Sabtu, 1 Februari 2014
ASATUNEWS - Tahun-tahun pemilu adalah saatnya surplus beras mengalami kenaikan. Data produksi beras ditahun politik cenderung mencurigakan.
Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus juga turun tangan mengatasi persoalan impor karena selama ini saat persediaan beras surplus justru dilakukan impor.
"KPK harus masuk, misal 2011 itu impor kita 2,7 juta ton. Ini bukan beras premiun karena kan kalau premium berasnya kecil-kecil. Ini pasti beras medium. Kemudian 2013 kita impor 1,97 juta ton, padahal surplus 4-5 juta. Menjadi persoalan benarkah surplus itu?" Tuturnya di Cikini, Jakpus, Sabtu, (1/2).
Namun, Khudori menyebut bahwa bukan hal mudah melacak keterlibatan oknum tertentu yang main-main dalam carut marus impor beras tersebut. Ia merinci bahwa kenaikan produksi beras terjadi di tahun politik seperti tahun 2004 kenaikan produksi beras 3,74 persen, tahun 2009 mencapai 6,75 persen.
"Ini cukup tinggi. Kalau kita lihat ditahun tertentu kita bisa produksi beras 4-5 persen. Tapi di tahun pemilu ternyata lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah ada permainan atau tidak. Data BPS itu bermasalah dalam proses pengumpulan. Ga sesuai statistik yang benar,"sambungnya.
Diketahui bahwa beras ilegal asal Vietnam masuk ke pasaran memunculkan masalah besar. Pasalnya, beras tersebut dibawa masuk dengan izin resmi dari pemerintah. Hal ini, dinilai memberikan dampak besar bagi para petani beras di seluruh Indonesia.
Beberapa kelemahan kembali dievaluasi semua pihak. Salah satunya adalah Undang-Undang Kepabeanan. Aturan tersebut dinilai melemahkan fungsi pengawasan proses impor oleh lembaga negara.|Tyo Yusuf/MJF
http://www.asatunews.com/berita-19293-kpk-harus-usut-impor-beras-yang-mencurigakan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar