Jumat, 5 September 2014
PANGKALAN BALAI, KOMPAS — Petani kecil di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kekurangan pupuk bersubsidi karena realisasi alokasi pupuk tak mencapai 50 persen dari kebutuhan yang diusulkan daerah. Penyaluran juga berulang kali bermasalah diduga karena pupuk justru dijual ke perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumsel.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Banyuasin, Syaiful Bahri, mengatakan, tahun ini realisasi pupuk urea untuk daerahnya sekitar 45 persen. Dari kebutuhan yang diusulkan 60.170 ton, pupuk bersubsidi yang diperoleh hanya 27.000 ton. Adapun pupuk SP-36 dari usulan 15.000 ton hanya terealisasi 4.000 ton dan Za hanya terpenuhi 638 ton dari usulan 2.800 ton atau kurang dari 22 persen.
”Pupuk menjadi starter dari tanaman itu sendiri. Jika kekurangan, akibatnya hasil panen sulit ditingkatkan,” kata Syaiful, seusai panen raya sawah lebak di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Rabu (3/9).
Menurut Syaiful, penyaluran pupuk bersubsidi pun berulang terlambat dan tak sampai ke petani kecil atau petani dengan sawah kurang dari 2 hektar.
”Karena perbedaan harga yang cukup besar, pupuk bersubsidi diduga justru dijual ke perusahaan perkebunan yang banyak terdapat di Sumsel,” ujarnya.
Menanggapi banyaknya masalah penyaluran pupuk, Menteri Pertanian Suswono, yang hadir dalam panen raya sawah lebak Desa Sako, mengatakan, Kementerian Pertanian dan Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan kajian untuk meminimalisasi kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi. Kajian ini dimaksudkan untuk merancang organisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang ideal.
”Organisasi ini bisa semacam koperasi, seperti zaman koperasi unit desa dahulu. Misalnya, gabungan kelompok tani yang bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi dan sarana produksi pertanian lainnya,” katanya.
Menurut Suswono, seharusnya tidak ada lagi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi. Kementan telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai dengan hitungan kebutuhan petani kecil, yaitu 9,5 juta ton untuk tahun 2014. Anggarannya Rp 18 triliun.
Wacana lain adalah menghapus subsidi pupuk dan mengalihkan subsidi petani melalui bidang lainnya. Hal ini bertujuan agar subsidi petani kecil tidak disalahgunakan.
Di Jember, Jawa Timur, realisasi pemakaian pupuk bersubsidi selama delapan bulan hingga Agustus 2014, penyerapan urea tercatat 56.754 ton atau 112 persen dari seharusnya sekitar 48.096 ton. Penggunaan urea yang meningkat itu mendorong Pemerintah Kabupaten Jember menambah kuota urea. Kuota awal 72.151 ton dirasakan masih kurang. Ini diungkap Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Pertanian Jember, Luluk Herman, Kamis. (IRE/SIR)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140905kompas/#/26/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar