BEKASI_DAKTACOM: Negara kita sudah lama terjajah dari kemandirian komoditas pangan, terutama beras dan kacang kedelai. Hal itu dikemukakan DR. Harun Al Rasyid, anggota dewan kedaulatan pangan Nasional, saat berbincang di Radio Dakta, Jum’at (12/12/14).
Menurutnya, saat ini setiap hari kita menemukan bahan pangan yang dijual di pasar-pasar selalu ada barang impornya. Padahal salah satu harga diri negara, sejauhmana negara dapat melindungi pangan dalam negeri.
Sebab kata Harun Al Rasyid, jika negara tak mampu melindung pangan dalam negeri, akan dapat menimbulkan insitablitas pangan. Salah satu faktor terjadinya insiblitas pangan karena pasar diserbu bahan pangan impor.Dan jika itu yang terjadi para petani akan malas mengolah lahan, dan itu berakibat menurunnya produksi pangan.
“Pentingnya ketahanan pangan telah menjadi isu strategis bagi sebuah bangsa yang mandiri” kata Dosen Fisip Unisma ini.
Oleh karena itu menurut Harun, siapapun penguasa dan penyelenggara negara, pangan produksi lokal harus terlindungi. Pra penguasa harus mempelopori penyediaan buah lokal, dan pangan lokal.
Perlindungan terhadap pangan tak cukup dengan kebijakan pemerintah, tapi kebijakan itu harus ada pendampingan. Sehingga kebijakan itu berjalan sesuai relnya. Seperti kebijakan penyediaan bibit, penanaman dan produksi pangan dan bagaimana pasca panen.
Saat ini dewan kedaulatan pangan nasional fokus dalam advokasi kebijakan tentang pangan nasional, bagaimana produk lokal terlindungi serta bagaimana pendistribusian bibit kepada para petani.
Menurut Harun pemerintah harus melakukan prokteksi terhadap buah-buah asing. Indonesia tak perlu takut dengan kebijakan proteksi pangan. Sebab kebijakan seperti itu juga berlaku di negara lain seperti di Amerika.
Di Amerika kata Harus sangat susah memasukkan buah dan produk pertanian. Karena negara masih memberlakukan proteksi terhadap produksi pangan.
Untuk melakukan proteksi itu dibutuhkan lembaga pengendali kebutuhan pangan seperti Bulog. Pada masa orde baru Bulog berperan sebagai stablisator baik pengadaan pangan maupun harga pangan.
Disini dibutuhkan pemerintahan yang kuat agar lembaga pengendali pangan tak ditekan oleh pedagang maupun pelaku impor dan ekspor, papar Harus Al Rasyid.***
DR. Harus Al Rasyid, anggota dewan kedaulatan pangan nasional
Tidak ada komentar:
Posting Komentar