Rini: Dirut Bulog harus mampu komunikasi ke petani

Rabu, 31 Desember 2014

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mempunyai tantangan berat dalam pengembangan perusahaan, dan harus mampu berkomunikasi dengan petani.

"Di sinilah dibutuhkan kepiawaian manajemen di mana dalam program mendukung swasembada pangan Bulog harus beli dari petani denga harga memadai, menjaga harga pasar, tapi juga tetap dapat keuntungan yang cukup untuk bisa hidup," katanya di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

Pasalnya, menurut dia, Bulog sebagai perusahaan negara diharapkan menjadi stabilisator harga bagi petani dan masyarakat, selain tetap harus berupaya memenuhi kewajiban untuk bisa mendulang keuntungan bisnis.

Rini menuturkan, Bulog harus mampu berkomunikasi dengan petani agar bisa memenuhi kebutuhan mereka akan harga jual produk pertanian yang memadai.

Artinya, Bulog harus bisa membeli produk pertanian dengan harga yang menguntungkan bagi petani agar ada kepastian produksi.

"Ini yang harus menjadi tanggung jawab Bulog untuk menghitung itu, dan dapat berkomunikasi dengan petani untuk tahu berapa harga yang memadai itu," ujarnya.

Selain itu, ia mengemukakan, Bulog juga punya tanggung jawab menjaga kestabilan harga pangan pokok untuk konsumen.

Pemerintah menetapkan ada tujuh pangan pokok yang menjadi prioritas, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai dan daging sapi.

Selanjutnya, ia menyatakan, meski tidak menetapkan target keuntungan perusahaan, Bulog bisa tetap meraih penghasilan yang cukup untuk kelangsungan hidup perusahaan.

"Tidak ada target profit. Tapi, untuk kelangsungan hidup perusahaan tentu harus punya penghasilan untuk bayar karyawan, renovasi gudang atau pengembangan lainnya," katanya.

Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menggantikan Budi Purwanto yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirut Bulog sejak 24 November 2014.

Lenny Sugihat sebelumnya menjabat Direktur Pengendalian Risiko Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI).

http://www.antaranews.com/berita/471680/rini-dirut-bulog-harus-mampu-komunikasi-ke-petani

Rini Soemarno Buat Direksi Bulog Jadi Tujuh Orang

Rabu, 31 Desember 2014

JAKARTA - Menteri BUMN, Rini Soemarno akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambahkan porsi jajaran direksi Perum Bulog. Rini menjelaskan, sehubungan dengan program pemerintah terkait swasembada pangan.

"Pada saat sekarang jumlahnya masih sama lima," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).

Rini menuturkan, pengusulan penambahan jajaran direksi kepada Presiden Jokowi sekitar menambah dua selot lagi.

Adapun, alasan penambahan tersebut juga lantaran tugas Perum Bulog ke depan yang semakin besar. Mengingat tidak hanya sebagai pembeli produk para petani Indonesia, melainkan menjadi stabilisator harga pangan nasional.

"Tapi kita mengusulkan mengingat program ke depan akan lebih besar, dan maksimal itu 7," tutupnya.

http://economy.okezone.com/read/2014/12/31/320/1086350/rini-soemarno-buat-direksi-bulog-jadi-tujuh-orang

Menteri Rini Tunjuk Lenny Sugihat Jadi Dirut Bulog

Rabu, 31 Desember 2014

JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Bulog yang selama ini diisi oleh Budi Purwanto yang terhitung sejak 24 November 2014 menjadi Plt Dirut Bulog.

"Kita telah menunjuk Ibu Lenny Sugihat yang datang dari BRI," kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12/2014).

Rini menjelaskan, Lenny Sugihat merupakan mantan Direktur Pengendalian Resiko di Bank BRI. Alasan dirinya menunjuk srikandi ini juga lantaran Lenny mengetahui banyak tentang persoalan pada pertanian nasional.

"Ibu Lenny ini sudah berkecimpung lama di BRI, dan berhubungan kredit para Petani, sehingga kami di sini tentunya keputusan ini akhirnya di bawah Presiden dan memutuskan dan ini orang yang tepat," tambahnya.

Rini mengakui, dalam pemilihan calon pemimpin di BUMN ini memang diharuskan mengetahui persoalan dan memiliki latar belakang terhadap bidang yang akan digelutinya nanti.

Menurut dia, sosok Lenny cocok dengan segudang pengalaman yang mengurusi persoalan kredit para petani di Indonesia.

"Kenapa ambil dari bank, bukan itu soalnya, yang pertama harus mengerti pangan, pertanian, permasalahan pertanian, dan masalah di bahan pokok," tutupnya.

(rzy)

http://economy.okezone.com/read/2014/12/31/320/1086323/menteri-rini-tunjuk-lenny-sugihat-jadi-dirut-bulog

Winarno Tohir: Pangan Import Mengkhawatirkan

Rabu, 31 Desember 2014

“Seminar Nasional Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia”

Suara Garuda;-
JAKARTA- Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengungkapkan,  Indonesia perlu  perencanan yang matang terkait kondisi pangan saat ini, karena banyak produk pangan import yang masuk ke pasaran.

Ia meminta hal ini tidak dianggap sebagai masalah  kecil, karena menyangkut persoalan perut rakyat banyak. “Kalau lapar, orang bisa berbuat apa saja, termasuk mencuri. Dengan banyaknya  beras Import yang masuk pasaran, membaut harga beras lokal semakin rendah,” katanya dalam Seminar Nasional “Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia” di Gedung Bulog, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014) kemarin.

Karenanya, ia meminta managemen pengelolaan stok pangan pada Perum Bulog dilakukan secara transparan. “Beras produkasi dalam negeri harus disimpan dan di distribusikan secara merata ke seluruh gudang-gudang Bulog, baik stok operasional berupa beras bagi warga miskin (raskin) maupun beras bagi Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui stabilitas harga, menjaga inflasi sesuai UU Pangan, dimana pemerintah berkewajiban mengelola pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat,” paparnya.

Sementara bagi Perum Bulog sendiri diminta melaksanakan penugasan stabilitas harga
beberapa komoditas penting dengan menjaga stabilitas harga ditingkat produsen dan konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu serta melakukan intervensi harga dipasaran dengan Operasi Pasar Murah (OPM) pada saat di butuhkan oleh pasar.

“Kalau itu dilakukan dengan baik, kita semua tidak akan menghadapi krisis pangan, utamanya rakyat kecil yang paling dulu terkena imbasnya,” jelasnya. (Redaksi)*

http://suaragaruda.blogspot.com/2014/12/winarno-tohir-pangan-import.html#more

Prof Moch Maksum: Mau Kedaulatan Atau Makelaran?

Rabu, 31 Desember 2014


“Seminar Nasional Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia”

Jakarta_Barakindo- “Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.
Demikian dipaparkan Ketua PBNU, Prof Mochammad Maksum Mahfoedz dalam seminar “Membangun Sistem dan Program Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia” yang diadakan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Perum Bulog di Gedung Bulog, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/12/2014) kemarin.

Menurut Prof Maksum, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mandiri. “Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beragam dari dalam negeri untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat,” ujarnya.

Selain berdaulat dan berkemandirian, lanjut Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, Indoensia juga harus membangun ketahanan pangan yang berbasis produksi dalam negeri.

“Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan,” katanya.

Ia juga mengkritik sulapan swasembada pangan pada 2014. Menurutnya, untuk beras saja, pada tahun 2012 disebutkan surplus 2 juta ton, tapi tetap import sebanyak 1 juta ton. Lalu pada 2014 ditargetkan surplus 10 juta ton.

“Begitu pula Gula, Jagung, Kedelai, Daging Sapi dan Garam yang pada 2012 masing-masing di import sebanyak, 40 persen (Gula), 15-20 persen (Jagung) termasih benih import, 65 persen (Kedelai), 25 persen (Daging Sapi), dan 50 persen kebutuhan untuk garam dipenuhi dari garam import. Jadi, apakah negara ini mau kedaulatan atau makelaran, itu tergantung dari rencana dan implementasi pemerintahan yang ada, bukan program mimpi,” tandasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/prof-moch-maksum-mau-kedaulatan-atau.html#more

Indro Tjahyono: Harus Ada Intervensi Terhadap Operasi Liberal Kapitalis Asing

Rabu, 31 Desember 2014


Jakarta_Barakindo- Aktivis pemerhati pangan dan pertanian, Indro Tjahyono berharap, ke depan harus ada kejelasan hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog. Hal itu untuk menjaga agar ketahanan pangan Indonesia tidak bisa dilemahkan oleh operasi liberal kapitalis asing.
Hal itu diungkapkan Indro saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar Nasional bertajuk “Membangun sistem dan program strategis untuk kedaulatan pangan Indonesia”, di kantor Perum Bulog Pusat, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2014) kemarin.

“Harus ada kontrol ketat dari pemerintah untuk mengintervensi Kapitalis asing yang menjalankan operasi liberal di bidang pangan, sehingga Bulog bergerak bebas bersaing dan berhadapan dengan persaingan importir pangan asing dalam mekanisme pasar bebas yang terjadi di Indonesia,”ujarnya.

Ia menyebutkan, kalau itu tidak dilakukan, maka akan memperlemah potensi kedaulatan pangan yang hendak dicapai pemerintahan saat ini.

“Sinergitas hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan Perum Bulog akan memperkuat fungsi Perum Bulog sebagai badan yang menyelenggarakan kedaulatan pangan bangsa,” tegasnya.

Karenanya, perlu ada kedudukan hukum yang pasti untuk menjadikan Bulog sebagai lokomotif kedaulatan pangan. “Dewan keamanan pangan nasional kiranya dapat menjadi lembaga kedaulatan pangan yang mempunyai biro khusus diplomasi dan lobi International untuk pengaturan segala hal yang berkaitan dengan pangan, termasuk kapitalisasi lahan,” jelasnya.

Ia pun berharap ada pola kerjasama yang kuat antar kementrian-kementrian terkait dalam membangun kedaulatan pangan. “Dan itu perlu dikontrol langsung oleh Presiden,”tandasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/indro-tjahyono-harus-ada-intervensi.html

Menteri Rini Belum Tentukan Bos Baru Bulog

Selasa, 30 Desember 2014

Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum menetapkan direktur utama (dirut) baru untuk Perum Bulog. Rini masih tahap seleksi kandidat profesional yang nantinya akan memimpin perusahaan pelat merah tersebut.

Untuk mengisi kekosongan sementara, Kementerian BUMN telah menunjuk Budi Puswanto sebagai pelaksana tugas sementara (Plt) Dirut Bulog.

"Dirut baru belum ditetapkan. Sedang diproses," ujar Deputi Bidang Usaha Industri Argo dan Industri Strategis dijabat Muhamad Zamkhani kepada detikFinance, Selasa (30/12/2014).

Kandidat Dirut Bulog yang sedang mengikuti proses seleksi berasal dari sumber internal dan eksternal perusahaan.

"Ada yang dari internal dan ada pula dari eksternal," jelasnya.

Jika terpilih, Dirut Bulog definitif diminta menggenjot kinerja perusahaan di bidang stabilisasi pangan.

"Dirut baru harus mampu membawa Bulog lebih baik lagi ke depan," ujarnya.

http://finance.detik.com/read/2014/12/30/113308/2789913/4/menteri-rini-belum-tentukan-bos-baru-bulog

Penghapusan Raskin Langgar Kedaulatan Pangan

Selasa,  30 Desember 2014

JAKARTA - Rencana penghapusan program beras untuk rakyat berpenghasilan rendah (raskin) dinilai melanggar enam pilar kedaulatan pangan, yang telah dirumuskan organisasi petani sedunia via Campesina pada International Forum for Food Sovereignty di Nyéléni pada 2007 lalu.

Peneliti Mantasa Hayu Dyah menduga adanya sesat pikir sejumlah kementerian, tentang kedaulatan pangan yang selama ini sering dikampanyekan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami prihatin dengan pemahaman tentang kedaulatan pangan di kalangan pejabat. Kalau dilihat dari enam pilar kedaulatan pangan via Campesina, kebijakan untuk penghapusan raskin dan pertanian ini saya rasa lemah sekali ya," ujarnya seperti dalam rilis, Selasa (30/12/2014).

Menurutnya, tindakan ini bukan cara membuat rakyat berdaulat, namun justru semakin membuat rakyat bergantung pada pasar dan pemerintah.

"Ya kecewa dengan pola kebijakan Jokowi yang cenderung menguntungkan para elit dan konglomerat, dan cenderung menyengsarakan rakyat. Skema berbagai kartu sakti itu, sudah terlihat itu untuk kepentingan perbankan," tambahnya.

Kedaulatan pangan yang selama ini digemborkan, sambung Dyah, bukanlah  kedaulatan pangan, namun hanya kedaulatan perbankan, kedaulatan perusahaan pupuk, dan kedaulatan pemerintah.

"Menguntungkan pihak tertentu itu namanya, bukan menguntungkan rakyat," tandasnya.

http://ekbis.sindonews.com/read/943949/34/penghapusan-raskin-langgar-kedaulatan-pangan-1419915498

Presiden Minta Tak Ada Impor Beras Lagi

Sabtu, 27 Desember 2014

Para Ahli Diminta ke Lapangan

SUBANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengaku sangat geregetan karena Indonesia yang sangat kaya dan sangat luas lahan sawahnya masih mengimpor beras dari negara lain. Oleh karena itu, Presiden tidak mau mendengar lagi ada impor beras.
”Presiden Vietnam, di ASEAN Summit yang baru lalu, ketemu saya. Apa yang ditanyakan, Presiden Jokowi kapan beli beras lagi dari Vietnam. Oleh karena itu, begitu pulang ke Tanah Air, saya panggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman, saya tidak ingin mendengar tawaran itu lagi,” ujar Presiden Joko Widodo seusai menyerahkan penghargaan kepada 95 gubernur, bupati, kelompok petani, dan peneliti penerima Adhikarya Pangan Nusantara 2014, Jumat (26/12) pagi, di Balai Besar Padi atau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Menurut Presiden Jokowi, tiga tahun ke depan Indonesia harus swasembada beras dan tidak boleh ditawar lagi. Untuk itu, pemerintah tidak hanya memperbaiki saluran irigasi dan distribusi pupuk dan benih padi serta tenaga penyuluh, tetapi juga menyediakan alat-alat pertanian khusus bagi petani, seperti menyediakan 65.000 traktor yang sudah dibeli, untuk tahun depan.

Untuk mencapai target swasembada pangan tiga tahun mendatang, sepuluh kepala daerah pada tahun depan menjanjikan peningkatan produksi beras 1 juta hingga 2 juta ton, atau total 11 juta ton. Namun, jika janji dari target penambahan produksi beras dicapai, tak mustahil target swasembada justru bisa dicapai tahun depan.

”Namun, saya ada catatannya. Awas, kalau dalam waktu tiga tahun tidak tercapai, saya akan ganti. Begitu kalau bekerja bersama saya, harus ada target dan ukurannya. Tetapi, Pak Mentan bisik-bisik, katanya sebelum tiga tahun kita sudah bisa swasembada pangan. Jadi, Pak Menteri tenang-tenang saja karena saya yakin dia bisa wujudkan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menyatakan, meskipun dari Balai Besar Padi pihaknya mendapat penjelasan bahwa dengan varietas benih yang baik setiap hektar sawah petani bisa menghasilkan 8,5 ton saat panen, kenyataannya yang terjadi panen padi hanya 4,5 ton hingga 6 ton per hektar.

”Ini berarti ada masalah mengapa hal itu selalu terjadi setiap kali saya tanya kepada petani di sawah-sawah,” kata Presiden.

Masalahnya, tambah Presiden Joko Widodo, di lapangan, tidak hanya kerusakan irigasi serta keterlambatan distribusi pupuk dan benih, tetapi juga tidak ada tenaga penyuluh. ”Insinyur pertanian kita jangan di belakang meja. Mereka harus kembali ke lapangan dan berikan bimbingan kepada petani-petani kita,” ujarnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lanjut Presiden Jokowi mencontohkan, juga jangan hanya memperbesar kantor-kantornya di Jakarta lagi sehingga anggaran habis bukan untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Menurut Presiden, insinyur-insinyur harus juga di lapangan, mengecek jalan, irigasi, waduk, dan pertanian, bukan di dalam kantor menangani administrasi.

”Kalau insinyur-insinyur kita seperti itu terus, tentu kita akan kalah bersaing dengan negara-negara lain. Mereka harus terjun ke sawah dan lapangan,” ujar Presiden.

Lima hambatan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, dari hasil kunjungannya ke 14 provinsi dan 50 kabupaten di seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian menginventarisasi ada lima masalah yang bisa menghambat swasembada pangan.

”Irigasi kita yang mengalami kerusakan sekitar 52 persen dan tidak pernah diperbaiki lagi sejak 50 tahun lalu. Semoga kita bisa memperbaiki secara bertahap 1 juta hektar infrastruktur irigasi per tahun mulai tahun depan,” ungkapnya.

Amran Sulaiman menambahkan bahwa selain irigasi, distribusi pupuk dan benih ke petani juga bermasalah. ”Serapan benih pada tahun 2014 hanya 20 persen. Ini yang membuat produksi petani kita terus menurun,” ujarnya.

Penyuluh pertanian, kata Amran Sulaiman, juga tidak ada. Kalaupun ada, jumlahnya masih sangat kurang sehingga petani tak ada yang mengawal dan membimbing.

”Untuk infrastruktur irigasi, insya Allah pada tahun depan segera kita perbaiki 1 juta hektar dulu di seluruh Indonesia. Tahun-tahun berikutnya akan segera kita lakukan perbaikan lagi,” jelasnya.

Serahkan ribuan traktor
Setelah menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014 di Balai Besar Padi, Presiden Joko Widodo menuju Lapangan Pertamina Bojongjaya, Kecamatan Pusakajaya, Subang. Presiden menyerahkan bantuan traktor tangan sebanyak 1.099 unit untuk 19 kelompok tani dari 19 kabupaten pelaksana kontingensi di Jawa Barat.

Dari sana, Presiden Jokowi melaksanakan shalat Jumat di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Subang, dan berdialog dengan para santri di aula pondok pesantren tersebut.

Dalam acara itu, selain Menteri Pertanian, Presiden juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Dalam catatan Kompas, Indonesia beberapa kali bisa menekan angka impor beras dalam jumlah sangat kecil sejak era Reformasi. Pada tahun 2003, Indonesia tidak mengimpor beras karena cuaca dan persediaan air mendukung sehingga panen padi di dalam negeri melimpah. Tahun 2008, di tengah kelangkaan padi di sejumlah negara, Indonesia bisa memproduksi beras berlebih sehingga pada tahun yang sama tidak perlu mengimpor. (HAR/MAR)

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010882781.aspx?epaper=yes

Dukung Swasembada, Petani Jabar Minta Presiden Jokowi Subsidi Harga Ke Bulog

Jumat, 26 Desember 2014

[SUBANG]  Saat berkunjung dan menyerahkan sumbangan sebanyak 1.099 unit traktor kepada petani, di Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jabar, Jumat (26/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Ibu Negara Iriana menyempatkan diri berdialog dengan para petani yang tergabung dalam berbagai kelompok tani di Jawa Barat.
Seorang petani bernama Wawan Mahirna menyatakan kesiapannya mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia, khususnya Jawa Barat, mejadi swasembada pangan. Namun Wawan meminta agar pemerintah mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi harga beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog) atau subsidi pertanian.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyampaikan persetujuannya agar nantinya yang disubsidi bukan pupuk, bukan BBM, tapi nanti yang disubsidi adalah harga yang dibeli oleh Bulog. Namun, lanjut Presiden, saat ini pemerintah masih menyiapkan Bulognya dulu, menyiapkan gudangnya dulu, dan menyiapkan hitungannya dulu.
“Ini masih proses, saya jadi Presiden juga baru dua bulan,” ujar Jokowi.
Menurut Kepala Negara, subsidi BBM nanti larinya ke traktor, pada perbaikan irigasi, kemudian nanti yang disubsidi hasil akhirnya, dibeli pada hasil akhirnya. Jadi, berapa besar produksi dari petani itu akan diambil oleh pemerintah sehingga orang berbondong-bondong untuk mau berproduksi.
Tetapi, Jokowi mengingatkan tharus ada persiapan gudang, gudang, gudang. “Perkiraan saya, insya Allah gudang-gudang Bulog nanti akan penuh dengan produksi produksi dari petani, karena yang dibeli nanti adalah pada posisi produk akhirnya,” terang Jokowi.
Adapun kepada petani organik Hendra Kribo yang sukses mengekspor produknya hingga ke Jerman, Amerika, Singapura dan Malaysia, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memang mengarahkan ke sana.
“Kita ingin mengembangkan sawah –sawah organik, padi-padi organik, target kita 500.000 hektar dan ini sudah didahului oleh Kang Kribo dan itu bisa ditiru,” jelas Jokowi.
Swasembada Beras Dulu
Sementara menjawab seorang petani lainnya, Warsono Adi atau Kang Brewok  yang meminta dibuatkan jalan aspal menuju sawah, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah menyelesaikan masalah pertanian satu per satu dulu. Ia menyebutkan, saat ini pemerintah menyelesaikan dulu masalah traktornya, ngerampungin dulu irigasinya.  Nanti sesudah swasembada ada ketahanan pangan kita akan masuk ke infrastruktur yang lain.
Presiden menegaskan, apapun yang namanya jalan di desa itu penting sekali dalam rangka distribusi produk-produk petani ke kota atau ke pasar. “Tetapi memang ini perlu tahapan, tahapan kita sekarang ini dalam 3 tahun mengejar agar kita bisa swasembada pangan utamanya di beras, baru menginjak ke gula, menginjak ke kedelai, menginjak ke jagung,” kata Presiden seraya menegaskan, bahwa target itu sudah kita patok.
Jika itu semua bisa dicapai, menurut Presiden Jokowi, diharapkan menginjak ke jalan-jalan yang kecil menuju ketempat-tempat pertanian, baik di Subang di Provinsi Jawa Barat, dan di seluruh provinsi di Indonesia ini.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU dan Pera Basuki Hadimuljono, Menseseg Pratikno, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. [Humas Setkab/L-8]

http://sp.beritasatu.com/home/dukung-swasembada-petani-jabar-minta-presiden-jokowi-subsidi-harga-ke-bulog/73006

Membangun Harapan

Selasa, 23 Desember 2014

PEMERINTAHAN  Joko Widodo-Jusuf Kalla ingin menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Dengan memproduksi komoditas pangan dan komoditas utama pertanian, warga Papua diharapkan bisa sejahtera.

Kesenjangan kesejahteraan bisa ditekan. Yang tak kalah penting, ketersediaan pangan nasional akan lebih terjaga. Pengeluaran devisa negara untuk impor pangan bisa dipangkas.

Komoditas yang potensial untuk dikembangkan di Papua misalnya pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai. Ada juga komoditas perkebunan, seperti tebu, karet, dan sawit.

Impor pangan Indonesia periode Januari-Oktober 2014 untuk jagung 700 juta dollar AS, gula 1,2 miliar dollar AS, daging sapi 700 juta dollar AS, kedelai 1 miliar dollar AS, dan tembakau 500 juta dollar AS. Adapun impor gandum 2,1 miliar dollar AS dan beras 200 juta dollar AS. Total nilai impor tujuh komoditas pertanian itu 6,6 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 80 triliun.

Dengan logika sederhana, devisa negara yang selama ini dibelanjakan untuk bahan pangan dari negara lain dialihkan untuk mewujudkan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Dengan tambahan dana itu, perekonomian Papua bisa semakin bergeliat. Perekonomian yang berkembang akan menarik investor untuk berlomba-lomba berinvestasi.

Di satu sisi, dampaknya, ketahanan pangan rakyat Indonesia akan terjamin. Di sisi lain, masyarakat Papua akan mempunyai pendapatan dari pangan.

Pertanyaannya kemudian, adakah kesungguhan pemerintah mewujudkan gagasan itu? Berkaca dari pengembangan pertanian pangan skala luas, misalnya, Kabupaten Merauke bisa jadi cukup siap mengembangkan pangan, ditilik dari luas datarannya yang lebih dari 1 juta hektar.

Kendati potensial, keinginan membangun pertanian pangan skala luas di Merauke tak kunjung terealisasi. Beberapa waktu lalu, pengusaha siap berinvestasi, bahkan sebagian di antaranya sudah mulai mengolah lahan dan mengembangkan budidaya pangan.

Infrastruktur dan mahalnya biaya angkutan barang dari Papua ke wilayah lain menjadi kendala utama. Untuk itu, pengusaha atau swasta berharap pemerintah mau membangun jaringan infrastruktur dasar.

Namun, pemerintah enggan mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Sebaliknya, pemerintah justru berharap pengusaha yang membangun infrastruktur tersebut. Titik temu tak kunjung didapat. Rencana mewujudkan Papua sebagai lumbung pangan nasional kembali jauh di awang-awang.

Jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mau benar-benar menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional, waduk dan jaringan irigasi di Papua harus diperbanyak. Infrastruktur jalan, jembatan, dan penunjang angkutan atau logistik harus dikembangkan. Infrastruktur listrik hendaknya juga menjadi prioritas.

Kesiapan sumber daya manusia di Papua juga harus diperhatikan. Selain itu, persoalan budaya dan masalah adat juga tak boleh dikesampingkan.

Yang paling penting, keinginan—dengan maksud dan tujuan baik—hendaknya direalisasikan. (HERMAS E PRABOWO)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141223kompas/#/17/

Irman: Kembalikan Fungsi Bulog

Senin, 22 December 2014

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPD Irman Gusman meminta kenaikan harga BBM hendaknya juga diikuti dengan kebijakan pengendalian harga. Kepada pemerintah, Irman mengusulkan sejumlah instrumen yang bisa diterapkan untuk mengendalikan harga bahan pokok.

"Sehari sebelum kenaikan saya di telepon Jusuf Kalla, saya bilang kami DPD memahami kenaikan BBM. Kami juga sudah mengusulkan harus ada instrumen pengendalian harga bahan pokok," ujar Irman di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/12).

Usulan yang disebutkan Irman antara lain mengembalikan fungsi Bulog sebagai instrumen penyangga kestabilan negara serta bersikap tegas terhadap pihak-pihak swasta sebagai pengendali harga bahan pokok seperti gula dan beras.

Menurut Irman, Bulog memiliki peranan yang penting sebagai lembaga penyeimbang. Fungsi Bulog menstabilkan harga pasar. Jika ada kenaikan harga bahan pokok, pemerintah melalui Bulog bisa mengintervensinya.

"Negara harus punya lembaga pengendali. Saya rasa Bulog bisa, kembalikan fungsi Bulog sebagai fungsi penyangga," kata Irman.

Karena itu, Irman meminta, dari pada membubarkannya, pemerintah baiknya memperbaiki sistem yang ada di tubuh lembaga ini. "Kalau selama ini jadi sarang korupsi, sistemnya perbaiki, harus transparan. Jangan dulu sarang korupsi terus dihancurkan, perbaiki," tegas Irman.

Redaktur : Taufik Rachman
Reporter : niken paramitha

http://www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/14/12/22/ngz5bk-irman-kembalikan-fungsi-bulog

Indonesia Belum Bisa Lepas dari Impor

Senin, 22 Desember 2014

PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla pada akhir 2014 menggelontorkan anggaran besar untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Pemerintah baru ini tak mau Indonesia, yang merupakan negara besar, kebutuhan pangan utama rakyatnya bergantung kepada negara lain.

Karena beras merupakan komoditas penting dan strategis, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan swasembada pada 2017. Pada 2019 menyusul swasembada jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Apa yang membedakan pemerintahan Jokowi-JK dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebelumnya yang juga berkeinginan mewujudkan swasembada beras? Semangatnya sama. Begitu juga dengan keinginan untuk bisa lepas dari ketergantungan impor beras.

Perbedaan yang paling mendasar adalah soal implementasi. Pemerintahan SBY-Boediono menempuh cara-cara yang biasa dalam mewujudkan swasembada beras, seperti bantuan benih, pupuk, obat-obatan, penanggulangan hama-penyakit, pencetakan sawah baru, penahanan laju konversi lahan, dan pengoptimalan peran Perum Bulog untuk menjaga harga gabah/beras di tingkat produsen.

Anggaran negara (APBN) yang dikucurkan pemerintahan SBY-Boediono besar. Namun, pelaksanaan program dari kegiatan pencapaian swasembada beras di lima tahun terakhir pemerintahannya tampak kedodoran. Begitu pun terkait pengawasan penggunaan anggaran.

Akibatnya, dana yang besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Terjadi kebocoran di sana-sini. Sebut saja kasus dugaan korupsi pengadaan lampu perangkap serangga di Kementerian Pertanian yang menyeret Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Udhoro Kasih Anggoro dan para direkturnya ke penjara. Demikian pula kasus pengadaan bantuan benih yang melibatkan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, perusahaan benih BUMN. Belum kasus pupuk dalam skala kecil pada level distributor.

Lemahnya pengawasan penggunaan anggaran era pemerintahan SBY-Boediono berdampak pada kegagalan pencapaian produksi beras nasional. Alih-alih mencapai surplus produksi beras 10 juta ton akhir 2014, yang terjadi produksi padi 2014 diperkirakan turun 0,94 persen dibandingkan dengan 2013.

Belajar dari kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, pemerintahan Jokowi-JK melakukan berbagai langkah inovasi. Program subsidi benih, pupuk, dan obat-obatan tetap dijalankan. Hanya saja mekanismenya tidak lagi melalui tender, tetapi penunjukan langsung.

Dengan penunjukan langsung, pengadaan bantuan benih dan pupuk bisa lebih cepat. Tantangannya, peluang terjadinya moral hazard juga besar. Bagaimana mengatasi dorongan/ naluri korupsi agar program bisa berjalan baik? Di sinilah langkah antisipasi harus dilakukan. Harus ada mekanisme kontrol yang transparan.

Modifikasi lain yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam hal pencetakan sawah baru. Pendekatannya hampir sama dengan pemerintahan lama, tapi lebih masif dan dalam skala besar. Pembangunan waduk dilakukan besar-besaran. Sebanyak 49 waduk di 11 provinsi akan dibangun sampai akhir pemerintahannya pada 2019.

Perbaikan jaringan irigasi tersier 3,2 juta hektar selama tiga tahun (2015-2017) dengan dukungan anggaran Rp 50 triliun. Dengan membangun waduk sebanyak-banyaknya, diharapkan air melimpah sehingga pencetakan sawah baru akan terjadi dengan sendirinya. Biaya pencetakan juga akan jauh lebih murah.

Kerja sama bisnis dalam pemanfaatan teknologi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan, PT SHS, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ditingkatkan. Benih yang dihasilkan Balitbang Pertanian harus diproduksi PT SHS, dan setelah diproduksi harus dimanfaatkan Ditjen Tanaman Pangan. Dengan begitu, adopsi teknologi oleh petani lebih cepat.

Dukungan alat dan mesin pertanian juga diberikan besar- besaran. Misalnya, realisasi bantuan 7.800 traktor tangan kepada kelompok tani di sentra produksi beras dalam rangka percepatan musim tanam.

Untuk mengoptimalkan pencapaian swasembada beras, di Kementerian Pertanian ada dukungan tambahan anggaran Rp 4,1 triliun, hasil refocusing anggaran dari subsektor lain. Boleh dibilang, anggaran peningkatan produksi beras era pemerintahan Jokowi-JK melimpah ruah.

Meski anggaran peningkatan produksi beras digelontorkan, sepertinya Indonesia masih akan mengimpor beras. Awal musim tanam padi di sentra- sentra produksi beras mengalami keterlambatan tanam 1,5 bulan sampai 2 bulan.

(HERMAS E PRABOWO)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141222kompas/#/18/

Hero Setuju HPP Gabah Dinaikkan

Minggu, 21 Desember 2014

CIREBON-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron setuju pemerintah menaikkan harga pembelian gabah dari petani. Masyarakat menilai Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah masih sangat rendah.

“Sejalan inflasi yang terus meningkat dan berpengaruh terhadap ongkos produksi petani saya setuju harga pembelian pemerintah untuk gabah dinaikkan,” tegas pria yang akrab disapa Hero dalam kegiatan reses

Dia menjelaskan tuntutan menaikkan HPP oleh petani sebagai konsekuensi dari kenaikan berbagai aspek seperti kenaikan bbm, listrik, gas, dan turunnya nilai tukar rupiah yang mengakibatkan terjadinya inflasi. “Mau nggak mau HPP harus dinaikkan, begitu juga harga pembeli. an bulog kepada pemerintah,” tegas politis Partai Demokrat ini.

Hero menyebutkan pada tahun ini Bulog berhasil menyerap 4 juta ton lebih beras masyarakat dan saat ini masih tersisa stok 1,8 juta ton beras . “Bulog diharapkan bisa memberi jaminan ketahanan pangan nasional dan menjalankan fungsi stabilisasi,” tandas Hero.

Sementara itu tingginya harga gabah di pasaran membuat bulog sub divre Cirebon tak mampu menyerap beras dari masyarakat. Bc007

http://beritacirebon.co/hero-setuju-hpp-gabah-dinaikkan.html

Pendirian Pabrik Semen di Jateng Ancam Kedaulatan Pangan

Kamis, 18 Desember 2014

SEMARANG - Ratusan orang dari Jaringan Masyarakat Peduli Kedaulatan Pangan Jawa Tengah (Jateng), berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Massa menuntut Gubernur Ganjar Pranowo membatalkan pembangunan pabrik semen di provinsi itu.

Koordinator aksi, Zaenal, menilai, pembangunan pabrik semen di Pati, Rembang, Ajibarang, Kebumen, Wonogiri, Blora, dan Grobogan, mengancam lahan pertanian di Jateng. Pasalnya, wilayah-wilayah pertanian akan dirombak menjadi lahan pertambangan.

"Kedaulatan pangan yang dijanjikan tidak akan terwujud kalau program yang mengancam lahan pertanian seperti kebijakan pertambangan dilakukan, karena kian mempersempit luasan lahan pertanian," kata Zaenal kepada wartawan, Kamis (18/12/2014).

Salah satu contoh adalah pertambangan di Kabupaten Rembang yang sedang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Menurutnya, Ganjar harus berpihak ke masyarakat dengan membatalkan izin pembangunan pabrik semen di sana.

"Gubernur harusnya bisa mencabut izin itu, karena dia yang mengeluarkannya. Bukan justru meminta masyarakat untuk menggugat ke PTUN," ungkapnya.

Pihaknya memberikan waktu satu pekan kepada Ganjar Pranowo untuk menghentikan aktivitas pabrik semen di Rembang. Ia berharap, Kepolisian juga menghentikan intimidasi kepada warga yang saat ini sedang berunjuk rasa di depan pabrik dengan mendirikan tenda.

"Kami harap gubernur mau menghentikan aktivitas tambang dan menarik alat berat. Kami tidak ingin aksi bentrok terjadi lagi," pungkasnya.

(ris)

http://news.okezone.com/read/2014/12/18/340/1081025/pendirian-pabrik-semen-di-jateng-ancam-kedaulatan-pangan

Jokowi Janji Indonesia tak Impor Beras Lagi Tiga Tahun Mendatang

Kamis, 18 Desember 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)  menargetkan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras pada 2018. Target ini bisa tercapai asalkan seluruh unsur pemerintahan mau kerja keras dan komitmen membangun infrastrutktur.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku cukup ironis dengan kenyataan bahwa Indonesia masih sangat tergantung terhadap impor. Padahal Indonesia adalah negara agraris.

"Kami sudah memberi target ke Menteri Pertanian bahwa tiga tahun ke depan harus swasembada pangan. Paling tidak berasnya. Tidak ada lagi yang namanya impor beras," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Kamis (18/12).
Bila target swasembada beras sudah terwujud, Jokowi berharap Indonesia juga mampu membebaskan diri dari ketergantungan impor terhadap komoditas-komoditas pangan lainnya seperti gula, kedelai, dan jagung.

Jokowi menjelaskan untuk mewujudkan target swasembada pangan, pemerintah bakal membangun 49 waduk di seluruh Indonesia. Untuk tahun depan, pemerintah akan lebih dahulu membangun 13 waduk.

Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki 1 juta hektar irigasi tahun depan. Sebenarnya, kata Jokowi, berdasarkan usulan dari pemerintah kota dan daerah, perbaikan irigasi sebaiknya dilakukan untuk 2 juta hektar. Namun pemerintah pusat hanya menyanggupi 1 juta hektar.

"Kalau irigasi dan waduk semuanya bisa kita bereskan, insya Allah kedaulatan pangan tidak akan jauh-jauh dari kita. Ini memang sebauh mimpi dan ambisi besar. Tapi bisa terwujud asalkan diikuti manajemen lapangan yang baik," ujar Jokowi.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/12/18/ngriyo-jokowi-sabar-dengarkan-emcurhatem-kepala-daerah

Indonesia tak seharusnya impor beras

Kamis, 18 Desember 2014

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Indonesia yang memiliki lahan begitu luas tak seharusnya impor beras namun justru harus mampu swasembada pangan sehingga tak lagi harus mendatangkan dari negara lain.

"Saya minta kepada Kementerian Pertanian untuk bekerja keras mewujudkan swasembada pangan apalagi kantornya memiliki lahan 15 hektare sehingga sepatutnya bisa lebih kerja lebih baik," kata Wapres saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional RPJM 2015-2019 di Jakarta, Kamis.

Wapres bahkan secara serius minta agar para ahli pertanian yang ada di kementerian tersebut kembali ke ladang dan jangan lagi hanya berada di kantor sehingga bisa melihat langsung masalah pertanian yang dihadapi.

Jusuf Kalla mengatakan sebenarnya Indonesia harus malu ketika memiliki lahan yang sangat luas tapi terus impor beras sekitar tiga juta ton setiap tahun. "Jadi tak seharusnya kita impor beras. Namun yang ada harus swasembada pangan," katanya.

Saat menyaksikan penandatanganan Surat Edaran Bersama Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai di Kantor Wapres Jakarta, Sernin (15/12), Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berupaya bisa mencapai swasembada sejumlah kebutuhan pokok dalam waktu dua hingga tahun dalam upaya menjaga ketahanan dan keamanan pangan nasional.

"Pemerintah sebagaimana janji kita dan juga kedepannya agar ekonomi berkembang harus keamanan pangan. Salah satu yang kita bicarakan adalah dalam dua hingga tiga tahun mendatang bahkan mungkin satu tahun sudah swasembada padi, gula, jagung dan kedelai," kata Jusuf Kalla.

Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Jaksa Agung HM Prasetyo. Ikut menyaksikan Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.

Tujuan surat edaran itu untuk melancarkan pengadaan bibit dan operbaikan saluran irigasi yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Menurut Wapres, agar mampu mencapai swasembada pangan setidaknya dibutuhkan sejumlah persyaratan seperti bibit yang benar, baik dan tepat waktu.

Juga ketersediaan pupuk yang tepat waktu. "Serta pengairan yang direhabilitasi serta penyuluhan," kata Wapres.

Agar semua proses penanaman tepat waktu maka diperlukan suatu kepastian hukum agar tidak terjadi telat pengadaan dan tanam.

Jusuf Kalla menilai surat edaran sangat penting dalam upaya untuk tkidak melanggar keputusan presiden atau ketentuan lainnya.

http://www.antaranews.com/berita/469904/indonesia-tak-seharusnya-impor-beras

JK: Tak Ada Pengimpor Beras 2-3 Juta Ton Selain Negeri Ini!

Kamis, 18 Desember 2014

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa swasembada pangan akan menjadi salah satu prioritas di pemerintahannya. Bahkan Jokowi ingin dalam 3 tahun ke depan tidak ada lagi impor beras.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa tidak ada negara yang bisa hebat tanpa mencapai swasembada pangan. Ini bukan hal yang mudah, karena kebutuhan pangan pasti naik, tidak pernah turun.

"Kebutuhan tak pernah turun dan ini kebutuhan mutlak. Memalukan negeri begitu luas tapi impor terus," tegasnya dalam penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Menurut JK, Indonesia adalah salah satu importir beras terbesar di dunia. "Tidak ada pengimpor beras 2-3 juta ton selain negeri ini," sindirnya.

Oleh karena itu, JK ingin ahli-ahli pertanian langsung turun ke lapangan. "Semua yang ahli kembali ke ladang, jangan di kantor. Kalau tidak, kita jual kantornya," tutur dia.

Selain dari sisi sumber daya manusia, menurut JK, pemerintah juga akan membangun infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan. Bendungan, waduk, dan irigasi akan dibenahi.

"Hampir semua pengairan tidak dipelihara dengan baik di daerah. Tersier itu tanggung jawab bupati. Kita akan berikan biaya besar untuk pelihara agar rakyat dapat air betul dan rakyat bisa berhasil," katanya.

Pembangunan waduk, demikian JK, akan diambil sebagian dari hasil penghematan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Sebagian biaya dari pengurangan BBM itu diberi pada pangan. Semua harus siap," ucapnya.

(hds/hen)

http://finance.detik.com/read/2014/12/18/184228/2781782/4/jk-tak-ada-pengimpor-beras-2-3-juta-ton-selain-negeri-ini?991101mainnews

Petani Minta Pemda Tak Menolak Bantuan Pupuk

Kamis, 18 Desember 2014

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemberian bantuan pupuk gratis kepada petani dalam rangka percepatan pertanaman dan peningkatan produksi beras nasional 2015 mendapat reaksi berbeda dari pemerintah daerah. Sebagian pemerintah daerah dari 13 provinsi, yang diharapkan memberikan kontribusi peningkatan produksi beras, enggan menerima program bantuan pupuk.
Menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir, Rabu (17/12), di Jakarta, penolakan bantuan pupuk gratis oleh pemerintah daerah (pemda) bukan keputusan tepat. Dalam kondisi seperti ini, bantuan apa pun yang diberikan kepada petani akan diterima dengan senang hati.

Apalagi bantuan dalam bentuk pupuk yang diberikan secara gratis. Ada uangnya saja belum tentu bisa mendapatkan pupuk tepat waktu, apalagi jika diberi bantuan gratis. Petani akan senang.

Dengan mendapatkan pupuk secara gratis, petani bisa menghemat biaya produksi. Pada saat yang sama produktivitas tanaman padi per hektar diharapkan juga akan meningkat karena ada jaminan sarana produksi yang tepat waktu dan jumlah.

Winarno berharap, pemerintah daerah menerima apa pun bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada petani karena akan meringankan beban petani.

Arifin Tasrif, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, selaku induk perusahaan pupuk BUMN, mengatakan, alokasi bantuan pupuk dalam rangka percepatan pertanaman padi dan peningkatan produksi beras nasional berkurang.

Pada awalnya alokasi bantuan pupuk gratis ditetapkan 126.000 ton untuk pupuk urea. Namun, dalam perjalanan waktu diturunkan menjadi 40.000 ton dan sekarang menjadi 15.663 ton.

Begitu pula alokasi bantuan pupuk NPK turun dari semula 82.193 ton menjadi 10.751 ton. Beberapa daerah belum bersedia menerima bantuan pupuk.

Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman mengatakan, dalam percepatan pertanaman padi musim tanam 2014/2015, produsen pupuk diharapkan menyalurkan bantuan pupuk dalam tiga minggu.

”Bagi kami, hal itu tidak menjadi masalah karena pupuk sudah tersebar di sejumlah daerah sehingga tinggal menyalurkan saja,” katanya.

Begitu produsen menerima data petani penerima bantuan sesuai nama dan alamat, pupuk akan segera disalurkan kepada petani. (MAS)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141218kompas/#/18/

BUMN Dipimpin Asing, PDIP: Rini Belum Memprioritaskan Pribumi

Kamis, 18 Desember 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini S Soemarno untuk mengangkat warga negara asing (WNA) menjadi Direktur Utama BUMN menimbulkan berbagai kritik dari sejumlah pihak.

Politikus PDIP Arif Budimanta justru melihat wacana Menteri Rini tersebut harusnya dapat dijadikan sebagai motivasi bagi anak bangsa. "Jadikan saja motivasi untuk meningkatkan kualitas" ujar Arif saat dihubungi Republika Online, Rabu (17/12).

Arif berharap BUMN dapat menjadi pemain multinasional. Untuk mencapai itu, lanjut dia, perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terhadap anak bangsa.

Namun sebelum memilih WNA, Arif mengatakan Menteri Rini harus memprioritaskan terlebih dahulu SDM dari bangsa sendiri. Sejauh ini, Arif menilai, Menteri Rini belum memprioritaskan pribumi. Padahal, lanjut Arif, banyak manajer asal Indonesia siap untuk bersaing dalam level global.

Jikapun terpaksa harus merekrut WNA, Arif menyarankan agar memilih mereka yang paham dengan kebudayaan, bahasa dan ideologi bangsa Indonesia. Karena, BUMN bertugas dalam mewujudkan pembangunan nasional.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/17/ngqf3b-bumn-dipimpin-asing-pdip-rini-belum-memprioritaskan-pribumi

Petani Protes Gula Rafinasi

Rabu, 17 Desember 2014

Produsen Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas
 
JAKARTA, KOMPAS  — Sebanyak 400.000 ton gula kristal putih petani tebu di sejumlah daerah di Jawa dan Lampung belum terserap pasar. Hal itu karena gula rafinasi beredar di pasar umum. Petani berharap pemerintah mengawasi gula rafinasi agar tidak merembes ke pasar.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen setelah menyampaikan aspirasi petani tebu di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Selasa (16/12). Soemitro datang bersama 40 perwakilan APTRI dari Jawa dan Lampung.

”Gula yang belum terserap pasar itu bukan milik pedagang. Itu adalah gula petani yang belum terbeli. Pembeli tidak mau membeli karena takut kalau dibeli tidak bisa terserap ke pasar,” kata Soemitro.

Menurut Soemitro, saat ini, stok gula di pasar melimpah akibat beredarnya gula rafinasi. Hal itu menyebabkan harga lelang gula kristal putih (GKP) petani yang tertinggi Rp 8.600 per kilogram (kg) dan terendah Rp 7.700 per kg.

Harga lelang terakhir tersebut lebih rendah daripada harga pembelian pemerintah (HPP) yang sebesar Rp 8.500 per kg. Kondisi itu membuat petani tebu terpukul dan kesulitan mencari modal perawatan tanaman tebu.

”Kami ingin bertemu Menteri Perdagangan untuk membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan itu terkait penundaan impor gula mentah dan pencabutan izin bagi distributor nakal yang menyebabkan gula merembes ke pasar,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPN APTRI M Nur Khabsyin menambahkan, APTRI berharap pemerintah membeli gula petani jika tidak terserap ke pasar dengan harga sesuai HPP.

Pakta integritas
APTRI juga menawarkan solusi agar gula petani yang belum laku dibeli sebagai bahan baku industri rafinasi dan makanan-minuman. Jika memang kualitasnya kurang baik, bisa diolah lagi.

”Dari sejumlah permintaan yang kami lontarkan, baru satu permintaan yang terjawab. Kemendag telah meminta industri rafinasi menandatangani pakta integritas agar gula rafinasi tidak merembes ke pasar. Jika pakta integritas itu dilanggar, izin mereka akan dicabut,” kata Nur Khabsyin.

Staf Khusus Kemendag Ardiansyah Parman mengemukakan, Kemendag tidak memungkiri jika terjadi rembesan gula rafinasi di pasar umum. Hal itu terjadi di tingkat distributor gula rafinasi yang memasok gula tersebut ke industri kecil menengah makanan-minuman.

Kemendag juga pernah memberikan sanksi kepada sejumlah industri rafinasi. Sanksi itu berupa pengurangan alokasi gula mentah selama dua tahun terakhir masing-masing 191.000 ton dan 100.000 ton.

”Akibat sanksi itu, mereka tidak mempunyai pasokan gula mentah selama dua bulan terakhir tahun ini,” ujarnya.

Menurut Adriansyah, untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendag akan memperbaiki sistem pendistribusian gula rafinasi. Salah satunya adalah membuat komitmen bersama dengan pelaku industri rafinasi.

Kemendag meminta mereka memastikan dan menjamin agar gula rafinasi tidak merembes ke pasar umum. Jika hal itu masih terjadi, Kemendag akan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan sanksi pemotongan kuota gula mentah.

”Ke depan, pada 2015, distributor gula rafinasi akan dihentikan. Distributor itu akan digantikan oleh koperasi,” ujarnya.

Adriansyah menambahkan, langkah tersebut merupakan wujud kerja sama Kemendag dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kedua instansi tersebut akan mengontrol pendistribusian gula rafinasi.

”Selama ini ada 2.173 industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan-minuman. Kami berharap, mereka bisa bergabung dengan koperasi untuk mendapatkan gula rafinasi,” ujarnya. (HEN)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141217kompas/#/19/

Direksi Telkom, PLN, Pindad dan Bulog segera diganti

Selasa, 16 Desember 2014

KANALSATU - Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menyelesaikan pergantian direksi di sejumlah perusahaan negara. Setelah sebelumnya, telah diselesaikan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia.

Selanjutnya, pergantian direksi dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia, PT PLN, PT Pindad, dan PT Bulog. Targetnya, pergantian tersebut selesai sebelum akhir 2014. "Itu agenda paling utama yang coba diselesaikan sebelum akhir tahun," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di Jakarta, Selasa (16/12/14).

Seperti diketahui, saat ini ada beberapa perusahaan negara yang mengalami kekosongan dirut. Yakni, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Pindad, Bulog, PT PLN, PT KAI, dan PT Semen Indonesia Tbk.

Posisi dirut kosong karena ada  yang ditarik menjadi menteri, seperti Dirut KAI (Kereta Api Indonesia) Ignasius Jonan, Dirut Telkom Arief Yahya, dan Dirut Pindad Sudirman Said.

Selain itu, dirut yang mengundurkan diri antara lain Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan dan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Ada pula dirut yang masa jabatan segera habis. Adalah Dirut PT PLN Nur Pamudji (sekarang masih menjabat) dan Dirut PT Bulog Sutarto Alimoeso yang kini telah digantikan oleh Plt. Dirut PT Bulog Budi Purwanto.

Sementara untuk posisi Dirut PT Semen Indonesia masih diisi oleh pelaksana tugas Suparni yang semula menjabat sebagai Direktur Produksi dan Litbang PT Semen Indonesia. Dwi Soetjipto yang sebelumnya menjabat Dirut PT Pertamina ditarik menjadi Dirut PT Pertamina menggantikan Karen Agustiawan. "Semen Indonesia baru tahun depan. Kami sudah minta RUPSLB," terang Rini.(win6)

http://kanalsatu.com/id/post/36881/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti

Penggantian Raskin Jadi E-money Berbahaya? Ini Analisanya

Senin, 15 Desember 2014

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus didesak  untuk tidak menggantikan program beras miskin (raskin) dengan sistem e-money, mengingat implikasi berantainya yang bisa kontraproduktif dengan cita-cita kedaulatan pangan Indonesia.

Rencana pencabutan program raskin pada 2015 tersebut praktis akan membuat perdagangan beras mengikuti mekanisme pasar (liberalisasi), yang dikhawatirkan mengancam pemburukan ketergantungan impor bahan pangan pokok paling sensitif di Tanah Air itu.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menegaskan program raskin pada hakikatnya dialamatkan untuk memproteksi pangan rakyat dari risiko pasar bebas, termasuk peluang masuknya spekulan.

“Masalahnya risiko pasar bebas—termasuk fluktuasi harga akibat pasokan dan spekulasi— paling serius dihadapi oleh petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah,” ujarnya di sela-sela sebuah diskusi, Senin (15/12/2014).

Untuk diketahui, program raskin juga merupakan instrumen garda harga di tingkat petani termasuk ketika panen, karena pemerintah membeli 3,5 juta-4 juta ton gabah/beras dari petani. Tiap tahunnya pemerintah menyuntik Rp18 triliun untuk program raskin sampai ke pedesaan.

Menurut Bayu, salah satu fungsi raskin yang paling krusial adalah sebagai penyangga stok pemerintah sebesar 1 juta-2 juta ton yang harus ada setiap saat. Seperti diketahui, stok tersebut ditangani oleh Perum Bulog (Persero) selaku pemilik cadangan beras terbesar.

Ketika cadangan beras pemerintah mencukupi, spekulan takut bermain sehingga inflasi dapat terjaga. Apalagi, beras adalah satu-satunya komoditas yang dijaga dalam stok pemerintah. Bayu berkata kesinambungan tersebut akan rontok apabila program raskin diutak-atik.

Sebagai latar belakang, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia menghentikan program raskin karena dianggap tidak efektif. Institusi Bretton Woods tersebut menuding program jaminan sosial paling lama di Tanah Air itu memicu range penyimpangan sebesar 20%-30%.

Penyimpangan tersebut mencakup ketidaktepatan harga 10%-20% di atas harga tebus raskin (HTR), ketidaktepatan jumlah antara 30%-50% di bawah ketentuan, dan ketidaktepatan sasaran antara 20%-30% dari ketentuan.

Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno baru-baru ini mengumumkan program raskin per tahun depan akan diganti dengan e-money, yang mana rumah tangga sasaran (RTS) tidak diberi beras, tapi bantuan uang di rekening mereka.

Sementara itu, menurut Bayu, range penyimpangan sebesar 20% masih bisa ditoleransi.  “Karena terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran beras hasil ‘penyimpangan’ itu masih tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.”

SALAH PENYELESAIAN

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin berpendapat masalah penyimpangan—yang menjadi dalih untuk menganulir program raskin—adalah persoalan lapangan yang tidak seharusnya diselesaikan dengan kebijakan strategis.

“Persoalan lapangan, ya selesaikan dengan kebijakan lapangan. Harusnya yang diperbaiki adalah delivery service-nya, pengendalian dengan pendampingan program raskin melalui pendanaan pemda, dan perhatikan potensi sumber daya lokal untuk diversifikasi pangan.”

Bustanul menambahkan ketiadaan raskin otomatis akan mengerek harga jual beras, padahal kontribusi beras terhadap inflasi nasional bisa mencapai 25%-50%. Untuk diketahui, setiap penambahan 1% raskin membantu menurunkan harga beras sebesar 0,02%.

Apalagi, menurut audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), target penurunan angka konsumsi beras sebesar 1,5% gagal tercapai. “Jadi bisa dibayangkan apabila tiba-tiba perdagangan beras diliberalisasi.”

Solusinya, menurut Bustanul, harus ada disinsentif terhadap impor pangan, diversifikasi pangan, promosi pangan lokal di daerah, dan pengindustrian—bukan industrialisasi—pangan untuk peningkatan nilai tambah.

Peneliti Universitas Andalas Jhon Farlis menilai penggantian raskin dengan e-money memang lebih praktis karena tidak butuh gudang. Namun, justru lebih rentan disalahgunakan karena sasaran penggunaan sulit dikendalikan meski e-money dikhususkan untuk membeli beras.

“Tidak ada lagi jaminan beras di petani, sehingga tengkulak akan makin marak. Akhirnya, minat menanam petani akan surut dan produksi padi turun. Apa akibatnya? Ketergantungan impor beras kita akan semakin buruk dan wacana kedaulatan pangan sulit dicapai.”

Sementara itu, peneliti pertanian Universitas Hasanudin Didi Rukmana mengatakan sistem e-money juga punya kelemahan dalam 3 aspek. Pertama, aspek teknis yaitu dana yang besar untuk pembangunan jaringan informasi dan peralatan membaca kartu debit.

Kedua, aspek ekonomi yaitu besarnya dana untuk mengubah sistem dari basis pemberian beras ke uang elektronik, sekalipun bila program e-money itu hanya diterapkan di perkotaan. Ketiga, aspek sosial seperi mudahnya perpindahan tangan kepemilikan kartu.

Menteri Perdagngan  Rachmat Gobel menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari usulan penggantian raskin menjadi e-money. “Ini kan gantinya. Operasi pasar khusus untuk isi raskin, beda nama saja. Tujuannya kepada RTS yang membutuhkan.”

http://m.bisnis.com/industri/read/20141215/12/382908/penggantian-raskin-jadi-e-money-berbahaya-ini-analisanya

Penunjukan Langsung Bibit, Pupuk, dan Irigasi

Selasa, 16 Desember 2014

JAKARTA, KOMPAS — Guna mempercepat swasembada pangan, pemerintah mengambil kebijakan pengadaan bibit dan pupuk, serta perbaikan saluran irigasi tersier, lewat mekanisme penunjukan langsung. Melalui mekanisme tanpa tender ini, diharapkan ketersediaan bibit, pupuk, dan air irigasi terjamin tepat waktu sesuai kebutuhan musim tanam.
Kebijakan pengadaan melalui penunjukan langsung ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama tentang Upaya Khusus untuk Mencapai Swasembada Pangan yang ditandatangani sejumlah menteri dan pemimpin lembaga, Senin (15/12), di Kantor Wakil Presiden.

Surat edaran tersebut ditandatangani Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo. Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menyaksikan penandatanganan surat edaran itu.

Menurut Kalla, Indonesia memiliki target swasembada pangan dalam 2-3 tahun mendatang. Untuk mencapai swasembada pangan diperlukan penyediaan bibit berkualitas dan tepat waktu, distribusi pupuk yang juga tepat waktu, pengairan yang baik, ketersediaan alat dan mesin pertanian, serta penyuluh pertanian.

”Ini pertanian harus tepat waktu. Telat seminggu habis sudah, tidak bisa lagi tanam. Dalam hal ini susah kalau (pengadaan lewat) tender. Kalau tender nanti butuh 45 hari. Dan pengalaman 2-3 tahun terakhir ini, tender harganya jauh beda dan di sinilah mafia-mafia korupsi dan tidak bersertifikat bermain hingga akhirnya produksi padi dan jagung menurun,” kata Kalla.

Mekanisme penunjukan langsung dalam surat edaran tersebut, menurut Kalla, tidak menyalahi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No 70/2012. Hal ini karena harga pengadaan bibit, pupuk, dan perbaikan saluran irigasi tersier akan ditentukan pemerintah. Untuk menghindari penyimpangan, mekanisme penentuan harga oleh pemerintah akan melibatkan BPKP.

”Sesuai perpres, ada empat hal yang boleh tidak ditender. Pertama kalau keadaan darurat seperti bencana, kedua kalau harganya di bawah Rp 200 juta, ketiga harga ditentukan pemerintah, dan keempat kalau agen tunggal. Jadi, ini tinggal tunjuk langsung saja dengan harga tentu yang ditentukan pemerintah,” katanya.

Menurut Wapres, dibutuhkan keberanian dan ketetapan di daerah oleh bupati dan pihak terkait dalam pengadaan tersebut.

Keberadaan surat edaran itu lebih sebagai bentuk dukungan dari aparat penegak hukum, bahwa mekanisme pengadaan seperti ini tidak melanggar hukum. (WHY)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141216kompas/#/18/

Tanpa Raskin, Ketahanan Pangan Terancam

Senin, 15 Desember 2014

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menilai rencana penghapusan raskin sebagai tindakan gegabah beresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin. Tak hanya itu, juga mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.

Bayu saat diskusi Stop Liberalisasi Beras gelaran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (15/12/2014) mengungkapkan, pemerintah Prancis, negara Eropa dan Amerika sedang mempelajari mekanisme program raskin untuk diterapkan di negaranya masing-masing.

"Di Eropa, saat ini sedang bergejolak soal ketahanan pangan. Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food atau kupon makanan semacam e-money. Mereka melihat raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka heran, bagaimana Indonesia menjaga stabilitas pangan rakyatnya. Karena stamp food ternyata kurang efektif," ujar dia.

Ia mengatakan, program raskin merupakan jaring pengaman sosial (JPS) yang mempunyai delapan fungsi sekaligus, mulai pengadaan beras dan gabah bagi petani, stok pangan pemerintah, penjamin ketersediaan pangan bagi warga miskin, penyedia bantuan darurat pada saat bencana atau keperluan mendadak lainnya, penjaga stabilitas harga beras, 'injeksi dana pemerintah ke pedesaan, yang saat ini jumlahnya mencapai Rp18 triliun, instrumen peningkatan likuiditas masyarakat desa hingga pengendali inflasi nasional.

"Raskin ini sejatinya telah berlaku sejak tahun 1970. Di mana pemerintah menyediakan beras untuk PNS dan ABRI, kemudian di tahun 1998, karena gejolak ekonomi, pemerintah memandang perlunya jaminan pangan untuk masyarakat umum dan program ini dilanjutkan oleh lima pemerintahan paska reformasi," jelas dia.

Ia menambahkan bahwa gejolak penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga kekisruhan di tengah masyarakat. "Yang paling beresiko merasakan imbas penghapusan Raskin adalah masyarakat miskin dan para petani," imbuh dia. [aji]
“Jadi, raskin tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan produksi padi banyak dipengaruhi oleh proses penggilingan dari  gabah ke beras. Saat ini, kata dia, jumlah penggilingan padi mencapai 90 persen se-Indonesia dan didominasi pengusaha kecil dan menengah. Karena berpengaruh besar terhadap produksi, pemerintah juga seharusnya memerhatikan proses penggilingan beras agar meningkatkan rendemen.

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2162837/tanpa-raskin-ketahanan-pangan-terancam#.VI9rZtKsUXs

JK Ingin Percepat Target Swasembada Pangan, Kedelai Paling Berat

Senin, 15 Desember 2014

Jakarta -Pemerintah menargetkan swasembada padi, jagung dan kedelai bisa tercapai pada 2017. Namun target yang paling berat adalah swasembada kedelai

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru ingin program itu dipercepat lebih cepat dari target. Saat ini pemerintah melakukan terobosan dengan mempercepat pengadaan bibit untuk petani tanpa melalui tender, yang selama ini cenderung lama dan kerap telat.

"Salah satu yang kita bicarakan ialah (swasembada padi, jagung) dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang. Mungkin 1 tahun malah maka kita harus swasembada padi, gula, jagung dan kedelai juga nanti," kata JK di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (15/12/2014).

Ia menjelaskan bila swasembada ini bisa dilakukan tahun depan, perbaikan ekonomi negara dapat dilakukan. "Karena itu bisa menjaga, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Kedua menjaga stabilitas harga, kemudian juga menjaga inflasi agar jangan terlalu tinggi," katanya.

Selain itu, swasembada ini bisa tercapai maka akan membuka lapangan kerja bagi petani dan nelayan yang selama ini belum sejahtera. JK menungkapkan ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk mencapai swasembada pangan yakni bibit yang benar dan tepat waktu, pupuk yang distribusikan tepat waktu, pengairan yang direhabilitasi, hasil tani yang berkualitas dan penyuluhan pada petani.

Hari ini dilakukan penandatangan Surat Edaran Bersama antara Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Wakil Kapolri Komjen Pol Badrodi Haiti. Surat Edaran ini dilakukan karena pengadaan bibit dilakukan melalui penunjukkan langsung.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan setidaknya akan ada 73 ton gabah kering giling (GKP) yang diproduksi tahun depan dalam rangka swasembada. Swasembada jagung, ditargetkan 20 juta ton di tahun 2016. Swasembada kedelai baru bisa dilakukan tahun 2017, karena persoalan ketersedian lahan.

"Kedelai yang memang ini agak berat. Insya Allah 3 tahun baru kita mencapai swasembada," ucap Amran.

Kementerian Pertanian menargetkan perbaikan irigasi 1 juta hektar per tahun dan akan dimulai bulan Januari 2014. "Kami programkan menyelesaikan 1 juta hektar per tahun. Insya Allah tahun 2015 ini kamu akan mulai pada bulan Januari," katanya.
(bil/hen)

http://finance.detik.com/read/2014/12/15/165940/2777873/4/jk-ingin-percepat-target-swasembada-pangan-kedelai-paling-berat?f9911023

Jokowi Bubarkan Dewan Gula Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2014

Jakarta -Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural pada 4 Desember 2014 lalu, salah satunya keberadaan Dewan Gula Indonesia (DGI).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur sebelumnya pernah mengatakan selama ini peranan Dewan Gula Indonesia yang diketuai oleh Menteri Pertanian tak berjalan.

Natsir mengaku salah satu anggota Dewan Gula bagian distribusi, namun tak pernah diajak untuk rapat atau pertemuan.

"Dewan Gula dibubarkan saja, tak berfungsi dengan baik. Padahal Dewan Gula tempat bagaimana mengatur manajemen produksi, perdagangan, dan distribusi gula," kata Natsir kemarin.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Sabtu (13/12/2014), pertimbangan pembubaran lembaga non struktural tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Kesepuluh lembaga nonstruktural yang dibubarkan itu yakni Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.

(hen/hen)

http://finance.detik.com/read/2014/12/13/112957/2776380/4/jokowi-bubarkan-dewan-gula-indonesia

Harun Al Rasyid: Kedaulatan Pangan Kita Terjajah

Jumat, 12 Desember 2014

BEKASI_DAKTACOM: Negara kita sudah lama terjajah dari kemandirian komoditas pangan, terutama beras dan kacang kedelai. Hal itu dikemukakan DR. Harun Al Rasyid, anggota dewan kedaulatan pangan Nasional, saat berbincang di Radio Dakta, Jum’at (12/12/14).

Menurutnya, saat ini setiap hari kita menemukan bahan pangan yang dijual di pasar-pasar selalu ada barang impornya. Padahal salah satu harga diri negara, sejauhmana negara dapat melindungi pangan dalam negeri.

Sebab kata Harun Al Rasyid, jika negara tak mampu melindung pangan dalam negeri, akan dapat menimbulkan insitablitas pangan. Salah satu faktor terjadinya insiblitas pangan karena pasar diserbu bahan pangan impor.Dan jika itu yang terjadi para petani akan malas mengolah lahan, dan itu berakibat menurunnya produksi pangan.

“Pentingnya ketahanan pangan telah menjadi isu strategis bagi sebuah bangsa yang mandiri” kata Dosen Fisip Unisma ini.

Oleh karena itu menurut Harun, siapapun penguasa dan penyelenggara negara, pangan produksi lokal harus terlindungi. Pra penguasa harus mempelopori penyediaan buah lokal, dan pangan lokal.

Perlindungan terhadap pangan tak cukup dengan kebijakan pemerintah, tapi kebijakan itu harus ada pendampingan. Sehingga kebijakan itu berjalan sesuai relnya. Seperti kebijakan penyediaan bibit, penanaman dan produksi pangan dan bagaimana pasca panen.

Saat ini dewan kedaulatan pangan nasional fokus dalam advokasi kebijakan tentang pangan nasional, bagaimana produk lokal terlindungi serta bagaimana pendistribusian bibit kepada para petani.

Menurut Harun pemerintah harus melakukan prokteksi terhadap buah-buah asing. Indonesia tak perlu takut dengan kebijakan proteksi pangan. Sebab kebijakan seperti itu juga berlaku di negara lain seperti di Amerika.

Di Amerika kata Harus sangat susah memasukkan buah dan produk pertanian. Karena negara masih memberlakukan proteksi terhadap produksi pangan.

Untuk melakukan proteksi itu dibutuhkan lembaga pengendali kebutuhan pangan seperti Bulog. Pada masa orde baru Bulog berperan sebagai stablisator baik pengadaan pangan maupun harga pangan.

Disini dibutuhkan pemerintahan yang kuat agar lembaga pengendali pangan tak ditekan oleh pedagang maupun pelaku impor dan ekspor, papar Harus Al Rasyid.***

DR. Harus Al Rasyid, anggota dewan kedaulatan pangan nasional

http://www.dakta.com/2014/12/harun-al-rasyid-kedaulatan-pangan-kita-terjajah/

Mesin Tanam Padi Indo Jarwo Transplanter

SHS dan Pertani Siap Salurkan Benih Padi

Jumat, 12 Desember 2014

JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan benih BUMN, PT Sang Hyang Seri (Persero), bersiap menggenjot produksi benih padi untuk memenuhi kebutuhan petani pada 2015. Pada 2015, PT SHS bersama perusahaan benih BUMN lainnya, PT Pertani, diminta memasok benih padi varietas unggul sebanyak 200.000 ton atau setara dengan 8 juta hektar luas pertanaman padi.
Direktur Pemasaran PT Sang Hyang Seri (SHS) Syaiful Bahri, di Jakarta, Kamis (11/12), mengatakan, PT SHS kesulitan keuangan karena terbelit utang Rp 800 miliar. Selanjutnya dilakukan penjadwalan utang selama 10 tahun. Dua tahun pertama, PT SHS dibebaskan membayar suku bunga kredit.

Dengan langkah itu, kata Syaiful, kondisi keuangan PT SHS menjadi lebih sehat sehingga bisa mengoptimalkan produksi benih. ”Tahun 2015, kami diminta menyalurkan benih 200.000 ton bersama PT Pertani. Pembagian biasanya 60:40. Porsi SHS lebih besar,” katanya.

Syaiful optimistis PT SHS mampu memenuhi kebutuhan benih. Saat ini kapasitas produksi benih SHS 120.000 ton per tahun. Produksi itu akan dioptimalkan. Ia menyatakan senang atas kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kembali memercayakan penyediaan benih.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengadaan benih dengan penunjukan langsung kepada PT SHS dan Pertani dalam rangka percepatan pengadaan dan penyaluran bantuan benih kepada petani. Hal itu juga bertujuan menyehatkan PT SHS. ”Kita tidak harus mengingat-ingat masa lalu, harus melihat ke depan. Produsen benih harus lebih baik lagi dalam menyalurkan benih,” kata Amran.

Selama ini, PT SHS kurang berkembang antara lain karena meneliti sendiri. Padahal, Kementerian Pertanian punya banyak peneliti yang mampu menciptakan benih-benih baru dengan kualitas bagus. (MAS)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141212kompas/#/23/

Raskin Dihapus, Gakin Terancam Kelaparan

Jumat, 12 Desember 2014

Jakarta_Barakindo- Rencana Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk mengganti beras raskin dengan uang tunai, dinilai banyak kalangan akan membuat Keluarga Miskin (Gakin) terancam kelaparan secara massal. Pasalnya, uang justru berpotensi besar membuat tujuan awal program Raskin melenceng, yang semula untuk mentransfer energi bagi peningkatan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas SDM Gakin.

Hal itu diungkapkan, Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, dalam sebuah tulisannya seperti dilansir Bulog Today, Kamis (11/12/2014).

Menurutnya, selama setahun Gakin mendapat 15 Kg beras dengan menebus Rp 1.600/Kg. Dengan bantuan itu, diasumsikan 40-60 persen total kebutuhan beras bulanan keluarga miskin dan rawan pangan bisa dipenuhi. Lewat subsidi ini, kelompok miskin akan bisa mempertahankan tingkat konsumsi energi dan protein.

“Rawan pangan tak terjadi. Mereka tidak mengurangi biaya pendidikan dan kesehatan untuk dialihkan ke keranjang pangan karena ada Raskin. Berbeda apabila tidak ada Raskin. Ketika harga beras naik, warga miskin yang 60-70 persen pengeluarannya tersedot untuk pangan akan merealokasi keranjang belanja rumah tangga: pos kesehatan dan pendidikan akan dialihkan kepangan,” jelasnya.

Karenanya, lanjut pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), dan Peminat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi itu, bukan mustahil kelaparan akan meruyak. “Saat ini jumlah penduduk miskin masih sebanyak 28,07 juta jiwa (11,37 persen). Pelbagai upaya telah dilakukan, tetapi penurunan jumlah penduduk miskin kian lambat sejak tahun 2000-an. Selain itu, jumlah penduduk yang defisit energi (kurang kalori) mencapai 30 juta jiwa. Status gizi anak di bawah lima tahun (balita-red) juga tidak mengalami perbaikan signifikan dalam 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Tahun 2013 saja, kata Khudori, balita stunting mencapai 37,2 persen, dan yang kekurangan gizi 19,6 persen, serta 5,7 persen di antaranya berstatus gizi buruk. “Boleh jadi karena ini Indeks Kelaparan Global Indonesia tak kunjung membaik. Tahun 2013 indeks Indonesia mencapai 10,1 yang berarti termasuk indeks “kelaparan serius”, sama seperti tahun 2012. Makanya penggantian beras dengan uang berpeluang memperburuk indeks kelaparan,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan, bukan mustahil uang dibelikan pulsa atau rokok, bukan untuk belanja beras (pangan). “Jadi, berbeda dengan program lain, Raskin punya kaitan kuat dengan program pengembangan SDM (horizontal integration) dan program ketahanan pangan (vertical integration). Sebagai program transfer energi, keberhasilan Raskin akan membantu program lain seperti peningkatan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan dan produktivitas SDM. Raskin bisa dipandang sebagai investasi SDM yang lebih tahan pelbagai risiko,” jelasnya lagi.

Menurut dia, Raskin bisa dipandang sebagai indirect income transfer. “Beras itu dibeli dari produksi petani kecil yang rentan oleh fluktuasi harga saat panen raya. Pembelian hasil produksi petani oleh Bulog lewat harga yang ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan pada petani kecil agar mereka mendapatkan insentif,” tandasnya.

Karenanya, ia menganggap ada keterkaitan yang kuat antara program kesejahteraan petani melalui pembelian pemerintah dan pemberian subsidi beras murah lewat Raskin pada kelompok miskin dan rawan pangan. “Apabila bantuan beras diganti dengan uang, tidak ada lagi kewajiban Bulog untuk membeli gabah/beras petani untuk memenuhi pagu Raskin,” katanya.

Akibatnya, tambah dia, tak ada lagi instrumen stabilisasi harga gabah/petani, sehingga harga menjadi rentan fluktuasi. “Ujung- ujungnya, inflasi sulit dikendalikan, karena beras penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, hilang sudah mekanisme penyerapan gabah/beras domestik terbesar oleh Bulog. Dan bukan mustahil cadangan beras pemerintah akan sepenuhnya dipenuhi dari impor. Padahal, produksi beras domestik jauh dari memadai,” pungkasnya. (Redaksi)*

http://beritabarak.blogspot.com/2014/12/raskin-dihapus-gakin-terancam-kelaparan.html#more

Mentan Ancam Produsen Pupuk

Kamis, 11 Desember 2014

Pemerintah Daerah Siap Tingkatkan Produksi Padi

PIDIE, KOMPAS — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam badan usaha milik negara produsen pupuk dan benih agar tidak main-main dalam menyalurkan bantuan benih dan pupuk, baik gratis maupun bersubsidi, kepada petani. Kepolisian akan dilibatkan sebagai pengawas di setiap lini.
Ancaman itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Rabu, (10/12), saat berkunjung ke Kabupaten Pidie, Aceh, dalam rangka peningkatan produksi beras nasional 2015.

Selama kunjungan ke 11 provinsi, Mentan melihat adanya persoalan kelangkaan dan keterlambatan benih, pupuk, dan kerusakan jaringan irigasi.

Di beberapa daerah, termasuk Aceh, pupuk bersubsidi menyimpang ke subsektor lain seperti perkebunan kelapa sawit. ”Saya sudah bekerja sama dengan Kapolri untuk mengawasi penyaluran,” kata Amran.

Di Aceh, Amran menyerahkan bantuan 164 traktor tangan kepada petani. Ia menargetkan pemerintah daerah meningkatkan produksi padi 700.000 ton gabah kering giling (GKG), yakni dari 2 juta ton menjadi 2,7 juta ton.

”Tidak susah, cuma minta tambahan ekornya saja,” kata Amran. Jika target produksi tercapai, dirinya menjanjikan tambahan bantuan kepada para petani di Aceh seperti bantuan benih dan pupuk gratis untuk 3.500 hektar lahan pertanaman padi.

Dana Rp 4,1 triliun
Mentan mengatakan, dalam rangka optimalisasi pencapaian peningkatan produksi pangan, seperti padi, jagung dan kedelai, Kementerian Pertanian (Kementan) memfokuskan kembali anggaran. Dengan fokus pada anggaran, dana produksi padi 2015 naik menjadi Rp 4,1 triliun dari Rp 2,3 triliun.

Lebih lanjut, Mentan menekankan, anggaran sektor Kementan naik berlipat-lipat. Sekarang, ada Rp 15 triliun untuk perbaikan jaringan irigasi seluas 1 juta hektar. Total jaringan irigasi yang rusak mencapai 52 persen atau mencakup lahan 3,3 juta hektar yang akan diselesaikan dalam tiga tahun.

Dalam rangka percepatan pertanaman dan peningkatan produksi padi, Mentan menyatakan sudah ada Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 terkait penunjukan langsung pengadaan benih dan pupuk bersubsidi.

Perusahaan benih BUMN, yaitu PT Sang Hyang Seri (SHS) dan PT Pertani, ditunjuk pemerintah untuk pengadaan benih. Adapun PT Pupuk Indonesia dan anak usahanya ditunjuk untuk pengadaan pupuk.

Di hadapan para pemangku kepentingan dalam produksi padi, Mentan langsung mengingatkan produsen pupuk dan benih agar menyalurkan benih secara baik dan tepat sasaran. Pada kesempatan itu hadir Direktur Utama PT SHS dan PT Pertani.

Wakil Gubernur Aceh Mualim menyambut baik realisasi bantuan pemerintah pusat kepada para petani di Aceh. Ia menambahkan, 40 persen warga Aceh bergantung pada pertanian.

Wakil Bupati Pidie Iriawan mengatakan, pihaknya sanggup menaikkan produksi padi dari 250.000 ton GKG menjadi 400.000 ton pada 2015 dengan berbagai program bantuan dari pemerintah pusat.

Saat meninjau Waduk Rajui di Pidie, terungkap juga bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi belum tuntas. (MAS)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141211kompas/#/18/

Jokowi Ancam Copot Menteri Pertanian

Rabu, 10 Desember 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo optimistis target swasembada pangan dalam periode paling lama tiga tahun mendatang bisa tercapai. Tiga tahun lagi, menurut dia, minimal ada swasembada beras. "Kalau tidak, Menteri Pertanian saya copot. Tapi saya yakin target ini bisa tercapai," kata Jokowi saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa, 9 Desember 2014. (Susi Tunjuk Lima Samurai sebagai Mafia Garam)

Jokowi menyatakan perhitungannya dalam menetapkan target ini sudah matang. Menurut dia, pembenahan seluruh saluran irigasi, yang 70 persen di antaranya rusak, bisa tuntas dalam setahun dengan dana hanya Rp 15 triliun. Dalam waktu yang sama, kata dia, target pembangunan 49 waduk di 11 provinsi dengan kebutuhan dana Rp 24 triliun juga realistis. "Saya enggak mau lagi Indonesia bergantung pada impor pangan," kata Jokowi.

Dia menuturkan, begitu target swasembada beras tercapai, jenis pangan lain seperti jangung, kedelai, dan gula juga akan mencapai swasembada pada akhir pemerintahannya lima tahun mendatang. Jokowi mengaku sudah meminta Bulog berfokus memperhatikan ketersediaan infrastruktur gudang pangan dan industri hilirisasi. "Ketika swasembada, jangan sampai harga panen petani anjlok. Semua harus dibeli Bulog," katanya. (Menteri Susi Bom Kapal Thailand Pekan Ini)

Selama ini, menurut dia, target swasembada pangan kerap gagal karena ada pemburu rente dalam praktek impor pelbagai komoditas kebutuhan pokok. Jokowi menuding ada oknum kementerian dan importir yang menerima keuntungan dari maraknya impor pangan. "Impor gula katanya untuk industri makanan dan minuman, tapi malah ada di pasar," kata Jokowi. (Kapal Ditenggelamkan, Jokowi : Bukan Pencitraan)

Akibatnya, banyak produksi gula dari tebu petani lokal Indonesia yang menumpuk di gudang. Dia mengaku tahu persis lokasi pasar dan pedagang penjual gula impor, yang semestinya tidak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. "Saya tahu persis. Kalau masih bantah, saya bisa menunjukkan kotanya hingga pedangnya," kata Jokowi.

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/10/078627523/Jokowi-Ancam-Copot-Menteri-Pertanian

Jokowi-JK Diminta Penuhi Hak Rakyat atas Pangan

Selasa, 9 Desember 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Aliansi untuk Desa Sejahtera meminta pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memenuhi hak atas pangan rakyat Indonesia.

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, menyatakan negara wajib menghargai, melindungi, dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat, terutama para produsen skala kecil dan konsumen dalam negeri.

"Tidak mudah mememenuhi hak atas pangan di tengah situasi serba krisis dan terbatas, sehingga langkah awal Jokowi-JK menjadi penting sebagai dasar membenahi kondisi darurat pangan," tegas Tejo dalam rilis yang diterima Bisnis, Selasa(9/12/2014).

Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Tejo mengingatkan bahwa negara memiliki peran penting sebagai otoritas dengan kapasitas mengonsolidasikan sumber daya ekonomi dan politik demi kepentingan pemenuhan hak atas pangan.

Menurut Tejo, Kabinet Kerja pemerintah Jokowi perlu lebih berkoordinasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Tak hanya itu, dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, perlu ada penentuan prioritas tentu dengan kepemimpinan yang kuat.

Koordinator Pokja Sawti Aliansi untuk Desa Sejahtera A. Surambo menambahkan pertarungan bukan hanya pada luas tanaman pangan yang akan dipertahankan atau dicetak, tetapi juga pada jenis tanaman yang didukung untuk dapat tumbuh.

“Termasuk benih dan berbagai asupan lain yang disediakan. Apakah petani harus ‘tergantung’ lagi, atau ada langkah lain yang menjamin kebebasan petani untuk menghasilkan pangan secara berkelanjutan,”ujarnya.

http://m.bisnis.com/industri/read/20141209/99/380867/jokowi-jk-diminta-penuhi-hak-rakyat-atas-pangan

Sawit Watch:”Kedaulatan Pangan, Hanya Mimpi, Jika Konversi Lahan Tidak Dihentikan”

Selasa, 9 Desember 2014

Gagasanriau.com Pekanbaru-Sawit Watch organisasi lingkungan menilai Pemerintahan Joko Widodo harus konsisten dengan janjinya terkait kusut masainya perizinan terkait pengelolaan hutan dan lahan yang selama ini menjadi bencana sosial di Bumi Lancang Kuning ini.

Pasalnya akibat izin yang diberikan kepada koorporasi besar baik perkebunan maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi sumber utama malapetaka kehancuran lingkungan di Riau.

Sawit Watch saat melakukan jumpa pers Senin (8/12/2014) di Pekanbaru “blusukan asap” Jokowi ini harus lebih konkrit dalam mengambil kebijakan salah satunya meninjau ulang izin-izin yang sudah diberikan kepada koorporasi di Riau terutama izin di lahan gambut.

Menurut data yang disampaikan oleh Sawit Wacth, Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi memiliki luasan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Luasan perkebunan sawit di Indonesia adalah 13,5juta ha dan untuk Provinsi Riau seluas 2,9 juta Ha ( Sawit Watch 2013), ini akan terus bertambah sesuai dengan
rencana pemerintah untuk memperluas hingga 28 juta pada tahun 2020.

Akibat dari permintaan pasar dunia yg semakin tinggi akan konsumsi CPO yang digunakan dalam berbagai produk turunannya.

Bondan Andriyanu Kepala Departemen Kampanye Sawit Watch mengungkapkan bahwa rata-rata setiap tahunnya 500 ribu Ha lahir kebun sawit baru di Indonesia, dimana di dalamnya diperoleh melalui konversi lahan pangan.

” Menurut riset Sawit Watch 2012 perubahan penggunaan tanah hutan menjadi perkebunan sawit seluas 276.248 ha, dalam data resmi juga menyebutkan bahwa dalam satu menit, satu keluarga petani pangan menghilang” tegasnya.

Hari Octavian Direktur Eksekutif Scale Up menambahkan ekspansi perkebunan sawit di Indonesia mulai terasa dampaknya di Provinsi Riau.

“Berdasarkan data scale up sudah tercatat sekitar 39 konflik lahan yang terjadi slama 2013 hal ini terjadi karena masyarakat selalu kalah berkompetisi dengan perusahaan besar dalam pengusaan lahan perkebunan”
imbuhnya

Kebijakan didalam pemerintahan Jokowi-JK yg berambisi mencapai kedaulatan pangan lewat swasembada beras, gula dan bahan pangan lainnya dalam waktu 3 hingga 4 tahun.

” Hal ini dirasa sangat sulit untuk dapat tercapai, bila konversi lahan pangan menjadi kebun kelapa sawit tidak dapat dihentikan ” tambah Bondan Andriyanu.

Brury MP

http://gagasanriau.com/sawit-watchkedaulatan-pangan-hanya-mimpi-jika-konversi-lahan-tidak-dihentikan/

Legislator Usulkan Harga Beli Beras Petani Naik Rp2.000 Kg

Senin, 8 Desember 2014

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengusulkan agar Bulog menaikan harga beli beras dari petani menjadi Rp8.600 per kilogram dari yang sekarang Rp6.600 kg.

"Saya usulkan seiring kenaikan harga bahan bakar minya (BBM), harga pembelian pasar beras petani oleh Bulog dinaikkan juga jadi 8600. Kalau tidak, petani semakin miskin, dan terjadi inflasi," kata Viva Yoga di Jakarta, Senin.

Usulan tersebut, selain karena kenaikan harga BBM, juga ada usulan pemerintah untuk memberlakukan e-money dalam pembelian beras.

"Sudahlah para petani tidak bisa menjual harga berasnya dengan mahal, ini malah raskin mau dihapus dan masyarakat nantinya harus membeli beras kepada Bulog atau para tengkulak, ini bisa menimbulkan revolusi sosial," sebut politisi PAN itu.

Viva menyebutkan, pemerintah berencana untuk menghapus raskin yang selama ini didistribusi oleh Bulog. Karena Bulog dinilai tidak memiliki kinerja yang baik, maka raskin akan dihapus.

"Menghapus raskin dan mengganti dengan e-money akan menimbulkan revolusi sosial," kata Viva Yoga, Jakarta, Senin.

"Jika Bulog tidak diberi kewenangan membeli beras petani, siapa yang beli beras petani? Tentu yang akan membeli adalah para tengkulak, pengijon yang harganya jauh dibawah harga pembelian pasar (hpp) sebesar Rp6.600. Bisa saja tengkulak membeli beras petani seharga Rp4.000. Setelah itu, masyarakat harus membeli kepada tengkulak dengan harga yang mahal dengan menggunakan e-money," kata dia.

http://analisadaily.com/news/read/legislator-usulkan-harga-beli-beras-petani-naik-rp2000-kg/88432/2014/12/08

Luas Panen Berkurang

Senin, 8 Desember 2014

JAKARTA, KOMPAS — Keterlambatan musim tanam padi di beberapa daerah akan mengurangi luas areal panen padi hingga 500.000 hektar akibat gagal panen. Luas areal panen padi dalam kondisi normal sekitar 13 juta hektar per tahun.
Mantan Direktur Utama Perum Bulog sekaligus Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sutarto Alimoeso, Minggu (7/12), di Jakarta, mengungkapkan hal itu.

”Berkurangnya luas areal panen 200.000 hektar saja akan mengurangi produksi beras 600.000 ton,” katanya.

Pemerintah menargetkan produksi padi 73,4 juta ton gabah kering giling pada 2015. Jumlah itu meningkat 3 juta ton dibandingkan produksi 2014.

Ia mencontohkan, produksi padi 2014 turun 0,9 persen akibat terjadi keterlambatan tanam di awal tahun. Keterlambatan awal musim tanam atau mundurnya musim tanam menambah luas areal padi yang kekeringan karena waktu tanam lebih singkat.

Sutarto menambahkan, dengan mundurnya musim tanam selama dua bulan, musim tanam padi baru dimulai Desember 2014. Dengan demikian, panen padi diperkirakan pada Maret-April 2015.

Penanaman kedua tahun 2015 diperkirakan dimulai pada pertengahan April dan panen pada Juli-Agustus. Namun, biasanya musim kemarau sudah datang pada Juli.

Pemerintah bisa mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, sehingga pada musim kemarau lebih banyak lahan yang bisa mendapatkan aliran air. Namun, langkah itu harus diimbangi dengan peningkatan daya tampung waduk.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 15 triliun pada 2015 untuk merehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 1 juta hektar.

Subhan, General Manager Pemasaran PT Pupuk Indonesia, selaku induk perusahaan pupuk BUMN, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan pupuk untuk program bantuan pada petani. Namun, saat ini masih menunggu turunnya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

”Begitu DIPA turun, pupuk langsung kami bagi ke 4.285 titik,” katanya. (MAS)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141208kompas/#/18/

Sang Hyang Seri Diminta Fokus Perbanyak Benih

Senin, 8 Desember 2014

MALANG, KOMPAS — Pemerintah meminta PT Sang Hyang Seri fokus pada upaya memperbanyak benih padi yang varietasnya dihasilkan Balai Besar Penelitian Benih Padi Sukamandi Badan Litbang Kementerian Pertanian. Hal itu untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan produksi pengadaan benih bagi petani.
”Tugas Sang Hyang Seri hanya memperbanyak dan menyalurkannya kepada petani. Jangan ada diversifikasi usaha lainnya yang membuat tidak fokus,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungan kerjanya di Malang, Jawa Timur, Sabtu (6/12).

Sang Hyang Seri wajib menggunakan semua varietas BBPBP Sukamandi Balitbang Kementerian Pertanian (Kementan).

”Kementerian Pertanian akan mengambil alih pengawasan perbanyakan dan penyaluran benih padinya,” tambah Kalla.

Terkait kinerja yang buruk, Kalla mengatakan, Kementan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN yang membawahi Sang Hyang Seri.

Kepala Balitbang Kementan Haryono mengatakan, pekan depan, direksi Sang Hyang Seri akan menandatangani nota kesepahaman dengan BBPBP Sukamandi Balitbang Kementan untuk menggunakan varietas
benih padi yang dihasilkan BBPBP.

Saat meninjau Sang Hyang Seri, Kamis lalu, Kalla menegur Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Istochri Utomo karena kinerja perusahaan itu kurang memuaskan. Ditambah lagi, produksi benih padi turun dan perusahaan merugi.

Pabrik gula
Untuk meningkatkan produksi gula nasional dan swasembada gula, Kalla mengatakan, pemerintah akan membangun 10 pabrik gula baru di Jawa dan luar Jawa. ”Revitalisasi pabrik gula hanya untuk pabrik yang rendemennya di atas 8 persen, tetapi yang (rendemennya) di bawah 6-7 persen dan mesin pabriknya tua asetnya akan dijual dan akan dibangun pabrik baru,” katanya. (HAR)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141208kompas/#/17/

BPS : Penghapusan Raskin Picu Inflasi

Jumat, 5 Desember 2014

Jakarta, GATRAnews - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo menilai penghapusan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) bisa memicu kelangkaan beras di pasaran dan inflasi yang cukup tinggi.

"Jika Raskin hilang, bisa diperkirakan penyediaan beras di masyarakat berkurang sepuluh persen. Karena beras termasuk komoditas yang mendekati in-elastis, maka hilangnya Raskin sangat berpengaruh pada harga beras umum," kata Sasmito di Jakarta, Jumat (5/12).

Sebagai bukti, sempat terjadi inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2010 lalu akaibat terlambatnya penyaluran Raskin selama 2 bulan. Sesuai data Bank Indonesia (BI) dan BPS, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola BI.

Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi, maupun kebijakan pemerintah.

Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis, yakni komoditas energi dan bahan makanan. Pada bulan November 2014, misalnya, bahan makanan menyumbang inflasi sebesar 0,45 persen.

Sasmito mengungkapkan, konsumsi Raskin sejak tahun 2003 lalu mencapai sepuluh persen dari total konsumsi beras nasional. Dengan komposisi tersebut, maka bisa dipastikan penghapusan Raskin akan mendongkrak inflasi, sehingga menyebabkan kejutan bagi perekonomian masyarakat.

http://www.gatra.com/ekonomi-1/106780-bps-penghapusan-raskin-picu-inflasi.html

Ekonom : Konvensi Raskin ke e-Money Hanya Untungkan Perbankan

Jumat, 5 Desember 2014

Jakarta, GATRAnews - Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Sulastri Surono menilai, rencana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan mengkonvensinya ke e-money hanya akan menguntungkan perbankan. "Program e-money hanya menguntungkan perbankan. Anggaran subsidi pangan sebesar Rp 20 trilyun itu bisa dikelola perbankan, ada perputaran uang di sana, dan jelas perbankan sangat diuntungkan," tandas Sulastri di Jakarta, Jumat (5/12).

Selain itu, Sulastri menilai konversi subsidi pangan ke e-money belum tentu bisa mengentaskan sekitar 90 juta jiwa penduduk miskin yang selama ini terbantu kebutuhan pangannya oleh Raskin. "Tapi bisa gak e-money ini mengentaskan rakyat miskin? Saya ragu. Tetapi dengan program Raskin selama ini, sudah jelas bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat terjamin," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, berbagai kendala penerapan e-money yang tidak hanya merepotkan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga bisa meresahkan masyarakat. "Kalau pun e-money ini hanya dikhususkan untuk membeli beras, tempat membelinya di mana? Apa di desa-desa terpencil bisa nyampe? Di India toko pemerintah sampai ke desa pelosok juga ada. Di Indonesia, dengan daerah kepulauan bakal banyak kendala," ujarnya.

Pemerintah sepertinya ingin meniru program food stamp  (kupon makanan) yang diberikan secara cuma-cuma di Amerika Srikat. Di mana, warga mendapatkan kartu dan bisa membeli susu, kacang, telur, dan bahan makanan lain dengan disubsidi  pemerintah. Tetapi di Amerika, infrastukturnya telah siap tersedia.

"Kalau food stamp memberi subsidi pangan bagi warganya. Kalau Raskin kan memberi subsidi buat warga miskin, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan membantu penjualan beras petani juga yang dilakukan oleh Bulog," ujarnya.

Menurutnya, jika Raskin diganti e-money, selain kendala infrastruktur, juga akan menghilangkan fungsi Bulog dan stabilitas harga pangan, sehingga pemerintah harus mengakaji ulang rencana penggantian raskin dengan e-money.

Pasalnya, kata guru besar Fakultas Ekonomi UI ini, Raskin cukup efektif dalam menjaga kebutuhan pangan masyarakat. "Hanya perlu dibenahi kualitas Raskin dan pola distribusinya saja."

Sementara Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Arif Satria mengungkapkan, program Raskin yang berjalan sejak tahun 2003 itu merupakan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang mutli fungsi.

Menurutnya, program ini tidak hanya efektif dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga member jaminan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyat miskin, sekaligus menjamin ketersediaan pasar bagi petani lokal.

Dengan demikian, jika pemerintah menghapus Raskin, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. "Kalau dengan e-money, berarti masyarakat miskin bebas membeli beras apa pun di pasar. Selama ini kan ada stabilisator harga beras yang dilakukan Bulog," ujarnya.

Jika kemudian pemerintah menghapus Raskin, imbuhnya, maka petani harus mampu bersaing dengan produk luar akibat MEA. Sementara besar kemungkinan harga beras dimainkan di pasaran, misalnya saat beras langka, harga bisa meningkat drastis, sehingga bisa memicu inflasi.

Dengan demikian, ia menyarankan agar pemerintah tetap mempertahankan Raskin sebagai mekanisme perlindungan petani dan masyarakat miskin dalam menghadapi MEA 2015. Pasalnya, dengan adanya program raskin, orang miskin mampu membeli beras berharga terjangkau.

Selain itu, para petani juga bisa menjual berasnya dengan harga yang layak, tanpa terpengaruhi musim panen atau paceklik. "Penghapusan Raskin bakal meningkatkan permintaan beras di pasar. Hal ini otomatis memicu kenaikan harga beras, bahkan juga kelangkaan beras di pasaran. Kalau spekulan sudah bermain, bukan hanya inflasi yang muncul," tandasnya.

Ekonom : Konvensi Raskin ke e-Money Hanya Untungkan Perbankan