Kamis, 18 September 2014
INILAHCOM, Jakarta - Masalah pangan akan menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Selama ini sektor pangan, khususnya pertanian, banyak masalah. Salah satunya yang banyak memukul para petani domestik adalah praktek kartel. Praktek kongkalikong inilah yang mesti diberantas tuntas Jokowi-Jusuf Kalla.
"Masih ada mafia pupuk. Sebentar lagi, bulan Januari musim panen. Bulog mestinya difungsikan. Nah, saat Jokowi dilantik, itu sudah masuk musim tanam, kita harus antisipasi kelangkaan pupuk yang selalu jadi mainan mafia pupuk," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Tidak hanya mengantisipasi potensi kelangkaan pupuk di musim tanam, tapi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga mesti mengantisipasi kemungkinan kelangkaan benih. Selama ini, pupuk dan benih selalu menjadi 'permainan'oknum-oknum di sektor pangan. Dan itu bukan rahasia lagi.
"Lihat saja kita masih menemukan pupuk bersubsidi di Kuching Malaysia. Ini kan permainan, persis kayak mafia BBM. Nah, di bulan Oktober, saat Jokowi sudah mulai bekerja, masalah mafia harusnya sudah bisa diberantas. Oktober mafia pupuk harus diselesaikan," katanya,
Ini momentum bagi Jokowi untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara agraris. Benni melihat selama 10 tahun kepemimpiman SBY, sektor pangan terutama pertanian tak ada perubahan signifikan.
"Coba berapa irigasi yang di bangun SBY. Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), kelompok tani. Sekarang kelembagaan itu seperti dihancurkan," katanya.
Indonesia sangat mungkin secepatnya bisa berdaulat di sektor pangan asalkan tidak salah urus. Benny pun mencontohkan BUMN Sang Hyang Sri, yang bergerak dalam pembudidayaan benih. Perusahaan plat merah yang mempunyai lahan untuk pembudidayaan benih hingga 3000 hektar itu kini megap-megap.
Kalau diurus dengan benar, Sang Hyang Sri bisa jadi 'juru selamat' bagi petani, terutama untuk memenuhi bibit atau benih unggul tanaman pangan atau komoditas.
"Sang Hyang Sri punya 3000 hektar lahannya, kini apa coba. Itu karena orientasinya proyek, sehingga kreativitas tak ada lagi. Badan Urusan Logistik atau Bulog dulu bisa jadi pengaman harga pangan, kenapa sekarang tidak. Kita ada semua, tinggal kembalikan fungsi Bulog. Bulog juga tak perlu melulu cari untung, tapi jadi agen development, menjadi stabilisitator harga dan penjaga stok nasional," kata dia.
Apalagi Bulog, kata Benny, sudah punya gudang-gudang baik itu di pelabuhan atau di kota-kota di daerah. Tinggal fungsikan itu kembali, sehingga ketika masa paceklik tiba, masalah pangan tak terus jadi problem.
"Sekarang kan gudang-gudang Bulog, atau KUD, nganggur, jadi lapangan futsal malah. Karena sekarang barang dari pelabuhan langsung masuk pasar," kata Benni.
Menurut Benny, yang paling menjengkelkan para mafia pemburu rente di sektor pangan itu masuk dikala musim panen petani. Contohnya, membanjirnya bawang impor dari luar yang masuk ke Brebes.
"Contoh bawang impor masuk lewat Brebes. Bawang impor yang masuk jelek-jelek, sementara bawang Brebes itu kualitas nomor satu. Tapi dipacking jadi bawang Brebes di kirim ke Papua, lha orang Papua bilang kok sekarang jelek ya bawang Brebes," katanya.
Praktek-praktek curang seperti itulah yang mesti diberantas di era Jokowi. Ia yakin Jokowi berani. Karena itu Menteri Pertaniannya pun mesti berani memberantas mafia, bukan malah melanggengkannya.
Benny menambahkan, yang pasti banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi Jokowi, di sektor pangan. Terutama komitmen Jokowi untuk melindungi petani dari serbuan produk pangan impor. Sebab itu, produktivitas petani domestik mesti digenjot dan didukung baik oleh politik anggaran, regulasi maupun riset serta teknologi tepat guna.
"Sudah jelas, pemerintahan Jokowi, seyogyanya mampu melakukan perlindungan kepada petani dari produk impor dan persaingan tidak sehat. Karena itu semua telah melemahkan petani kita," katanya.
Benny bersyukur kedaulatan pangan menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Setidaknya ada lima strategi dasar yang harus dilakukan.
Lima strategi itu antara lain, pengembangan usaha tani berbasis agrobisnis dan agroindustri, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, revitalisasi dan penguatan kelembagaan petanu, pengembangan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal melalui revitalisasi dan penguatan lembaga riset serta pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan.
"Strategi dasar itu harus mencapai sasaran kebijajkan di level petanu, lahan, infrastruktur,teknologi, industri, benih dan kelembagaan," kata Benny.
Benny juga menyarankan, pemerintahan Jokowi segera menyiapkan infrastruktur pendukung pertanian, misalnya membangun 25 waduk baru dan saluran irigasi baru untuk 3 juta hektar serta mencetak sawah baru seluas 1 juta hektar. Reformasi agraria juga mutlak dilakukan. Hal ini penting untuk memperbesar akses petani terhadap lahan pangan baru yakni seluas 9 juta hektar.
"Saya yakin, kalau pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen penuh, bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu 2 tahun, selambatnya di tahun 2017," katanya. [rok]
http://nasional.inilah.com/read/detail/2137091/menteri-pertanian-harus-berani-berantas-mafia#.VBtnNZR_vyQ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar