Jangan sampai harga pangan pokok ikut terpengaruh apabila harga minyak dunia naik.
Suara.com - Rencana pemerintah untuk mengembalikan fungsi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan membeli hasil produksi petani diharapkan bisa mendorong stabilisasi harga pangan pokok.
"Presiden berharap peran Bulog (sebagai-red) penyangga disamping fungsi komersial, (ketika ada-red) penghapusan subsidi pupuk (ke petani -red) tapi pada akhirnya pemerintah beli ke petani," kata ekonom Aviliani dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (6/1/2015), usai bertemu Presiden Joko Widodo bersama jajaran pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang diketuai oleh Muliaman Hadad.
Aviliani mengatakan, bila fungsi itu bisa dilakukan dengan baik, maka harga pangan pokok dan barang keutuhan lainnya tidak akan terlalu terpengaruh bila harga bahan bakar minyak turun atau naik.
"(Harga-red) premium ikuti pasar. Yang harus dijaga pemerintah ketika harga bbm naik, harga lain naik, ketika turun tidak turun, dengan fungsi Bulog menjaga pangan pokok, maka pangan pokok aman ketika naik turun harga bbm sudah biasa. Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan karena setiap daerah mempunyai permasalahan inflasi yang beda terkait konektivitas," katanya.
Sementara itu, ekonom Sri Adiningsih, mengatakan ide pemerintah untuk mendorong BUMN dan menjadikannya motor penggerak perekonomian cukup baik, mengingat Indonesia memiliki ratusan BUMN dan bila berkaca ke Cina, salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya ada BUMN Cina.
"Penghematan APBN, subsidi BBM terutama membangun sektor ekonomi yang produktif, yang menarik adalah keinginan presiden gunakan BUMN sebagai motor pembangunan Indonesia, kita punya ratusan BUMN, Indonesia bisa lakukan itu, antara lain kurangi deviden dan menambah penyertaan modal pemerintah," kata Sri Adiningsih.
Ia menambahkan,"Yang penting menjaga harga kebutuhan pokok volatilitasnya tidak tinggi, ini kemudian presiden mendorong Bulog ke fungsi menjaga barang kebutuhan pokok. Memang kalau minyak mentah naik sampai 100 dolar, saya kira pemerintah perlu evaluasi kebijakan."
Sementara itu Ketua ISEI Muliaman Hadad mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden, pengurus ISEI berdiskusi dan menyampaikan sejumlah pandangan mengenai berbagai sektor ekonomi.
"Kami juga baru saja selesai melakukan sidang pleno di Ternate dan menyerahkan hasil diskusi dan ini mudah-mudahan bisa dimanfaat bisa ada update, dan saran (bagi pemerintah-red)," kata Muliaman Hadad. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar