Penolakan Mahasiswa Terus Berlanjut
 |
RMOL. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 yang diselenggarakan di Nusa Dua Convention Center Bali terus mendapat penaolakan dari kalangan mahasiswa.
Setelah Kelompok Cipayung Plus (GMNI, HMI, PMKRI, GMKI, IMM, PMII, KMHDI, dan PP HIKMAHBUDHI), giliran Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang menyampaikan penolakan.
"Kami dari Eksekutif LMND, mewakili organisasi secara nasional mendukung tuntutan kawan-kawan Cipayung Plus," Ketua Umum Eksnas LMND, Lamen Hendra Saputra, melalui pesan pendek kepada redaksi (Rabu, 4/12).
Lamen mengatakan sudah bukan saatnya lagi Indonesia menjadi pengekor dari kepentingan-kepentingan negara G8, dan sebaliknya harus meningkatkan perannya menegakkan kedaulatan dan kemandirian pertanian. Indonesia, katanya, juga harus mengoptimalkan perannya di G33.
"Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus kembali tunjukkan peran Indonesia seperti di masa Bung Karno yang ikut berperan aktif dalam memerdekakan bangsa-bangsa di dunia dari penjajahan kolonialisme. Saatnya wujudkan fair trade not free trade," demikian Lamen.
Ketua Presidium (GMNI) Twedy Noviady Ginting sebelumnya mengatakan perjanjian liberalisasi WTO secara substansi bertentangan dengan norma dasar Pancasila sebab mendorong Indonesia untuk menjalankan sistem perdagangan bebas.
Aktivis HMI, Adi Baiquni, menyatakan Indonesia lebih baik keluar dari WTO dan membuka hubungan perdagangan dengan negara-negara yang sejalan dengan Indonesia. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan harus tegas dalam WTO ini, seperti terkait persoalan kontrak-kontrak dagang dengan negara-negara WTO banyak yang tidak menguntungkan Indonesia.
Ketua Presidium PP PMKRI Lidya Natalia juga berpendapat serupa. Pertemuan WTO di Bali tanggal 3-6 Desember 2013 menunjukkan bahwa pemerintahan benar-benar secara sadar dan sengaja untuk merusak kedaulatan pangan nasional. Data sepanjang 2007-20011 Indonesia lebih banyak mengalami impor pangan dari pada ekspor. Memaksakan agenda ini, katanya, semakin menambah ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah.
Ketua Presidium KMHDI, Made Bawayasa menyebut setiap kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, terutaman dalam hal pangan. Padahal, Kita bisa lebih hebat dari amerika atau bansga manapun didunia jika kualitas sumber daya manusia teknologi kita maju.
Ketua umum IMM, Djihad Mubarok mengecam karena WTO saat ini tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. WTO justru terkesan mendikte kebijakan perdagangan bangsa-bangsa yang menjadi anggotanya, interest komersil lebih dipentingkan dari pada pembangunan. Pemerintah harus mengkaji ulang keanggotaannya WTO.[dem]
http://politik.rmol.co/read/2013/12/04/135417/Saatnya-Wujudkan-Fair-Trade-Not-Free-Trade-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar