India Menolak Negosiasi Pangan

5 Desember 2013

NUSA DUA, KOMPAS — India dengan tegas menolak negosiasi volume dan subsidi cadangan pangan dalam forum Konferensi Tingkat Menteri Ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia. Jika India tidak mengubah keputusannya hingga Jumat (6/12), konferensi di Bali akan gagal menghasilkan kesepakatan.

Penolakan India untuk menegosiasikan masalah cadangan pangan itu disampaikan Menteri Perdagangan dan Industri Anand Sharma dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Nusa Dua, Bali, Rabu (4/12).

”Cadangan pangan tidak bisa dinegosiasikan dalam forum WTO di Bali karena menyangkut kepentingan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Ini berlaku untuk banyak negara lain, bukan hanya India,” ujar Anand.

Ditemui seusai menyampaikan presentasinya, Anand menjelaskan, pernyataan itu adalah keputusan final India. ”Kami datang ke sini tidak untuk membuat kesepakatan. Kami ke sini karena kepentingan rakyat miskin,” kata Anand.

Melalui kelompok G-33 yang dipimpin Indonesia, India mengusulkan cadangan pangan dinaikkan dari 10 persen menjadi 15 persen dari produksi nasional dengan durasi waktu subsidi yang tidak terbatas. Subsidi terhadap cadangan pangan itu harus diberikan negara, terutama supaya masyarakat miskin mendapatkan jaminan tetap bisa mendapatkan pangan.

Sebelumnya, WTO menetapkan aturan yang membatasi subsidi hanya bisa diberikan maksimal 10 persen dari produksi nasional dengan harga acuan tahun 1986. Proposal itu—yang merupakan satu dari 10 proposal— tidak mencapai titik temu dalam Sidang Umum WTO di Geneva, Swiss, akhir Oktober lalu, sebagai persiapan KTM Ke-9 WTO di Bali.

Negara maju keberatan dengan usulan peningkatan persentase cadangan pangan dan durasi pemberian subsidi yang tak terbatas itu karena takut cadangan pangan merembes ke pasar dunia sehingga mendistorsi harga. Lalu, negara maju mengusulkan jalan tengah, yakni menyetujui persentase 15 persen itu, tetapi dengan syarat hanya berlaku selama empat tahun. Selambat-lambatnya hingga akhir tahun keempat, sudah harus ada solusi permanen terhadap subsidi itu dan bukan hanya berbentuk jalan tengah.

Dengan posisi setiap kubu yang tetap tak beranjak dari tempatnya seperti itu, Paket Bali yang berisi 10 proposal pokok perundingan terancam tak bisa disepakati. Padahal, sudah ada enam proposal yang sudah mencapai titik temu di Geneva, khususnya terkait kepentingan negara-negara miskin (LDC) dan tinggal menunggu pengesahan di Bali.
Berharap

Menanggapi penolakan India, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia Bayu Krisnamurthi mengatakan, sebagai tuan rumah KTM WTO, Indonesia berharap adanya kemajuan dalam proses negosiasi.

”Yang sulit kita terima kalau India tidak mau bergerak dari posisinya dan tidak mau menerima usulan apa pun untuk mewujudkan satu kesepakatan,” katanya. (MAS/AHA)

http://epaper.kompas.com/kompas/books/131205kompas/index.html#/1/