organisasi, politik dan sosial mendesak pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui upaya yang berfokus pada sisi produksi, kemandirian, dan kedaulatan pangan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Mereka juga mendesak pemerintah menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan perekonomian Indonesia melibatkan seluruh komponen rakyat. “Saat ini ekonomi kerakyatan masih terbatas kepentingan politik semata,” jelas Presiden BEM UNP, Adnan Arafani Muhammad Bohori. “Seluruh kekuatan rakyat harus bersatu mendesak pemerintah segera melaksanakan pembaruan agraria sebagai sendi utama dari pembaruan lokal di Indonesia,” tambahnya.
Mereka juga menyarankan agar masyarakat bersatu melaksanakan tujuh Gema Revitalisasi. Yaitu revitalisasi lahan, perbenihan dan pembibitan, infrastruktur dan sarana, sumber daya manusia, pembiayaan petani, kelembagaan petani serta teknologi dan industri hilir. (adi)
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=48195
Tidak ada komentar:
Posting Komentar