Subisidi bagi Petani Perlu Ditingkatkan

18 November 2013


India jangan memperdagangkan masalah kedaulatan pangan dan mengorbankan nasib jutaan petani dalam kesepakatan perdagangan (bebas).

NEW DELHI – Wacana liberalisasi perdagangan, termasuk produk pangan, oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menuai protes di India. Sejumlah serikat petani berpengaruh di India mengajukan pernyataan sikap untuk tidak berkompromi terhadap masalah kedaulatan pangan dalam konferensi WTO di Bali pada Desember mendatang.

"India jangan memperdagangkan masalah kedaulatan pangan dan mengorbankan nasib jutaan petani dalam kesepakatan perdagangan (bebas)," demikian pernyataan sikap 15 serikat petani India dalam surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Manmohan Singh, di India, Sabtu (16/11).

Mereka secara lantang mendesak pemerintah India harus berdiri tegas terhadap tuntutan untuk setiap proposal Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang mengacu pada perubahan strategi perdagangan, termasuk dengan dalih untuk menghindari kelaparan. Menurut mereka, India tidak bisa dipaksa untuk kembali menjadi kaki tangan negara lain.

Seperti diketahui, anggota kelompok 33 negara berkembang (G33) pimpinan India meminta perubahan terhadap regulasi WTO mengenai Kesepakatan sektor Pertanian atau Agreement on Agriculture. Dengan amendemen aturan tersebut, pemerintah anggota WTO akan meningkatkan subsidi kepada para petani.

Selama ini, aturan WTO membatasi pemberian subsidi kepada petani tak lebih dari 10 persen dari tingkat produksinya. Ketika harga pangan dan jumlah penduduk miskin di negara berkembang meningkat dalam kurun dua dekade terakhir, subsidi tersebut telah menghilang secara substansial.

Tren Subsidi

Padahal sampai sekarang, hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), mengalokasikan subsidi sangat besar bagi para petani. Berdasarkan laporan Cato Institute, Departemen Pertanian AS (USDA) mengalokasikan subsidi dalam bentuk tunai kepada petani dan pemilik lahan sebesar 10–30 miliar dollar AS per tahun.

Tak hanya itu, USDA juga memberikan subsidi secara tak langsung, meliputi asuransi panen, dukungan pemasaran dan riset pertanian bagi pebisnis di sektor pertanian. Dengan demikian, total subdisi yang digelontorkan pemerintah AS bisa mencapai 15–35 miliar dollar AS per tahun.

Sementara itu, UE melalui Common Agricultural Policy (CAP) memiliki anggaran tahunan untuk sektor pertanian sebesar 50 juta euro, sekitar 70 persen di antaranya untuk mendukung pendapatan petani, sedangkan 20 persen untuk pembangunan daerah pedesaan. Sisanya, sebesar 10 persen dialokasikan untuk mendukung upaya pemasaran.

Permintaan petani disampaikan setelah India melalui Menteri Perdagangan, Anand Sharma, pada awal pekan lalu, menegaskan pemerintah akan melindungi kepentingan petani dan rakyat miskin.

"Rencana sementara masih akan menempatkan negara pada kondisi berat yang akan membatasi penggunaannya secara signifikan dan membatasi ruang kebijakan domestik India," kata Sharma.

Konferensi tingkat menteri perdagangan (KTT) WTO di Bali dipandang sebagai kesempatan terakhir untuk menghidupkan kembali WTO menyusul pembicaraan "Putaran Doha" yang diluncurkan pada tahun 2001 di Qatar sampai sekarang mengalami kebuntuan. ins/AFP/Bangkokpost/Rtr/E-10

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/133654