Subsidi Pupuk Bermasalah

Selasa, 22 Juli 2014

Petani Jawa Barat Kekurangan Urea

SIDOARJO, KOMPAS — Kementerian Pertanian mempertimbangkan pencabutan kebijakan pemberian subsidi pupuk anorganik dan organik. Fakta di lapangan, kebijakan itu lebih banyak melahirkan permasalahan daripada memberikan manfaat karena kerap terjadi penyelewengan di berbagai tingkatan penyaluran.
Hal itu mengemuka dalam dialog Kementerian Pertanian dengan para petani di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (21/7). Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Haryono mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan tentang subsidi pupuk. Walaupun banyak petani yang meminta subsidi dihapus, pemerintah menganggap masih banyak petani yang memerlukan subsidi itu.

”Oleh karena itu, saat ini sedang dicari format kebijakan yang tepat karena faktanya, subsidi pupuk saat ini selalu bermasalah di lapangan,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ini. Dalam dialog itu, petani mengeluh, pupuk bersubsidi selalu menjadi momok yang mengancam kelangsungan usaha pertanian dari tahun ke tahun.

”Masalah pupuk bersubsidi yang selalu berulang setiap tahun telah membatasi ruang gerak petani. Petani selalu mengalami kesulitan mendapatkan pupuk karena distributor merupakan pihak swasta dan dihadapkan pada harga yang tinggi,” ujar Sarnawi (76), petani dari Desa Wono Plintahan, Kecamatan Prambon.

Kurang
Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ratusan petani dari lima wilayah, Senin, mendatangi gudang PT Pupuk Kujang di Kecamatan Kedawung. Mereka datang berombongan dengan menumpang 20 truk untuk menuntut PT Pupuk Kujang segera mendistribusikan pupuk urea bersubsidi kepada petani. Selama hampir dua minggu, para petani di kawasan Cirebon dan Indramayu menjerit akibat kelangkaan pupuk.

”Umur tanaman padi kami saat ini berkisar 30-35 hari. Pada usia ini, tanaman memerlukan pupuk urea. Namun, selama hampir sepekan, bahkan lebih, kami susah sekali mendapatkan pupuk di kios pertanian hingga di toko milik distributor pupuk,” kata Tasrip Abubakar, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Cirebon, yang memimpin petani mendatangi gudang pupuk itu.

Kelangkaan pupuk itu terutama dialami ratusan petani di lima kecamatan di Kabupaten Cirebon, yakni Kapetakan, Suranenggala, Panguragan, Gegesik, dan Kaliwedi. Kelangkaan pupuk juga dilaporkan terjadi di wilayah Indramayu. Di Desa Anjatan, sekitar 500 hektar lahan belum dipupuk karena pupuk urea tidak ditemukan di kios sarana produksi pertanian. Manajer Humas PT Pupuk Kujang Ade Cahya menyatakan, pihaknya selaku operator memang hanya menyalurkan pupuk bersubsidi itu sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Butuh pupuk
Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ribuan hektar sawah di empat kecamatan kekurangan pupuk. Anomali cuaca, dugaan kebocoran distribusi, dan minimnya data detail kebutuhan pupuk menjadi kendala utama. ”Lebih dari 10.000 hektar dari sekitar 16.000 hektar sawah di Kecamatan Lakbok, Bantar, Purwadadi, dan Pamarican kekurangan pupuk. Banyak petani menjerit akibat hal itu,” kata Wakil Bupati Ciamis Jeje Wiradinata, di Ciamis, Senin.

Menurut peraturan Gubernur Jawa Barat tentang alokasi pupuk bersubsidi, Ciamis mendapatkan jatah alokasi pupuk bersubsidi 19.256 ton pada tahun 2014. Pupuk di Ciamis diperkirakan sudah digunakan hingga 12.000 ton. Jika musim tanam terus berlangsung, dikhawatirkan semakin banyak petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Sutarwa, petani Lakbok, Ciamis, mengatakan, tiga minggu ini dia belum memupuk tanaman padinya yang berusia kurang dari dua bulan. (NIK/REK/CHE)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140722kompas/#/24/