RI Butuh Panduan Baku agar Mandiri Pangan dan Energi

26 November 2013

JAKARTA – Pemerintah perlu menetapkan pedoman baku semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengamanatkan secara tegas pencapaian kemandirian pangan dan energi. Pasalnya, kebergantungan Indonesia yang sangat tinggi pada impor pangan, mencapai 12 miliar dollar AS setahun, dan impor bahan bakar minyak (BBM) sekitar 150 juta dollar AS per hari menyebabkan defisit transaksi berjalan kian lebar.

Seperti diketahui, Indonesia kini menghadapi permasalahan struktural sehingga membelenggu neraca pembayaran. Meski mampu mempertahankan keseimbangan internal, RI mulai mengalami ketidakseimbangan eksternal, terutama yang bersumber dari permasalahan di sektor pangan dan energi. Selain itu, Indonesia mengalami rendahnya daya saing energi, kebergantungan pada ekspor komoditas, serta kebergantungan pada impor bahan baku dan barang modal.

Ketua Departemen Kajian Strategis Serikat Petani Indonesia, Ahmad Yakub, mengungkapkan salah satu isu terpenting Indonesia dalam dua dekade terakhir adalah tercukupinya kebutuhan pangan dan energi yang berkelanjutan.

Kedua hal tersebut terus menjadi wacana, yang jauh dari penentuan kebijakan dan strategi pendanaan APBN, sehingga sangat diperlukan kembali konsep GBHN yang memastikan pemerintah menjawab persoalan pokok rakyat, yakni kemandirian pangan dan energi.

"GBHN sangat penting untuk menjaga alur kerja pemerintah, sekaligus tiap pidato presiden pada 18 Agustus ada evaluasi terhadap kinerjanya, sudah sesuai GHBN atau melenceng," papar Yakub ketika dihubungi, Senin (25/11).

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, menekankan kemandirian pangan dan energi perlu diatur sejak dini agar pemerintah mengambil kebijakan lebih serius.

"Pengaturan itu bisa dimasukkan dalam GBHN sebagai panduan baku pembangunan yang lebih terencana. Bila dimasukkan GBHN, pemerintah tidak akan seenaknya seperti sekarang, hanya retorika menciptakan namun kenyataannya malah sebaliknya," papar Suroso.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, Indonesia dinilai masih belum berorientasikan pada produksi untuk mendukung ketersediaan pangan sehingga banyak komoditas pangan yang masih diimpor.

Sementara itu, tantangan utama sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan domestik guna memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber energi sudah semestinya dapat mencapai suatu ketahanan dan kemandirian energi, termasuk mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan segala sumber daya energi yang ada dan berpotensi besar sebagai sumber energi baru dan terbarukan, utamanya yang berbasis pertanian.

Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengungkapkan kondisi makroekonomi Indonesia menghadapi ancaman overheating atau kepanasan walaupun masih dalam tingkat moderat.

Menurut Telisa, komponen ekonomi yang mengalami overheating dan mengkhawatirkan adalah neraca transaksi berjalan yang defisit, pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi, dan gejolak nilai tukar rupiah.

Masalah defisit neraca pembayaran, jelas dia, membutuhkan penyelesaian struktural terkait kebergantungan impor pangan dan energi. Selain itu, perlu kebijakan diversifikasi dan industrialisasi berkelanjutan.

Kesejahteraan Petani

Pengamat pertanian, Khudori, mengatakan untuk menciptakan kemandirian pangan, diperlukan sebuah acuan yang dapat mengembangkan sektor itu dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat petani.

"Pengembangan di sektor pertanian dan ketersediaan pangan yang dilakukan pemerintah harus memperhatikan faktor kearifan lokal seperti yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam hal ini juga menempatkan kesejahteraan petani di atas segalanya," jelas dia.

Untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, kata Khudori, dibutuhkan dukungan kuat dari pemerintah. YK/SB/SM/tgh/mza/WP


http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/134364